JangkarPost.com

Payakumbuh,JangkarPost.com---Komisi B DPRD Kota Payakumbuh menggelar rapat dengar pendapat dengan Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) Kota Payakumbuh pada Senin (10/02/2025).

Dalam pertemuan ini, Komisi B menyoroti dua persoalan utama yang dihadapi, yakni tingginya konsumsi beras serta penggunaan pestisida yang berlebihan pada bahan pangan.

Pertemuan itu dihadiri oleh anggota Komisi B, di antaranya Ryan Made Hanesty, Nasmi, Ainul Farhan J, dan Wirianto Dt. Paduko Baso Marajo.

Sementara itu, dari pihak dinas hadir Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh, Edvidel Arda, yang memaparkan berbagai kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan di daerah tersebut.

Salah satu isu yang menjadi perhatian Komisi B adalah ketergantungan masyarakat pada beras sebagai makanan pokok.

Menurut data Dinas Ketapang, skor pola makan masyarakat Payakumbuh pada tahun 2024 hanya mencapai 87,7 persen dari angka ideal 100 persen. Hal ini disebabkan rendahnya konsumsi sayur, buah, dan kacang-kacangan.

Ryan Made Hanesty menilai kebiasaan masyarakat yang menjadikan nasi sebagai sumber karbohidrat utama memang sulit diubah. Namun, ia menekankan pentingnya sosialisasi agar masyarakat mulai beralih ke pangan lokal seperti jagung dan singkong.

"Ini bukan soal menghilangkan nasi dari pola makan, tapi bagaimana kita bisa perlahan-lahan mengurangi ketergantungan terhadap beras dan mulai memanfaatkan pangan lokal lainnya," ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh, Edvidel Arda, menegaskan bahwa pihaknya akan terus menggencarkan edukasi ke berbagai lapisan masyarakat agar diversifikasi pangan bisa diterapkan secara luas.

"Perubahan pola konsumsi memang membutuhkan waktu, tapi dengan pendekatan yang tepat, kami optimistis masyarakat bisa mulai mengurangi ketergantungan pada beras dan beralih ke sumber pangan lain yang lebih beragam," katanya.

Dinas Ketapang sendiri telah merancang program sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama di kalangan pelajar sekolah dasar, mengenai pentingnya pola makan yang lebih seimbang dan sehat.

Selain konsumsi beras, tingginya kadar pestisida dalam bahan pangan juga menjadi sorotan dalam rapat tersebut.

Edvidel Arda mengungkapkan bahwa hasil pemeriksaan di Pasar Ibuh menunjukkan angka residu pestisida yang cukup tinggi.

"Saat ini banyak bahan makanan yang mengandung pestisida dalam kadar yang mengkhawatirkan. Akibatnya, sayuran yang dijual di pasar menjadi kurang segar dan berpotensi membahayakan kesehatan konsumen," paparnya.

Menurutnya, langkah yang perlu dilakukan adalah memberikan pemahaman kepada petani dan pedagang untuk mengurangi penggunaan zat kimia dalam proses budidaya serta penyimpanan bahan pangan. Selain itu, konsumen juga diimbau untuk lebih selektif dalam memilih produk yang dikonsumsi.

"Kami akan memperkuat pengawasan di pasar dan terus melakukan sosialisasi agar pedagang tidak lagi mengandalkan bahan kimia untuk menjaga kesegaran produk mereka. Kesadaran masyarakat juga harus ditingkatkan agar lebih teliti dalam memilih bahan pangan," ujar Edvidel.

Menanggapi berbagai tantangan yang dihadapi, Komisi B menegaskan dukungannya terhadap program Ketapang dan mendorong sinergi yang lebih erat antara pemerintah dan masyarakat dalam pengawasan pangan.

"Kami berharap ada komunikasi yang lebih intensif antara Komisi B dan Dinas Ketahanan Pangan, agar program-program yang telah dirancang dapat berjalan optimal dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," kata Ryan Made Hanesty.

Sejalan dengan hal itu, Edvidel Arda berharap dukungan dari DPRD dapat membantu mempercepat implementasi program yang telah dirancang.

"Harapan kami, terjalin hubungan yang lebih intensif dengan Komisi B sehingga kegiatan-kegiatan yang kami lakukan bisa didukung di masyarakat dan berjalan secara optimal," tutupnya. (Jp)

Payakumbuh, JangkarPost.com--- Komisi B DPRD Kota Payakumbuh melaksanakan Rapat Dengar Pendapat Umum Bersama KNPI Kota Payakumbuh di Aula Bamus Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh pada Senin (10/7).

Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi B Yendri Bodra Dt. Parmato Alam, didampingi Sekretaris Opetnawati, serta anggota  Heri Iswandi Dt. Rajo Muntiko Alam, dan Edward DF

Sementara itu dari Perwakilan KNPI diwakli oleh Ketua Rahmanda Fajri, Sekretaris M.Ariul Fikri, Anggota Cahyo, Valdy, Endang, Avilio, Sultan, Yeni, Firdaus, Irvan.

Di hadapan wakil rakyat, Ketua KNPI Rahmanda Fajri menyampaikan,terima kasih Alhamdulillah untuk pertama kalinya kami bisa bertemu dan bersilaturahmi dengan Anggota DPRD Kota Payakumbuh, khusnya Komisi B DPRD Kota Payakumbuh.

Selanjutnya Rahmanda Fajri menyampaikan aspirasi organisasi kepemudaan yang dihimpun KNPI, penyampaian isu-isu kepemudaan yang sedang hangat dibicarakan di Kota Payakumbuh, dan Penguatan anggaran organisasi kepemudaan dibawah naungan KNPI Kota Payakumbuh.

Ketua Komisi B YB. Dt. Parmato Alam dalam penyampaian nya di Rapat dengar pendapat kali ini pada prinsipnya kami dari Komisi B DPRD Kota Payakumbuh akan  menampung aspirasi yang di sampaikan dalam rapat dengar pendapat ini, kemudian hasil dari hearing ini akan kami bawa ke rapat komisi dan selanjutnya disampaikan ke rapat kerja bersama Pemerintah Kota Payakumbuh Untuk di tindaklanjuti sesuai kemampuan keuangan daerah Kota Payakumbuh.

Sementara itu, Dt.Muntiko Alam menyampaikan terima kasih  untuk KNPI Kota Payakumbuh yang  sudah melakukan tugasnya dengan baik, dalam rangka mewadahi 34 organisasi-organisasi pemuda yang ada di Kota Payakumbuh, dan kami insyaallah akan memperjuangkan aspirasi dari KNPI Kota Payakumbuh kedepannya.

Dalam kesempatan tersebut, anggota Komisi B Edward Df mengatakan isu-isu yang hangat tentang rendahnya partisipasi pemilih pemula untuk Pemilu tahun 2024, diharapkan kedepannya KNPI Kota Payakumbuh harus terus melakukan sosialisasi kepada Pemilih pemula tersebut dan harus berkoordinasi dengan instansi terkait seperti Dinas Pendidikan dan Kesbangpol

Dari sisi lain, Sekretaris Komisi B Opetnawarti menyampaikan akan terus mendukung dan mensupport kegiatan-kegiatan yang di lakukan oleh KNPI Kota Payakumbuh dan akan mengawal anggaran untuk KNPI Kedepannya pungkasnya. (*)

Payakumbuh,JangkarPost.com--- Komisi B DPRD Kota Payakumbuh melaksanakan Rapat Dengar Pendapat Umum Bersama KNPI Kota Payakumbuh di Aula Bamus Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh pada Senin (10/7).

Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi B Yendri Bodra Dt. Parmato Alam, didampingi Sekretaris Opetnawati, serta anggota  Heri Iswandi Dt. Rajo Muntiko Alam, dan Edward DF

Sementara itu dari Perwakilan KNPI diwakli oleh Ketua Rahmanda Fajri, Sekretaris M.Ariul Fikri, Anggota Cahyo, Valdy, Endang, Avilio, Sultan, Yeni, Firdaus, Irvan.

Di hadapan wakil rakyat, Ketua KNPI Rahmanda Fajri menyampaikan,terima kasih Alhamdulillah untuk pertama kalinya kami bisa bertemu dan bersilaturahmi dengan Anggota DPRD Kota Payakumbuh, khusnya Komisi B DPRD Kota Payakumbuh.

Selanjutnya Rahmanda Fajri menyampaikan aspirasi organisasi kepemudaan yang dihimpun KNPI, penyampaian isu-isu kepemudaan yang sedang hangat dibicarakan di Kota Payakumbuh, dan Penguatan anggaran organisasi kepemudaan dibawah naungan KNPI Kota Payakumbuh.

Ketua Komisi B YB. Dt. Parmato Alam dalam penyampaian nya di Rapat dengar pendapat kali ini pada prinsipnya kami dari Komisi B DPRD Kota Payakumbuh akan  menampung aspirasi yang di sampaikan dalam rapat dengar pendapat ini, kemudian hasil dari hearing ini akan kami bawa ke rapat komisi dan selanjutnya disampaikan ke rapat kerja bersama Pemerintah Kota Payakumbuh Untuk di tindaklanjuti sesuai kemampuan keuangan daerah Kota Payakumbuh.

Sementara itu, Dt.Muntiko Alam menyampaikan terima kasih  untuk KNPI Kota Payakumbuh yang  sudah melakukan tugasnya dengan baik, dalam rangka mewadahi 34 organisasi-organisasi pemuda yang ada di Kota Payakumbuh, dan kami insyaallah akan memperjuangkan aspirasi dari KNPI Kota Payakumbuh kedepannya.

Dalam kesempatan tersebut, anggota Komisi B Edward Df mengatakan isu-isu yang hangat tentang rendahnya partisipasi pemilih pemula untuk Pemilu tahun 2024, diharapkan kedepannya KNPI Kota Payakumbuh harus terus melakukan sosialisasi kepada Pemilih pemula tersebut dan harus berkoordinasi dengan instansi terkait seperti Dinas Pendidikan dan Kesbangpol

Dari sisi lain, Sekretaris Komisi B Opetnawarti menyampaikan akan terus mendukung dan mensupport kegiatan-kegiatan yang di lakukan oleh KNPI Kota Payakumbuh dan akan mengawal anggaran untuk KNPI Kedepannya pungkasnya. (*)

Payakumbuh |JangkarPost.com — Komisi B DPRD Kota Payakumbuh mengelar hearing atau rapat dengar pendapat untuk terkait urusan pertanian di Kota Payakumbuh di gedung DPRD, Selasa (24/01/23).

Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi B Yendri Bodra Dt. Parmato Alam, didampingi Wakil Ketua Mawi Etek Arianto, Sekretaris Opetnawati, serta anggota Suparman, Heri Iswandi Dt. Rajo Muntiko Alam, Edward Df, dan Ismet Harius.

Dari mitra kerjanya, hadir dari Dinas Pertanian, Dinas Koperasi dan UKM, Ketua KTNA, Pengecer Pupuk Subsidi, dan Kelompok Tani se Kota Payakumbuh.

Mengawali hearing tersebut, YB. DT Parmato Alam menyampaikan perlu adanya langkah langkah kongkrit untuk mengatasi kelangkaan pupuk. Sementara, hasil pertemuan dengan pengawas pupuk subsidi di provinsi mengatakan tidak ada kelangkaan atau pengurangan kuota pupuk subsidi.

“Kami meminta dinas pertanian dan dinas terkait menyiasati volume di RDKK untuk memenuhi kebutuhan petani. Kami juga mendapati fungsi kartu tani yang kurang diterima oleh masyarakat, agar dinas pertanian melakukan sosialisasi sehingga dapat diterima dan dimengerti oleh masyarakat,” ungkapnya.

Dia juga menambahkan, terkait HET (harga eceran tertinggi) di tingkat kios turut menjadi persoalan bagi petani, sementara itu dengan luas lahan 2773 Ha x 83 persen, untuk kuota pupuk hanya tersedia 50 persen dari kuota, maka perlu dilakukan kroscek ulang.

“Kami meminta pada dinas terkait untuk melaporkan realisasi distribusi pupuk untuk petani pada masa tanam pada Komisi B. Untuk tahun 2023 kami tidak mau lagi mendengar adanya laporan dan permasalahan kelangkaan pupuk bersubsidi. Kami akan meminta laporan dari dinas secara tertulis per masa tanam. Untuk catatan, DPRD tidak pernah mengizinkan penjualan pupuk diatas HET,” tegasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi B Edward DF meminta dinas yang terkait untuk bersinergi dan lebih optimal memperhatikan kebutuhan petani. Apalagi adanya problem petani yang belum mau bergabung kedalam kelompok tanim

“Untuk permasalahan adanya para petani yang tidak mau digabungkan dengan kelompok tani agar dinas pertanian memberikan data yang valid,” pintanya.

Menanggapi pertanyaan dan pernyataan dari Komisi B, Kepala Dinas Koperasi dan UKM M. Faizal menyampaikan saat ini kuota pupuk subsidi yang disalurkan telah sesuai dengan kebutuhan. Dari hasil tinjauan lapangan masih didapati adanya petani yang belum mendapatkan pupuk subsidi.

“Perlu untuk kedepannya para pengecer pupuk subsidi untuk mensiasati volume di RDKK,” ulasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Depi Sastra menyebut pendataan semua lahan pertanian untuk dimasukkan ke RDKK, kecuali untuk lahan di atas 2 Ha. Bagi petani yang tidak masuk kelompok tani mereka ditompangkan kepada kelompk tani yang lain agar bisa mendapatkan jatah pupuk subsidi.

“Kami akan mengukur ulang semua lahan yang berada di Kota Payakumbuh, termasuk kuota pupuk subsidi pada tahun 2023 juga ada penambahan kuota,” terangnya.

Ditambahkan Depi, masih adanya petani yang masih enggan untuk digabungkan dengan kelompok sehingga mereka mendapatkan harga pupuk yang mahal. Ditambah, juga belum adanya data defenitif terkait berapan jumlah petani yang belum tergabung di keltan.

“Kami membuat program rencana pertanian berbasis organik karena untuk kedepannya pupuk kimia semakin langka. Kami meminta para pengecer kios pupuk subsidi melayani petani yang belum punya kartu tani dengan melengkapi fotocopi KTP dan mengisi formulir yang telah disediakan. Bagi yang kartu taninya hilang, petani bisa melapor ke Bank Nagari,” paparnya.

Dari informasinya, kuota pupuk subsidi di tahun 2023 untuk Pupuk Urea 1664 ton, Pupuk NPK 1300 ton, dan Pupuk NPK formula khusus 87 ton. (*)

Payakumbuh, Jangkar Post.com----Komisi B DPRD Kota Payakumbuh melaksanakan rapat dengar pendapat atau hearing dengan Kelompok Tani dan Kekompok Wanita Tani (KWT) di ruang rapat paripurna DPRD Kota Payakumbuh, selasa (11/10).

Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi B DPRD Kota Payakumbuh, YB.Dt.Parmato Alam, Wakil Ketua Mawi Etek Arianto, Sekretaris Opetnawati serta anggota, Suparman,S.Pd, Heri Iswandi, SE Dt.Muntiko Alam, Edawar DF, S.Sos, Ismet Harius.S.Sos.serta  perwakilan dari Kelompok Tani dan KWT se Kota Payakumbuh.

YB.Dt.Parmato Alam  dalam sambutannya menyampaikan yang mitra kerjanya adalah Dinas Pertanian ingin mendengar aspirasi dari Kelompok Tani dan  KWT yang ada di masing- masing Kecamatan yang ada di Kota Payakumbuh, apa saja permasalahan yang masih perlu dilakukan pembenahan baik itu terkait yang dihadapi oleh petani. bagaimana kedepannya  keseimbangan antara biaya yang dikeluarkan dan hasil yang didapat oleh para petani lebih baik.

Selain itu, pada kesempatan hearing tersebut Forum Kelompok Tani serta KWT juga mengadukan berbagai permasalahan yang mereka alami,  harga pupuk yang mahal, irigasi , bantuan pengadaan traktor, serta gagal panen yang melanda kelompok tani di wilayah mereka masing-masing.

Mengawali saran dan masukannya, Syahrel Ketua Kelompok Tani Fajar Kecamatan Payakumbuh Utara menyampaikan agar masing-masing kelompok tani diberikan bantuan mesin  traktor, mesin pemotong kayu karena di daerah kami khususnya kelurahan Ompang Tanah Sirah banyak terdapat pohon kayu yang besar yang nantinya membahayakan kepada petani yang ada kawasan tersebut.

Kemudian, Ahmadi Ketua Kelompok Tani  Simantuang  Rawang Laweh Kelurahan Tigo Koto Dibaruah Kecamatan Payakumbuh Utara menyampaikan masukan  bahwa di kawasan kami memiliki luas pertanian lebih kurang 25 hektar sementara irigasi kami saat ini tidak dialiri air dikarenakan bandar irigasi tersebut rusak.jelas ahmadi

Anggota Komisi B Edward DF mengatakan DPRD telah mencatat semua masukan dari Kelompok Tani dan KWT yang hadir dalam rapat dengar pendapat ini, anggota DPRD dari Partai PPP itu mendapati ternyata masih banyak keluhan dari para petani.“Kami nanti akan membahasnya dan mencarikan solusi secepatnya dalam rapat kerja bersama instansi terkait,” kata Edwar.

Di akhir rapat, Opetnawati selaku Sekretaris Komisi B dan juga wakil rakyat dari partai PAN mengatakan, “Yang jelas saran, masukan, dan aspirasi dari Kelompok Tani serta KWT yang hadir pada  hari ini adalah hal yang positif kepada kami di DPRD untuk kedepannnya akan kami bahas secara serius dengan mitra kerja kami yaitu Dinas Pertanian supaya masukan atau hearing ini bisa direalisasikan, Komisi B  DPRD Kota Payakumbuh akan mengawal ini,” pungkasnya. (Jp)

Payakumbuh,JangkarPost.com — Komisi A bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kota Payakumbuh menggelar hearing bersama jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Payakumbuh dan Kepala Disdukcapil Kota Payakumbuh bersama jajaran, Senin (10/10).

Rapat dipimpin langsung oleh ketua Komisi A Kota Payakumbuh Drs. Sri Joko Purwanto didampingi anggota Maharnis Zul, S.Pd dan Zainir itu dimanfaatkan untuk membahas persiapan serta tahapan menghadapi Pemilu serentak tahun 2024.

Berlangsung di ruang rapat Komisi A DPRD Kota Payakumbuh, awal mula hearing berlangsung Ketua komisi A Sri Joko Purwanto berikan pertanyaan terkait data pemilih yang nanti otomatis dapat berubah serta menjelang pemilu akan dihelat.

“Menghadapi perubahan data ini, nanti secara otomatis akan terjadi penambahan terhadap jumlah pemilih, dan apakah TPS juga telah siap menghadap gelombang data pemilih dan akankah TPS nya bertambah? atau apakah masih sama dengan tahu  2019?,” tanya Joko kepada Disdukcapil dan KPU kota Payakumbuh.

Ditambahkan Sri Joko, ia turut mempertanyakan akan kesiapan KPU terhadap jumlah partai yang telah diverifikasi untuk menghadapi tahapan pemilu serentak tahun 2024.

Ibarat gayung bersambut, pertanyaan yang diajukan ketua Komisi A DPRD kota Payakumbuh itu langsung ditanggapi lebih kepala Disdukcapil kota Payakumbuh Wal Asri. Ia mengatakan jika saat ini Disdukcapil telah melakukan rekam data KTP bagi warga yang berusia 17 tahun ke atas.

“Untuk pelajar SMA sederajat sekarang telah dilakukan rekam datanya. Dan untuk data warga usia 17 tahun ke atas yang sudah terekam per tanggal 31 Desember 2021 sebanyak 100.479 orang,” beber Wal Asri.

Terkait data warga yang tidak bisa di update untuk setiap bulan ataupun setiap semesternya, Wal Asri mengungkapkan hal tersebut disebabkan karna sekarang data sudah terpusat. Seharusnya Disdukcapil harus dan telah memiliki data semester I tahun 2022c namun hal ini masih belum diterima dari Dirjen Dukcapil, dimana untuk mengetahui update data tersebut hanya dapat diakses oleh yang mendapat akun resmi dari Dirjen Dukcapil, dan Disdukcapil Kota Payakumbuh tidak punya akun tersebut,” ungkapnya.

Menanggapi atas apa yang disampaikan kepala Disdukcapil kota Payakumbuh Wal Asri, wakil ketua komisi A Maharnis Zul optimis Pemilu dan Pilkada tahun 2024 akan berjalan lancar dan sukses, karena data warga yang digunakan merupakan data primer.

Pada kesempatan tersebut, Maharnis Zul turut berikan saran jika dalam melakukan validasi dan verifikasi data harus benar-benar valid. Sehingga dengan validasi dan verifikasi data tersebut calon kepala daerah dan legislatif nantinya yang lolos haruslah berilmu, imtaq, berakhlak’lul Karima, beride kreatif, disiplin, jujur, bertanggungjawab dan pekerja keras,” harap Politikus dari partai Golkar itu.

Sementara itu, ketua KPU kota Payakumbuh Haidi Mursal turut menjawab atas pertanyaan yang diajukan ketua komisi A DPRD Kota Payakumbuh Sri Joko Purwanto pada awal rapat dimulai.

Diungkapkan Haidi bahwa KPU saat ini masih sedang membuka pendaftaran parpol yang akan ikut serta dalam pemilu serentak tahun 2024 di kota Payakumbuh. Dan untuk proses tahapan pendaftaran parpol dilakukan secara terpusat/ tersentralisasi dan KPU hanya menunggu sampel. KPU kota Payakumbuh saat ini telah terdata partai yang lolos verifikasi sebanyak 17 partai, dimana verifikasi terhadap 17 partai tersebut telah dikurangi dengan 9 partai yang sudah ada sebelumnya, sehingga ada 8 partai baru yang akan ikut ambil posisi dalam pemilu tahun 2024 esok di kota Payakumbuh,” ungkap ketua KPU Kota Payakumbuh itu.

Terkait inovasi, Ketua KPU Kota Payakumbuh menyampaikan bahwa saat ini hanya dengan dilakukan secara teknologi informasi, dan setiap tahap pelaksanaan dilakukan melalui aplikasi. 

“Dalam hal ini, KPU telah jalin kerjasama dan penyinkronan data dengan Disdukcapil. Sehingga dengan kerjasama ini telah mengeluarkan inovasi berupa aplikasi SIDALI, serta AdHoc juga akan ada aplikasi, dan aplikasi SIREKAP guna merekap data pemilih tentunya,” ungkapnya semangat,

Haidi turut juga mengungkapkan jika saat ini untuk partisipasi pemilih telah terjadi penurunan dari waktu ke waktu, meskipun data ini selalu turun, KPU kota Payakumbuh akan terus bekerja maksimal agar target dari KPU RI untuk standar minimal partisipasi pemilih sebanyak 77,5% bisa terealisasi.

“Menurunnya angka partisipasi pemilih dari waktu ke waktu ini terkendala dari sisi SDM dan Anggaran di KPU sendiri, maka dalam hal ini KPU sangat mengharapkan dukungan dari Pemko Payakumbuh agar warga kota Payakumbuh mau ambil andil dalam pesta demokrasi ini,” terang Haidi.

Atas kendala yang dialami KPU Kota Payakumbuh selama ini, Haidi sampaikan harapannya terhadap DPRD Kota Payakumbuh agar lembaga legislatif itu bisa membantu KPU dengan memberikan dana hibah guna membeli tanah yang berada disamping kantor KPU saat ini, serta juga untuk Puskesmas Pembantu agar bisa untuk dijadikan gudang, sehingga sewa gudang dapat dijadikan untuk biaya kegiatan lainnya,” pinta Haidi

“Kita (KPU Kota Payakumbuh) saat ini hanya butuh lahan atau tanah dengan hak milik sendiri. Dan jika lahan ini sudah ada, maka untuk biaya pembangunan gedung akan menjadi tanggungjawab KPU RI seutuhnya,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Haidi menyampaikan jika dilihat kembali pada pemilu tahun 2019 silam, pelaksanaan pemilu hanya berlangsung 1 hari saja, namun untuk tahun 2024 mendatang rencananya akan dilaksanakan 2 hari dengan besaran insentif ketua KPPS sebesar Rp. 950.000 dan anggota sebesar Rp. 850.000.

Dan atas penyampaian ketua KPU Kota Payakumbuh itu, ketua komisi A DPRD Kota Payakumbuh Sri Joko Purwanto sampaikan jika untuk dana Hibah yang diminta KPU Kota Payakumbuh sudah masuk ke dalam KUA PPAS tahun 2023, dimana yang nantinya hal ini akan dilanjutkan pembahasan dengan Banggar pada awal bulan November mendatang,” tukas Joko mengakhiri hearing tersebut.(Jp)

Payakumbuh, JangkarPost.com— Bersama ketua cabang olahraga se-Kota Payakumbuh, Komisi B bidang ekonomi dan pembangunan DPRD Kota Payakumbuh gelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang berlangsung di ruang rapat DPRD Kota Payakumbuh, Senin (10/10).

Dengan menghadirkan ketua Komite Olahraga Nasional (KONI), ketua ISSI Kota Payakumbuh Yoserizal Teja, ketua Perserosi (sepatu roda) Bakhtarudin, ketua PBVSI Erizal, ketua Federasi Aerosport Indonesia Dodo Kurdi, ketua PBSI Firdaus, ketua Perbasi Ledo Putra, ketua PASI Zulfadjri, ketua Kodrat/Tarung Derajat Metropoli, ketua HAPKIDO M. Yusuf, ketua Askot PSSI Diki Engla, dan RDP dipimpin langsung ketua komisi B Yendri Bodra, SH, Dt. Parmato Alam dan didampingi anggota Suparman, S. Pd, Edward DF, S. Sos, dan Ismet Harius.

RDPU digelar oleh Komisi B DPRD Kota Payakumbuh untuk menggali informasi sejauh mana setiap cabang olahraga (cabor) yang ada telah menyiapkan atletnya dalam menghadapi pekan olahraga Provinsi (Porprov) Sumatra Barat tahun 2023.

Pada kesempatan itu, RDPU yang berlangsung untuk ketua cabor pada pukul 13.30 WIB dan dilanjutkan KONI pukul 15.30 WIB itu, Komisi B DPRD Kota Payakumbuh banyak menerima keluhan dan kendala yang dialami setiap dan masing-masing cabor yang terjadi dan masih berlangsung sampai saat ini. Diantaranya sarana dan prasarana bagi setiap cabor, pembinaan atlet yang lebih profesional, dan kepengurusan pengurus dari setiap cabor yang sudah selesai.

Selain itu, dijabarkan dalam menghadapi Porprov Sumatra Barat tahun 2023, KONI mengatakan bahwa hal tersebut memerlukan sejumlah anggaran yang proporsional dan memadai untuk operasional KONI maupun untuk 37 cabang olahraga.

“Untuk total cabor yang ada sebenarnya 47, akan tetapi yang aktif hanya ada sebanyak 37 cabor,” ungkap Tri Venindra perwakilan dari KONI Kota Payakumbuh.

Dalam kesempatan yang sama Ketua KONI Kota Payakumbuh juga menyampaikan RAB KONI Payakumbuh untuk TA 2022 kepada komisi B DPRD Kota Payakumbuh.

“Dana operasional KONI hanya sebanyak 100 juta. Dan untuk mendukung kekurangan dana operasikan tersebut, KONI juga telah menerima dana hibah dari Disparpora kota Payakumbuh sebanyak 300 juta, serta hibah lainnya sebanyak 500 juta,” beber Tri Venindra.

Menanggapi atas yang disampaikan ketua KONI Kota Payakumbuh yang diwakili Tri Venindra, ketua Komisi B DPRD Kota Payakumbuh YB. Dt. Parmato Alam katakan jika untuk menghadapi Porprov tahun 2023, KONI akan menerima dana hibah sebanyak 3,5 Milyar yang dianggarkan dalam KUA-PPAS Kota Payakumbuh Tahun 2023.

“Dana hibah ini nanti tentunya akan digunakan oleh setiap cabor yang akan mengikuti Porprov tahun 2023,” ungkap Politisi partai Golkar itu.

Terkait anggaran dana binar tersebut, YB. Dt. Parmato Alam meminta untuk keseriusan KONI dalam mengalokasikan dana yang tersedia agar bersikap lebih maksimal.

“Dengan telah didapatkannya dana hibah ini, tolong persiapkan strategi yang matang yang telah dipersiapkan oleh KONI untuk menghadapi Porprov 2023 nanti. Dan juga KONI harus berada dan hadir bagi semua cabor, bukan hanya serius pada salah satu cabor saja,” pintanya.

Senada dengan ketua komisi B itu, Edward DF sampaikan dengan dana yang ada nantinya KONI harus professional dalam menyalurkan dana yang telah dianggarkan oleh Pemko Payakumbuh.

“Agar dapat berjalan dengan maksimal, maka kita Prioritaskan terlebih dahulu untuk cabor-cabor yang memiliki potensi membawa harum nama kota Payakumbuh,” ujar Edward.

Dan atas penyampaian dari ketua dan anggota komisi B DPRD Kota Payakumbuh itu, Tri Venindra mengungkapkan jika dana pembinaan yang diberikan ke KONI saat ini belumlah mencukupi untuk mengakomodir dana kegiatan KONI Kota Payakumbuh.

“Jika dihitung lagi, kebutuhan dana untuk KONI menghadapi Proprov 2023 sekitar 5 Milyar. Dan dana itu bukan hanya untuk pembinaan atlet dan persiapan Porprov saja,” ungkap Tri Venindra.

Guna mendukung dan meningkatkan kualitas dari setiap cabor yang ada, KONI saat ini telah mengaktifkan kembali olahraga pada tingkat kecamatan. Serta juga kembali memberdayakan pengurus pada bidang di KONI, hal ini guna persiapan untuk Porprov 2023 yang lebih maksimal,” tukasnya.

Setelah mendengarkan atas penyampaian dari setiap masing-masing ketua cabor dan terutama dari KONI Kota Payakumbuh, Komisi B DPRD Kota Payakumbuh akan memberikan dukungan untuk KONI menghadapi Porprov Sumatra Barat tahun 2023.(Jp)

Payakumbuh | JangkarPost.com— Komisi C DPRD Kota Payakumbuh gelar rapat kerja bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas PUPR Kota Payakumbuh yang berlangsung di ruang Komisi C DPRD Kota Payakumbuh, Senin (10/10/2022)

Dipimpin langsung Ketua Komisi C Ir. Ahmad Zival bersama anggota komisi C bidang kesejahteraan masyarakat, rapat diikuti Kepala Dinas Lingkungan Hidup Desmon Corina, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Muslim, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup, Kabid Penataan Ruang, beserta jajaran dari Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR.

Rapat digelar untuk membahas perihal Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional se-Payakumbuh. Diketahui, TPA Regional Payakumbuh sempat ditutup sementara waktu terhitung mulai tanggal 15 September 2022 kemarin. Penutupan ini dilakukan karena adanya permasalahan pada tanggul penahan sampah pada TPA Regional Payakumbuh dan memerlukan perbaikan.

Terkait kondisi TPA Regional Payakumbuh yang sudah kelebihan muatan, Ketua Komisi C DPRD Kota Payakumbuh, Ir. Ahmad Zival katakan perlu ada tindak lanjut yang harus dilakukan dan perlu menjadi perhatian bersama, untuk bagaimana sikap kedepan untuk mengentaskan permasalahan sampah di TPA Regional Payakumbuh yang harus memiliki tolak ukur yang jelas dan pasti.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Desmon Corina turut menyampaikan bahwa isu pengelolaan sampah di tingkat Provinsi maupun Nasional adalah persoalan tempat pembuangan sampah (TPA) yang terus menerus mengalami permasalahan.

“TPA Regional Payakumbuh menampung sampah dari 4 daerah kabupaten dan kota, yakni Kota Payakumbuh, Kab. 50 Kota, Kota Bukittinggi, dan Kab. Agam. Lalu, TPA Regional Ampangan juga sempat ditutup sementara beberapa waktu yang lalu karena sampahnya sudah overload, oleh sebab itu hal-hal seperti ini membutuhkan kajian yang lebih lanjut,” ujar Ahmad.

Berdasarkan Data Dinas Lingkungan Hidup, diketahui Sampah yang dibuang ke TPA Regional Payakumbuh berasal dari Kota Bukittinggi 120 ton/hari, Kota Payakumbuh 81-85 ton/hari, Kab Lima Puluh Kota 12 Ton/hari, Kab agam 32 ton/hari.

Menanggapi atas penyampaian Kepala DLH, Ahmad manyampaikan telah melakukan pertemuan dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sumatera Barat yang dipimpin Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi bersama 4 Kabupaten/Kota untuk membahas permasalahan di TPA Regional masing-masing daerah.

Guna mendukung pengelolaan sampah di daerah, pemerintah pusat sempat menyiapkan skenario pembangunan landfill, namun belum terealisasi hingga saat ini. Rencana ini kemudian dialihkan kepada Pemerintah Provinsi yang akan melaksanakan pembangunan bersama 4 Kota/Kabupaten di Sumatera Barat.

“Pengelolaan sampah di Kota Payakumbuh kedepannya diarahkan untuk memperpanjang umur TPA regional, 30% pengurangan, 70% penanganan pada tahun 2025,” jelas Ahmad.

Di samping itu, salah seorang anggota komisi C bidang kesejahteraan masyarakat Yernita menyampaikan jika diukur dari kelayakan, untuk timbunan sampah yang masuk kedalam ambang batas paling fatal di angka 15 meter, tapi nyatanya kondisi timbunan sampah sekarang tingginya sudah mencapai 60 meter.

“Dimana berdasarkan data saat ini, sampah yang dibuang ke TPA Regional dari Kota Bukittinggi 120 ton perhari, Kota Payakumbuh 81-85 ton perhari, Kabupaten Lima Puluh Kota 12 ton perhari, dan Kab agam 32 ton perhari. Jadi mohon agar difasilitasi untuk menyampaikan hal-hal seperti ini, agar kendala ini tidak terjadi lagi kedepannya. Dan juga perlu ada pemaksimalan penggunaan alat berat kepada UPTD TPA Regional oleh DPRD Kota Payakumbuh supaya kendala ini tidak berlanjut,” ujar Yernita.

Guna mengatasi kendala yang terjadi, Yernita sampaikan jika dibutuhkan keterkaitan antara seluruh OPD hingga kelurahan untuk membangkitkan kembali semangat gotong royong bersama untuk mengelola sampah di lingkungan masyarakat.

Sejalan dengan pernyataan dari Yernita, Ahmad mengungkapkan bahwa persoalan pengelolaan sampah masyarakat dapat dilaksanakan dengan mengedukasi perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

“Suatu saat akan terjadi kerawanan dengan robohnya kawasan TPA karena membran selnya tidak berfungsi dan garonjongnya sudah bergeser. Dari awal pelaksanaannya, DPRD Kota Payakumbuh memandang perlu keseriusan UPTD untuk memperhatikan dampak yang akan terjadi. Harapan kami, sampah yang ditampung di TPA Regional saat ini hanya sampah Kota Payakumbuh dan Kab. Lima Puluh Kota saja,” tukas Ahmad.

Lebih lanjut, atas penyampaian dari komisi C DPRD Kota Payakumbuh, kepala DLH Desmon Corina katakan bahwa harus ada MoU awal yang berisi tentang 2 daerah Kabupaten dan Kota yang harus dikelola secara bekerjasama.

Sementara Kepala Dinas PUPR Muslim sampaikan bahwa serapan anggaran Dinas PUPR Kota Payakumbuh sampai dengan bulan september 2022 sebesar Rp. 6.092.558.212 dan penerimaan sampai september yaitu sebesar Rp. 352.139.400,-

“Dan untuk menghadapi kendala yang berlangsung di TPA Regional saat ini, telah disepakati membantu alat beratnya untuk digunakan dilokasi,” kata Muslim.

Disampaikan Muslim, guna mengatasi kendala yang sering terjadi di TPA Regional, anggaran dari Pemerintah Pusat tidak memadai untuk mengatasi kendala yang terjadi. Sementara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga belum menganggarkan dana untuk masalah TPA regional ini untuk tahun 2023, sehingga pemerintah daerah harus bisa mencari solusi sendiri dalam mengatasi kendala ini,” ungkapnya.

Untuk mencari jalan keluar dari kendala yang terjadi, Muslim berharap melalui kerjasama Pemerintah Kota Payakumbuh dengan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk mencari lokasi lahan baru untuk TPA Regional dapat terealisasi segera.

Anggota komisi C Yernita menanggapi atas apa yang disampaikan Muslim bahwasanya terkait anggaran yang ada pada dinas PUPR akan bisa membantu dalam penanganan sampah yang berada ditempat umum, seperti salah satunya di jalan utama perlu ditunjang sarana yang baik guna tidak terjadinya warga yang buang sampah sembarangan.

Dan terkait dengan aliran air yang berada disetiap titik kendala serta jalur hijau yang belum memiliki aturan yang jelas, Yernita sampaikan perlu penanganan yang cepat dan efisien secara bersama dari opd terkait untuk penyelesaiannya.

Sebelum rapat kerja bersama mitra OPD berakhir, dengan mengatakan akan segera turun ke lapangan guna meninjau lokasi TPA Regional, ketua komisi C Ahmad Zifal meminta agar segera dilakukan evaluasi bersama, dan hal ini tentu sangat menjadi perhatian serius kita bersama agar bisa segera ditemukan penyelesaian terhadap masalah yang kita hadapi ini,” tukas Zifal. (Jp)

Payakumbuh | JangkarPost.com— Komisi A bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kota Payakumbuh menggelar hearing bersama jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Payakumbuh dan Kepala Disdukcapil Kota Payakumbuh bersama jajaran, Senin (10/10).

Rapat dipimpin langsung oleh ketua Komisi A Kota Payakumbuh Drs. Sri Joko Purwanto didampingi anggota Maharnis Zul, S.Pd dan Zainir itu dimanfaatkan untuk membahas persiapan serta tahapan menghadapi Pemilu serentak tahun 2024.

Berlangsung di ruang rapat Komisi A DPRD Kota Payakumbuh, awal mula hearing berlangsung Ketua komisi A Sri Joko Purwanto berikan pertanyaan terkait data pemilih yang nanti otomatis dapat berubah serta menjelang pemilu akan dihelat.

“Menghadapi perubahan data ini, nanti secara otomatis akan terjadi penambahan terhadap jumlah pemilih, dan apakah TPS juga telah siap menghadap gelombang data pemilih dan akankah TPS nya bertambah? atau apakah masih sama dengan tahu  2019?,” tanya Joko kepada Disdukcapil dan KPU kota Payakumbuh.

Ditambahkan Sri Joko, ia turut mempertanyakan akan kesiapan KPU terhadap jumlah partai yang telah diverifikasi untuk menghadapi tahapan pemilu serentak tahun 2024.

Ibarat gayung bersambut, pertanyaan yang diajukan ketua Komisi A DPRD kota Payakumbuh itu langsung ditanggapi lebih kepala Disdukcapil kota Payakumbuh Wal Asri. Ia mengatakan jika saat ini Disdukcapil telah melakukan rekam data KTP bagi warga yang berusia 17 tahun ke atas.

“Untuk pelajar SMA sederajat sekarang telah dilakukan rekam datanya. Dan untuk data warga usia 17 tahun ke atas yang sudah terekam per tanggal 31 Desember 2021 sebanyak 100.479 orang,” beber Wal Asri.

Terkait data warga yang tidak bisa di update untuk setiap bulan ataupun setiap semesternya, Wal Asri mengungkapkan hal tersebut disebabkan karna sekarang data sudah terpusat. Seharusnya Disdukcapil harus dan telah memiliki data semester I tahun 2022c namun hal ini masih belum diterima dari Dirjen Dukcapil, dimana untuk mengetahui update data tersebut hanya dapat diakses oleh yang mendapat akun resmi dari Dirjen Dukcapil, dan Disdukcapil Kota Payakumbuh tidak punya akun tersebut,” ungkapnya.

Menanggapi atas apa yang disampaikan kepala Disdukcapil kota Payakumbuh Wal Asri, wakil ketua komisi A Maharnis Zul optimis Pemilu dan Pilkada tahun 2024 akan berjalan lancar dan sukses, karena data warga yang digunakan merupakan data primer.

Pada kesempatan tersebut, Maharnis Zul turut berikan saran jika dalam melakukan validasi dan verifikasi data harus benar-benar valid. Sehingga dengan validasi dan verifikasi data tersebut calon kepala daerah dan legislatif nantinya yang lolos haruslah berilmu, imtaq, berakhlak’lul Karima, beride kreatif, disiplin, jujur, bertanggungjawab dan pekerja keras,” harap Politikus dari partai Golkar itu.

Sementara itu, ketua KPU kota Payakumbuh Haidi Mursal turut menjawab atas pertanyaan yang diajukan ketua komisi A DPRD Kota Payakumbuh Sri Joko Purwanto pada awal rapat dimulai.

Diungkapkan Haidi bahwa KPU saat ini masih sedang membuka pendaftaran parpol yang akan ikut serta dalam pemilu serentak tahun 2024 di kota Payakumbuh. Dan untuk proses tahapan pendaftaran parpol dilakukan secara terpusat/ tersentralisasi dan KPU hanya menunggu sampel. KPU kota Payakumbuh saat ini telah terdata partai yang lolos verifikasi sebanyak 17 partai, dimana verifikasi terhadap 17 partai tersebut telah dikurangi dengan 9 partai yang sudah ada sebelumnya, sehingga ada 8 partai baru yang akan ikut ambil posisi dalam pemilu tahun 2024 esok di kota Payakumbuh,” ungkap ketua KPU Kota Payakumbuh itu.

Terkait inovasi, Ketua KPU Kota Payakumbuh menyampaikan bahwa saat ini hanya dengan dilakukan secara teknologi informasi, dan setiap tahap pelaksanaan dilakukan melalui aplikasi.

“Dalam hal ini, KPU telah jalin kerjasama dan penyinkronan data dengan Disdukcapil. Sehingga dengan kerjasama ini telah mengeluarkan inovasi berupa aplikasi SIDALI, serta AdHoc juga akan ada aplikasi, dan aplikasi SIREKAP guna merekap data pemilih tentunya,” ungkapnya semangat,

Haidi turut juga mengungkapkan jika saat ini untuk partisipasi pemilih telah terjadi penurunan dari waktu ke waktu, meskipun data ini selalu turun, KPU kota Payakumbuh akan terus bekerja maksimal agar target dari KPU RI untuk standar minimal partisipasi pemilih sebanyak 77,5% bisa terealisasi.

“Menurunnya angka partisipasi pemilih dari waktu ke waktu ini terkendala dari sisi SDM dan Anggaran di KPU sendiri, maka dalam hal ini KPU sangat mengharapkan dukungan dari Pemko Payakumbuh agar warga kota Payakumbuh mau ambil andil dalam pesta demokrasi ini,” terang Haidi.

Atas kendala yang dialami KPU Kota Payakumbuh selama ini, Haidi sampaikan harapannya terhadap DPRD Kota Payakumbuh agar lembaga legislatif itu bisa membantu KPU dengan memberikan dana hibah guna membeli tanah yang berada disamping kantor KPU saat ini, serta juga untuk Puskesmas Pembantu agar bisa untuk dijadikan gudang, sehingga sewa gudang dapat dijadikan untuk biaya kegiatan lainnya,” pinta Haidi

“Kita (KPU Kota Payakumbuh) saat ini hanya butuh lahan atau tanah dengan hak milik sendiri. Dan jika lahan ini sudah ada, maka untuk biaya pembangunan gedung akan menjadi tanggungjawab KPU RI seutuhnya,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Haidi menyampaikan jika dilihat kembali pada pemilu tahun 2019 silam, pelaksanaan pemilu hanya berlangsung 1 hari saja, namun untuk tahun 2024 mendatang rencananya akan dilaksanakan 2 hari dengan besaran insentif ketua KPPS sebesar Rp. 950.000 dan anggota sebesar Rp. 850.000.

Dan atas penyampaian ketua KPU Kota Payakumbuh itu, ketua komisi A DPRD Kota Payakumbuh Sri Joko Purwanto sampaikan jika untuk dana Hibah yang diminta KPU Kota Payakumbuh sudah masuk ke dalam KUA PPAS tahun 2023, dimana yang nantinya hal ini akan dilanjutkan pembahasan dengan Banggar pada awal bulan November mendatang,” tukas Joko mengakhiri hearing tersebut. (Jp)

Payakumbuh | JangkarPost.com — Komisi C DPRD Kota Payakumbuh melaksanakan dengar pendapat atau hearing dengan Dewan Pendidikan dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Payakumbuh di ruang rapat komisi C, Senin (31/01).

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi C Mesrawati, Sekretaris Syafrizal, serta anggota, Fahlevi Mazni Dt. Bandaro Nan Balidah, Ismet Harius dan Suparman, sementara itu rombongan PGRI hadir Ketua Syafwan bersama guru se Kota Payakumbuh.

Mesrawati dalam sambutannya menyampaikan Komisi C yang mitra kerjanya adalah dinas pendidikan ingin mendengar aspirasi dari tenaga pendidik di Kota Payakumbuh, apa saja keluhan mereka, termasuk kekurangan yang masih ada di sekolah.

“Saya sendiri adalah mantan kepala sekolah, saya sudah berkecimpung di dunia pendidikan, sedikit banyaknya sudah mengetahui permasalahan tenaga pendidik, tetapi kali ini bersama kawan-kawan DPRD Komisi C kami ingin langsung bertatap muka dengan guru dari berbagai sekolah,” kata politikus PAN itu.

Mengawali saran dan masukannya, Ketua PGRI Syafwan menyampaikan kepada wakil rakyat agar memperhatikan sarana dan prasarana sekolah yang berada di pinggiran kota, jangan fokus kepada sekolah yang berada di dekat pusat kota saja.

Kemudian, terkait dengan kesejahteraan penjaga sekolah agar honor mereka bisa ditingkatkan serta perhatikan juga guru di sekolah swasta yang sudah top dan memiliki high budget, namun kesejahteraannya masih terasa kurang.

Guru-guru dari sekolah SD juga memberi masukan agar dibuatkan peraturan daerah terkait menghidupkan kembali pelajaran Budaya Alam Minangkabau (BAM).

Dari guru SMA/SMK juga ada masukan meski SLTA dan SLB sudah berada di bawah kewenangan provinsi, mereka berharap Pemko Payakumbuh masih bisa melibatkan sekolah mereka dalam kegiatan.

“Saat ini di tingkat kota pun jarang digelar iven tingkat pelajar, ini harus ditingkatkan,” kata salahsatu guru.

Lalu, Kota Payakumbuh sudah terkenal dengan sebutan Kota Seribu Kafe. Ada keluhan guru yang meminta perlunya dibuat aturan batas jam keluar malam bagi anak usia sekolah di kafe-kafe, kalau perlu dilakukan razia secara rutin untuk pengawasan dan kontrol terhadap anak usia sekolah.

Pahlawan tanpa tanda jasa ini kebanyakan juga mengeluhkan kepada DPRD kecilnya tunjangan kepala sekolah, guru, dan penjaga sekolah.

Terkait keamanan siswa, guru juga meminta petugas pengamanan lalu lintas di setiap sekolah untuk pengamanan di pagi hari dan jam pulang sekolah agar tidak terjadi kecelakaan. Sementara itu, guru juga meminta Satpol PP rutin menertibkan siswa yang keluar sekolah di jam pelajaran.

Juga masih masukan yang sama saat rapat dengan Dinas Pendidikan tahun lalu, guru-guru meminta DPRD agar mendorong Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) serentak untuk semua sekolah, baik itu negeri, swasta, dan sekolah yang berada di bawah kewenangan kementerian agama, artinya tidak ada yang dahulu mendahului dalam proses rekrutmen siswa baru.

Anggota Komisi C Ismet harius mengatakan DPRD telah mencatat semua masukan dari guru yang hadir dalam rapat, anggota DPRD dari Partai Nasdem itu terenyuh mendapati ternyata masih banyak keluhan dari pendidik di kota ini.

“Kami nanti akan membahasnya dan mencarikan solusi secepatnya dalam rapat kerja bersama instansi terkait,” kata Ismet.

Di akhir rapat, Mesrawati kepada media mengaku cukup sedih, miris dengan nasib beberapa tenaga pendidik di Kota Payakumbuh. Bahkan, kata Mesrawati, ada guru TK yang menjemput penghargaan tanpa dibiayai pemerintah, malah harus pergi dengan ongkos sendiri, sementara dia telah mengharumkan nama kota ini.

“Yang jelas saran, masukan, dan aspiradi dari tenaga pendidik hari ini adalah hal yang positif kepada kami di DPRD. Apalagi kami melihat keluhan terkait kesejahteraan masih mengapung, DPRD akan mengawal ini,” pungkasnya. (AJP)

Payakumbuh,JangkarPost.com- Komisi C DPRD Kota Payakumbuh melaksanakan dengar pendapat atau hearing dengan Dewan Pendidikan dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Payakumbuh di ruang rapat komisi C, Senin (31/1).

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi C Mesrawati, Sekretaris Syafrizal, serta anggota, Fahlevi Mazni Dt. Bandaro Nan Balidah, Ismet Harius dan Suparman, sementara itu rombongan PGRI hadir Ketua Syafwan bersama guru se Kota Payakumbuh.

Mesrawati dalam sambutannya menyampaikan Komisi C yang mitra kerjanya adalah dinas pendidikan ingin mendengar aspirasi dari tenaga pendidik di Kota Payakumbuh, apa saja keluhan mereka, termasuk kekurangan yang masih ada di sekolah.

“Saya sendiri adalah mantan kepala sekolah, saya sudah berkecimpung di dunia pendidikan, sedikit banyaknya sudah mengetahui permasalahan tenaga pendidik, tetapi kali ini bersama kawan-kawan DPRD Komisi C kami ingin langsung bertatap muka dengan guru dari berbagai sekolah,” kata politikus PAN itu.

Mengawali saran dan masukannya, Ketua PGRI Syafwan menyampaikan kepada wakil rakyat agar memperhatikan sarana dan prasarana sekolah yang berada di pinggiran kota, jangan fokus kepada sekolah yang berada di dekat pusat kota saja.

Kemudian, terkait dengan kesejahteraan penjaga sekolah agar honor mereka bisa ditingkatkan serta perhatikan juga guru di sekolah swasta yang sudah top dan memiliki high budget, namun kesejahteraannya masih terasa kurang.

Guru-guru dari sekolah SD juga memberi masukan agar dibuatkan peraturan daerah terkait menghidupkan kembali pelajaran Budaya Alam Minangkabau (BAM).

Dari guru SMA/SMK juga ada masukan meski SLTA dan SLB sudah berada di bawah kewenangan provinsi, mereka berharap Pemko Payakumbuh masih bisa melibatkan sekolah mereka dalam kegiatan.

“Saat ini di tingkat kota pun jarang digelar iven tingkat pelajar, ini harus ditingkatkan,” kata salahsatu guru.

Lalu, Kota Payakumbuh sudah terkenal dengan sebutan Kota Seribu Kafe. Ada keluhan guru yang meminta perlunya dibuat aturan batas jam keluar malam bagi anak usia sekolah di kafe-kafe, kalau perlu dilakukan razia secsra rutin untuk pengawasan dan kontrol terhadap anak usia sekolah.

Pahlawan tanpa tanda jasa ini kebanyakan juga mengeluhkan kepada DPRD kecilnya tunjangan kepala sekolah, guru, penjaga sekolah.

Terkait keamanan siswa, guru juga meminta petugas pengamanan lalu lintas di setiap sekolah untuk pengamanan di pagi hari dan jam pulang sekolah agar tidak terjadi kecelakaan. Sementara itu, guru juga meminta Satpol PP rutin menertibkan siswa yang keluar sekolah di jam pelajaran.

Juga masih masukan yang sama saat rapat dengan Dinas Pendidikan tahun lalu, guru-guru meminta DPRD agar mendorong Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) serentak untuk semua sekolah, baik itu negeri, swasta, dan sekolah yang berada di bawah kewenangan kementerian agama, artinya tidak ada yang dahulu mendahului dalam proses rekrutmen siswa baru.

Anggota Komisi C Ismet harius mengatakan DPRD telah mencatat semua masukan dari guru yang hadir dalam rapat, anggota DPRD dari Partai Nasdem itu terenyuh mendapati ternyata masih banyak keluhan dari pendidik di kota ini.

“Kami nanti akan membahasnya dan mencarikan solusi secepatny dalam rapat kerja bersama instansi terkait,” kata Ismet.

Di akhir rapat, Mesrawati kepada media mengaku cukup sedih, miris dengan nasib beberapa tenaga pendidik di Kota Payakumbuh. Bahkan, kata Mesrawati, ada guru TK yang menjemput penghargaan tanpa dibiayai pemerintah, malah harus pergi dengan ongkos sendiri, sementara dia telah mengharumkan nama kota ini.

“Yang jelas saran, masukan, dan aspiradi dari tenaga pendidik hari ini adalah hal yang positif kepada kami di DPRD. Apalagi kami melihat keluhan terkait kesejahteraan masih mengapung, DPRD akan mengawal ini,” pungkasnya. (AJP)

Payakumbuh | JangkarPost.com— Komisi A DPRD Kota Payakumbuh laksanakan rapat kerja dengar pendapat atau hearing bersama dengan mitra kerja yakni Dinas Sosial Kota Payakumbuh di ruang rapat Komisi A Kantor DPRD Kota Payakumbuh, Selasa (11/1).

Rapat dipimpin langsung ketua komisi A Drs. Sri Joko Purwanto dan diikuti oleh A. Dt. Rangkayo Mulie, Zainir, Wirman Dt. Mantiko Alam dan Nasrul, dihadiri Kepala Dinas Sosial Erwan, Kabid Pemberdayaan Sosial Efrizal, Kabid PRJS Friza Susanti, dan Analis Perencana Restu Sylvatra.

Ketua Komisi A Sri Joko Purwanto diawal mula rapat berlangsung menanyakan bagaimana perkembangan data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) sebagai data induk sudah meliputi data BDT (Basis Data Terpadu) lama, hingga PBI (Penerima Bantuan Iuran) data kesehatan dan serta peran CSR dalam upaya meringankan beban masyarakat.

Sementara itu, anggota Komisi A Nasrul turut mempertanyakan terkait PPKM bantuan beras agar dinas sosial dapat melalukan seleksi ekstra dalam memberikan bantuan bagi keluarga kurang mampu.

Atas apa yang disampaikan ketua dan anggota komisi A tersebut, Kadis Sosial Erwan menanggapi langsung terkait penyaluran bantuan terhadap keluarga kurang mampu di Kota Payakumbuh, bahwa Dinas Sosial saat ini dalam serapan anggaran diluar dana bantuan Covid-19 telah mencapai 84 persen. Sedangkan dana bantuan sosial Covid-19 telah disalurkan sebanyak 54 persen, karena serapan anggaran bantuan Covid-19 berupa sembako bagi warga yang mengidap positif covid tidak dapat terserap semua,” ungkap Erwan.

“Dan untuk data PBI yang sudah terdaftar di DTKS, cukup dengan rekomendasi dari dinsos saja, maka dapat langsung melanjutkan ke BPJS sehingga bisa langsung diaktifkan kembali. Adapun untuk data JKS kota dan provinsi atau tanggungan anggaran kota, maka mereka penerima JKS ini dapat mengurus kembali untuk aktivasi dari awal lagi,” kata Erwan melanjutkan.

Lebih lanjut, sesuai dengan apa yang disampaikan komisi A tersebut, dinas sosial kedepannya akan bergerak cepat agar semua yang terkait penyaluran bantuan serta pendataan terhadap keluarga kurang mampu ini dapat terealisasi dengan maksimal tanpa ada kendala yang berarti,” ucap Erwan dengan semangat.(AJP)

Payakumbuh, JangkarPost.com-- Komisi A DPRD Kota Payakumbuh laksanakan rapat kerja dengar pendapat atau hearing bersama dengan mitra kerja yakni dinas sosial kota Payakumbuh di ruang rapat komisi A kantor DPRD Kota Payakumbuh, Selasa (11/1).

Rapat dipimpin langsung ketua komisi A Drs. Sri Joko Purwanto dan diikuti oleh A. Dt. Rangkayo Mulie, Zainir, Wirman Dt. Mantiko Alam dan Nasrul, dihadiri kepala dinas sosial Erwan, Kabid pemberdayaan sosial Efrizal, Kabid PRJS Friza Susanti, dan analis perencana Restu Sylvatra.

Ketua komisi A Sri Joko Purwanto diawal mula rapat berlangsung menanyakan bagaimana perkembangan data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) sebagai data induk sudah meliputi data BDT (Basis Data Terpadu) lama, hingga PBI (Penerima Bantuan Iuran) data kesehatan dan serta peran CSR dalam upaya meringankan beban masyarakat.

Sementara itu, anggota Komisi A Nasrul turut mempertanyakan terkait PPKM bantuan beras agar dinas sosial dapat melalukan seleksi ekstra dalam memberikan bantuan bagi keluarga kurang mampu.

Atas apa yang disampaikan ketua dan anggota komisi A tersebut, Kadis sosial Erwan menanggapi langsung terkait penyaluran bantuan terhadap keluarga kurang mampu di kota Payakumbuh, bahwa dinas sosial saat ini dalam serapan anggaran diluar dana bantuan covid-19 telah mencapai 84 persen. Sedangkan dana bantuan sosial covid-19 telah disalurkan sebanyak 54 persen, karena serapan anggaran bantuan covid-19 berupa sembako bagi warga yang positif covid tidak dapat terserap semua,” ungkap Erwan.

“Dan untuk data PBI yang sudah terdaftar di DTKS, cukup dengan rekomendasi dari dinsos saja, maka dapat langsung melanjutkan ke BPJS sehingga bisa langsung diaktifkan kembali. Adapun untuk data JKS kota dan provinsi atau tanggungan anggaran kota, maka mereka penerima JKS ini dapat mengurus kembali untuk aktivasi dari awal lagi,” kata Erwan melanjutkan.

Lebih lanjut, sesuai dengan apa yang disampaikan komisi A tersebut, dinas sosial kedepannya akan bergerak cepat agar semua yang terkait penyaluran bantuan serta pendataan terhadap keluarga kurang mampu ini dapat terealisasi dengan maksimal tanpa ada kendala yang berarti,” ucap Erwan dengan semangat.(AJP)

Payakumbuh, JangkarPost.com--- Komisi C DPRD Kota Payakumbuh mendengar curhatan dan keluhan dari Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh dalam rapat kerja di ruang rapat kantor DPRD setempat, Senin (26/7).

Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi C Ahmad Zifal, dan diikuti oleh Wakil Ketua Mesrawati, Sekretaris Syafrizal, anggota Fahlevi Mazni Dt. Bandaro Nan Balidah, Suparman, Mawi Etek Arianto, serta Yendri Bodra Dt. Parmato Alam. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh AH Agustion didampingi Sekretaris Joni dan Kabid PTK Danil Devo.

Kadis Agustion menyampaikan kondisi sekolah negeri saat ini, khususnya sekolah menengah pertama (SMP). Pemerintah terus mendorong efektifitas zonasi sekolah berdasarkan dasar hukum sistem zonasi yakni Permendikbud RI Nomor 14 Tahun 2018 Tentang “Penerimaan Peserta Didik Baru 2018” yang kemudian disempurnakan dengan Permendikbud RI Nomor 20 Tahun 2019 Terkait Perubahan Atas Peraturan Mendikbud Nomor 51 Tahun 2018.

“Zonasi ditujukan agar tak ada sekolah-sekolah yang dianggap sekolah favorit dan non-favorit. Sistem sekolah unggulan ini meraih kritikan karena beberapa siswa malah diterima di sekolah yang memiliki jarak yang lebih jauh ketimbang sekolah terdekat,” ujar Kadis.

Untuk itu, kata Agustion, diaturlah penerimaan peserta didik baru lewat 4 hal. Yang pertama jalur zonasi bagi anak-anak yang berdomisili di dalam wilayah zona yang telah ditetapkan. Prioritas utama jalur zonasi adalah calon siswa yang rumahnya berada di RT yang sama dengan sekolah yang dituju. Sedangkan pada prioritas kedua, zonasi diperluas dengan RT irisan di sekitar sekolah berada atau masih satu RW dengan lokasi sekolah.

“Adapun terkait dengan proporsi jalur masuk, jalur zonasi untuk SD minimal 70 persen dan SMP-SMA minimal 50 persen,” ujarnya.

Lalu, lanjut Agustion, ada jalur afirmasi yang ditujukan untuk memastikan masyarakat dari keluarga ekonomi tak mampu dan anak penyandang disabilitas mendapatkan pelayanan pendidikan berkualitas. Jalur afirmasi disediakan untuk siswa yang menerima program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah (misalnya penerima KIP).

“Adapun proporsi jalur masuk afirmasi untuk anak SD minimal adalah 15 persen dan anak SMP-SMA minimal 15 persen,” terang Agustion.

Untuk jalur prestasi, Agustion menjelaskan kalau konsep ini ditujukan untuk membangun iklim kompetisi yang mendorong prestasi peserta didik. Pada jalur prestasi untuk anak SMP-SMA dapat menggunakan rapor dan juga prestasi akademik maupun non-akademik.

“Proporsi jalur masuk prestasi SD tak menggunakan jalur ini. Adapun SMP-SMA menggunakan sisa kuota,” ungkapnya.

Jalur terakhir, papar Agustion, adalah jalur perpindahan tugas yakni sekolab mengakomodasi peserta didik yang berpindah tempat karena hal yang tak bisa dipilih akibat pekerjaan/tugas orangtua/wali.

“Pada proporsi jalur masuk perpindahan tugas, SD maksimal 5 persen, dan SMP-SMA maksimal 5 persen,” ungkapnya.

Dijelaskannya lagi, khusus untuk daya tampung SMP negeri di Kota Payakumbuh saat ini malah kekurangan siswa dari jumlah tamatan SD yang ada. Hal ini disebabkan minat orang tua memasukkan anak yang minim ke sekolah negeri. Sementara itu, SMP swasta dan sekolah di bawah kewenangan kementerian agama seperti MTsN setiap tahunnya banyak anak yang mendaftar ke sana.

“Untuk mengisi kekurangan siswa di sekolah SMP negeri, maka kita harus menampung anak didik baru dari luar daerah, kita juga belum melihat permendikbud sistem zonasi dibatasi wilayah. Siswa di Kabupaten Limapuluh Kota yang dekat dengan wilayah kota, maka bisa ditampung dengan catatan siswa dalam zona wajib menjadi prioritas ditampung terlebih dulu,” kata Agustion.

Mantan Kepala SMKN 1 Payakumbuh itu juga memaparkan dengan berakhirnya PPDB 2021, hasil catatan dinas masih banyak beberapa SMP negeri yang kekurangan anak didik. Melirik kekurangan dari sistem zonasi ini salahsatunya adalah keberadaan siswa yang mau masuk sekolah di wilayah zona juga kurang, contohnya yang terjadi di SMPN 5, 6, 7 dan 10. Ada kekurangan 1/4 dari kuota rombongan belajar.

“Faktor lainnya adalah beralihnya minat masyarakat ke sekolah swasta berabasis islam terpadu seperti ICBS Raudhatul Jannah, dan SMP lain yang menunggulkan program tertentu. Padahal dinas selalu menghimbau masyarakat agar bisa memasukkan anak ke sekolah sesuai zonanya,” kata Agustion.

Menurut Agustion, sistem zonasi menjawab tantangan bagaimana pemerintah memfasilitasi anak-anak didik warga setempat untuk mendapatkan hak mereka pendidikan 9 tahun, di samping mengakomodir kesepakatan bersama antara pemko dengan masyarakat pemilik tanah sekolah sebelumnya agar mendahulukan menerima anak didik dari wilayah sekitar sekolah.

“Kami ingin bagaimana PPDB serentak, karena sekolah di bawah kewenangan kementerian agama membuka PPDB mendahului agenda yang dibuat dinas pendidikan kota. Untuk itu kami minta DPRD bisa mencarikan solusinya,” harap Agustion.

Menjawab itu, Ketua Komisi C Ahmad Zifal dari Fraksi PPP menyampaikan akan memfasilitasi ruang dalam melaksanakan rapat bersama kemenag. Ada hal yang perlu disampaikan terkait PPDB dan hal lainnya bersama unsur pendidikan di Kota Payakumbuh.

“Kami di DPRD akan terus mendorong bagaimana kualutas pendidikan di Kota Payakumbuh terus meningkat, laporan terkait PPDB dan kinerja dinas sudah kami catat, nanti akan kami tindak lanjuti,” kata Ahmad Zifal.

Dari sisi Suparman dari Fraksi PKS menyampaikan masukan perlunya inovasi bagaimana proses belajar (PBM) mengajar dapat efektif, karena di masa pandemi Covid-19 saat ini PBM masih daring.

“Kedepan kita perlu membangun komitmen bersama bagaimana PPDB bisa dilaksanakan secara zonasi agar pelaksanaannya lebih baik,” ujarnya.

Fahlevi Mazni Dt. Bandaro Nan Balidah dari Fraksi Demokrat menyampaikan saran dan masukan kepada dinas pendidikan dimana PBM daring masih berlangsung dan ditunda hingga Agustus mendatang. Dia menyarankan bagaimana anak didik SD dan SMP yang baru masuk sekolah bisa mengikuti sekolah tatap muka, diatur masuknya bershift, minimal 2 atau 3 kali seminggu.

“Anak kelas 1 SD dan SMP tentu ingin masuk sekolah, agar mereka mengenal lingkungan sekolahnya sehingga tidak canggung saat nanti mereka PBM tatap muka bersama kakak-kakak kelasnya, dinas bisa mengambil kebijakan khusus untuk itu,” ujarnya.

Fahlevi Mazni menyampaikan sinkronisasi bersama sekolah di bawah naungan instansi vertikal, bagaimana PPDB bisa dilakukan serentak. Ditambah harus ada inovasi program unggulan atau yang menonjol dari SMP negeri yang masih minim jumlah anak didiknya.

“Kami dari DPRD juga akan meninjau ke lapangan bagaimana program yang akan berjalan di 2021,” tukuknya.

Wakil Ketua Komisi C Mesrawati dari Fraksi Amanat Kebangkitan Nasional memaparkan pendidikan adalah tangung jawab bersama, tiga pilar pemerintah, orang tua, dan masyarakat. Memang meski PPDB saat ini sudah melaksanakan zonasi, tapi banyak kepala sekolah mengeluhkan anak didik baru yang minim di sekolahnya.

“Kami ingin hal ini segera kita carikan jalan keluar secepatnya, kalau tidak tentu sulit sekolah negeri berkembang, akhirnya tren sekolah negeri yang selama ini menjawab keinginan kebanyakan warga kurang mampu untuk bisa menyekolahkan anaknya bisa tergerus,” ungkap Mesrawati yang merupakan mantan kepala sekolah di SDN 21 Payakumbuh itu.

Ditambahkan Mesrawati, penguatan SDM kepala sekolah perlu dilakukan, dirinya melihat masih ada sekolah yang masih belum punya kepala sekolah definitif karena yang sebelumnya pensiun. Padahal, banyak guru yang punya Nomor Unik Kepala Sekolah, syaratnya sudah cukup sesuai Permendikbud Nomor 28 Tahun 2010.

“Kami harap dinas bisa selektif menunjuk kepala sekolah untuk mengisi kekosongan jabatan kepala sekolah, karena tanpa kepala sekolah, sekolah mendep atau kurang efektif berjalan, karena di tangan kepala sekolah yang bertanggung jawab untuk menggerakkan sekolah,” ungkapnya politikus PAN tersebut.

Menurut Sekretaris Komisi C Syafrizal dari Fraksi Amanat Bintang Perjuangan mengatakan untuk PBM tatap muka dipertimbangkan dapat dilaksanakan dalam waktu dekat, anak-anak didikpun sudah merasa jenuh dengan belajar daring, sementara itu kebutuhan mereka tak hanya belajar saja, tapi bergaul dengan teman di sekolah untuk mengembangkan diri.