JangkarPost.com

Payakumbuh, JangkarPost.com—Menjelang berakhirnya masa jabatan Wali Kota Payakumbuh periode 2017-2022, belakangan ini mulai banyak bermunculan nama-nama bakal calon Wali Kota Payakumbuh untuk periode 2024-2029 yang akan datang, walaupun pilkada akan dihelat dua tahun lagi.

Adapun nama-nama tersebut memiliki latar belakang sebagai anggota legislatif, Birokrat, Politisi, Pengusaha dan latar belakang lainnya.

Melihat hal tersebut, Wali Kota dua periode Riza Falepi saat dihubungi media menilai dengan banyaknya nama bakal calon yang mengapung ini sesuatu yang bagus bagi demokrasi kita di Payakumbuh. Masyarakat akan bisa menilai dan mengenal lebih jauh bagaimana track record para calon wali kota ini untuk menahkodai Kota Payakumbuh kedepannya.

"Ini hal yang lumrah terjadi, dimana para calon ini bisa lebih mengenalkan diri mereka ke masyarakat. Dan dengan banyaknya nama yang mengapung akhir-akhir ini saya kira dengan begitu demokrasi itu akan semakin bagus untuk kota kita ini. Dari jauh-jauh hari masyarakat bisa menilai dan memilih calon wali kotanya yang akan datang," kata Wali Kota Payakumbuh Riza Falepi kepada media di Payakumbuh, Rabu (03/11).

Menyoal kepada polling calon Wali Kota Payakumbuh baru-baru ini, ketika ditanya Riza mengatakan dengan adanya polling tersebut para bakal calon ini bisa mengenalkan diri mereka kepada masyarakat.

"Polling tersebut bagus kalau memang digunakan sesuai dengan semestinya, Tapi ada juga polling ini yang rawan akan manipulasi untuk menggiring opini masyarakat kepada salah satu calon untuk menaikkan elektabilitasnya, dan itu tidak bagus," jelasnya.

"Masyarakat kita ini pintar, dan tidak gampang untuk dibodoh-bodohi, mereka tau mana yang pantas untuk membangun kota ini kedepannya. Dan polling hanya sebagai salah satu instrumen mengenalkan diri ke masyarakat" terangnya.

Untuk kedepannya Riza mengharapkan calon wali kota yang akan menggantikan dirinya bisa melanjutkan program-program kerja dan pembangunan kota Payakumbuh serta dibutuhkan sosok yang mampu membangkitkan kembali ekonomi masyarakat pasca dilanda bencana non alam pandemi Covid-19 ini.

Ketika ditanya soal dukungannya untuk wali kota mendatang beliau menjawab "Masih terlalu dini untuk kita bicarakan, biarkan para calon ini lebih mensosialisasikan dirinya kepada masyarakat. Nanti baru kita bicarakan lagi," terangnya.

Begitu juga terkait dengan foto-foto dirinya yang beredar luas dimedia sosial dengan beberapa orang tokoh, dan digadang-gadang oleh beberapa orang sebagai pengganti dirinya, dia menjawab "itu tafsir media saja, saya rasa masih terlalu pagi kita bicara dukung mendukung. Saya hanya mengajak mereka untuk lebih memperhatikan kampung halaman," pungkasnya.

Sementara kriteria calon wali kota yang ideal memimpin Kota Payakumbuh, Riza menyebut calon tersebut harus memiliki track record yang bagus dan memiliki moralitas yang baik, dan secara hukum ataupun sosial tidak ada persoalan.(Hrs)

Payakumbiuh,JangkarPost.com——Wali Kota Riza Falepi didampingi Sekretaris Daerah Rida Ananda, Asisten I Dafrul Pasi, dan Kepala BKPSDM Ifon Satria Chan melantik dan mengambil sumpah jabatan 69 Aparatur Sipil Negara (ASN) di Aula Ngalau Indah, Jumat (1/10).

Untuk pejabat pimpinan tinggi pratama sebanyak 4 orang, 3 diantaranya pemenang seleksi jabatan dan 1 mengisi kekosongan karena ada pejabat kepala dinas yang pensiun. Sisanya adalah pejabat administrator sebanyak 15 orang dan 50 orang pejabat pengawas dan fungsional.

Untuk jabatan pimpinan tinggi pratama, ada Dasril yang menjabat Kepala Dinas Pendidikan, Junaidi menjabat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, dan Dony Prayuda menjabat Kepala Satpol PP dan Damkar.

Sementara itu, untuk mantan Kepala Dinas Pendidikan AH Agustion pindah tugas sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), mengisi jabatan yang ditinggalkan Syahnadel Khairi, karena baru saja pensiun.

Untuk jabatan administrator, ada Andiko Jumarel sebagai Sekretaris Satpol PP dan Damkar, B. Nasution Sekretaris Dinas Sosial, Usfahariyanti sebagai Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, Onwilson Wendedi sebagai Sekretaris Dinas Perumahan dan Pemukiman, Irwan Suwandi sebagai Kabag Kesra, Desfitawarni sebagai Camat Payakumbuh Timur, Jhony Parlin sebagai Camat Payakumbuh Utara.

Kemudian ada Faisal sebagai Kabid Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda, Mirawati sebagai Kabid Litbang Bappeda, Deldi sebagai Kabid Konsumsi dan Keamanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan, Gesmalindra sebagai Kabid Tenaga Kerja Disnakerin, Aswad sebagai Kabid Ketersediaan dan Cadangan Dinas Ketahanan Pangan, Hendra Eriko sebagai Kabid Ketentraman Umum Dan ketentramaan Masyarakat Satpol PP, Yuferdi sebagai Kabid Penataan Dinas LH, dan Yulhendri “Andi Malaway” sebagai Kabid Keselamatan Dan Pengendalian Operasional Dishub

Sisanya 50 orang pejabat mengisi jabatan pengawas dan fungsional, termasuk beberapa kepala puskesmas yang baru.

Dalam sambutannya, Wali Kota Riza Falepi berpesan kepada pejabat yang baru dilantik jangan sampai salah bertindak, berhati-hati bukan berarti tidak dikerjakan, jangan sampai datang ke kantor duduk-duduk saja tidak bekerja karena terlalu takut mengerjakan tugas.

“Intinya, ASN harus tau aturan, dan sebagai wali kota saya akan berusaha melindungi hak-hak ASN, sebagai atasan itu menjadi tanggung jawab saya,” ungkapnya.

Riza juga menambahkan, dalam perjalanan karirnya, sudah biasa ditempatkan dimana saja karena sumpah yang diucapkan ASN saat pertama kali menjadi abdi negara.

“Dimanapun diberi jabatan, bukan berarti dibuang, saya kan terus memantau. Kalau bagi saya, ASN kalau bisa bersih dalam bekerja, harus mereka sadari bahwa niat mereka menjadi abdi negara adalah demi kebaikan dan pengabdian kepada masyarakat,” tukuk Riza.

Riza juga menyampaikan selamat kepada pejabat yang baru dilantik, berharap mereka bisa menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya.

“Selamat bertugas dan semoga bisa mengemban jabatan yang baru dengan baik,” pungkasnya. (Rel/Hrs)

Payakumbuh, JangkarPost.com--- Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2021 disahkan menjadi Peraturan Daerah dalam rapat paripurna di ruang sidang rapat paripurna DPRD setempat, Sabtu (11/9).

Dilakukan penandatanganan berita acara kesepakatan antara eksekutif dan legislatif, dalam hal ini antara Wali Kota Riza Falepi dengan Ketua DPRD Hamdi Agus, Wakil Ketua Wulan Denura, dan Wakil Ketua Armen Faindal, disaksikan anggota DPRD lainnya dan hadirin sidang.

Ketua DPRD Hamdi Agus yang memimpin rapat itu mengatakan proses Ranperda menjadi Perda ini telah melalui serangkaian pembahasan dalam rapat paripurna.

Sementara itu, menurut Wali Kota Riza Falepi, hari ini merupakan salah satu keberhasilan pemerintah dan DPRD dalam upaya memperjuangkan aspirasi masyarakat Kota Payakumbuh.

“Kita mengapresiasikan amanat rakyat yang tertumpang pada pundak kita dengan telah disetujui dan disepakatinya APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021 ini,” kata Riza.

Riza berharap, semoga apa yang diperbuat eksekutif dan legislatif dapat membawa perubahan ke arah perbaikan kesejahteraan masyarakat Kota Payakumbuh.

“Perkenankan kami menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang terhormat yang telah mengagendakan rapat paripurna pada hari ini,” sambung Riza.

Setelah melalui rangkaian rapat-rapat dan mekanisme pembahasan sebuah Ranperda APBD Perubahan (APBD-P), maka disepakati APBD-P Kota Payakumbuh tahun Anggaran 2021, semula Rp. 731.041.110.447 bertambah Rp. 16.242.073.774, sehingga menjadi Rp. 747.283.184.221.

Dengan rincian Pendapatan Daerah semula Rp. 711.307.200.621 berkurang Rp. 28.906.118.483. Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp. 682.401.082.138.

Belanja Daerah semula Rp. 731.041.110.447 bertambah Rp. 16.242.073.774. Jumlah Belanja setelah perubahan Rp. 747.283.184.221. Surplus/(defisit) setelah perubahan Rp. 16.242.073.774.

Pembiayaan Daerah; Penerimaan semula Rp. 19.733.909.826 bertambah Rp. 45.148.192.257. Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp. 64.882.102.083.

Pengeluaran semula Rp. 0 berkurang Rp. 0. Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp. 0. Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan Rp. 64.882.102.083. sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp. 0.

Payakumbuh, JangkarPost.com——Wali Kota Riza Falepi ingin terus memacu dan meningkatkan kinerja pemerintahan yang dipimpinnya saat ini. Dia bilang serius dan kejar target, apalagi untuk urusan pengelolaan keuangan dan informasi teknologi atau IT.

Hal itu disampaikannya saat memimpin rapat koordinasi (Rakor) perangkat daerah dalam rangka peningkatan pelayanan publik yang dilaksanakan di Aula Ngalau Indah Lantai 3 Kantor Wali Kota Payakumbuh, Rabu (8/9).

Rapat itu dihadiri oleh Sekretaris Daerah Rida Ananda, Asisten I Dafrul Pasi, Asisten II Elzadaswarman, Asisten III Amriul Dt. Karayiang, Kepala Badan Keuangan Daerah Syafwal, Kepala OPD dan BUMD di Lingkungan Pemko Payakumbuh membahas masalah penatausahaan keuangan, IT pada sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), dan penanganan Covid-19.

Riza dengan tegas mengingatkan pejabat untuk mengelola keuangan di masing-masing dinas dengan baik. Dirinya menekankan agar serius dan jangan coba-coba bermain-main di luar regulasi yang ada, karena dia tidak akan segan memberikan sanksi atas tindakan penyelewengan, ditambah Riza ingin agar nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Payakumbuh naik.

"Setidaknya target SAKIP kita bisa di A, minimal A-, karena itu tingkatkan kinerja dengan bekerja serius serta manfaatkan sumber daya yang ada," kata Riza.

Dijelaskannya, sistem keuangan mulai dari perencanaan hingga laporan tentu ada target waktunya, kalau tidak mencapai target maka akan susah pencairan tahap selanjutnya. 

"Kalaupun harus terlambat, jangan diteruskan agar tidak bermasalah di tengah jalan, supaya laporan keuangan kita baik," tegas Riza.

Kemudian, Riza juga menekankan saat ini Kota Payakumbuh menjadi satu-satunya daerah di pulau Sumatera yang ditunjuk sebagai pilot project dalam pengembangan Integrated Dashboard Executive oleh PT Telkom Indonesia, Tbk. Artinya akan ada perubahan budaya dimana pemerintah tak butuh banyak orang, jumlah pegawai akan berkurang, maka akan didapatkan kerja efisien.

"Suka gak suka, pejabat gak boleh gaptek, harus pandai memakai komputer karena kita akan menerapkan SPB-IT. Siapkan orang-orang yang paham IT, minimal bisa mengoperasikan komputer dan alat-alat IT di masing-masing dinas," tukuknya tegas.

Terakhir untuk Covid-19, Riza Falepi sudah rapat dengan Forkopimda, terjadi perkembangan yang cukup baik. Namun, walau demikian untuk posisinya Kpta Payakumbuh masih di level 3. Riza menyebut menuju herd immunity perlahan, saat ini angka vaksinasi sudah diatas 20 persen.

Terkait kebijakan tentang sudah bolehnya sekolah tatap muka, Riza meminta Kepala Dinas Pendidikan AH Agustion agar berkoordinasi dengan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Provinsi Sumbar untuk terus serius disiplin protokol kesehatan di sekolah, karena siswa SMA/SMK ada dari luar Kota Payakumbuh.

"Vaksinasi bagi anak sekolah harus ada izin dari orang tua, apakah itu siswa SMP dan SMA. Kita bolehkan bagi anak didik dari daerah lain yang sekolah di Payakumbuh, tidak bisa kita pilah karena mereka kan sekolah di wilayah kita, kalau mereka tidak diberikan vaksin bersama anak-anak lainnya, maka resikonya menularkan Covid-19 kepada anak-anak yang lain," ungkapnya.

Tetap bagi tenaga pendidik, Riza menegaskan agar vaksinasi menjadi persyaratan mereka boleh melakukan proses mengajar langsung di sekolah, kecuali ada surat keterangan dari dokter kalau mereka komorbid atau isu kesehatan lainnya.

Riza juga meminta keterangan dari camat dan lurah terkait progres PPKM mikro yang dilakukan, bagaimana isolasi mandiri warga, tracing, tracking, maupun urusan lainnya, termasuk serapan anggaran Covid-19. (Hrs)

Payakumbuh, JangkarPost.com--Dengan mengusung tema “Relevansi Pemikiran Mohammad Natsir dalam Membangun Daerah Saat Ini”, Universitas Mohammad Natsir Bukittinggi laksanakan kuliah umum dalam bentuk Webinar Dialog kebangsaan dengan salah satu pembicara Walikota Payakumbuh Riza Falepi. Rabu (8/9)

Walikota Riza Falepi diawal mula paparannya sampaikan tiga pilar utama terhadap pemikiran Mohammad Natsir, yakni pemikiran Islam, konsep kebangsaan dan kesahajaan.

Terhadap pilar pertama tentang pemikiran Islam, walikota Riza Falepi sampaikan bahwa Islam bukan hanya tentang ibadah saja, tetapi juga mencakup kedalam seluruh aspek kehidupan.

“Dalam membangun bangsa ini, Natsir amat sadar bahwa saat negara ini merdeka, ada tantangan ideologi baru yang mengancam negara, yakni sekularisme dan komunisme. Dan dengan kedua ideologi ini terlihat jelas hendak mengancam dasar negara kita yakni Pancasila yang sudah jelas pro terhadap agama di Indonesia”, ungkap Riza.

Kriteria kepemimpinan yang dimiliki sosok Mohammad Natsir sangat dibanggakan walikota yang menyandang gelar Datuak Rajo Kaampek Suku itu.

“Selama memimpin, sosok Natsir memiliki kemampuan leadership dan teamwork yang solid dalam mengemban tugasnya. Dan jika dilihat situasi saat ini, pada umumnya sudah bertolak belakang atas sikap yang seharusnya dimiliki Natsir ini, dimana dapat kita lihat sekarang sungguh banyak orang yang ingin menjadi pemimpin, tetapi yang memenuhi kriteria untuk menjadi pemimpin ini sudah sangat langka”, kata walikota Payakumbuh itu.

Lebih lanjut, terhadap pilar kedua tentang konsep kebangsaan, Riza katakan jika dengan Mosi integral Natsir 3 April 1950, menjelaskan bahwa Bukti sejarah yang tidak terbantahkan bahwa
Natsir adalah tokoh pemersatu bangsa.

Mosi integral Natsir sebagai prestasi gemilang dan monumental yang pernah dicapai oleh parlemen Indonesia. Natsir mampu menyatukan kembali Indonesia yang terpecah belah dalam pemerintahan negara-negara bagian atau federal buatan Van Mook menjadi NKRI yang kita kenal sekarang ini.

Menurut Riza dengan diterbitkan Mosi itu sebenarnya yang diperjuangkan Natsir ialah sebuah persatuan bangsa, bukan sekedar negara kesatuan. Tentu hal ini menjadi dasar terhadap persatuan (integration) menyangkut sikap (kejiwaan) setiap warga negara untuk merasa terikat dalam satu ikatan sebagai satu bangsa”, terangnya.

Kemudian terhadap pilar ketiga tentang kesahajaan, Riza katakan jika sosok Natsir saat mengemban jabatan dan kedudukan yang diberikan padanya tidaklah semerta-merta merubah sikap kesahajaan (kesederhanaan) yang telah dimilikinya.

Dalam pandangan Riza, Kesederhanaan telah menjadi karakter Natsir. Jabatan-jabatan mentereng yang didudukinya tidak menjadikan ia bergeser dari kebersahajaan.

“Dan pada masa sekarang, sikap kesederhanaan yang dimiliki Natsir ini terlihat sudah berkurang terhadap kepala daerah”, tukasnya.

Payakumbuh,JangkarPost.com--- Pemerintah Kota (Pemko) Payakumbuh melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Payakumbuh menggelar sosialisi pengawasan aliran kepercayaan masyarakat (Pakem) di Aula SMA Negeri 2 Payakumbuh, Rabu (08/09).

Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Forkopimda Kota Payakumbuh, Kakan Kemenag Kota Payakumbuh, ketua MUI, ketua FKUB serta seluruh pesrta sosialisasi yang terdiri dari tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Wali Kota Payakumbuh Riza Falepi menyebut sosialisasi ini merupakan salah satu upaya untuk menjaga dan mengawasi kemurnian ajaran agama dan ketenteraman hidup beragama serta dapat menjaga keamanan dan ketertiban umum.

“Melalui kegiatan ini diharapkan dapat membangkitkan kesadaran dan kepedulian masyarakat kita untuk senantiasa memberikan pengawasan terhadap aliran kepercayaan yang dianut ditengah tengah masyarakat. Karena ini semua merupakan tanggung jawab kita bersama,” kata Wako Riza Falepi kepada media.

Wali Kota dua periode tersebut menjelaskan, dari banyaknya aliran kepercayaan tersebut sering ditemukan kerawanan-kerawanan yang dapat menimbulkan konflik, dimana satu aliran kepercayaan tersebut cenderung membenarkan kepercayaannya sendiri.

“Oleh karena itu, mari kita sikapi bersama secara bijaksana. Semoga dengan pertemuan ini dapat terbangun toleransi beragama dan bermasyarakat yang harmonis ditengah tengah kehidupan masyarakat,” ucapnya.

Dan tak lupa di kesempatan itu juga Wako Riza Falepi mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Payakumbuh agar tetap menjaga kesehatan apalagi ditengah pandemi ini dan tetap patuhi protokol kesehatan.

“Walaupun kasus kita telah turun protokol kesehatan harus tetap jangan sampai lengah. Dan jangan lupa untuk melaksanakan vaksinasi agar antibodi itu bisa terbentuk dalam diri kita,” ucapnya.

Sementara itu Kapolres Payakumbuh Alex Prawira mengatakan untuk kegiatan keagamaan di Kota Payakumbuh sampai saat ini berjalan dengan aman dan lancar.

“Alhamdulillah untuk kegiatan Pakem dan toleransi beragama di daerah kita berjalan dan terjaga dengan baik, semoga situasi ini selalu tetap terjaga,” ujar kapolres.

Kapolres juga mengimbau apabila ada kejadian yang aneh aneh di tengah masyarakat segera laporkan, karena sinergi antara pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan.

“Peran aktif masyarakat sangat diperlukan disini agar kerukunan dan toleransi beragama tetap terjaga di Payakumbuh,” ucapnya.

Dikesempatan itu juga Kepala Kantor Kesbangpol Budhy D. Permana mengatakan, kegiatan ini untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam menumbuh kembangkan daya tangkal mini terhadap segala bentuk kegiatan penyalah gunaan aliran kepercayaan masyarakat.

Payakumbuh, JangkarPost.com--- Tim Satgas penanganan Covid-19 Kota Payakumbuh kembali melaksanakan evaluasi berkala perkembangan kasus virus corona di Payakumbuh pada Selasa (07/09).

Wali Kota Payakumbuh Riza Falepi selaku ketua tim satgas Covid-19 mengatakan Kota Payakumbuh saat ini masih pada level 3, namun perkembangan kasus aktif di Kota Randang tersebut semakin melandai dan angka positif ratenya pun semakin turun dari hari ke hari.

“Terkait penanganan covid-19 di Kota Payakumbuh perlu dipertahankan dan dijaga terus, agar kasus aktif tidak kembali meningkat.” Ucap Riza

Wali Kota dua periode tersebut juga menginformasikan dimana sebelumnya sempat merencanakan ex. Balai Kota Bukik Sibaluik akan dijadikan untuk tempat isolasi terpusat, namun karena suatu dan lain hal dialihkan kembali ke SKB dengan penambahan kapasitas tempat isolasi.

“Kita akan tambah kapasitas tempat isolasi di SKB untuk 100 orang,” ucapnya.

Lebih lanjut untuk sekolah tatap muka Wako Riza Falepi menyebut sudah diperbolehkan dengan kapasitas 50 persen dan penerapan protokol kesehatan yang ketat, Dan untuk guru yang belum divaksin belum diperbolehkan untuk mengajar tatap muka.

“Kita juga mengharapakan untuk siswa SMP akan diusahakan semuanya untuk divaksin, karena vaksin untuk anak usia 12-17 sudah tersedia serta tidak dibatasi harus ber KTP Kota Payakumbuh.” ujarnya.

Sementara itu Kapolres Payakumbuh Alex Prawira menyebut baru Payakumbuh satu satunya daerah yang sudah merealisasikan anggaran untuk tracer di Sumatera Barat.

“Alhamdulillah karena capaian tersebut kita mendapat apresiasi dari Kapolda Sumbar dan Danrem 032/Wira Braja,” ucapnya.

“Lebih lanjut Alex menyebut sesuai Instruksi Mendagri Nomor 41 Tahun 2021, untuk cafe dan restoran kapasitas makan ditempat sudah di izinkan sebanyak 50 persen dengan jam operasional sampai pukul 20.00 wib.”

Dikesempatan itu juga Kepala Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh Bakhrizal mengatakan saat ini Payakumbuh menuju level dua PPKM. Dimana dalam tiga minggu terakhir ini perkembangan kasus aktif Covid-19 di Payakumbuh turun sangat signifikan.

“Hal itu dapat kita lihat dari awalnya pasien positif yang mendapat perawatan dirumah sakit sekarang tinggal 7 orang,” terangnya.

Padang, JangkarPost.com--- Wali Kota Riza Falepi menandatangani MoU Pengembangan Digitalisasi Ekonomi Daerah antara Pemerintah Kota Payakumbuh dengan Bank Nagari di kantor Pusat Bank Nagari, Padang, Senin (6/9).

Selain itu juga dilakukan launching perjanjian kerja sama (PKS) e-Retribusi tempat rekreasi dan olahraga di dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, e-Retribusi pasar di Dinas Koperasi dan UKM, dan e-Retribusi KIR di Dinas Perhubungan.

Acara itu turut dihadiri oleh Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) atau Bank Nagari Sumatera Barat Muhamad Irsyad, Kepala OJK Provinsi Sumbar Yusri, Kepala BI Perwakilan Sumbar, Kepala Bank Nagari Cabang Payakumbuh Oktra Firdaus, Asisten II Elzadaswarman, Kadis Koperasi dan UKM Dahler, Kadisparpora Desmon Corina, serta Kadishub Nofriwandi.

Wali Kota Riza Falepi menyampaikan Pemko Payakumbuh butuh sebuah kejelasan adanya transparansi. Ini harus dibenahi dan digunakan secara bersama-sama untuk membangun cinta dan citra di mata masyarakat.

“Dengan adanya E-Retribusi ini kita bisa pantau secara realtime keuangan pemerintah daerah. Terima kasih kami sampaikan kepada Bank Nagari sudah membantu Kota Payakumbuh dalam pengembangan digital sehingga mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan adanya tranparansi keuangan kami,” kata Riza.

Menurut Riza digitalisasi ekonomi ini akan berimbas kepada meningatkan pendapatan asli daerah (PAD), mempercepat laporan keuangan daerah, melaksanakan fungsi pengawasan, serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi anggaran daerah.

“Contohnya saja untuk memungut retribusi pasar kita memang menggunakan karcis sebagai alat bukti pembayaran. Namun pada saat ini kita dituntut bekerja lebih cepat dan transparan, sehingga program e-Retribusi ini kami nilai lebih pas untuk menjawab tantangan kerja saat ini, sebab lebih cepat dalam penyampaian laporan keuangan karena sudah terkoneksi langsung dengan kas daerah, di samping juga bisa lebih meningkatkan pelayanan serta menjawab tantangan dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik,” jelas Riza.

Sementara itu, Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) atau Bank Nagari Sumbar Muhamad Irsyad menyampaikan di era pandemi peningkatan elektronifikasi sangat signifikan. Dengan diterapkannya transaksi digital ini diharapkan Kota Payakumbuh lebih baik dari kota/kabupaten lain dalam pengelolaan keuangan.

“Payakumbuh memiliki potensi ekonomi di bidang kuliner Payakumbuh yang terbilang hidup 24 jam dan potensi-potensi lainnya,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala OJK Provinsi Sumbar Yusri menyampaikan perhatian OJK sangat berpengaruh terhadap peningkatan ekonomi masyarakat, OJK selalu mendorong peningkatan digitalisasi di tiap-tiap daerah.

“Bank Nagari sudah maju lagi selangkah, dengan revolusi pelayanan dengan menerapkan berbagai aplikasi. OJK mengapresiasi perkembangan perbankan di Sumatera Barat,” tukuknya.

Kepala BI Perwakilan Sumbar Wahyu Purnama A mengatakan pertumbahan ekonomi di Sumatera Barat 5,7 persen dengan BI bersama OJK dan LPS Kemenkeu menjaga stabilitas harga. Perkembangan digital sangat bermanfaat pada saat pandemi ini, karena mobilitas orang dan kegiatan terhambat, sehingga membuat orang bertransaksi via digital.

Payakumbuh,JangkarPost.com--- Wali Kota Riza Falepi terus mendorong kinerja mesin Pemerintah Kota Payakumbuh dengan meminta keseriusan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam meningkatkan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

“Saya tidak meminta nilai SAKIP kita A, tapi sederhana saja, masak sudah 3 tahun nilai SAKIP kita BB terus. Ini ibarat main golf, mending masuk daripada hampir masuk, setidaknya A- sekali saja sebelum berakhir masa jabatan saya sebagai wali kota,” kata Riza saat memimpin rapat evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Aula Ngalau Indah Lantai III Balaikota, Jumat (20/8).

Dalam rapat itu hadir Sekretaris Daerah Rida Ananda, Asisten I Dafrul Pasi, Asisten II Elzadaswarman, Kepala Bappeda Yasrizal, Kepala OPD, camat, serta pejabat dinas di lingkungan Pemko Payakumbuh.

Pemko Payakumbuh sudah berulang kali meraih penghargaan Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) BB dan Reformasi Birokrasi B dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) Republik Indonesia. Prestasi tersebut merupakan prestasi luar biasa yang diraih dalam 4 tahun terakhir.

Wali Kota Riza Falepi, mengatakan sejauh ini nilai SAKIP Kota Payakumbuh sudah bagus, malah menjadi terbaik di Sumatera Barat. Bahkan daerah lain ada yang naik nilainya karena belajar ke kita.

“Artinya itulah kelebihan orang yang mau belajar, kemajuan dari yang mereka buat kelihatan. Nilai SAKIP tidak bohong, kalau daerah kerjanya benar maka SAKIPnya benar,” ungkap Riza.

Riza juga menyampaikan beberapa OPD yang lelet harus bisa memacu kinerjanya. Kalau sekedar mempertahankan tentu mereka sudah tau caranya, tingga mengulang lagi yang sudah ada.

“Kok lai mungkin, ini kuncinya berada di kepala dinas, mau nggak peduli, pimpinan OPD tidak harus jadi orang paling pintar, tugaskan anak muda yang cakap dan pintar. Kalau prestasinya bagus, maka mereka bisa naik jabatan, itu sah-sah saja sebagai reward. Saya memahami perjalanan karir ASN, tolong rekomendasikan kepada kami, beri kesempatan mereka mengurusi SAKIP sebagai rapor kita di pemerintahan,” ungkap Riza.

Menurut Riza, Dia tahu ASN Pemko Payakumbuh bagaimana kerjanya. Bagi Riza, pejabat yang berhak naik jabatan ini akan dipertimbangkan umur, senioritas, dan kemampuannya.

“ASN yang mengerti SAKIP sudah pasti mengerti bagaimana bekerja benar. Selama ini banyak ASN tak tahu kerja baik dan benar, makanya banyak pula daerah dengan nilai SAKIP C. Hanya beberapa kota/kabupaten yang menerima BB, A-, dan A. Paham SAKIP artinya layak memimpin birokrasi,” kata Riza.

Untuk itu, ditekankannya agar ASN bisa memaksimalkan aplikasi, evaluasi capaian kinerja, dan merefokusing kegiatan yang tak ada korelasi. Agar kepala perangkat daerah menghafalkan komponen-komponen dari SAKIP.

“Saya pesankan kepada pejabat senior walaupun mau dekat ke pensiun, agar mau memberi kesempatan kepada ASN muda untuk belajar dan berjuang agar mereka bisa menjadi calon pemimpin kedepan, syukur-syukur bisa mengkader,” tukuknya.

Sementara itu, Sekda Rida Ananda menyampaikan apresiasi dan ucapan terimakasih kepada jajarannya dimana Payakumbuh berhasil berada pada peringkat 13 inovasi daerah kategori kota di tingkat nasional, ini masih bisa dikejar lagi.

Payakumbuh,JangkarPost.com----Wali Kota Riza Falepi menegaskan dirinya tidak terlalu tertarik dengan masalah aset milik Kabupaten Limapuluh Kota yang masih berada di wilayah administrasi Kota Payakumbuh, pasalnya sebentar lagi masa jabatan Riza bakal selesai.

“DPRD Kota mau bikin pansus itu hak mereka, silahkan semoga ada hasilnya. Apalagi, pihak Pemkab sepertinya merasa yang melahirkan Payakumbuh sehingga terkesan merasa paling benar, bahkan dengan kacamata aturan yang ada saja, ada komentar anggota dewannya terkesan tidak bisa menerima apa-apa yang ada dalam aturan terkait aset. Daripada kita ribut mending nggak usah dibahas karena Pemko pun nggak terlalu butuh untuk saat ini,” kata Riza kepada media, Jumat (13/8).

Riza menyebut alasan lain mengapa dirinya kurang tertarik karena di Kota Payakumbuh masih ada pilihan-pilihan lain cara membangun, dirinya berharap Pemkab Limapuluh Kota silahkan urus apa yang menjadi urusannya, karena menurut Riza masih banyak masalah lain yang lebih penting untuk diselesaikan oleh Pemkab.

“Kami tidak berniat campur tangan urusan rumah tangga mereka, dan kami juga meminta agar DPRD Limapuluh Kota untuk tidak usah ikut campur tangan urusan kota, dua instansi ini sudah punya batasan aturan masing-masing, ikuti saja batasan aturan tersebut,” kata Riza.

Riza menyebut, bahkan selama ini aset-aset milik Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota yang masih berada di wilayah Kota Payakumbuh selama ini juga tidak pernah diminta ataupun diganggu, karena Riza memaklumi dulunya pembentukan Kota Payakumbuh jauh dari cukup secara undang-undang.

"Menindaklanjuti Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri, kami sudah sepakat dengan Bapak Kapolres agar PBM tatap muka belum dibolehkan atau ditunda dahulu, sampai kita mencapai level herd immunity. Walaupun saat ini kita sudah zona kuning, tapi daerah sekitar berada di zona oranye dan zona merah, ini langkah antisipasi kita supaya anak-anak kita aman dari paparan Covid-19, apalagi varian delta ini ganas, riskan sekali," kata Riza usai rapat koordinasi Satgas Covid-19 di balaikota, Rabu (7/7).

Menurut Riza, target vaksinasi yang dikejar agar mencapai herd imunity adalah diatas 75 persen. Bila ini sudah tercapai dan banyaknya tenaga pendidik dan kependidikan yang sudah divaksin, maka kebijakan untuk membolehkan sekolah tatap muka berkemungkinan besar bisa diambil, setelah dilakukan juga evaluasi oleh Satgas Covid-19.

"Disebut paranoid karena varian delta ini? Biarlah, kita khawatir nanti kejadian di kita seperti di luar daerah. Lihat di Pulau Jawa kasusnya meledak dan tak terkendali, ngeri, bisa habis kita. Memang karena kebijkan ini kita akan dimaki-maki, tetapi kita memikirkan bagaimana rakyat selamat," ungkap wali kota dua periode itu. 

Dipaparkan Riza, PBM dimulai pada 12 Juli mendatang. Untuk 2 minggu pertama, dilaksanakan sekolah daring saja dahulu. Setelah itu, terkait kebijakan selanjutnya Satgas Covid-91 bakal melihat perkembangan. Karena saat ini masih banyak pengajar atau guru yang belum divaksin. Terkait dengan siswa, merekapun sudah bisa divaksin, karena pemerintah pusat membolehkan umur 12 tahun keatas untuk divaksin.

Sementara itu, Kacabdisdikwil IV Asricun mengatakan meski SMA/SMK/SLB di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Sumbar, namun terkait kebijakan sekolah tatap muka di tengah pandemi tetap mengikuti keputusan kepala daerah di wilayah masing-masing.

"Apabila vaksin banyak tersedia, kami mengusulkan agar petugas turun ke SMA/SMK/SLB untuk jemput bola melaksanakan vaksinasi kepada guru dan siswa berusia 12 tahun keatas. Dengan begitu, menurut data kami, bakal ada 12.000 vaksin yang bisa tersalurkan hanya dari lingkungan SMA/SMK/SLB yang ada di wilayah Kota Payakumbuh," papar Asricun.

Senada, Kepala Kantor Kemenag Ramza Husmen menyampaikan bila pun PBM dilaksanakan secara daring, madrasah sudah oke dan pelaksanaannya sudah dipersiapkan.

"Yang jelas, kami memastikan tenaga pendidik kami sudah divaksin bila sekolah tatap muka nantinya diperbolehkan," ujarnya. (hrs)

Payakumbuh,Jangkarpost.com--Pemerintah Kota Payakumbuh terus berusaha agar masyarakat Kota Payakumbuh bisa divaksin secara bertahap dan bisa mencapai target, itulah pesan yang disampaikan Walikota Riza Falepi dalam Rakor dengan Kepala OPD dan Lurah di Lt. 3 Aula Ngalau Kantor Balaikota Payakumbuh  Kamis(1/7).

Penanganan Covid-19 dalam beberapa minggu terakhir berprogres cukup baik, pada saat ini Alhamdullilah kita berada di zona kuning, Mudah-mudahan masyarakat mau mempertahankan zona kuning ini, kalau bisa menuju zona hijau. Ini tidak lepas dari peran serta kita semua Sebagai Abdi dan Pelayan Masyarakat. jelas Riza.

"Ini menjadi tanggung jawab kita, bisa mengedukasi dan menjelaskan kepada masyarakat untuk mau divaksin, agar tidak ada lagi penambahan kasus baru dan juga dengan selalu menerapkan prokes ketat. jangan kalah sama Hoax, ungkapnya.

"Protokol kesehatan menjadi kunci untuk mewujudkan kita ke zona hijau. Dua hal yang paling penting adalah vaksin dan masker, kita menghimbau warga untuk ikut vaksin, semakin banyak yang divaksin semakin bagus, pokoknya kita targetkan untuk vaksin per harinya 200 orang. Jelas Riza.

Untuk warga pendatang yang masuk dari Pulau Jawa agar dilakukan Rapid antigen dikarenakan varian baru yang muncul beberapa hari belakangan membuat kekawatiran baru buat warga kita, saya berharap dinas kesehatan berkerja sama dengan lurah, agar memantau pendatang yang masuk ke Kota Payakumbuh.(hrs)

Payakumbuh,JangkarPost.com——Sehubungan dengan pengoptimalan realisasi anggaran Covid 19 di Kota Payakumbuh, Ketua Satgas Covid Kota Payakumbuh Riza Falepi melakukan rapat koordinasi dengan Forkopimda dan Kepala OPD terkait yang digelar di Aula Randang Lantai 2 Kantor Wali Kota Payakumbuh, Rabu(16/6). 

Hadir dalam kegiatan tersebut Kapolres Payakumbuh Alex Prawira, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Payakumbuh Suwarsono dan Kepala OPD di lingkungan Pemko Payakumbuh. 

Dalam sambutannya Ketua Satgas Covid 19 Kota Payakumbuh Riza Falepi mengatakan Pemerintah Kota Payakumbuh bersama Forkopimda selalu bersinergi dan bekerjasama dalam mengawal realisasi anggaran covid 19 agar penerapan anggaran tersebut sesuai dengan tujuan kita dalam menekan angka penyebaran covid di Kota Payakumbuh, karna jangan sampai kita menggunakan anggaran untuk kegiatan yang tidak berhubungan dan berpengaruh untuk penangulangan covid 19,"ujar Riza

Riza menekankan supaya mengoptimalkan kembali kegiatan di posko PPKM mikro dan dapat berjalan dengan baik dan kasus covid di Payakumbuh bisa ditekan kembali.

"Jangan main-main dengan covid, tolong lakukan penangan terbaik, jangan sampai ada lagi ledakan kasus positif covid di Kota Payakumbuh," Kata Riza

Ditambahkan Riza, Pemerintah Kota Payakumbuh akan menggelar Gebyar Vaksin yang akan dilaksanakan pada  minggu(20/6) mendatang di Posko penanggulangan Covid 19 di pusat Kota Payakumbuh. 

"Dengan diadakannya Gebyar Vaksin, Diharapkan kita dapat mensukseskan program vaksinasi 

dan kepada Camat serta lurah agar terus berkoordinasi dengan Bhabinkamtibmas, Babinsa dan puskesmas untuk lebih aktif dan giat lagi mengontrol dan mensosialisasikan kepada masyarakat untuk terus menerapkan 5M dan segera lakukan vaksinasi mengingat kasus aktif di Payakumbuh beberapa waktu terakhir terjadi pelonjakan.

Kita minta lurah agar lebih aktif lagi, bikin strategi bagaimana agar masyarakat patuh dalam menerapkan protkes, tidak boleh ada masyarakat yang sedang positif dan isolasi berkeliaran, sehingga kasus aktif akan sulit untuk ditekan," Pungkasnya

Sementara itu Kapolres Payakumbuh Alex Prawira mengatakan hasil dari rapat Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Pemerintah daerah bersama Polri dan TNI harus bekerjasama dalam penanganan Covid 19 baik itu dari segi pengelolaan anggaran dan pengawasan," Ujar Alex

"Saat covid ini terkendali, pemulihan ekonomi masyarakat harus dibangkitkan kembali, Polri dan penegak hukum lainnya sudah ditugaskan untuk melakukan pengawasan dan pendampingan anggaran penanganan covid. Hari ini kami berharap bisa digambarkan dulu apa saja itu anggaran yang berkaitan dengan covid 19, berapa jumlahnya dan berapa anggaran yang sudah diserap. Jika ada kendala nantinya, mari secara bersama-ama kita carikan solusinya," Pungkas Alex.

Kajari Payakumbuh, Suwarsono juga menjelaskan agar anggaran penanggulangan covid-19 ini jangan sampai double dengan penganggaran pada OPD yang lain, kita mendukung upaya penanggulangan covid-19 ini, ucapnya. (hrs)

Payakumbuh,JangkarPost.com --- Peraturan Daerah (Perda) APBD Kota Payakumbuh Tahun 2020 disahkan dalam Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan Terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2020 yang Didahului Penyampaian Laporan Tingkat 1 oleh Wali Kota Riza Falepi bersama DPRD di Ruang Sidang Rapat Paripurna DPRD, Senin (14/6).

Rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Hamdi Agus dari Fraksi PKS itu turut dihadiri oleh unsur pimpinan DPRD seperti Wulan Denura dan Armen Faindal, anggota DPRD, serta kepala OPD di lingkungan Pemko Payakumbuh.

Hamdi Agus mengatakan sebelum disahkan, DPRD bersama Pemko Payakumbuh telah beberapa kali melaksanakan rapat.

"Seluruh fraksi di DPRD setuju Ranperda ini disahkan menjadi Perda, kami mengharapkan perbaikan dan peningkatan dalam hal upaya menambah pendapatan daerah sekaligus membelanjakan anggaran dengan prinsip efisien dan efektif serta tepat sasaran," ujarnya.

Hasil kesepakatan itu dari pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020, diperoleh hasil realisasi pendapatan daerah sebesar Rp. 717.701.105.678 dengan rincian pendapatan asli daerah Rp. 115.996.425.752, dana perimbangan Rp. 517.671.060.783 dan lain-lain pendapatan daerah Rp. 84.033.619.143.

Meski telah disepakati, Juru Bicara DPRD dari Fraksi Nasdem Bintang Perjuangan Syafrizal menyampaikan beberapa catatan dan rekomendasi dari anggota DPRD Payakumbuh untuk pemerintah kota.

Diantaranya ada 2 kegiatan yang capaiannya masih di bawah 75 persen, hal ini disebabkan oleh situasi dan kondisi, dimana kegiatan yang mengakibatkan mengumpulkan orang seperti monitoring-evaluasi dilaksanakan secara daring.

Kemudian pekerjaan pihak ketiga baik tender maupun penunjukan langsung dapat terlaksana, kecuali Pembangunan GOR Type B dan Lapangan Bola di Kecamaran Payakumbuh Barat sudah dilaksanakan tender tahun 2021 ini.

"Masalah batas daerah masih belum selesai sampai saat pembahasan dan masih menunggu keputusan menteri dalam negeri," kata Syafrizal.

Kemudian, Syafrizal juga menyampaikan beberapa rekomendasi dari DPRD kepada Pemko seperti pro aktif mengurus batas wilayah, pekerjaan pembangunan yang belum selesai di 2020 agar diprioritaskan pada 2021, Perwako terkait LPM, dan masalah aset.

DPRD menilai secara umum masing-masing OPD telah bekerja dengan baik dan pelaksanaan anggaran juga di atas 80 persen.

Sementara itu, Wali Kota Riza Falepi menyampaikan apresiasi kepada DPRD telah memberikan pendapat akhir dari setiap fraksi. Hal itu akan menjadi catatan untuk perbaikan kinerja pembangunan Kota Payakumbuh pada masa yang akan datang. 

"Perbaikan kinerja yang kita laksanakan tentu berdasarkan rekomendasi dari DPRD dan audit dari BPK, ini semua demi kebaikan Kota Payakumbuh kedepannya. Dengan disahkannya Ranperda menjadi Perda ini peran seluruh pihak tentu sangat kami apresiasi setinggi-tingginya," ujarnya. (hrs)

Payakumbuh, Jangkarpost.com – Sebagai Wali Kota yang telah dua periode memimpin Payakumbuh, Riza Falepi tetap komit mencegah dan memberantas korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh. Bahkan, buah usahanya itu telah diberikan apresiasi dengan diundang langsung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke gedung merah putih, Jakarta, pada Rabu, 8 Agustus 2020 silam.

Ada dua buah penghargaan yang diterima, pertama penghargaan kepada Pemerintah Kota Payakumbuh atas Apresiasi Praktik Baik Pencegahan Korupsi dan kedua penghargaan kepada Riza Falepi yang telah menjadi panelis dalam talkshow Praktik Baik Pencegahan Korupsi dalam Aksi Nasional Pencegahan Korupsi (ANPK) dari KPK.

Merujuk kepada laporan hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap pelaporan keuangan Pemerintah Kota Payakumbuh tahun 2020. Pada tahun 2021 ini, Pemerintah Kota Payakumbuh kembali mendapatkan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 7 kali berturut-turut dari BPK RI.

Untuk itu, Riza Falepi juga menyampaikan apresiasi atas masukan dan saran dari DPRD saat Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Atas Nota Penjelasan Wali Kota Payakumbuh Terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2020 digelar di Kantor DPRD Kota Payakumbuh, Minggu (30/5).

Menanggapi paripurna tersebut, ada pemberitaan disalah satu media, seakan menyudutkan Pemerintah Kota Payakumbuh dalam melaksanakan tata kelola keuangan. Apakah yang menuding sudah mawas diri? Janganlah menuding Pemerintah berbuat yang tidak-tidak, sementara yang menuding kerjanya malah membuat berita yang tidak akurat, terkesan sekali ada tujuan ingin “memeras” Pemerintah daerah.

Saat dihubungi media, Riza menyampaikan sekarang lagi sibuk dengan pekerjaan dan tidak sempat menanggapi berita demikian. Lagian berita seperti itu juga akan membuat memori HP saya penuh, padahal kan belum tentu benar bahkan cendrung tidak benar, ucapnya.

Apalagi isu yang berkembang kalau Riza Falepi menerima fee proyek, Riza menepis hal tersebut. Saya nggak pernah berurusan dengan kontraktor dan nggak mau ketemu biasanya, paling kalaupun kenal bukan di proyek tapi sudah kenal sebelumnya.

“Sebagai wali kota, saya malas ikut mencikarawi proyek-proyek, silahkan ditanya sama kontraktor. kalau buat saya pribadi alhamdulillah sudah ada rezeki yang lain, karena punya usaha di Jakarta,” ungkapnya.

Menurut Riza, APBD Payakumbuh yang tidak terlalu banyak, mana cukup untuk membiayai pembangunan dan juga belanja rutin Pemerintah. Sementara pembangunan infrastruktur tetap berjalan, bahkan sudah bagus dan memadai.

Sebenarnya mengapa kita masih bisa membangun apalagi di tengah covid yang berakibat krisis anggaran disebabkan karena kita banyak berhemat dan ditambah dari sumber anggaran pusat. Kalaulah kita tidak berhemat maka akan sulit kita membangun, apalagi tidak semua pembangunan bisa menggunakan dana pusat.

Namun Riza optimis, dengan APBD Payakumbuh yang dioptimalkan dengan berbagai siasat dan aturan yang ada diharapkan mampu memenuhi kebutuhan pembangunan di Payakumbuh kedepannya. Mari kita lebih bijaksana dalam mengelola anggaran dengan harapan terciptanya kebijakan pembangunan yang pro rakyat, ujarnya.

Lebih lanjut riza juga menyatakan bahwa anggaran yang pro rakyat itu gampang dilihat ciri- cirinya. Biasanya sekurangnya ada dua ciri, pertama porsi pembangunan lebih besar dari belanja rutin, kedua sistem pengelolaan yang akuntabel dan transparan.

Pesan saya, nanti kalau mau memilih Walikota, pilihlah yang sudah selesai dengan dirinya, bebas secara financial dari segi materi, karena dengan begitu setidaknya mereka tidak akan mencari-cari proyek selama menjabat. Diharapkan dengan demikian kita masih bisa bersama DPRD mengeluarkan kebijakan anggaran pro rakyat. (hrs)

Payakumbuh, JangkarPost.com — Intervensi Pansus II DPRD terhadap data warga penerima JPS (jaringan pengaman sosial) bantuan tunai langsung dampak Covid-19 di Payakumbuh, tidak akan menyelesaikan masalah. Bantuan sosial dari dana APBD ini, bisa lebih cepat dicairkan, sepanjang DPRD tidak ikut dalam masalah teknis ini.

Penegasan tersebut disampaikan Wali Kota Riza Falepi, kepada awak media di Payakumbuh, Senin (8/6). Menurut wali kota, surat pernyataan Pansus II yang diterima pemko, memaksakan data penerima JPS yang diserahkan kelurahan, tidak boleh dirobah, atau dikurang-kurangi, sebuah tindakan pemaksaan yang tidak sesuai aturan.

“Blunder bagi Pansus atau oknum anggota dewan bersangkutan,” kata Riza.

Menurut Riza, tidak ada keinginan tim verifikasi dan validasi data JPS pemko, mengurangi data calon penerima, sepanjang data yang diajukan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Perwako 16/2020, tentang JPS Masyarakat Terdampak Covid-19.

Kenyataan di lapangan, tim menemukan banyak calon penerima yang tidak tepat sasaran. Riza mencontohkan, ada penerima yang punya kendaraan roda empat, rumah pakai AC, masih masuk dalam daftar penerima.

“Calon penerima seperti ini, apakah bisa dipertanggungjawabkan oleh Pansus II DPRD,” tanya Riza.

“Masalah pendataan calon penerima JPS dan pencairan dana BLT ini, hal itu masalah teknis dan tugasnya eksekutif, dan bukan masalah politik. Tidak perlulah dewan ikut campur. Lebih baik DPRD menjalani tugas pengawasan. Jika ada rakyat yang harusnya menerima tapi tidak diberi pemko, barulah dewan bertanya kepada eksekutif, kenapa rakyat seperti itu luput dari pantauan eksekutif,” kata Riza.

Riza menerangkan ini tidak dilakukan para dewan. Malahan DPRD memanggil lurah dan camat untuk rapat kerja, tanpa minta izin kepada wali kota sebagai atasan lurah dan camat.

“Harusnya, jika mengundang lurah, camat atau OPD menghadiri rapat kerja dewan, harus melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan. Bukan main tabrak peraturan saja,” sebut wako.

Ketika ditanya, kapan penyelesaian JPS bantuan tunai langsung itu diserahkan, menurut walikota, sepanjang DPRD masih memaksakan kehendaknya, dana tersebut belum akan kita turunkan. Beberapa hari ke depan, tim akan menyelesaikan pendataan calon penerima (hrs)

Payakumbuh, Jangkarpost.com – Wali Kota Riza Falepi menyampaikan setiap masyarakatnya harus mendapatkan jaminan kesehatan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) “Kartu Sakti”. Baik yang dibayarkan pemerintah untuk warga miskin melalui Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK), maupun yang mandiri.

Dari data yang diterima media dari Dinas Kesehatan, saat ini baru 89,41 persen warga yang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS, sementara pada tahun 2021 ada sebanyak Rp. 18.376.876.800 anggaran daerah dialokasikan untuk menanggung biaya layanan peserta BPJS bagi warga miskin.

Bagi Riza, pelayanan kesehatan adalah hal yang paling vital, apalagi dalam urusan pelayanan publik. Riza tak bisa membayangkan bagaimana nasib warganya yang sudahlah ekonominya tidak mampu, tidak pula mendapat bantuan BPJS. Apalagi, ada warga yang ketika sudah sakit barulah BPJSnya saat itu diurus.

Hal itu diungkapkannya saat melaksanakan rapat bersama Asisten II Elzadaswarman, Kadis Kesehatan dr. Bakhrizal, Kepala BKD Syafwal, Kadisdukcapil Wal Asri, camat, dan perwakilan Bidang E-Gov Diskominfo Raffles di ruang kerjanya di balaikota, Jumat (4/6).

“Zalim rasanya kita kalau warga miskin tak dapat layanan kesehatan, makanya saya minta camat dan lurah serta jajaran RT/RW untuk aktif mengecek ke lapangan, jangan ketika warga sudah mau berobat mereka baru urus BPJSnya, kapan perlu jemput bola, dekatkan pelayanannya,” kata Riza.

Riza juga menjelaskan pentingnya setiap warga memiliki kartu sakti dari BPJS ini, untuk Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) adalah peserta yang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu yang iurannya dibayarkan oleh Pemerintah.

Namun, kata Riza, kondisi di Payakumbuh saat ini ada banyak warga yang berada di atas garis kemiskinan, dan BPJS mereka seharusnya bisa disubsidi pemerintah.

“Warga-warga yang seperti inilah yang kuotanya lebih banyak daripada warga yang berada pada layanan yang diberikan dinas sosial, sementara dinas sosial mengurusi orang yang benar-benar miskin. Mereka adalah warga yang apabila sakit, mereka menjadi miskin. Contoh lainnya yang seperti ini adalah orang-orang perantau yang tidak sukses di luar daerah, lalu kembali pulang.

Maka, Riza menegaskan, agar data masyarakat ini segera diuruskan oleh lurah dan camat. Biasanya mereka yang datang dari luar daerah terkadang enggan mengurus administrasi kependudukan atau mengganti KTP sesuai domisili setelah kepindahannya.

“Jadi saya ingatkan pejabat, jangan dipersulit warga karena kita, bagaimanapun caranya selesaikanlah kepengurusan administrasi warga yang seperti ini, dorong mereka agar bisa memiliki KTP di Kota Payakumbuh dan bisa diurus BPJS yang ditanggung lewat PBI,” kata Riza.

Demi menunjukkan keseriusannya itu, Riza akan segera membentuk peraturan wali kota (Perwako) tentang siapa saja dan bagaimana masyarakatnya bisa mendapatkan jaminan kesehatan BPJS yang dibayarkan dari anggaran pemerintah.

“Perwako ini akan mengikuti ragulasi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Supaya tidak bermasalah, kita mengayomi dengan perwako dan mengadopsi peraturan presiden,” pungkasnya. (hrs)

 Payakumbuh,JangkarPost.com – Wali Kota Riza Falepi mengatakan Peraturan Daerah (Perda) yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) bertujuan untuk melindungi masyarakat dari Covid-19 dan/atau faktor resiko yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.

Ditambahkan Riza pada media, Sabtu (22/5), Perda ini juga mewujudkan kesadaran bersama dalam rangka mencegah dan mengendalikan penularan Covid-19 di daerah dengan melibatkan peran aktif masyarakat, serta memberikan kepastian hukum pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 bagi aparatur pemerintah daerah, pemerintah kabupaten/kota, penanggungjawab kegiatan/usaha dan masyarakat.

Terkait pemberitaan adanya warga yang dibawa ke meja hijau (pengadilan) beberapa hari lalu, karena sudah dua kali kedapatan melanggar aturan, karena data pelanggarannya masuk dalam aplikasi Sipelada.

Riza menyampaikan, jika ada yang keberatan harusnya pemberitaan itu berimbang, artinya dikonfirmasi juga ke Pemerintah Kota Payakumbuh, jangan tiba-tiba langsung memberikan justifikasi dan asal tulis aja, etika jurnalistiknya perlu diperhatikan jugalah.

Substansi penegakan Perda ini, lebih kepada ukuran mendidik, jika sudah beberapa kali melanggar aturan, tentu kita tertibkan.

Lebih lanjut Riza Falepi mengatakan begitu harusnya aturan ditegakkan, sesuai dengan Perda AKB, setiap orang yang melanggar kewajiban menggunakan masker dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) hari atau denda paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Tindak pidana sebagaimana dimaksud hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran yang berulang.

Kalau ada yang tidak setuju atau marah, trus walikota mau disuruh diam saja ? Jadi serba salah, tidak dilaksanakan perintah Perda salah juga kita, dijalankan salah juga. Jadi mana yang benar ini. Atau mau kita diamkan seperti kasus di India. Dan saya cuma duduk manis aja dirumah. Hasilnya seperti India yang sangat mengerikan, sampai sampai dokter membiarkan kematian menjemput penderita di banyak tempat karena terlalu banyak yang sakit sementara jumlah dokter, alat medis dan daya tampung rumah sakit terbatas.

kalau ada yang merasa dirugikan secara materi karena diberi sanksi denda adminsitratif atau pidana, wali kota dua periode itu menyampaikan itu mungkin belum seperapa kerugiannya dibanding terpapar Covid-19 yang bisa berujung kematian.

“Tujuan pemerintah menegakkan aturan adalah mendidik masyarakat, bukan menzalimi. Kita menggiatkan protokol kesehatan dengan terus menegakkan aturan, Kalau ada yang keberatan, silahkan komplain pada yang bikin aturan (Pemprov Sumbar-Red), kita di Payakumbuh menjalankan aturan itu secara mandatory,” kata Riza pungkasnya.

Bahkan, kata Riza acara yang mengundang keramaian yang digelar tanpa mematuhi protokol kesehatan bisa dibubarkan. Namun sebaliknya kalau acara dijalankan dengan mematuhi protokol covid kami ijinkan, sesuai dengan edaran mendagri dan perda AKB. Jadi kalau ada yang menuduh pilih kasih dalam penegakan, hal tersebut tentu dilihat dari sisi pemenuhan protokol covidnya, jangan pukul rata. Ada pertanyaan kok kami dibubarkan atau dilarang sementara tempat lain tidak, bisa jadi hal tersebut persoalan teknis pemenuhan persyaratan protokol covid, jadi bukan tidak boleh asal bisa menjaga tentu boleh.

Pada sisi lain saat ini payakumbuh masih dalam zona orange, kita berharap beranjak ke kuning, jangan sampai merah. Persoalannya makin dekat ke merah maka kerugiannya adalah makin dibatasi pergerakan dan kegiatan kita. Untuk itu jelas tanggung jawab bersama kita untuk menjadikan payakumbuh menuju zona kuning dan syukur kalau bisa hijau. Dengan zona mendekati hijau maka pembatasan kegiatan makin longgar dan kita makin nyaman dan aman.

Payakumbuh,JangkarPost.com--- Wali Kota Riza Falepi mengatakan Peraturan Daerah (Perda) yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) bertujuan untuk melindungi masyarakat dari Covid-19 dan/atau faktor resiko yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.

Ditambahkan Riza pada media, Sabtu (22/5), Perda ini juga mewujudkan kesadaran bersama dalam rangka mencegah dan mengendalikan penularan Covid-19 di daerah dengan melibatkan peran aktif masyarakat, serta memberikan kepastian hukum pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 bagi aparatur pemerintah daerah, pemerintah kabupaten/kota, penanggungjawab kegiatan/usaha dan masyarakat.

Terkait pemberitaan adanya warga yang dibawa ke meja hijau (pengadilan) beberapa hari lalu, karena sudah dua kali kedapatan melanggar aturan, karena data pelanggarannya masuk dalam aplikasi Sipelada.

Riza menyampaikan, jika ada yang keberatan harusnya pemberitaan itu berimbang, artinya dikonfirmasi juga ke Pemerintah Kota Payakumbuh, jangan tiba-tiba langsung memberikan justifikasi dan asal tulis aja, etika jurnalistiknya perlu diperhatikan jugalah.

Substansi penegakan Perda ini, lebih kepada ukuran mendidik, jika sudah beberapa kali melanggar aturan, tentu kita tertibkan.

Lebih lanjut Riza Falepi mengatakan begitu harusnya aturan ditegakkan, sesuai dengan Perda AKB, setiap orang yang melanggar kewajiban menggunakan masker dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) hari atau denda paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Tindak pidana sebagaimana dimaksud hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran yang berulang.

Kalau ada yang tidak setuju atau marah, trus walikota mau disuruh diam saja ? Jadi serba salah, tidak dilaksanakan perintah Perda salah juga kita, dijalankan salah juga. Jadi mana yang benar ini. Atau mau kita diamkan seperti kasus di India. Dan saya cuma duduk manis aja dirumah. Hasilnya seperti India yang sangat mengerikan, sampai sampai dokter membiarkan kematian menjemput penderita di banyak tempat karena terlalu banyak yang sakit sementara jumlah dokter, alat medis dan daya tampung rumah sakit terbatas.

kalau ada yang merasa dirugikan secara materi karena diberi sanksi denda adminsitratif atau pidana, wali kota dua periode itu menyampaikan itu mungkin belum seperapa kerugiannya dibanding terpapar Covid-19 yang bisa berujung kematian.

"Tujuan pemerintah menegakkan aturan adalah mendidik masyarakat, bukan menzalimi. Kita menggiatkan protokol kesehatan dengan terus menegakkan aturan, Kalau ada yang keberatan, silahkan komplain pada yang bikin aturan (Pemprov Sumbar-Red), kita di Payakumbuh menjalankan aturan itu secara mandatory," kata Riza pungkasnya.

Bahkan, kata Riza acara yang mengundang keramaian yang digelar tanpa mematuhi protokol kesehatan bisa dibubarkan. Namun sebaliknya kalau acara dijalankan dengan mematuhi protokol covid kami ijinkan, sesuai dengan edaran mendagri dan perda AKB. Jadi kalau ada yang menuduh pilih kasih dalam penegakan, hal tersebut tentu dilihat dari sisi pemenuhan protokol covidnya, jangan pukul rata. Ada pertanyaan kok kami dibubarkan atau dilarang sementara tempat lain tidak, bisa jadi hal tersebut persoalan teknis pemenuhan persyaratan protokol covid, jadi bukan tidak boleh asal bisa menjaga tentu boleh.

Pada sisi lain saat ini payakumbuh masih dalam zona orange, kita berharap beranjak ke kuning, jangan sampai merah. Persoalannya makin dekat ke merah maka kerugiannya adalah makin dibatasi pergerakan dan kegiatan kita. Untuk itu jelas tanggung jawab bersama kita untuk menjadikan payakumbuh menuju zona kuning dan syukur kalau bisa hijau. Dengan zona mendekati hijau maka pembatasan kegiatan makin longgar dan kita makin nyaman dan aman. (Rel/hrs)

Payakumbuh, JangkarPost.com — Tingkat kepatuhan protokol kesehatan (protkes) dan ketertiban pasar Payakumbuh dinilai sudah cukup tinggi. Wali Kota Riza Falepi meminta agar hal ini dipertahankan dan terus ditingkatkan sampai nanti hari saat membludaknya pengunjung pada H-1 Lebaran Idul Fitri.

“Tingkat kepatuhan cukup tinggi, kita hanya menemukan beberapa orang saja yang tak mematuhi protokol kesehatan, itu pun langsung kita tegur bersama petugas di pasar, pertahanakan,” kata Wali Kota Riza Falepi saat melaksanakan monitoring bersama OPD terkait, Minggu (9/5).

Wali kota Riza Falepi yang didampingi Kadis Koperasi dan UKM Dahler, Kasatpol PP Devitra, Kadishub Nofriwandi, Kabid Pasar Arnel, Kabid Ops dan Keselamatan Lalin B. Nasution, serta Kasi Ops Andi Malaway sengaja turun ke lapangan untuk memastikan bagaimana prokes berjalan dan sejauh mana tingkat kepatuhan masyarakat.

“Update Covid-19 terakhir untuk Kota Payakumbuh berada di Zona Orange. Untuk itu kami terus menghimbau masyarakat agar tetap mematuhi protokol kesehatan. Kita menyadari kondisi Covid-19 saat ini meningkat. Ini sudah menjadi hal biasa grafiknya naik menjelang lebaran dan tahun baru berdasarkan pengalaman tahun lalu,” ungkapnya.

Wali kota dua periode itu juga menjelaskan yang paling penting adalah Covid-19 jangan sampai tak terkendali, karena rumah sakit tak bisa mampu menampung penderita Covid-19 bila banyak yang positif.

“Kalau penyebarannya terkendali dan landai, serta tracing ratenya tinggi, maka kita bisa memetakan kondisi sehingga lebih mudah kita mengambil kebijakan,” tukuknya.

Hal lain, tambah Riza, tak hanya wali kota saja yang bertanggung jawab dengan Covid-19 ini, namun semua orang.

“Jaga jangan sampai kita yang menyebarkan Covid-19 kepada orang lain. Terutama yang sembarangan tak pakai masker. Kita hanya bisa mengendalikan Covid-19, menghindarinya ini yang susah. Kalau angka kasus naiknya jadi belasan masih wajar, tetapi kalau sudah jadi ratusan, ini yang bahaya,” tukuknya.

Sementara itu, Dahler Kepala Dinas Koperasi dan UKM menjelaskan selain menugaskan trantib untuk menjaga area masuk pasar, ada petugas yang mobile dengan membawa pengeras suara menghimbau pengunjung pasar agar memakai masker.

“Kita berkolaborasi dengan kawan-kawan Satpol PP untuk melakukan penindakan kepada pengunjung yang tidak disiplin protkes, serta Dishub dan Lantas Polres untuk mengatur lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan di area pasar,” terang Dahler. (hrs)