JangkarPost.com

Payakumbuh, JangkarPost.com – Tim penegak Peraturan Daerah (Perda) yang terdiri dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Payakumbuh bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) kembali melaksanakan penertiban iklan rokok yang ada di Payakumbuh.

Pada kegiatan yang bertepatan dengan hari anti tembakau sedunia Kasatpol PP Kota Payakumbuh Devitra didampingi Kabid PPD Ricky Zaindra, Kabid Tibum dan Tranmas Joni Parlin dan Kasi Ops Indra mengatakan pihaknya bersama Dinkes akan selalu menertipkan iklan rokok dan mensosialisasikan terkait larangan merokok. Karena berdasarkan perda nomor 15 tahun 2011 dan perubahannya nomor 4 tahun 2015 bahwa hal itu dilarang di Payakumbuh.

“Penertiban ini kita lakukan tidak hanya pada peringatan hari tanpa tembakau sedunia saja, tapi kita akan selalu tertibkan setiap kegiatan yang melanggar perda seperti iklan rokok ini serta dari laporan masyarakat,” kata Kasatpol PP Devitra kepada media setelah penertiban iklan rokok, Senin (31/05).

“Sesuai Perda, tidak boleh ada spanduk atau iklan rokok di Payakumbuh, tapi masih ada juga oknum yang mencoba-coba bermain kucing-kucingan dengan petugas, kita akan tindak tegas” ujarnya.

Devitra menyebut penertiban yang dilakukan hari ini menyisir setiap warung, toko dan kafe yang ada di Payakumbuh serta memberikan edukasi kepada pemilik tentang Perda kawasan tanpa rokok.

“Tadi kita sudah tertibkan iklan dan spanduk rokok yang ada di warung-warung, namun ada satu neon box disalah satu kafe yang tidak bisa dicopot karena dipasang permanen, dan kita telah memberi surat teguran kepada pemilik kafe agar segera mencopotnya,” terangnya.

Kasatpol PP mengimbau kepada pemilik warung, kafe dan tempat usaha lainnya agar selalu mengindahkan setiap imbauan pemerintah untuk tidak memasang iklan rokok sebab di Payakumbuh sesuai dengan aturan hal itu sangat dilarang.

“Kita juga meminta peran aktif masyarakat, kalau ada yang melihat iklan atau spanduk rokok di Payakumbuh agar segera dilaporkan kepada tim penegak perda,” pungkasnya (hrs)

Dan yang lebih luar biasa lagi pada tanggal tersebut mereka akan melaunching film karya mereka sendiri "Rantak Tanah Pusako" yang akan mereka ikutkan dalam acara Festival Film Independent di Perancis https://fifib.com/nos-partenaires/

Rantak Tanah Pusako

Film pendek karya anak Nagari Sungai Pinang yang tergabung dalam kelompok Cenari Foundation

Cerita tentang keadaan Nagari Sungai Pinang, yang sedang carut marut dengan dinamika kehidupan sosial politik, dan kurangnya rasa solidaritas antar masyarakat, sehingga memudarnya kekompakan yang ada di dalam masyarakat. Dengan terciptanya film singkat ini bertujuan untuk meningkatkan kembali rasa persatuan antar masyarakat Sungai Pinang. Bertujuan untuk menjadikan agen perubahan didalam masyarakat.

Tujuan untuk nagari menjadikan kelompok ini sebagai pelopor kegiatan sosial kemasyarakatan yang bersifat produktif.

Tujuan untuk  kabupaten pesisir selatan kelompok ini akan dijadikan sebagai konsultan kreatif  

Tujuan untuk propinsi menjadikan Nagari Sungai Pinang menjadi sebagai Nagari inspirasi 

Tujuan untuk internasional, film ini akan ikut dalam festival film pendek internasional di Perancis.

Dan insyaallah dengan kondisi yang cukup sulit kami tetap berupaya memberangkatkan Ricky Putra Sinaro ke Perancis tanggal 15 Juli untuk mendaftarkan langsung film karya anak kampung diajang film yang bergengsi tersebut!

"Izinkan kami berkaya, berikan kami kepercayaan, akan kami bawa Sungai Pinang ke mata Dunia"

CENARI Foundation !

Lola yuli asmara 

Robi sugandi

Febri febriadi

Marta wijaya

Ilham pribadi

Azri 

Zelki riswandi

Payakumbuh, JangkarPost.com – Tim 7 Kota Payakumbuh yang terdiri dari Satpol PP, TNI, POLRI, dan kejaksaan razia sejumlah lokasi usaha dan kafe-kafe di Payakumbuh, Sabtu (29/5) malam.

Dalam operasi yustisi penegakan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru itu, 5 dari 13 lokasi usaha yang didatangi saat dirazia harus diberikan sanksi administrasi dengan membayar denda sebesar Rp. 500.000.

Tidak hanya itu, sanksi kepada perorangan juga diberikan kepada 32 orang masyarakat yang terjaring razia. Namun, mereka memilih diberi sanksi kerja sosial daripada membayar denda sebesar Rp. 100.000

Menurut Ketua Harian Tim 7 sekaligus Kepala Satpol PP dan Damkar Kota Payakumbuh Devitra kepada media, Minggu Siang (30/5), menjelaskan upaya mencegah penyebaran Covid-19 terus gencar dilakukan, selain menghimbau warga untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, juga dengan menegakkan aturan Perda AKB.

Dari update zona yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Sumbar pada Minggu (23/5) lalu, Payakumbuh berada pada zona oranye dengan skor terendah, 1,93. Pada update Minggu (30/5) skor sudah naik menjadi 2,26.

“Saat ini kita masih berada di zona oranye. Wali Kota Riza Falepi selaku Ketua Satgas Covid-19 menargetkan secepatnya kita berada di zona kuning atau zona hijau. Untuk itu, razia prokes akan terus kita tingkatkan supaya dapat bersama-sama mewujudkan Payakumbuh bebas Covid-19,” ungkap Devitra didampingi Sekretaris Erizon bersama duo kabid Ricky Zaindra dan Joni Parlin.

Kami menghimbau kepada pemilik usaha, ada beberapa hal yang mesti diperhatikan, Sesuai dengan ketentuan perda AKB, bahwa untuk kegiatan usaha harus menyediakan tempat cuci tangan, alat pengukur suhu, menjaga jarak antar pengunjung, mewajibkan pengunjung memakai masker, dan menyiapkan petugas khusus untuk penerapan prokes ini, dan saat ini Kota Payakumbuh berada pada zona oranye, untuk itu kegiatan usaha juga dibatasi 50 persen dari kapasitas tempat.

Devitra juga berpesan kepada pelaku usaha yang sudah mematuhi prokes sesuai Perda agar tetap mempertahankan disiplin dan menghimbau agar pelaku usaha yang sudah terkena sanksi untuk dapat mengevaluasi dan mematuhi aturan agar tidak terkena sanksi kembali.

“Upaya memutus penyebaran Covid-19 membutuhkan kerjasama seluruh pihak, mari terus kita tingkatkan kesadaran bersama agar dapat mematuhi protokol kesehatan 5m dengan selalu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas,” pungkasnya. (hrs)

 Payakumbuh, Jangkar Post.com – Wali Kota Riza Falepi mengatakan kendala terbesar yang saat ini dihadapi pemerintah dalam menanggulangi Covid-19 adalah adanya gerakan anti Covid-19, kelompok orang-orang ini membuat berita kalau mereka tidak percaya dengan Covid-19, tulisan-tulisan ini merebak di berbagai media sosial.

“Kita bukannya sok mempersoalkan gerakan ini, meskipun terlihat biasa saja, tetapi dampaknya dirasakan sangat cepat. Orang makin tak mau di tracing, katanya hidung sakit, kalau divaksin katanya vaksin membunuh, sehingga inilah yang melemahan semangat petugas di lapangan berjuang menyelesaikan tugasnya menangani Covid-19,” kata Riza saat rapat di Balai Kota bersama Forkopimda, Kamis (27/5).

“Tak hanya itu, cerita-cerita bohong tersebut juga menyatakan kalau Covid-19 hanya seperti influenza saja, yang bisa meninggal hanya yang komorbid saja, padahal faktanya bisa menderita tubuh apabila terkena Covid-19,” tambahnya.

Inilah yang menambah beratnya kerja pemerintah. Menurut Riza orang terpengaruh media sosial dengan berita yang tidak ilmiah, hanya sebatas opini saja. Kalau ini dibiarkan terus akan terjadi seperti Babinkhamtibmas dijauhi orang, Bahkan ada oknum yang katanya guru menuding wali kota. Hal-hal seperti ini perlu diselesaikan juga agar jangan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dalam pencegahan Covid-19.

“Kapolres yang begitu peduli selalu mengingatkan dan menyabarkan saya sebagai kepala daerah. Alhamdulillah kita punya mitra yang mendukung kebijakan-kebijakan kita dalam menghadapi pandemi ini,” kata Riza.

Sementara itu, Kadis Kesehatan dr. Bakhrizal menjelaskan sudah semakin banyaknya hoax yang tersebar di dalam postingan media sosial. Parahnya ada yang mengatakan bahwa vaksin dapat membekukan otak, pakai chip detektor, pembunuhan massal, dan lain sebagainya.

“Ini seperti melecehkan ilmuan yang bekerja keras menangani Covid-19,” pungkasnya.(hrs)

Payakumbuh, JangkarPost.com – Wali Kota Riza Falepi melaksanakan rapat kerja bersama Wakil Wali Kota Erwin Yunaz, Sekretaris Daerah Rida Ananda, Unsur forkominda, serta kepala OPD di lingkungan Pemko Payakumbuh di Aula Randang, Balai Kota, Kamis (27/5).

Pemko akan mengambil langkah strategis terkait penanganan covid-19 ini, Ada tiga topik yang dibahas dalam rapat tersebut seperti meningkatkan tracing, Vaksinasi, dan Kampung Tageh.

Wali Kota Riza Falepi menjelaskan kalau Presiden dan Menteri Dalam Negeri selalu mewanti-wanti, jangan sampai kasus Covid-19 di Indonesia seperti di India. Di sana pada bulan Oktober-November lalu masih sangat bagus pembatasannya, bahkan PPKM di Indonesia belajar dari India.

“Namun dengan adanya tradisi mereka sehingga menggelar kegiatan keramaian yang luar biasa, akhirnya jebollah pertahanannya,” kata Riza.

Riza menjelaskan, progres terakhir Kota Payakumbuh pada minggu kemarin adanya berapa penderita meninggal, ini jauh menarik nilai kebawah, bagaimanapun juga nilai orang yang meninggal poin minusnya besar, kalau sembuh maka dihitung plus. Sehingga saat ini Payakumbuh berada di zona oranye dengan poin 1,93.

“Tapi progres minggu ini positif rate kita relatif menurun. Akhir ramadhan lalu ada berada di angka 30an, tapi sekarang sekitar 10an dan ada yang dibawah 10. Mudah-mudahan ini menjadi gambaran umum kita sehingga ada kebijakan bisa diambil,” ujarnya.

Riza juga mengakui dirinya telah mendesak Gubernur Sumbar dengan meminta vaksin Covid-19 diperbanyak untuk Payakumbuh.

“Memang walaupun pemerintahan otomatis berjalan, bukan serta merta vaksin ini datang. Kita harus juluk, dengan mengirim surat dan kejar gubernur, vaksinasi ini penting untuk membentengi diri dari Covid-19,” kata Riza.

Riza juga menerangkan untuk tracing, idealnya bila 1 positif minimal dilakukan kepada 15 orang, sesuai standar WHO. Rasio tracing harus ditingkatkan kedepan, mengejar orang-orang berkontak erat dengan pasien positif.

“Kalau tracing tinggi, zona tidak akan beranjak merah, karena nilai tracing masuk ke dalam poin zona. Meskipun banyak yang positif tapi tracing banyak, kita bisa naik ke zona kuning dan mengejar ke zona hijau,” ujarnya.

Karena zona menentukan aksi yang dilakukan. Riza mengungkapkan bila Payakumbuh berada di zona merah, maka tidak boleh menggelar acara keramaian. Bila di zona oranye, hanya 25 persen dari kapasitas tempat, meski saat ini diakui Riza ini yang paling sering dibubarkan karena melanggar aturan.

“Zona kuning boleh digelar keramaian dengan kapasitas 50 persen, apabila sudah di zona hijau, maka kegiatan keramaian apapun bisa dilakukan hanya dengan syarat tetap melaksanakan prokes. Saat kita lihat ke lapangan, hanya satu atau dua saja penanggung jawab acara yang berkomitmen dengan menjaga aturan,” pungkas Riza.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh dr. Bakhrizal dalam paparannya menyampaikan kasus di India, persoalan utamanya adalah karena mereka telah merasa bebas dari Covid-19 dan mereka berkumpul-kumpul kembali. Akhirnya muncul, pertautan beberapa kasus pada virus ini, sehingga memudahkan terjadi mutasi virus.

“Bertemunya virus antara satu orang dengan orang yang lain, akan berinteraksi dan bermutasi. Ketika ditularkan kepada orang lain, inilah yang menjadi varian baru sehingga terjadi penularan yang luar biasa. Lebih dari 300.000 orang meninggal di India akibat Covid-19, hingga ruang kelaspun jadi ruang isolasi,” kata Bakhrizal.

Menurutnya, virus mutan ini tidak menggunakan kerongkongan, faring, dan hidung untuk target. Dia langsung ke paru-paru, sehingga paru-paru tertutup seperti awan, hingga akhirnya membuat sistem pernafasan tak bekerja dengan baik, akhirnya seseorang penderitanya meninggal dunia.

“Jangan sampai terjadi mutasi supaya kita aman. Karena berdasarkan hasil penelitian, 98 persen vaksin sinovac efektif. Meski dari data yang telah divaksin ini tidak beberapa orang yang bisa terkena positif. Yang sudah divaksin tidak menjamin kebal terhadap virus, tapi gejalanya tidak sampai berat,” kata Bakhrizal.

Bakhrizal juga menyampaikan informasi sudah 5 negara bebas masker seperti Amerika, Selandia Baru, Cina, Bhutan, dan Israel. Percepatan luar biasa juga harus dilakukan di Payakumbuh, dalam satu bulan harus tidak ada kasus positif dan tidak ada kematian. Ini memang berat, tapi harus dilakukan.

“Apakah sanggup kita menjelang Agustus kembali ke zona hijau? Artinya minimal hitungannya dalam dua minggu sebelum Agustus Payakumbuh sudah 0 kasus dan kita sudah memasuki zona hijau jika punya komitmen kuat untuk ini. Dimana 5M berjalan, dan tracing 1 kasus 15 kontak. Kita bisa menjadi yang perdana memasuki zona hijau, jika kita sepakat, kita harus sanggup,” ujarnya.

Kapolres AKBP Alex Prawira melalui Wakapolres Kompol Jerry Syahrim menyebut siap mendukung penuh target Payakumbuh ke zona hijau. Menurutnya kampung tageh harus diaktifkan guna mendukung kebijakan penanganan yang akan dilakukan kedepan.

“Artinya kita harus saling bersinergi baik itu dari RT, RW, Lurah, Camat, Dinas, dan Penegak Hukum agar kampung-kampung tageh bisa kita wujudkan. Unsur tokoh masyarakat sangat memiliki peran penting sekali disini,” pungkasnya (hrs)

Payakumbuh,JangkarPost.com --- Informasi yang didapatkan dari Satgas covid-19 Kota Payakumbuh melalui juru bicara satgas Armein Busra menerangkan bahwa Kota Payakumbuh saat ini tidak atau belum berada di zona merah penyebaran Covid-19, masih di zona oranye. 

Data ini berdasarkan rilis yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tanggal 23 Mei 2021 dan berlaku selama satu Minggu. Artinya untuk mengetahui perkembangan zona Covid-19 kabupaten/kota di Sumbar berikutnya akan diketahui pada hari minggu depan atau tanggal 30 Mei 2021.

Armein menjelaskan kepada media, Rabu (26/5), informasi ini perlu diketahui masyarakat karena berita yang tersebar di salah satu media nasional pada https://travel.detik.com/travel-news/d-5582888/daerah-zona-merah-tambah-lagi-5-negara-bebas-masker

Menyebutkan bahwa kota Payakumbuh berada pada zona merah Covid-19. 

"Informasi ini perlu kita luruskan, kita masih pada zona oranye," ujarnya.

Hal ini diperkuat oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh Dr. Bakhrizal saat diwawancara media, kadis yang akrab disapa Dr. Bek itu menjelaskan zona covid-19 kita di Payakumbuh masih oranye.

Dr. Bek mengimbau agar masyarakat tak henti-hentinya menerapkan protokol kesehatan 3M, yakni selalu memakai masker, mencuci tangan dan menjauhi kerumunan, agar Payakumbuh bisa ke zona kuning Minggu depan bahkan zona hijau.

"Untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19 diperlukan kerjasama seluruh pihak. Untuk itu kami meminta dengan sangat agar protokol kesehatan selalu ditegakkan. Sementara itu, penegakan aturan akan terus kita lakukan bersama Satgas Covid-19 untuk memberikan sanksi hukum kepada pelanggar yang masih membandel, sesuai Perda Pemprov Sumbar Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru," pungkasnya. (Rel/Hrs)

Payakumbuh,JangkarPost.com--- Dalam Rapat Paripurna yang digelar di Ruang Sidang Rapat Paripurna DPRD Kota Payakumbuh, Selasa (25/5), digelar dua acara yakni Penyampaian Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Wali Kota Payakumbuh Tahun 2020 dan Penyampaian Nota Penjelasan Wali Kota Payakumbuh Terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2020.

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Wulan Denura dari Fraksi Gerindra dan dihadiri oleh Wakil Wali Kota Erwin Yunaz, Wakil Ketua DPRD Armen Faindal dari Fraksi Demokrat, anggota DPRD, Asisten Setdako, dan jajaran OPD di lingkungan Pemko Payakumbuh.

Wulan Denura menjelaskan jadwal dua rapat paripurna ini telah ditetapkan melalui Badan Musyawarah DPRD. Diharapkan sinergi antara DPRD dan Pemko Payakumbuh dapat terus terjaga sehingga bisa memberikan kontribusi yang baik kepada jalannya pemerintahan dan kualitas hidup bagi masyarakat Payakumbuh.

"Pandemi Covid-19 betul-betul memberikan dampak yang cukup signifikan terjadap jalannya pemerintahan dan kehidupan masyarakat, semoga kita bisa memaksimalkan usaha demi memulihkan kondisi perekonomian," kata Wulan.

*Rapat Paripurna Penyampaian Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ 2020*

Juru Bicara DPRD Zainir dari Fraksi Amanat Kebangkitan Nasional menyampaikan Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ 2020. Secara umum karena Covid-19, di OPD Pemko ada terjadi refokusing anggaran, sehingga pelaksanaan kegiatan berkurang.

"Realisasinya di setiap OPD pada umumnya sudah bagus meski ada yang sampai 75 persen saja. DPRD memahami ini mungkin disebabkan pandemi Covid-19. Namun, pesan kami di DPRD agar target masing-masing OPD pada tahun 2021 diharapkan diatas 75 persen. Karena akan berimbas kepada peningkatan dan pertumbuhan ekonomi kedepannya," ujar Zainir.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Erwin Yunaz mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada dewan perwakilan rakyat daerah kota payakumbuh, yang telah membahas laporan keterangan pertanggungjawaban walikota payakumbuh 2020 sekaligus telah memberikan rekomendasi, tanggapan serta saran dan masukan kepada Pemerintah Daerah.

"Semoga masukan dari legislatif ini dapat kami gunakan sebagai bahan untuk melaksanakan tugas-tugas eksekutif pada masa mendatang. utamanya dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat kota payakumbuh," ungkapnya.

Dijelaskannya, penyampaian rekomendasi DPRD dapat dipahami bersama sebagai perwujudan salah satu fungsi DPRD, yaitu fungsi pengawasan. Fungsi ini bermakna penting, baik bagi pemerintah daerah maupun bagi dewan perwakilan rakyat daerah sendiri. 

"Bagi pemerintah daerah, fungsi pengawasan merupakan suatu mekanisme "checks and balances" untuk menjamin pelaksanaan aktivitas mencapai tujuan dan sasaran yang telah disepakati. Sedangkan bagi dewan perwakilan rakyat daerah, fungsi pengawasan ini juga mengandung makna sebagai tugas mulia yang diamanatkan masyarakat," papar Erwin.

Disamping itu, pengawasan memiliki beberapa tujuan, antara lain menjamin agar pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan rencana, menjamin kemungkinan tindakan koreksi yang cepat dan tepat terhadap penyimpangan yang ditemukan,  menumbuhkan motivasi, perbaikan, pengurangan dan peniadaan penyimpangan, dan meyakinkan bahwa kinerja pemerintah daerah sedang atau telah mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

"Tentunya hal ini harus diikuti dengan terjalinnya komunikasi timbal balik disertai adanya keterbukaan diantara para pihak dalam penyelesaian segala permasalahan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat," ulasnya.

Wawako juga akan instruksikan kepada semua organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh untuk segera mempelajari secara lebih seksama dan sungguh-sungguh materi rekomendasi DPRD guna perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan pada masing-masing satuan kerja di masa yang akan datang. 

*Penjelasan Wali Kota Payakumbuh Terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2020*

Wakil Wali Kota Erwin Yunaz menyampaikan mengacu pada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD dan RKPD Perubahan, Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS), serta berpedoman kepada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2020, maka disampaikan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2020, baik menyangkut Pendapatan maupun Belanja.

Dari sisi Pendapatan diterangkan Wawako Erwin Yunaz kalau Pendapatan Daerah yang di Anggarkan sebesar Rp708.900.288.188,00 terealisir sebesar Rp717.701.105.715,00 atau sebesar 101,24%, dimana pencapaian Pendapatan Asli Daerah dari Rp98.325.518.029,00 yang dianggarkan terealisasi sebesar Rp115.996.425.752,00 atau 117,97%. Realisasi Pendapatan Tahun 2020 sebesar Rp717.701.105.715,00 mengalami penurunan sebesar Rp79.135.908.627,00 atau 9,93 % dibawah realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp796.837.014.305,00. 

Penurunan terbesar terjadi pada Pendapatan Transfer. Hal ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah dalam rangka penanganan pandemi corona virus disease 2019 (COVID-19), yang mengakibatkan berkurangnya target pendapatan daerah dan akan berdampak kepada berkurangnya belanja daerah Pencapaian realisasi dapat melebihi target PAD yang ditetapkan walaupun pada saat terjadinya wabah COVID 19 terjadi penurunan target pendapatan namun realisasi tersebut melebihi realisasi PAD tahun 2019 sebelumnya sebesar Rp104.070.234.422,00.

"Namun beberapa hal masih terkendala seperti pada sektor Pajak daerah dimana wajib pajak dituntut untuk bisa menghitung sendiri kewajibannya walaupun belum bisa terlaksana dengan baik namun setiap bulan pada tahun anggaran berjalan Pemerintah Kota Payakumbuh mengadakan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah. Pencapaian PAD yang melebihi target ini dilakukan melalui strategi peningkatan basis data perpajakan, penyesuaian dasar Pengenaan Pajak, Penilaian, Penagihan dan Pemeriksaan, Modernisasi, serta Peningkatan SDM," terangnya 

Dari sisi Belanja, diterangkan Belanja Daerah yang dianggarkan Rp750.947.870.902,00 terealisasi sebesar Rp702.910.943.145,00 atau 93,60% dimana Belanja Tidak Langsung terealisasi sebesar 95,04% dan Belanja Langsung terealisasi sebesar 93,20%.

"Hal ini mengindikasikan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan dan penatausahaan pengelolaan keuangan daerah di Kota Payakumbuh dilakukan secara efektif dan efesien melalui penghematan penggunaan anggaran dan juga didukung oleh partisipasi masyarakat Kota Payakumbuh yang berperan aktif dalam mendukung program pembangunan Kota Payakumbuh," terang Erwin Yunaz.

Realisasi Belanja Tahun 2020 sebesar Rp702.910.343.145,00 mengalami penurunan sebesar Rp103.029.197.952,00 atau 14,66% dibawah realisasi belanja Tahun Anggaran Anggaran 2019 sebesar Rp805.939.541.097,00. Hal ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah dalam rangka penanganan pandemi corona virus disease 2019 (COVID-19), yang mengakibatkan berkurangnya target pendapatan daerah sehingga berdampak kepada berkurangnya belanja daerah.

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2020 dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2020 ini merupakan realisasi keuangan secara real dari pelaksanaan APBD, baik realisasi dari sisi Pendapatan maupun realisasi dari sisi Belanja yang disusun menurut kode rekening, serta Laporan Pertanggungjawaban Keuangan dari masing-masing Perangkat Daerah Selaku Pengguna Anggaran.

Wawako juga menyampaikan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Sumatera Barat untuk audit Laporan Keuangan Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2020 yang meliputi laporan realisasi anggaran, laporan perubahan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan, BPK Perwakilan Sumatera Barat memberikan opini WAJAR TANPA PENGECUALIAN yang sudah diperoleh tujuh kali berturut turut oleh Payakumbuh.

"Namun demikian dalam beberapa hal Pemerintah Kota Payakumbuh masih harus meningkatkan sistem pengendalian intern terkait Data Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dijadikan acuan dalam pengeluaran belanja APBD yang pada Dinas Kesehatan dan pertanggungjawaban belanja bahan bakar minyak pada empat OPD," ulasnya.

Kelemahan-kelemahan tersebut menurut Erwin, hendaknya dapat menjadi perhatian bersama agar di masa yang akan datang dapat disempurnakan lagi untuk meningkatkan kinerja dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga pada tahun mendatang kita tetap bisa mempertahankan opini WAJAR TANPA PENGECUALIAN ini.

"Dalam pelaksanaan APBD Kota Payakumbuh Tahun 2020, pada prinsipnya Pemerintah Daerah telah dapat merealisir sebagian besar program kerja yang direncanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dinilai secara kualitatif dan kuantitatif terhadap pencapaian indikator-indikator Rencana Kerja Pembangunan Daerah, serta secara kasat mata dalam bentuk pembangunan fisik dan aktifitas ekonomi sosial, budaya serta berbagai fasilitas pelayanan publik yang diberikan," kata Erwin.

Keberhasilan pelaksanaan APBD Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2020 ini tentunya tidak terlepas dari kerjasama kemitraan yang terjalin dengan baik antara Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh dengan DPRD Kota Payakumbuh selaku lembaga yangPayakumbuh dengan DPRD Kota Payakumbuh selaku lembaga yang ikut melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD serta tentunya partisipasi masyarakat Kota Payakumbuh," pungkasnya. (Rel/hrs)

Payakumbuh, JangkarPost.com – Pemerintah Kota (Pemko) Payakumbuh melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Payakumbuh menggelar diskusi politik dalam rangka evaluasi dari pelaksanaan Pilkada 9 Desember lalu serta persiapan untuk menuju pemilu dan pemilihan 2024 mendatang.

Wakil Wali Kota Payakumbuh Erwin Yunaz mengatakan untuk pelaksaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar lalu di Payakumbuh berjalan dengan tertib, aman dan lancar.

“Alhamdulillah, walaupun berlangsung saat bencana non alam Covid-19, secara umum pelaksanaannya di Kota Payakumbuh cukup sukses,” kata Wawako Erwin Yunaz kepada media di Aula Ngalau Indah, Selasa (25/05).

“Kami juga mengharapkan melalui kegiatan diskusi politik ini dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk meningkatkan dan menambah wawasan kita sehingga dapat disosialisasikan di lingkungan kita masing-masing,” tukuknya.

Sementara itu ketua KPU Kota Payakumbuh Haidi Mursal mengatakan pada pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Sumatera Barat 2020 lalu untuk partisipasi pemilih Kota Payakumbuh hanya 51,47 persen dimana dari 94.034 wajib pilih yang menggunakan hak pilihnya hanya 48.388.

“Untuk Pilgub kemaren penyelenggaraannya berbeda dari sebelumnya sebab pada pelaksanaanya yang berdampingan dengan bencana non alam Covid-19 membuat partisipasi tidak sesuai dengan target yang diharapkan,” terangnya.

Untuk persiapan Pemilu 2024 nanti Haidi mengatakan KPU Payakumbuh telah melakukan beberapa hal untuk mensukseskannya.

“Saat ini kita telah melaksanakan penyusunan Daftar Pemilih Berkelanjutan setiap bulannya pada atahun 2021 ini,” ucapnya.

Dikesempatan itu juga Ketua Bawaslu Kota Payakumbuh Muhamad Kadafi menyebut penyelenggaraan Pilgub 2020 di Payakumbuh termasuk penyelenggaraan terbaik se-Sumbar dimana semuanya berjalan dengan aman, lancar dan tertib.

“Kita harapkan untuk Pemilu terbesar 2024 nanti Payakumbuh bisa tetap menjadi penyelenggara terbaik,” imbuhnya.

Dalam laporan Kepala Kantor kesbangpol Budhy D. Permana mengatakan kegiatan tersebut merupakan salah satu bentuk sarana evaluasi bagi tim Pemantauan Perkembangan Evaluasi (PPE) Perkembangan Politik Kota Payakumbuh.

“Kita harapkan kegiatan ini akan memberikan input serta masukan positif untuk persiapan daerah dalam menyambut pesta demokrasi terbesar di 2024 mendatang, karena diprediksi masih dilaksanakan ditengah-tengah pandemi Covid-19,” katanya.

Kemudian dalam kegiatan ini Wakil Wali Kota Payakumbuh menyerahkan LHP BPK RI kepada ketua parpol penerima bantuan keuangan parpol tahun anggaran 2020.  (hrs)

Payakumbuh, JangkarPost.com — Pacu kinerja Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Payakumbuh Rida Ananda lantik empat pejabat dilingkuan Pemko Payakumbuh diantaranya dua jabatan pimpinan tinggi pratama dan dua jabatan administrator di lingkungan Pemko Payakumbuh.

Untuk pejabat pimpinan pratama yang dilantik Yunida Fatwa yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertukar tempat dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Wal Asri.

Sedangkan untuk jabatan administrator Hermanto yang sebelumnya menjabat sebagai Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD menempati jabatan baru sebagai Sekretaris BPBD Kota Payakumbuh yang bertukar tempat dengan Denitral.

Setelah dilantik dan melakukan pengambilan sumpah jabatan, Sekretatis Daerah Rida Ananda mengatakan jika saat ini tuntutan masyarakat akan kinerja pemerintahan sangatlah besar.

“Dan tentu kita wajib tahu akan kewajiban untuk memenuhi kebutuhan masyarakat ini. Maka diharapkan kepada kita semua agar dapat memaknai kegitan kita di pemerintahan sebagai pemenuhan kebutuhan organisasi pemerintahan, bukan karena pemenuhan kepentingan personal ataupun organisasi tertentu”, ujar Sekda Rida setelah melakukan pelantikan diruang kerjanya, Selasa (25/05).

Rida Ananda mengatakan bahwa banyak hal dijadikan pertimbangan dalam melaksanakan dan mengambil keputusan untuk melakukan mutasi ASN, dimana hal itu diantaranya melihat integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan dan dalam pengambilan keputusan.

“Kepada seluruh pegawai yang telah dilantik, saya mengharapkan agar amanah yang telah diemban dan diberikan oleh masyarakat melalui pemerintah daerah. Tetap pacu kinerja agar pelayanan terhadap masyarakat terlaksana semakin baik dan semakin berkualitas di Payakumbuh”, ucapnya.

Rida kembali ucapkan selamat kepada seluruh pejabat yang dilantik, dan mengajak agar pejabat yang baru agar segera menyesuaikan diri pada tugas yang baru sehingga percepatan pencapaian kinerja dapat diharapkan tercapai dengan maksimal. (hrs)

Payakumbuh, JangkarPost.com—Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh Dahler mengatakan pihaknya berencana akan memfasilitasi pelaksanakan vaksinasi Covid-19 bagi pedagang di pasar. Demi suksesnya vaksinasi itu, dinas akan bekerja sama dengan ketua dan pengurus-pengurus kelompok pedagang pasar.

“Mudah-mudahan dalam minggu ini bisa dilaksanakan pertemuan, pemko akan memanggil ketua kelompok pedagang untuk berembuk,” ujar Dahler kepada media saat ditemui di kantornya, Senin (24/5).

Terkait pelaksanaannya, diterangkan Dahler bisa di puskesmas atau di tempat-tempat khusus, Dinas Koperasi dan UKM Bidang Pasar juga mempunyai klinik di pasar Ibuh bila memungkinkan.

Disamping itu, rencana pelaksanaan vaksinasi ini sejalan dengan himbauan dinas dalam menerapkan protokol kesehatan di pasar, petugas selalu mobile menyampaikan himbauan kepada pedagang dan pengunjung pasar.

“Kesadaran sudah cukup tinggi, paling 1 atau beberapa orang yang belum taat aturan. Himbauan ini tidak berkala saja, tetapi tiap hari, pada pagi dan siang hari petugas melaksanakan sosialisasi, baik di pasar ibuh maupun pasar pertokoan,” terangnya.

Trantibpun siap masuk ke lorong-lorong pasar, mereka tidak hanya standby di titik pintu masuk pasar, mereka menyebar dengan membawa pengeras suara untuk melakukan sosialisasi.

“Sarana prasarana prokes untuk mencuci tangan di pasar ada di tiap sudut, bahkan ada bantuan sarana dari provinsi dan anggota DPR RI. Itu yang kita optimalkan,” pungkasnya.(Rel/Hrs)

Kepala Dinas (Kadis) Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Provinsi Sumbar Rifda Suriani lakukan kunjungan kerja ke Pesisir Selatan. Kunjungan ini merespon koordinasi dan laporan saya tentang kerusakan sungai, pantai dan irigasi yang harus ditangani segera. 

Kunjungan kerja Kadis PSDA didampingi oleh Kabid Sungai dan Pantai, Bapak Syafril Daus, Kabid Irigasi dan Rawa, Bapak Refdizal, serta beberapa orang Kasi dan PPTK. Dan, romnongan kami disambut oleh Kepala Dinas PSDA PSDA Kabupaten Pessel serta Camat dan Walinagari setempat.

" Objek pertama yang kami kunjungi adalah Irigasi Lubuak Kubang di Nagari Lakitan Tangah, Kecamatan Lengayang. Daerah irigasi dengan luas areal lebih kurang 2 ribu hektar ini belum memiliki bendungan. Kedepan, direncanakan akan dibangun bendungan di sungai Batang Lakitan yang melintasi daerah tersebut. Camat dan Walinagari yang didampingi Anggota Fraksi DPRD Kabupaten Pessel, Darwiadi siap membebaskan lahan yang dibutuhkan, " ungkap Rifda Suriani , (19/5/2021).

Selanjutnya, kami meninjau kerusakan sungai Batang Pelangai di Tampat Tobaru Nagari Koto VIII Pelangai dan Telkom Balai Selasa Nagari Pelangai, Kecamatan Ranah Pesisir. Untuk penanganan kerusakan sungai ini, tahun ini tersedia anggaran Rp800 jutaan, dan tahun depan akan ditambah lagi untuk penanganan di beberapa titik lainnya.

Selepas dari sungai Batang Pelangai, kami meninjau Irigasi Koto Selapan di Nagari Koto VIII Pelangai, Nyiur Melambai Pelangai dan Sungai Tunu yang juga berada di Kecamatan Ranah Pesisir. Selain banyak kerusakan akibat faktor usia, saluran irigasi menuju kawasan Air Tambang dan sekitarnya perlu penanganan khusus karena air tidak bisa mengalir ke sana. Tahun ini akan dilakukan rehabilitasi dengan anggaran Rp2,8 miliar, jelasnya. 

Setelah dari Ranah Pesisir, kami meninjau penanganan abrasi pantai di Nagari Pasar Lama Muara Air Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti. Tahun 2020, kawasan ini sudah ditangani dengan membangun susunan batu dinding dan grib pemecah ombak. Tahun ini dilanjutkan dengan pemasangan grib di lokasi rencana mulut muara baru sungai tersebut. Muara sungai ini direncanakan akan dinormalisasi dengan membuat mulut muara baru, tukasnya.

Terakhir, kami meninjau Nagari Binjai Talan di Kecamatan Rahul Tapan. Daerah ini sudah lama jadi langganan banjir karena kerusakan alur sungai Batang Tapan. Dinas PSDA Sumbar berjanji akan melakukan penangan tanggap darurat, yaitu dengan menutup alur sungai membentuk aliran baru ke perkampungan, dan membuka lagi mulut alur anak sungai menuju kawasan irigasi. Jangka panjang, alur sungai Batang Tapan ini harus dinormalisasi dangan perkuatan tebing, dan untuk ini, Pemprov Sumbar sudah mengajukan anggaran Rp500 miliar ke Pemerintah Pusat, tutupnya. (***)

 Payakumbuh,JangkarPost.com – Wali Kota Riza Falepi mengatakan Peraturan Daerah (Perda) yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) bertujuan untuk melindungi masyarakat dari Covid-19 dan/atau faktor resiko yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.

Ditambahkan Riza pada media, Sabtu (22/5), Perda ini juga mewujudkan kesadaran bersama dalam rangka mencegah dan mengendalikan penularan Covid-19 di daerah dengan melibatkan peran aktif masyarakat, serta memberikan kepastian hukum pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 bagi aparatur pemerintah daerah, pemerintah kabupaten/kota, penanggungjawab kegiatan/usaha dan masyarakat.

Terkait pemberitaan adanya warga yang dibawa ke meja hijau (pengadilan) beberapa hari lalu, karena sudah dua kali kedapatan melanggar aturan, karena data pelanggarannya masuk dalam aplikasi Sipelada.

Riza menyampaikan, jika ada yang keberatan harusnya pemberitaan itu berimbang, artinya dikonfirmasi juga ke Pemerintah Kota Payakumbuh, jangan tiba-tiba langsung memberikan justifikasi dan asal tulis aja, etika jurnalistiknya perlu diperhatikan jugalah.

Substansi penegakan Perda ini, lebih kepada ukuran mendidik, jika sudah beberapa kali melanggar aturan, tentu kita tertibkan.

Lebih lanjut Riza Falepi mengatakan begitu harusnya aturan ditegakkan, sesuai dengan Perda AKB, setiap orang yang melanggar kewajiban menggunakan masker dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) hari atau denda paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Tindak pidana sebagaimana dimaksud hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran yang berulang.

Kalau ada yang tidak setuju atau marah, trus walikota mau disuruh diam saja ? Jadi serba salah, tidak dilaksanakan perintah Perda salah juga kita, dijalankan salah juga. Jadi mana yang benar ini. Atau mau kita diamkan seperti kasus di India. Dan saya cuma duduk manis aja dirumah. Hasilnya seperti India yang sangat mengerikan, sampai sampai dokter membiarkan kematian menjemput penderita di banyak tempat karena terlalu banyak yang sakit sementara jumlah dokter, alat medis dan daya tampung rumah sakit terbatas.

kalau ada yang merasa dirugikan secara materi karena diberi sanksi denda adminsitratif atau pidana, wali kota dua periode itu menyampaikan itu mungkin belum seperapa kerugiannya dibanding terpapar Covid-19 yang bisa berujung kematian.

“Tujuan pemerintah menegakkan aturan adalah mendidik masyarakat, bukan menzalimi. Kita menggiatkan protokol kesehatan dengan terus menegakkan aturan, Kalau ada yang keberatan, silahkan komplain pada yang bikin aturan (Pemprov Sumbar-Red), kita di Payakumbuh menjalankan aturan itu secara mandatory,” kata Riza pungkasnya.

Bahkan, kata Riza acara yang mengundang keramaian yang digelar tanpa mematuhi protokol kesehatan bisa dibubarkan. Namun sebaliknya kalau acara dijalankan dengan mematuhi protokol covid kami ijinkan, sesuai dengan edaran mendagri dan perda AKB. Jadi kalau ada yang menuduh pilih kasih dalam penegakan, hal tersebut tentu dilihat dari sisi pemenuhan protokol covidnya, jangan pukul rata. Ada pertanyaan kok kami dibubarkan atau dilarang sementara tempat lain tidak, bisa jadi hal tersebut persoalan teknis pemenuhan persyaratan protokol covid, jadi bukan tidak boleh asal bisa menjaga tentu boleh.

Pada sisi lain saat ini payakumbuh masih dalam zona orange, kita berharap beranjak ke kuning, jangan sampai merah. Persoalannya makin dekat ke merah maka kerugiannya adalah makin dibatasi pergerakan dan kegiatan kita. Untuk itu jelas tanggung jawab bersama kita untuk menjadikan payakumbuh menuju zona kuning dan syukur kalau bisa hijau. Dengan zona mendekati hijau maka pembatasan kegiatan makin longgar dan kita makin nyaman dan aman.

Payakumbuh,JangkarPost.com--- Wali Kota Riza Falepi mengatakan Peraturan Daerah (Perda) yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) bertujuan untuk melindungi masyarakat dari Covid-19 dan/atau faktor resiko yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.

Ditambahkan Riza pada media, Sabtu (22/5), Perda ini juga mewujudkan kesadaran bersama dalam rangka mencegah dan mengendalikan penularan Covid-19 di daerah dengan melibatkan peran aktif masyarakat, serta memberikan kepastian hukum pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 bagi aparatur pemerintah daerah, pemerintah kabupaten/kota, penanggungjawab kegiatan/usaha dan masyarakat.

Terkait pemberitaan adanya warga yang dibawa ke meja hijau (pengadilan) beberapa hari lalu, karena sudah dua kali kedapatan melanggar aturan, karena data pelanggarannya masuk dalam aplikasi Sipelada.

Riza menyampaikan, jika ada yang keberatan harusnya pemberitaan itu berimbang, artinya dikonfirmasi juga ke Pemerintah Kota Payakumbuh, jangan tiba-tiba langsung memberikan justifikasi dan asal tulis aja, etika jurnalistiknya perlu diperhatikan jugalah.

Substansi penegakan Perda ini, lebih kepada ukuran mendidik, jika sudah beberapa kali melanggar aturan, tentu kita tertibkan.

Lebih lanjut Riza Falepi mengatakan begitu harusnya aturan ditegakkan, sesuai dengan Perda AKB, setiap orang yang melanggar kewajiban menggunakan masker dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) hari atau denda paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Tindak pidana sebagaimana dimaksud hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran yang berulang.

Kalau ada yang tidak setuju atau marah, trus walikota mau disuruh diam saja ? Jadi serba salah, tidak dilaksanakan perintah Perda salah juga kita, dijalankan salah juga. Jadi mana yang benar ini. Atau mau kita diamkan seperti kasus di India. Dan saya cuma duduk manis aja dirumah. Hasilnya seperti India yang sangat mengerikan, sampai sampai dokter membiarkan kematian menjemput penderita di banyak tempat karena terlalu banyak yang sakit sementara jumlah dokter, alat medis dan daya tampung rumah sakit terbatas.

kalau ada yang merasa dirugikan secara materi karena diberi sanksi denda adminsitratif atau pidana, wali kota dua periode itu menyampaikan itu mungkin belum seperapa kerugiannya dibanding terpapar Covid-19 yang bisa berujung kematian.

"Tujuan pemerintah menegakkan aturan adalah mendidik masyarakat, bukan menzalimi. Kita menggiatkan protokol kesehatan dengan terus menegakkan aturan, Kalau ada yang keberatan, silahkan komplain pada yang bikin aturan (Pemprov Sumbar-Red), kita di Payakumbuh menjalankan aturan itu secara mandatory," kata Riza pungkasnya.

Bahkan, kata Riza acara yang mengundang keramaian yang digelar tanpa mematuhi protokol kesehatan bisa dibubarkan. Namun sebaliknya kalau acara dijalankan dengan mematuhi protokol covid kami ijinkan, sesuai dengan edaran mendagri dan perda AKB. Jadi kalau ada yang menuduh pilih kasih dalam penegakan, hal tersebut tentu dilihat dari sisi pemenuhan protokol covidnya, jangan pukul rata. Ada pertanyaan kok kami dibubarkan atau dilarang sementara tempat lain tidak, bisa jadi hal tersebut persoalan teknis pemenuhan persyaratan protokol covid, jadi bukan tidak boleh asal bisa menjaga tentu boleh.

Pada sisi lain saat ini payakumbuh masih dalam zona orange, kita berharap beranjak ke kuning, jangan sampai merah. Persoalannya makin dekat ke merah maka kerugiannya adalah makin dibatasi pergerakan dan kegiatan kita. Untuk itu jelas tanggung jawab bersama kita untuk menjadikan payakumbuh menuju zona kuning dan syukur kalau bisa hijau. Dengan zona mendekati hijau maka pembatasan kegiatan makin longgar dan kita makin nyaman dan aman. (Rel/hrs)

Payakumbuh, JangkarPost.com — Panitia Khusus (Pansus) Percepatan penanganan Covid-19 Kota Payakumbuh yang berfokus kepada dampak sosial dan ekonomi (Pansus II DPRD Kota Payakumbuh) memanggil Sekretaris Daerah Rida Ananda untuk membicarakan evaluasi terhadap progres bantuan bagi warga terdampak Covid-19 melalui APBD Kota Payakumbuh di Aula Sidang DPRD, Jumat (22/5).

Sebagai Ketua Pansus II, YB Dt. Parmato Alam menyebut Pansus II mendorong agar realisasi distribusi bantuan kepada sekitar 12.000 KK itu dilaksanakan sebelum lebaran, namun ternyata tidak. Pansus II menilai target kinerja tidak tercapai sehingga mereka sedikit kecewa, sedangkan mereka merupakan representasi masyarakat Payakumbuh.

“Namun kami yakin pemko juga sama pandangannya dengan kita, tapi karena ada sistem yang harus dipenuhi, ini tertunda sebelum lebaran,” kata Dt. Parmato Alam.

Dijelaskan Politikus Golkar itu, kriteria dalam pendataan yang mengacu kepada kementerian sosial belum selesai, karena ada data kemensos dan provinsi yang ganda, sehingga perlu diselesaikan pemko terlebih dahulu. Artinya bantuan dari provinsi belum kelar sepenuhnya di Payakumbuh.

“Kita meminta Sekda agar memberlakukan sistem paralel bantuan provinsi dan kota sehingga bisa singkron dari pusat, provinsi, dan kota, sehingga tidak ada penerima ganda nantinya,” katanya menambahkan.

Dijelaskan lagi oleh anak nagari Aua Kuniang itu, wabah Corona kini baru datang, tentu hal ini menjadi proses belajar untuk mencari sistem yang lebih pas dalam segala bentuk konsekuensi atas wabah ini.

“PSBB perlu dievaluasi secara komprehensif, karena konsekuensinya warga dirumahkan, Pemerintah harus siap memenuhi kebutuhan dasar mereka, karena bila tidak, akan sulit mendorong mereka di rumah,” ungkapnya.

Pansus II juga menyampaikan rasa terimakasih kepada posko mandiri di kelurahan yang sangat membantu tim gugus depan, sehingga ada rentang kendali untuk mempersempit ruang, dan bisa mendeteksi orang-orang luar yang masuk ke kelurahan.

“Harapan kami, kalau Covid-19 terus berlanjut, kiranya diadakan pengukur suhu tubuh di psoko mandiri minimal 1, kita sudah minta ke dinas kesehatan, karena disana sudah disediakan 15 miliar anggarannya,” tutup Dt. Parmato Alam.

Sementara itu, Anggota Pansus II Ahmad Ridha dari Fraksi Nasdem mengedepankan persoalan keberpihakan, akibat Covid-19 bahkan ada masyarakat yang susah bayar zakat fitrah.

“Kalau DPRD tidak memberikan sugesti percepatan kepada Sekda, DPRD merasa kurang keberpihakan kepada masyarakat. Rapat ini saja fihadiri 6 perwakilan fraksi dari 7 yang ada kebetulan dari fraksi PKS tidak hadir,” katanya.

Lebih lanjut, Ahmad Ridha menyebut berbicara tentang percepatan penyaluran bantuan, tentu mekanisme dan aturan harus dipenuhi, jangan nanti membuat repot kemudian hari. Waktunya harus secepat mungkin, ini sudah mendesak.

“Kami merasa gagal merealisasikan keinginan masyarakat, harusnya sebelum lebaran tersalurkan. Akhrinya kami sepakat selambat-lambatnya batas akhir adalah awal Juni atau akhir Mei. Pansus II langsung melebur dalam gugus tugas mengawasi bantuan terdampak Covid-19 melalui APBD ini, jangan sampai ada yang menjadi oknum mencari keuntungan pribadi dalam prosesnya,” ujar Ridha yang akrab disapa Rio itu tegas.

Dari sisi Pemko, Sekda Rida Ananda mengatakan pelaksanaan bantuan sosial dan ekonomi dari APBD Provinsi saat ini kondisinya beberapa data masih dobel atau ganda. Pemko diberi waktu oleh provinsi memverifikasi kembali hingga 27 Mei. Sehingga Pemko menyelesakan dua tugas saat ini, beberapa data untuk APDB provinsi dan data untuk bantuan APBD Kota.

“Kita harus berhati-hati saat memverifikasi dan memvalidasi di tingkat OPD dan kelurahan, kita tentu melakukan percepatan supaya bantuan ini bisa terealisasi. Mana warga yang layak menerima, sehingga yang tercecer bisa diketahui, dan diusulkan melalui kelurahan dan OPD masing-masing,” kata Sekda.

Wakil Ketua Pansus II Edward DF mengatakan menyelesaikan data warga yang akan dibantu ini memerlukan waktu, kerumitan pasti membutuhkan tenaga yang ekstra, bahkan ada tim pendata sampai tengah malam bekerja.

“Namun Pansus II tentu merasa kecewa karena apa yang diharapkan masyarakat belum tercapai, akhrinya kita masih menunggu sampai selesai,” katanya.

Koordinator Pansus II Armen Faindal dari Fraksi Demokrat mengucapkan terima kasih terhadap pemerintah daerah yang telah kooperatif datang ke DPRD untuk mendiskusikan melakukan pembicaraan mencari pemecahan masalah atau problem solving.

“Namun dalam hal ini tentu tidak semua yang dapat kita penuhi, kita berharap agar bantuan ini dicairkan sebelum lebaran, oleh sebab itu kami atas nama DPRD Kota Payakumbuh menyampaikan permintaan maaf yang sedalam-dalamnya kepada masyarakat kota Payakumbuh karena keterlambatan ini, kami atas nama Pansus II telah bekerja maksimal,” ujarnya.

Sekretaris Pansus II Yernita mengatakan Sebagai Srikandi Bundo Kanduang yang satu-satunya ada di Pansus II merasa kecewa, ada 7 buah fraksi yang ada di Kota Payakumbuh, 1 tidak hadir dan sudah 9 kali mengadakan rapat yang tujuannya adalah untuk nagaimana bisa merelaksasikan bantuan kepada masyarakat yang disuruh menjaga kesehatan, yang disuruh menjaga imun dan makan vitamin, sementara mereka di PSBBkan dan tidak adanya bantuan.

“Ini yang sudah kedua kalinya PSBB, sampai saat ini saya ingin dengar dari Pemko Payakumbuh melalui sekda, menyangkut masalah data. Kalau menurut saya Kota Payakumbuh tidak terlalu lebar, cuma 5 Kecamatan. Tapi dalam hal ini kita tidak pula bisa merealisasikan bantuan secepatnya karena ada aturan-aturan yang harus diikuti. Dalam hal ini kami selaku gender wanita merasakan sekali bagaimana keadaan masyarakat apalagi yang banyak sekarang ibu-ibu menjadi penyandang daripada ekonomi keluarga, mereka wajib kita bantu, itu permintaan saya,” pungkasnya (hrs)

Payakumbuh,JangkarPost.com – Perdana di Sumatera Barat (Sumbar), seorang pelanggar protoko kesehatan (protkes) yang lebih dari satu kali di Payakumbuh dimejahijaukan penyidik Satpol PP Payakumbuh.

Pada data sebaran terbaru tertanggal 20 Mei 2021, Provinsi Sumatera Barat berada pada posisi empat teratas yaitu dengan 349 kasus baru, posisi teratas pertama adalah Jabar 1.332 kasus, kemudian kedua DKI 895 kasus dan ketiga Riau 421 kasus.

Berdasarkan peningkatan data yang cukup mengkawatirkan diatas, maka Satpol PP Kota Payakumbuh melakukan tuntutan perkara melalui Penyidik PNS dengan menyidangkan pelanggar prokes sesuai amanat Pasal 101 Perda Provinsi Sumbar No. 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, yang mana pelanggar yang terdata di dalam aplikasi Sipelada telah melanggar lebih dari satu kali diajukan pada sidang tindak pidana.

Pada hari ini Jum’at (21/5) Tim Penyidik Pol PP yang terdiri dari Kasat Pol PP Devitra, Sekretaris PoL PP Erizon), Kabid PPD Ricky Zaindra, dan Kasi Penyidik dan Penindakan Alrinaldi menyidangkan pelanggar prokes inisial RF karena tertangkap tangan oleh Tim Yustisi melanggar protokol kesehatan di Kawasan Pusat Pasar Payakumbuh serta sudah 2 kali masuk data aplikasi Sipelada, yang kemudian dijatuhkan denda Rp 175.000, atau kurungan 1 hari ditambah biaya perkara 17.000 rupiah oleh hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh.

Selain itu, Tim Penyidik juga mengajukan sidang pada pelanggar Perda Inisial AS yang juga tertangkap tangan oleh tim yustisi pada bulan puasa yang lalu menjual nasi di siang hari bulan suci ramadhan (warung kelambu), dan perbuatan terdakwa terbukti melanggar Perda 01 Tahun 2003 tentang pencegahan, penindakan, dan pemberantasan maksiat sehingga dijatuhkan hukuman denda oleh Hakim sebesar Rp 350.000, atau kurungan selama 1 hari.

Kasatpol PP dan Damkar Kota Payakumbuh Devitra menyatakan kalau sidang pelanggaran protokol kesehatan ini adalah perdana yang diajukan ke Pengadilan dan menurut Kasatpol PP Prov Sumbar ini juga adalah yang perdana di Sumbar.

“Selama ini, tindakan yang dilakukan bersama TNI polri baru penerapan Sanksi Administrasi berupa Kerja Sosial, Denda Administratif dan Pembubaran Kegiatan baik kepada Pelanggar perorangan maupun kepada Pelaku Usaha dan Penanggung Jawab Kegiatan. Semoga kedepan dapat berdampak pada meningkatnya kepatuhan masyarakat Sumbar untuk melaksanakan aturan protokol kesehatan dan memutus penyebaran Virus Covid 19,” kata Devitra.

Devitra juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan TNI, Polri, Kejaksaan dan Pengadilan yang telah bersinergi dalam upaya penegakan hukum protokol kesehatan ini baik secara non yustisi maupun secara yustisi.(Hrs)

Payakumbuh,JangkarPost.com – Dipercaya mampu meningkatkan imun tubuh serta menangkis serangan virus, Daun Sungkai (Peronema Canescens Jack) yang mendadak viral itu dikemas oleh pegawai Kecamatan Payakumbuh Timur untuk diberikan kepada masyarakat yang terkonfirmasi positif Covid-19.

Tanaman yang mendadak jadi bahan perbincangan masyarakat tersebut karena adanya klaim dari sejumlah pasien positif Covid-19 yang mengaku negatif Corona setelah rutin mengkonsumsi Daun Sungkai ini.

“Hari ini bersama pegawai kecamatan daun sungkainya akan kami kemas, dan secepatnya akan kita distribusikan kepada masyarakat yang positif covid,” kata Camat Payakumbuh Timur Irwan Suwandi kepada media di kantornya, Rabu (18/05).

Irwan menjelaskan, berdasarkan hasil penelitian daun sungkai tersebut mempunyai khasiat yang mampu meningkatkan sistem imun tubuh serta juga mampu menurunkan panas.

Bahkan sampai dijual di situs jual beli online ternama di indonesia seperti shopee.co.id, tokopedia.com. Di shopee daun sungkai seberat 250 gram dijual seharga Rp. 50 ribu sedangkan di tokopedia dengan berat yang sama dijual Rp. 55ribu.

“Alhamdulillah, melalui salah seorang staf kantor camat, kami bisa mendapatkan daun yang viral tersebut dalam jumlah yang lumayan banyak. Jadi masyarakat kita tidak perlu keluar uang untuk membelinya,” ucapnya.

“Semoga ikhtiar ini bermanfaat dan kita doakan, pandemi ini segera berakhir. Aamiin,” pungkasnya. (hrs)

Payakumbuh, JangkarPost.com– Karena masih berada di zona oranye, Pemko Payakumbuh kembali mencabut seluruh izin yang dapat mengundang keramaian sampai daerah itu kembali minimal ke zona kuning.

Ini semua dilakukan mengingat saat ini masyarakat Payakumbuh sudah mulai abai dengan protokol kesehatan dan langkah tersebut diambil agar Payakumbuh jangan sampai menuju zona merah, karena kalau itu terjadi semua kegiatan akan kembali ditutup disana.

“Kepada semuanya agar terus berhati-hati dan tetap waspada, ingatkan dan sosialisasikan terus kepada seluruh masyarakat untuk terus menerapkan protokol kesehatan. Karena kita lihat sekarang masyarakat sudah mulai kurang disiplin,” kata Wako Riza Falepi saat memimpin rakor di Aula Ngalau Indah Balai Kota, Selasa (18/05).

Wako Riza meminta kepada seluruh masyarakat agar bersama-sama dan mendukung penerintah untuk memerangi virus corona ini. Terus jaga keluarga dari bahaya Covid-19 dan tetap terapkan protokol kesehatan agar Payakumbuh segera kembali ke zona aman.

“Kalau tidak kita yang akan menjaga ini semua siapa lagi, ini demi kepentingan kita semua, kesampingkan dulu ego kita yang ingin menang sendiri itu atau yang mulai tidak percaya dengan Corona tersebut. Belajarlah untuk peduli kepada sesama agar kebebasan yang selama ini hilang bisa kita rasakan kembali di Payakumbuh,” ucap Riza.

“Karena selama ini kita telah lalai, kita yang menyebabkan situasi semakin buruk, sebab kita sudah mulai tidak peduli dengan lingkungan dan karena keangkuhan kitalah semuanya seperti ini kalau sejak awal semuanya mendukung dan patuh dengan imbauan pemerintah belum tentu akan seperti ini adanya,” tukuknya.

Dalam rakor tersebut Wali Kota dua periode itu menekankan agar proses vaksinasi Covid-19 di Payakumbuh dipercepat dan diminta kerjasama seluruh perangkat daerah sampai ke tingkat kelurahan agar mengajak masyarakat untuk secepatnya divaksin.

“Kepada lurah tolong di ajak masyarakat untuk divaksin utamakan yang lansia dulu dan sampaikan bahwa vaksin yang kita gunakan itu aman, tidak berbahaya dan halal,” ujarnya.

Terkait izin keramaian Riza menegaskan selama Payakumbuh berada di zona oranye semua perizinan yang mengundang keramaian tidak bisa diberikan, dimohonkan pengertian semua masyarakat Payakumbuh.

“Sepanjang payakumbuh di zona oranye tidak ada izin untuk hal yang mengundang keramaian kalau sudah kembali ke kuning baru diizinkan kembali, jadi diminta kerjasama semuanya, mari bersama-sama kita berusaha agar payakumbuh kembali ke zona hijau minimal sekarang kita ke zona kuning dulu,” jelas Riza tegas.

“Sebelum Payakumbuh ke zona kuning, tentu kita harus bisa menahan diri, kalau sudah zona kuning tentu semuanya diperbolehkan lagi dan perekonomian di Payakumbuh akan kembali menggeliat,” pungkasnya.(hrs)