JangkarPost.com

Payakumbuh,JangkarPost.com---Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) dan Sat Intelkam Polres Payakumbuh berhasil ungkap kasus Cuter (pencurian ternak) yang sempat membuat resah para peternak hewan sapi di Kota Payakumbuh beberapa waktu kebelakang.

Hal ini ditandai dengan di tangkapnya empat orang tersangka yakninya Eka (38), Fiki (23), Yusrizal (46) dan Badris (60) di tempat yang berbeda.

Betul kita telah menangkap pelaku pencurian ternak beserta penadahnya sebanyak empat orang di tempat yang berbeda, ” ujar Kasat Reskrim AKP Elvis Susilo mewakili Kapolres AKBP Wahyuni Sri Lestari

AKP Elvis menjelaskan pengungkapan kasus curnak yang meresahkan warga ini di awali dengan tertangkapnya dua orang tersangka utama yang bertindak sebagai eksekutor yakni Eka dan Fiki di Kelurahan Tanah Mati, Jum’at (22/09) siang.

Berdasarkan hasil penyelidikan dan informasi di lapangan kita bekuk keduanya saat bersantai di rumah tersangka Eka, ” terang AKP Elvis.

Ketua DPRD Kota Payakumbuh Hamdi Agus,ST bersama Anggota DPRD Kota Payakumbuh mengucapkan terima kasih dan apresiasi  kepada Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) dan Sat Intelkam Polres Payakumbuh atas keberhasilan dalam mengungkap kasus pencurian ternak ini.

"Kami atas nama Pimpinan bersama Anggota DPRD Kota Payakumbuh mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kapolres Kota Payakumbuh bersama Jajaran nya terkhusus Sat Reskrim dan Sat Intelkam Polres Kota Payakumbuh". kata Hamdi Agus Senin (25/9) 

Hamdi juga menghimbau kepada  masyarakat Kota Payakumbuh agar lebih berhati-hati dalam pengawasan terhadap ternak sapi di lingkungan kita. semoga kedepannya kasus pencurian sapi ini tidak terulang lagi, pungkasnya.(Jp)

Dalam apel pagi tersebut, dihadiri oleh Irwasda Polda Sumbar Kombes Pol Arif Rahman Hakim, SH, Pejabat Utama Polda Sumbar, dan seluruh personel Polda Sumbar. 

Irjen Pol Suharyono awalnya menyampaikan kepada seluruh personel, agar selalu menjaga kesehatan. "Pentingnya menjaga kesehatan. Karena kesehatan itu kita yang jaga," ucap Kapolda Sumbar. 

Kemudian kata Kapolda, ia mengajak seluruh personel di Polda Sumbar dan jajarannya agar tetap menjaga etika, tata kerama, serta sopan santun di Sumatera Barat.

"Lanjutkan perjuangan dalam mengabdikan diri kepada masyarakat, bangsa dan negara," ujarnya. 

Usai pelaksanaan apel pagi, Kapolda melanjutkan memberikan arahan kepada personel Ditsamapta Polda Sumbar, khususnya kepada Bintara remaja.

Dalam pesan yang disampaikan Kapolda Sumbar, diantaranya masalah kedisiplinan dalam melaksanakan tugas. 

Irjen Pol Suharyono juga menekankan kepada Bintara remaja tersebut, agar melaksanakan kegiatan yang positif, dan mengontrol emosional selaku anggota Polri saat bersentuhan dengan masyarakat.

"Jangan menjadi sumbu pendek, emosional harus dijaga. Karena kita sebagai pelayan masyarakat, jangan sakiti masyarakat," tegasnya.

Penekanan selanjutnya, agar berhati-hati dalam bergaul dimanapun berada. Dan selalu menjunjung tinggi adat dan istiadat di ranah minang.

"Jangan sombong setelah menjadi polisi, cukup bangga saja. Kebanggaan orang tua, keluarga jangan disia siakan. Tetap semangat bekerja yang terbaik," pungkasnya.(*)

Payakumbuh,JangkarPost.com-- Terkait isu yang mencuat mengenai jabatan Penjabat (Pj) Wali Kota Payakumbuh yang akan berakhir pada tanggal 23 September 2023 ini, Rida Ananda meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masyarakat Kota Payakumbuh untuk tidak terpancing dengan isu tersebut dan tetap menjaga kondusifitas daerah.

Rida Ananda mengatakan isu mengenai pergantian Pj Wali Kota Payakumbuh ataupun isu tentang perpanjangan Pj Wali Kota Payakumbuh adalah hal yang biasa. 

"Kita adalah seorang ASN seorang pamong, terkait dengan diperpanjang atau tidaknya jabatan Pj Wali Kota Payakumbuh yang sekarang di amanahkan kepada kita, sebaiknya kita menunggu dan mengikuti dengan keputusan pemerintah pusat," kata Rida, Kamis (14/09/2023).

Dia meminta agar semua pihak jangan mau di adu domba, terlebih menurut Rida masyarakat Payakumbuh merupakan masyarakat yang cerdas. Sementara terkait isu yang berkembang muncul nama bapak Jasman Rizal yang sangat dekat dengannya.

"Jangan mau di adu domba, apalagi isunya sekarang muncul nama bapak Jasman Rizal, beliau adalah sahabat saya dan satu angkatan di APDN Bukittinggi," ujarnya.

Oleh sebab itu dia meminta agar ASN tidak terpengaruh dengan isu-isu tersebut dan meminta ASN untuk fokus melaksanakan tugas-tugasnya. 

"Sejatinya ASN kita semua harus mengikuti dengan keputusan pemerintah pusat, terkait dengan isu pergantian ataupun perpanjangan kita berharap situasi Payakumbuh tetap kondusif, dan jangan terpancing-pancing dengan isu yang belum jelas, mari kita besama-sama menunggu keputusan dari pemerintah pusat," katanya.

Sementara terkait dengan sokongan dan permintaan dari berbagai tokoh, organisasi pers, Lembaga DPRD, Lembaga Adat dan masyarakat Kota Payakumbuh, Rida mengucapkan terimakasih karena itu adalah hak masing-masing dalam memberikan penilaian.

"Kita hanya berharap ASN, masyarakat dan tokoh-tokoh di Kota Payakumbuh untuk tetap kondusif, apapun keputusan pusat nantinya kita harus terima dengan legowo, siapaun yang dipercaya nantinya menjadi Pj Wali Kota Payakumbuh kita harus dukung bersama demi masyarakat kota Payakumbuh, jangan jadikan isu yang belum jelas kepastianya sebagai penghambat kemajuan Kota Payakumbuh," pungkasnya. (Jp)

Payakumbuh,JangkarPost.com—Maraknya penangkapan dan penyalahgunaan peredaran narkoba di Kota Randang menggugah Pemerintah Kota Payakumbuh bersama Radio Republik Indonesia (RRI) Bukittinggi untuk menyiarkan secara langsung program Batiah (Bicara Tentang Informasi dan Aspirasi Payakumbuh) di Kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Payakumbuh, Rabu (13/09/2023).

Kali ini, Batiah mengusung tema "Berantas Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba di Kota Randang" dengan menghadirkan Kepala BNN Kota Payakumbuh M. Febrian Jufril, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh Junaidi, Sekretaris Dinas Pendidikan Danil Defo, dan KBO Satresnarkoba Yoza Prima Putra sebagai narasumber.

Yoza menyampaikan bahwa kasus narkotika semakin marak terjadi di Kota Payakumbuh. Terlebih, dari 67 tersangka kasus narkotika yang terdata dari Januari hingga September 2023, rata-rata masih berusia produktif dan 4 diantaranya masih berstatus sebagai pelajar.

"Tentu hal ini menjadi catatan bagi kita untuk memberantas hingga ke akar. Jangan takut memberikan informasi, kami berkomitmen untuk memberikan perlindungan secara penuh. Tanpa informasi dari informan, mustahil kasus narkotika di Payakumbuh akan terungkap," pesan Yoza.

Dikatakan Febrian, kasus narkotika di Payakumbuh dan sekitarnya cukup banyak, bahkan ada yang melibatkan anak di bawah umur. Penyebabnya tak lain adalah karena banyaknya permintaan dari masyarakat Kota Payakumbuh.

Untuk menanggulangi hal tersebut, Febrian mengatakan bahwa salah satu tindakan preventif yang dilakukan BNN adalah program Desa Bersinar (Desa Bersih Narkotika). Dalam program tersebut, dibentuk struktur dari masyarakat yang diberdayakan menjadi penggiat anti narkotika dan agen pemulihan.

"Struktur ini yang menjadi perpanjangan tangan BNN dan Pemerintah Kota untuk mengedukasi masyarakat. Kita mulai dari ketahanan diri, ketahanan keluarga, hingga menuju Indonesia yang bersih dari narkotika," tukas Febri.

Dalam kesempatan yang sama Danil Defo selaku sekretaris Dinas Pendidikan juga mengatakan bahwa sekolah berperan besar dalam membentuk karakter dan prilaku anak. Sehingga, pencegahan kasus narkotika dari sekolah juga hanya akan didapat melalui kolaborasi.

"Dinas Pendidikan juga telah mengadakan koordinasi dan kolaborasi dengan BNN, penyuluhan ke sekolah-sekolah, serta membentuk Satgas Anti Narkoba di sekolah. Kami berkomitmen untuk mencegah peredaran narkotika mulai dari sekolah," tukas Danil.

Sementara itu, Junaidi selaku Kadiskominfo Kota Payakumbuh mengatakan bahwa Kota Payakumbuh adalah daerah perlintasan. Mau tidak mau, seluruh lapisan masyarakat harus memiliki usaha lebih untuk mengantisipasi tersebarnya narkotika di Kota Payakumbuh.

"Peran sekolah, peran orang tua, peran niniak mamak, peran tokoh masyarakat sangat dibutuhkan. Mari kita lindungi anak-anak kita, sebab kita tidak pernah tau kapan mereka terkontaminasi dan kapan mereka akan menjadi korban," Kata Junaidi.

Dalam closing statementnya, Junaidi mengatakan bahwa kunci dari permasalahan narkotika di Kota Payakumbuh ini adalah adanya kontiniutas edukasi, peringatan, dan aksi nyata kepada masyarakat oleh seluruh stakeholder di Kota Payakumbuh. (Jp)

Payakumbuh,JangkarPost.com - Camat Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh Jhonny Parlin melaju ke dalam penilaian Tahap II Lomba Kompetensi Camat tingkat Provinsi Sumatera Barat 2023. Penilaian Tahap II untuk Kota Payakumbuh telah berlangsung pada Selasa (12/9/2023). 

Penjabat (Pj) Wali Kota Payakumbuh Rida Ananda mengatakan Camat Payakumbuh Utara diutus untuk mewakili Kota Payakumbuh pada Lomba Kompetensi Camat Tingkat Provinsi Sumatera Barat setelah melalui proses evaluasi dan penilaian di tingkat kota.  

"Evaluasi dan penilaian dengan mempedomani aspek yang telah ditetapkan oleh Pemprov Sumbar" kata Pj Wako Payakumbuh Rida Ananda saat kegiatan penilaian lomba Kompetensi Camat tingkat Sumbar di kantor Camat Payakumbuh Utara, Selasa (12/9/2023).

Hadir dalam kegiatan tersebut Pj Sekda Payakumbuh Dafrul Pasi, Asisten, Forkopimda, Anggota DPRD, Tokoh Masyarakat, dan sejumlah OPD di Kota Payakumbuh. 

Ia mengatakan bahwa terdapat beberapa alasan yang menjadikan Camat Payakumbuh Utara unggul dari camat lain. Pertama, Kecamatan Payakumbuh Utara memiliki swadaya dan partisipasi masyarakat yang sangat tinggi. 

"Salah satu buktinya adalah dibangunnya Jembatan Gantung yang menghubungkan antara dua kelurahan. Camat berhasil merangkul masyarakat dalam pembebasan lahan untuk pembangunan Jembatan Gantung sebagai akses bagi petani dalam mengangkut hasil produksinya," katanya. 

Camat Payakumbuh Utara juga telah menangkap peluang dengan adanya RSUD Adnaan WD dengan telah melakukan pembinaan terhadap masyarakat yang memiliki rumah di sekitar rumah sakit. 

"Agar rumah mereka dapat dilengkapi dengan fasilitas layaknya homestay. Hal ini juga didukung dengan adanya kerjasama Camat Payakumbuh Utara dengan RSUD Adnaan WD, dalam hal promosi dan pemanfaatan homestay yang ada di sekitar RSUD Adnaan WD," ungkapnya.

Selanjutnya Camat Payakumbuh Utara telah terbukti dapat menangkap peluang dari para pengusaha yang ada di Kecamatan Payakumbuh Utara untuk dijadikan sebagai Donatur tetap dalam rangka mengatasi permasalahan yang ada di tengah tengah masyarakat. 

"Melalui inovasi Kejar Dong Mas (Kejar Donasi Guna Kesejahteraan Masyarakat), Camat merangkul Pengusaha Mini Market, Kafe, dan masyarakat potensial lainnya untuk memberikan bantuan tetap kepada masyarakat yang memerlukan perhatian," katanya.

Hal ini sekaligus mencarikan peluang penyaluran tenaga kerja sehingga dapat mengurangi kemiskinan ekstrim sekaligus pengentasan pengangguran di Kecamatan Payakumbuh Utara. 

Dalam pengentasan kemiskinan ini, camat juga memiliki program rutin yang dinamakan LIMOSIN yakni Limo Ribu Satiok Senin dan juga KK Bintang Lima, di mana sasaran donaturnya adalah ASN di lingkungan Kecamatan Payakumbuh Utara. 

Di bidang pergerakan ekonomi, Kecamatan Payakumbuh Utara memiliki banyak usaha masyarakat seperti Usaha Jamur, Usaha Makanan Ringan, Pengusaha Ayam, serta usaha usaha lainnya. 

Sementara dalam menjaring aspirasi masyarakat, Camat berupaya untuk melibatkan seluruh unsur yang ada di kecamatan. Khusus pada bidang pelestarian adat, Camat memiliki Inovasi Rangkul Nagari. 

Untuk mempercepat dan mempermudah pelayanan sekaligus wadah pengaduan bagi masyarakat, Kecamatan Payakumbuh Utara memiliki Website Kecamatan Payakumbuh Utara yang dinamakan Labu Madu Mas yakni Layanan Bersama Untuk Menindaklanjuti Pengaduan Masyarakat. 

"Camat juga memotivasi seluruh lurah untuk menumbuhkan inovasi dalam pelaksanaan tugas pada Kelurahan masing-masing yang dikenal dengan Satu Kelurahan Satu Inovasi," katanya. 

Sementara itu Ketua Tim Penilai yang juga Asisten Administrasi Umum Setdaprov Sumbar Andri Yulika mengatakan camat yang dinyatakan lolos telah melalui tahap pertama atau ekspos.

"Tahap pertama itu yang ikut eskpos ada sekitar 15 orang Camat dan setelah dilakukan penilaian oleh tim penilai terpilihlah enam orang Camat yang dilakukan penilaian lanjutan tahap II," katanya.

"Penilaian ini bertujuan untuk memotivasi dan memilih camat berprestasi tingkat provinsi yang diharapkan sapat meningkatkan pelayanan bagi masyarakat," pungkasnya. (Jp)

Payakumbuh, JangkarPost.com— Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Payakumbuh bersama Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Kota Payakumbuh helat sosialisasi publik speaking bagi seluruh anggota dan pengurus DPC KPPI Kota Payakumbuh yang berlangsung di aula DPRD Kota Payakumbuh, Selasa (12/9/2023).

Dalam kesempatan itu, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan DP3AP2KB Kota Payakumbuh Agustion menyampaikan bahwa pelatihan tersebut dilaksanakan guna meningkatkan dan memberikan edukasi untuk memajukan keterampilan bagi para kaum hawa ketika dihadapan publik.

“Pelatihan public speaking ini tidak hanya diberikan materi saja, namun banyak melakukan kegiatan untuk mengasah kemampuan komunikasi anak, pelatihan ini dibekali dengan materi membangun kepercayaan diri anak, mengelola rasa takut, belajar cara berbicara yang baik hingga body language,” ucapnya.

Agustion menekankan, bahwa sering kali untuk tampil berbicara di depan umum sangat sulit bagi sejumlah orang.

Mengingat untuk bisa berbicara harus mempunyai kemampuan, terutama menguasai materi yang akan disampaikan. Terlebih lagi bagi perempuan di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh yang tergabung dalam organisasi KPPI.

Melalui pelatihan public speaking Agustin  berharap para perempuan berani tampil berbicara di depan umum. Pelatihan ini juga untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dari kaum perempuan yang tergabung dalam KPPI Kota Payakumbuh.

“Saya harapkan perempuan berani tampil untuk bicara di depan umum. Untuk itu kemampuan bicara di depan umum harus terus diasah,” pinta  Agustion.

Agar pembekalan yang diberikan dapat maksimal, narasumber yang hadir dari kampus UNAND dosen prodi ilmu komunikasi (Yesi Puspita) bersama ketua DPC KPPI Kota Payakumbuh (Wulan Denura).

Ketua DPC KPPI Kota Payakumbuh Wulan katakan jika kegiatan sosialisasi yang dihelat DPC KPPI Kota Payakumbuh merupakan kegiatan pertama pasca setelah dikukuhkan beberapa waktu lampau. Ketua DPC KPPI yang juga merupakan Wakil Ketua DPRD Kota Payakumbuh itu meminta kaum perempuan di kota Payakumbuh mampu berbicara didepan umum dan mampu membangun komunikasi dengan siapapun sehingga setiap ide yang ada dalam dirinya dapat tersampaikan dengan baik.

Menurut Wulan, salah satu kendala yang paling mendasar pada diri perempuan adalah kurang mampu menyampaikan pendapat atau berkomunikasi dengan baik, sehingga, kondisi ini sangat berpengaruh pada peningkatan dan pengembangan dirinya. Padahal seseorang atau siapapun akan dapat dilihat kemampuan dan kualitas dirinya dari cara orang tersebut berkomunikasi dengan orang lain serta mampu menyampaikan ide atau buah pikirannya kepada orang lain.

Selain itu, Wulan juga melihat permasalahan kurangnya kecakapan perempuan dalam berbicara didepan umum karena berbagai sebab, diantaranya karena tidak pernah berorganisasi, tidak pernah mengikuti pelatihan maupun tidak pernah mengikuti kegiatan-kegiatan yang sifatnya mampu meningkatkan kapasitas dan kualitas kemampuan dirinya. 

“Mulai sekarang, perbanyaklah ikuti pelatihan seperti ini karena akan meningkatkan kapasitas diri, dulu saya juga tidak pinter berbicara, rasa grogi juga saya rasakan saat berbicara, tapi saya belajar, mengikuti pelatihan dan menempa diri, Alhamdulillah sekarang saya sudah tidak grogi lagi saat berbicara” ujarnya.

Tidak lupa, Srikandi dari Partai Gerindra itu turut  utarakan rasa kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan sosialisasi Public Speaking untuk seluruh anggota KPPI dan anggota partai perempuan se-kota Payakumbuh.

“Kami dari DPC KPPI Kota Payakumbuh sangat berterimakasih atas dukungan dari semua pihak, terutama kepada DP3AP2KB kota Payakumbuh yang telah menyediakan wadah bagi DPC KPPI Kota Payakumbuh,” tukasnya. (Humas)

Payakumbuh, JangkarPost.com--Wali Kota Payakumbuh bersama DPRD tanda tangani persetujuan bersama kepala daerah dan DPRD Kota Payakumbuh terhadap rancangan peraturan daerah (Ranperda) Kota Payakumbuh tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2023.

Kegiatan itu dilaksanakan dalam rapat paripurna pengambilan keputusan terhadap Ranperda perubahan APBD Kota Payakumbuh tahun 2023 di Ruang Sidang DPRD setempat, Senin (11/09/2023).

Rapat tersebut di pimpin oleh Ketua DPRD Kota Payakumbuh Hamdi Agus dan dihadiri oleh Pj. Wali Kota Payakumbuh Rida Ananda, Forkopimda, Anggota DPRD lainnya, Asisten, Sekwan Yonrefli dan perwakilan OPD.

Pj. Wali Kota Payakumbuh Rida Ananda sangat bersyukur atas lancarnya proses pembahasan anggaran perubahan ini. Ia menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya. 

"Memang selalu ada dinamika yang terjadi dalam setiap proses pembahasan. Pendapat, kritik dan saran dari fraksi-fraksi dewan, mari kita maknai sebagai upaya wakil rakyat dalam menjalankan fungsinya bagi kemajuan pembangunan daerah," kata Pj. Wako Rida Ananda.

Rida menyebut, sebentar lagi akan kembali masuk dalam agenda pembahasan APBD tahun anggaran 2024. Dia berharap semua perangkat daerah, disamping bekerja keras menyelesaikan pekerjaan untuk tahun anggaran 2023, juga mulai menyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah tahun anggaran 2024.

"Insyaallah dalam waktu dekat ini akan kami sampaikan ke DPRD untuk kita bahas bersama dengan harapan pada akhir november 2023 dapat dihasilkan persetujuan bersama," ujarnya.

"Kita selalu berkomitmen untuk mengoptimalkan semua potensi sumber pendanaan baik dari pemerintah pusat, provinsi maupun kota sesuai dengan prinsip sinergitas yang menjadi ruh dari tahun pertama rencana pembangunan daerah kota payakumbuh tahun 2023-2026," tutupnya.

Sebelum penanda tanganan diawali pembacaan Laporan tentang Proses dan Hasil Pembicaraan Tingkat I terhadap Ranperda Perubahan APBD Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2023 oleh juru bicara DPRD Kota Payakumbuh Maharnis Zul.

"Pembicaraan Tingkat I telah berlangsung sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023. Untuk Laporan Hasil Pembicaraan Tingkat I ini, berisi proses pembahasan, pendapat fraksi, dan hasil pembicaraan dalam rapat kerja," katanya.

Setelah melalui rangkaian rapat-rapat dan mekanisme pembahasan sebuah Ranperda Perubahan APBD, maka disepakati Perubahan APBD Kota Payakumbuh Tahun Anggara 2023 antara lain:

Jumlah Pendapatan sebelum Perubahan Rp. 714.070.200.028, setelah Perubahan menjadi Rp. 730.137.678.362, naik Rp. 16.067.478.334.

Jumlah Belanja Rp. 771.229.519.140, setelah Perubahan Rp.798.755.317.832, bertambah Rp.27.525.798.692.

Total Surplus/(Defisit) sebelum Perubahan Rp. 57.159.319.112 dan setelah Perubahan Rp. 68.617.639.470.

Jumlah Penerimaan Pembiayaan sebelum Perubahan Rp. 57.159.319.112, dan setelah Perubahan Rp 68.617.639.470.

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan sebelum Perubahan Rp. 0, dan setelah Perubahan Rp. 0.

Pembiayaan Netto sebelum Perubahan Rp. 57.159.319.112, dan setelah Perubahan   Rp 68.617.639.470

Ketua DPRD Hamdi Agus mengatakan, sebelumnya pendapat akhir seluruh fraksi yang ada di DPRD telah disampaikan pada rapat paripurna pada tanggal 10 September 2023.

Masing masing fraksi telah menyampaikan pendapatnya melalui juru bicara dengan penekanan berbagai catatan dan atensi yang harus ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.

"Alhamdulillah, setelah penyampaian berita acara tadi, Ranperda Perubahan APBD Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2023, dapat kita setujui bersama," pungkasnya. (Jp)

Payakumbuh, Jangkar Post.com— Supaya dapat diperolehnya pemahaman terkait Jabatan Fungsional, bagaimana pembuatan angka kredit, Kenaikan pangkat dan kenaikan jenjang serta pengembangan karir dari jabatan fungsional, Pemerintah Kota (Pemko) Payakumbuh melalui Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia (BKPSDM) gelar sosialisasi terkait Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) Nomor 1 tahun 2023 dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional.

Terkait PermenPANRB Nomor 1 tahun 2023 yang akan dipaparkan oleh narasumber yang didatangkan langsung dari kantor regional XII BKN Pekanbaru merupakan penyempurnaan dari PermenPANRB Nomor 13 tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (PNS). Terdapat beberapa pokok perubahan yang ada dalam aturan teranyar ini. 

Untuk diketahui, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mendorong transformasi pengelolaan jabatan fungsional (JF). Regulasi tentang JF telah melibatkan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, sehingga diharapkan semuanya selaras dalam membumikan semangat penyederhanaan birokrasi. Pada awal 2023, pemerintah mentransformasi penataan jabatan fungsional melalui PermenPANRB Nomor 1 tahun 2023.

Saat menyampaikan laporan acara, kepala BKPSDM Erwan katakan jika sosialisasi akan dihelat selama dua hari, yakni dari tanggal 11 hingga 12 September 2023 yang berlangsung di aula ngalau indah lantai III kantor walikota Payakumbuh.

Dibuka Pj. Walikota yang diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Payakumbuh, sosialisasi diikuti seluruh Pejabat Administrator (kabag/sekretaris/kepala kantor) dan Pejabat Pengawas pengelola kepegawaiaan (kasubag umum kepegawaiaan/setara) pada perangkat daerah, dan perwakilan dari Pejabat Fungsional pada di seluruh perangkat daerah di Kota Payakumbuh.

Disampaikan Sekda, kondisi saat ini tergambar bahwa tugas JF lebih fokus pada pemenuhan angka kredit. Melalui aturan terbaru ini, Pejabat Fungsional akan difokuskan pada Capaian Kinerja Organisasi, bukan fokus pada capaian angka kredit. 

“Sebelumnya JF ini lebih bingung soal Daftar Usulan Pengajuan Angka Kredit (DUPAK), bahkan ada yang 3 hari itu ngurus angka kredit. Padahal mestinya kan bisa digunakan untuk akselerasi program yang berdampak ke masyarakat,” ujar Dafrul Pasi, Senin (11/9/223).

Dijelaskan, bahwa Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing menjadi kunci keberhasilan pembangunan, termasuk pembagunan manajemen talenta ASN. Talenta ASN yang berdaya saing unggul akan mengisi posisi kunci sebagai pemimpin masa depan (future leaders) dan posisi yang mendukung urusan inti organisasi (core business), yakni jabatan kritikal sesuai arah pembangunan nasional/daerah, sehingga mengakselerasi pencapaian tujuan pemerintah, baik lingkup instansi maupun nasional, dalam rangka mewujudkan birokrasi berkelas dunia dan Visi Indonesia Maju 2020-2024. 

Oleh karena itu, dengan adanya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional. Jabatan Fungsional dapat memberikan arah dan ruang kepada Pejabat Fungsional dalam melaksanakan tugas yang lebih agile dan dinamis. Namun demikian perubahan tata kelola Jabatan Fungsional ini bukan semata-mata menyederhanakan proses administrasi Jabatan Fungsional akan tetapi yang lebih penting adalah mendorong peningkatan kinerja Pejabat Fungsional untuk mencapai predikat kinerja sesuai dengan ekspektasi organisasinya.

Dengan hadirnya PermenPANRB Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Jabatan Fungsional kedepannya, Dafrul berharap akan dapat segera diimplementasikan dan bisa memperbaiki kinerja serta tata kelola Jabatan Fungsional serta dapat memberikan ruang pengembangan karier dan kesempatan pengembangan kompetensi sesuai dengan kinerja masing-masing Pejabat Fungsional.

“adanya revisi kebijakan JF, output dan outcome ASN akan lebih maksimal karena kinerja lebih lincah. Permenpan 1 tahun 2023 ini mungkin tidak sempurna tapi diharapkan bisa menjadi solusi atas tantangan-tantangan dalam penataan jabatan fungsional selama ini,” ujarnya.

Untuk materi yang akan diterima oleh seluruh peserta sosialisasi berupa Paparan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023, dan Paparan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023. (Jp)