JangkarPost.com

Payakumbuh, JangkarPost.com --- Dalam Agenda Safari Ramadhan Pemerintah Kota Payakumbuh, Penjabat Wali Kota Rida Ananda menyerahkan secara simbolis dana hibah untuk Masjid Arafah Kelurahan Tanjuang Gadang Sungai Pinago, Kenagarian Koto Nan IV, Kecamatan Payakumbuh Barat sebesar Rp. 50 juta, Minggu (27/3) malam.

Usai melaksanakan salat tarawih bersama, dalam sambutannya, Wako Rida Ananda menyampaikan salam penghormatan dan memperkenalkan satu persatu jajaran OPD yang turut mendampinginya seperti Kadis PUPR Muslim, Kadis Perkim Marta Minanda, Kadis Kesehatan Wawan Sofianto, Kadis Dukcapil Wal Asri, Kadis Nakerperin Yunida Fatwa, Kadis Sosial Irwan Suwandi, Kasatpol PP dan Damkar Dony Prayuda, Direktur Utama Pamtigo Khairul Ikhwan, serta Kabag Kesra Efrizal kepada seluruh jemaah masjid yang hadir. Tampak juga hadir Ketua Komisi C DPRD Kota Payakumbuh Ahmad Zifal.

Rida Ananda menyampaikan untuk 2,5 tahun kedepan terjadi kekosongan pada jabatan Wali Kota Payakumbuh karena habis masa periode 2017-2022. Kemudian pada tanggal 23 September 2022 lalu, Rida diamanahkan oleh Presiden RI untuk mengemban tugas kepala daerah sebagai penjabat wali kota. Dimana sekali 3 bulan kinerjanya dievaluasi oleh Mendagri.

"Kami berharap dukungan dari masyarakat untuk membantu kami menjalankan pemerintahan dengan sebaik-baiknya. Hal yang kami fokuskan saat ini adalah mengendalikan inflasi, menangani problem stunting dan ekonomi ekstrem," terangnya.

Rida menambahkan, untuk mendapatkan bantuan dana hibah, pengurus masjid mengajukan proposal kepada Bagian Kesra Setdako, kemudian melengkapi persyaratan administrasi sesuai aturan yang ada.

"Di samping itu, kita berharap kemakluman dari masyarakat, memang bantuan dana hibah ini jumlahnya tidaklah besar, tapi kami berharap dapat membantu pembangunan masjid yang masih dalam tahap renovasi," ujarnya.

Setelah Rida Ananda menyampaikan sepatah dua patah kata, kepala OPD yang hadir juga diberi kesempatan untuk memaparkan program kegiatan yang dilaksanakan dinasnya di kelurahan Sungai Pinago pada tahun ini.

Sementara itu, Pengurus Masjid Arafah, Firdaus mengucapkan terima kasih atas bantuan dana hibah dari Pemerintah Kota Payakumbuh, dan juga telah menyempatkan diri untuk salat bersama masyarakat di Masjid Arafah.

“Kami mengucapkan terima kasih atas kunjungan dan bantuan Wali Kota Payakumbuh Bapak Rida Ananda, semoga dengan adanya hibah ini dapat membantu meringankan biaya pembangunan masjid dan hubungan silaturahmi antara masyarakat dan pemerintahan semakin terjalin erat,” pungkasnya. (Jp)

Payakumbuh |JangkarPost.com— Penjabat Wali Kota Payakumbuh Rida Ananda memberikan sambutan dalam pembukaan Rapat Koordinasi (Rakor) pembahasan kemajuan pelaksanaan program percepatan penurunan stunting, yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan, di Aula Ngalau Indah Lantai III Balai Kota Payakumbuh, Sabtu (25/03/2023).

Dalam kesempatan itu, Pj Wako Rida Ananda menjelaskan bahwa Rakor ini untuk mengetahui Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting dimana BKKBN Provinsi diamanahi untuk menurunkan angka stunting menjadi dibawah angka 14% pada tahun 2024 untuk skala nasional.

Dijelaskannya upaya mengatasi Stunting ini adalah sebuah panggilan, untuk itu semua yang terlibat dalam tim percepatan penanganan Stunting harus menggunakan hati serta jiwa dan raga yang tulus untuk bekerja menjadi sebuah super team.

“Kita harus bekerja lebih keras, bekerja out of the box. Oleh karena itu kolaborasi yang telah dibentuk harus jalan bersama-sama dengan tuntunan tuhan sehingga kita dapat melakukan hal-hal di luar kemampuan kita,” ajak Rida Ananda.

Terkait dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting sepanjang tahun 2022, Rida Ananda mengatakan jika ada beberapa kendala yang dialami, di antaranya koordinasi lintas sektoral antar tim percepatan penurunan stunting belum maksimal. Sehingga berdasarkan kendala tahun 2022 tersebut, pada tahun 2023 agar dilanjutkan dengan tindak lanjut penurunan stunting Kota Payakumbuh melalui sejumlah kegiatan.

“Untuk tahun 2023 diambil beberapa langkah penurunan stunting dengan lebih aktif dalam melaksanakan kegiatan untuk dapat melakukan penurunan angka Stunting dengan cepat dan tepat. Dan pendataan sasaran prioritas keluarga beresiko stunting tingkat Kelurahan. Selanjutnya melakukan pendataan dan pemetaan penyebab resiko stunting, penggalian usulan berdasarkan data analisa situasi, dan melakukan Rembug stunting tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Tingkat Kota,” pungkasnya.

Rida berharap kedepannya bisa melibatkan semua elemen masyarakat dalam membantu penangangan Stunting, mulai dari pemerintah, forkopimda, lembaga-lembaga pendidikan, institusi swasta hingga seluruh masyarakat. Dengan keterlibatan semua elemen ini serta melalui sosialisasi dan edukasi yang diberikan diharapkan dapat memperoleh data yang lebih pasti sehingga lebih cepat dalam penanganan.

Adapun tujuan penyelenggaraan pertemuan Ini dilaksanakan adalah untuk mengetahui progress pelaksanaan Program Percepatan Penurunan Stunting di Kota Payakumbuh melalui 8 aksi konvergensi, pendampingan keluarga beresiko stunting dan peran stakeholder terkait. Pastikan bahwa data keluarga beresiko stunting sudah ter-update, pendampingan kepada keluarga berisiko stunting dan pendampingan kepada semua Calon Pengantin dilakukan oleh TPK, surveilans keluarga beresiko stunting terus dilakukan, serta audit kasus stunting dilaksanakan.

Sementara itu Plt. Sekretaris Daerah Dafrul Pasi mengatakan, melalui forum ini dirinya selaku Ketua TPPS Kota Payakumbuh kembali mengingatkan untuk bersama-sama memperkuat Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan yang terdiri dari lintas sektor dan pemangku kepentingan dan menetapkan pedoman/petunjuk teknis percepatan penurunan stunting tingkat kabupaten dan kota sampai Kelurahan, perencanaan dan penganggaran dengan memprioritaskan secara spesifik upaya percepatan penurunan stunting dalam rencana kerja pemerintah daerah.

Dafrul juga mengajak untuk melakukan sinkronisasi dan koordinasi kepada dinas, DPRD, dan para pemangku kepentingan melalui musrenbang/rembuk stunting, memperkuat koordinasi, sinergi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan lintas dinas serta pemangku kepentingan dan mengoordinasikan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia, melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan, melakukan verifikasi dan validasi data pemantauan, evaluasi dan pelaporan, melakukan verifikasi dan validasi data terkait percepatan penurunan stunting, melakukan evaluasi pelaksanaan percepatan penurunan stunting secara periodik dan menuntaskan penyusunan laporan per semester, per tahun, serta keterlibatan pemangku kepentingan dalam percepatan penurunan stuntings, masyarakat, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, media, masyarakat, tokoh agama, perguruan tinggi, dan lain-lain.

“Ayo kita kompak dan berkomitmen melalui TPPS ini, insyaAllah kita akan mendapatkan pahala yang besar, mulailah pemikiran kita dibuat sederhana dulu jangan terlalu keras, bekerja secara santai namun tetap terencana dan fokus,” tutupnya.

Rakor itu turut dihadiri oleh Camat, Lurah, kepala Puskesmas, KPM (Kader Pembangunan Manusia), TPK (Tim Pendamping Keluarga), dan TPPS Kota Payakumbuh. (Jp)

Payakumbuh |JangkarPost.com— Akibat pandemi Covid-19 yang melanda sejak awal tahun 2020, membuat Pasa Pabukoan Kota Payakumbuh yang biasanya digelar di Jalan Sutan Usman selama bulan puasa juga ikut berpuasa pula hampir 3 tahun lamanya.

Namun, pada tahun 2023 ini, Pasa Pabukoan yang terkenal dengan banyak menu khas kuliner 10 nagari dari Kota Payakumbuh itu kembali difasilitasi oleh Pemerintah Kota Payakumbuh demi bergeliatnya ekonomi UMKM dan melepas rindu masyarakat akan kehadiran Pasa Pabukoan.

Penjabat Wali Kota Payakumbuh Rida Ananda saat meninjau Pasa Pabukoan di hari pertama, Kamis (23/03/23), sore mengatakan berdasarkan hasil rapat bersama Forkopimda dan lapisan masyarakat, Pasa Pabukoan pada tahun ini kembali dibuka dengan ada 140an pedagang yang berjualan aneka takjil, mulai dari kuliner ringan, berat, dan sedang. Ada samba lauk pauk, gulai kambing, gorengan, hingga kuliner tradisional seperti lamang.

“Melihat animo masyarakat yang cukup ramai, meski hujan mengguyur tapi pembeli dan penjual tetap ramai, meski basah-basah tetap berjual beli. Aktivitas ekonomi berjalan dan kita sangat bersyukur di bulan Ramadan kali ini semangat masyarakat dan pedagang sangat tinggi,” kata Rida.

Rida juga menghimbau bagi masyarakat, agar dapat mengoptimalkan keberadaan pasa pabukoan ini, menunya beragam dan tentunya sudah teruji secara klinis, karena ada Loka POM dan Dinas Kesehatan yang bersinergi memfasilitasi pengujian secara berkala.

“Tak lupa bagi penjual kami himbau jaga kebersihan dan buat pembeli nyaman selama bertransaksi,” tukuknya.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM M. Faizal mengatakan pihaknya bersinergi dengan berbagai stakeholder untuk menyukseskan Pasa Pabukoan hingga akhir Ramadan. Pada hari pertama ini langsung ada Loka POM dan Dinas Kesehatan yang mengambil sampel dagangan dan di tes disaat itu juga.

“Kita memastikan adanya keamanan pada produk makanan yang disediakan terjamin, dan pembeli tidak perlu khawatir akan kontaminasi zat berbahaya seperti pengawet dan pewarna makanan berbahaya.

“Kita pastikan produk kuliner Pasa Pabukoan ini dilakukan uji secara berkala, dan ini sudah kita koordinasikan. Hari ini saja dari 16 sampel yang diambil, semuanya negatif borak, formalin, pewarna buatan, dan zat berbahaya lainnya. Jadi jangan ragu datang ke Pasa Pabukoan,” pungkasnya.

Pada peninjauan sekaligus pembukaaan Pasa Pabukoan itu turut hadir Ketua TP-PKK Elfriza “Chece” Rida Ananda, Kadis Kesehatan Wawan Sofianto, Kadis Perhubungan Devitra, Kasatpol PP Dony Prayuda, Kakankesbangpol Dipa Super, Kabid Pasar Arnel, dan perwakilan OPD dan stakeholder lainnya.(Jp)

Padang |JangkarPost.com— Penjabat Wali Kota Payakumbuh berhasil mengantarkan kota berjuluk The City of Randang itu meraih peringkat pertama kategori kota dalam Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 dan menjadi satu-satunya kota dari Sumatera Barat yang berhasil masuk ke 14 besar dalam penilaian PPD 2023 Nasional tahap I, bahkan sudah sukses pula dinilai untuk tahap II, sehingga kini sudah masuk 10 besar untuk penilaian tahap III.

Penghargaan bergengsi itu diserahkan langsung oleh Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah kepada Penjabat Wali Kota Rida Ananda saat Musrenbang RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 yang digelar di Hotel Pangeran Beach, Kota Padang, Selasa (21/03/23).

Gubernur Sumbar Mahyeldi mengucapkan selamat kepada Kota Payakumbuh atas kemampuannya mempertahankan prestasi dalam PPD di tingkat provinsi dan mendoakan semoga Kota Payakumbuh dapat memenangkan PPD tingkat Nasional tahun 2023.

“Kita bangga Kota Payakumbuh dapat konsisten dengan prestasi dalam PPD ini. Bahkan sudah sukses melalui 2 tahapan di tingkat Nasional. Semoga sukses juga melalui tahapan yang terakhir dan membawa piala yang tentunya mengharumkan nama Provinsi Sumatera Barar di kancah Nasional,” ujarnya.

Sementara itu, Wako Rida Ananda kepada media mengatakan sangat bersyukur dengan capaian ini, karena pada tahun ini Kota Payakumbuh masih dapat mempertahankan predikat juara 1 seperti tahun lalu.

“Ini merupakan kabar baik serta capaian terbaik yang kita raih, dan ini menjadi pembakar semangat kita untuk terus bekerja melayani masyarakat Kota Payakumbuh,” kata Rida.

Rida menyebut yang dilakukan selama ini yakni konsistensi dalam merencanakan pembangunan untuk Kota Payakumbuh. Berkat kerja keras, Kota Payakumbuh masih dapat konsisten meraih peringkat 1 PPD di tingkat provinsi.

Bahkan, pada 14 Maret 2023 lalu, Wako Rida bersama Ketua DPRD beserta tim dari Bappeda dan beberapa OPD telah melakukan presentasi dan wawancara Tahap II pada penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2023 Tingkat Nasional di Jakarta.

Hasilnya, pada 20 Maret 2023 Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia menetapkan Kota Payakumbuh masuk dalam 10 besar kota untuk melanjutkan penilaian Tahap III, yakni verifikasi lapangan.

“Alhamdulillah, kita sudah memberikan penjelasan dan pemaparan sesuai kriteria penilaian dari tim juri, dan saat itu respon dan tanggapannya sangat positif. Kita optimis dan berharap serta doa dari kita semua agar Kota Payakumbuh bisa sukses di tahap III, dan membawa piala penghargaan PPD Tahun 2023 ini,” harapnya.

Sementara itu, Plt. Sekretaris Daerah Dafrul Pasi menyampaikan dengan adanya penilaian ini, tentunya akan terus mendorong Pemko Payakumbuh untuk menyusun dokumen perencanaan yang komprehensif, terukur, dan sistematis.

“Penilaian ini juga mendorong sinkronisasi program dengan pemerintah provinsi dan pusat, lalu mendorong OPD melaksanakan kerja efektif dan efisien, serta pemerintah berinovasi dalam melaksanakan perencanaan pembangunan,” katanya.

Senada, Kepala Bappeda Kota Payakumbuh Yasrizal menyampaikan manfaat dari PPD bagi Pemerintah Pusat untuk memperkuat koordinasi dan sinkronisasi untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional dan pembangunan daerah. Bagi Pemerintah Daerah, PPD memberikan motivasi dan pembelajaran untuk pembangunan daerah yang lebih berkualitas. Bagi non – Pemerintah, PPD memberikan akses informasi dan keterlibatan akademisi, NGO, professional, jurnalis, dan masyarakat dalam pembangunan daerah.

“Kegiatan PPD ini sebelumnya dikenal dengan nama Anugerah Pangripta Nusantara (APN), yang telah dilaksanakan sejak tahun 2011. Mulai tahun 2018, APN berubah nama menjadi PPD yang penilaiannya tidak hanya pada aspek perencanaan, namun juga meliputi pencapaian pelaksanaan pembangunan. Kegiatan PPD dikoordinasikan oleh Kedeputian Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas,” pungkasnya.

Penilaian PPD ini mengevaluasi 4 hal, (pencapaian pembangunan dengan bobot penilaian 30%, kualitas dokumen perencanaan dengan bobot 30%, proses penyusunan dokumen perencanaan bobot 20% dan inovasi daerah dengan bobot penilaian 20%) aspek 9 kriteria dan 22 indikator pengukuran kinerja pembangunan daerah secara Nasional.

Rida Ananda Juga Terima Penghargaan PUG

Selain itu, Rida juga menerima penghargaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dengan nilai sangat memuaskan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. PUG ini adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam aspek kehidupan manusia melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki untuk memberdayakan perempuan.

Pemerintah terus berupaya memfasilitasi perempuan dan kelompok rentan untuk mendapatkan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat atas pembangunan. Akses merupakan kesempatan yang setara antara perempuan dan laki-laki untuk memperoleh sumber daya pembangunan.

Sementara partisipasi merupakan keterlibatan perempuan dan laki-laki dalam proses pengambilan keputusan dan pembangunan. Kontrol adalah penguasaan untuk menentukan keputusan secara setara oleh perempuan dan laki-laki dalam pembangunan. Sedang manfaat merupakan penikmatan hasil pembangunan yang setara antara perempuan dan laki-laki.

Untuk itu dilakukan evaluasi pengarusutamaan gender pada semua kota/kabupaten di Sumatera Barat. Salah satu hasil dari evaluasi ini kemudian dipilih dan diberikan penghargaan terhadap Pemerintah Daerah Pelaksana Pengarusutamaan Gender (PUG) Terbaik.

“PUG ini memang harus masuk dalam semua lini karena dia bergerak di semua OPD, jadi prinsipnya antara perempuan dan laki-laki punya kontrol yang sama, akses yang sama, partisipasi yang sama dan manfaat yang sama,” tutup Rida didampingi Kepala DP3AP2KB AH Agustion.(Jp)

Payakumbuh |JangkarPost.com— Menjelang bulan suci Ramadan 1444 H, Pj. Wali Kota Payakumbuh bersama unsur Forkopimda Payakumbuh turun memantau ketersediaan kebutuhan pokok di Kota Payakumbuh.

Dalam kegiatan tersebut, pengecekan dimulai dari tingkat distributor sampai ke pengecer. Mulai dari ketersedian stok hingga harga jualnya ke masyarakat.

“Dari pantauan kami tadi untuk stok insyaAllah aman sampai lebaran nanti,” kata Wako Rida Ananda saat memantau ketersediaan pangan di Pasar Tradisional Ibuh, Senin (20/03/23).

Rida menyebut, untuk harga sendiri masih tergolong stabil. Cuma ada kenaikan di beberapa komoditi, namun tidak terlalu signifikan dan masih terjangkau oleh masyarakat.

“Kenaikan harga terjadi pada telur dan daging ayam. Tadi kata pedagang kenaikan terjadi seminggu terakhir ini. Karena harga pakan ayam melambung, sehingga mempengaruhi harga terlur dan daging ayam,” ucapnya.

“Untuk harga cabe, bawang merah, bawang putih, daging dan beras masih stabil,” tambahnya.

Wako Rida menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk membeli kebutuhan sesuai kebutuhan. Jangan terlalu berlebihan, karena mubazir itu tidak baik.

“Kita harapkan masyarakat berbelanja jangan terlalu berlebihan. Kan saat ini harga di pasaran cukup stabil dan stok kita pun cukup sampai lebaran nanti,” tutupnya.

Sementara itu, Kapolres Payakumbuh AKBP Wahyuni Sri Lestari mengatakan pihaknya bersama Pemko Payakumbuh terus melakukan pemantau dan ketersedian stok pangan di Kota Payakumbuh.

“Kita selalu pantau, insyaAllah cukup sampai lebaran nanti. Harapan kita tidak ada oknum yang menimbun stok pangan ini,” ucap Kapolres Payakumbuh.

Saat dijumpai, salah seorang pedangang di Pasar Tradisional Ibuh Meri mengakui, menjelang Ramadan tahun ini daya beli masyarakat sedikit menurun dibandingkan tahun lalu.

“Jelang Ramadan tahun ini ada sedikit penurunan daya beli masyarakat. Mudah-mudahan beberapa hari kedepan akan kembali meningkat,” pungkasnya.(Jp)

Payakumbuh |JangkarPost.com— Menjelang memasuki bulan Ramadan, Penjabat Wali Kota Payakumbuh Rida Ananda bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Tim 7 menggelar patroli cipta kondisi untuk memantau dan memastikan ketentraman dan ketertiban umum di Kota Payakumbuh, Minggu (19/03/23) dini hari.

Kegiatan diawali dengan apel bersama di Kantor Wali Kota Payakumbuh pada Sabtu (18/03/23) pukul 11.00 WIB dan tim bergerak pada Minggu (19/03/23) pukul 24.00 WIB.

Dalam partoli itu ikut turun ke lapangan Kapolres Payakumbuh AKBP Wahyuni Sri Lestari, Dandim 0306/50 Kota Moch. Denny Nurcahyono, Kajari Payakumbuh Suwarsono, Kasatpol PP dan Damkar Dony Prayuda, Dansubpom Kapten Hanang dan anggota Tim 7 lainnya.

Salahsatu yang ditindaklanjuti Tim 7 adalah laporan masyakat dalam acara Jumat Curhat, tim lalu memantau ke kafe-kafe dan secara persuasif mengingatkan pengelola agar beroperasi sesuai dengan izin yang diberikan, artinya jangan sampai melebihi jam operasi yang telah ditentukan.

Penjabat Wali Kota Payakumbuh Rida Ananda mengatakan laporan dari masyarakat terus ditindaklanjuti, untuk memastikan bagaimana keamanan dan kenyamanan di Kota Payakumbuh.

“Kita ingin trantibum terjaga selama masyarakat kita beribadah di bulan suci Ramadan. Kita sampaikan kepada pemilik kafe, mereka mau kooperatif tidak akan buka di siang hari di bulan Ramadan. Tapi kita memberikan ruang bagi kafe-kafe dan restoran yang ada di sepanjang Jalan Soekarno-Hatta untuk menyediakan paket berbuka bersama, dan ini kita dukung untuk meningkatkan geliat ekonomi selama bulan Ramadan,” kata Rida.

Rida juga menghimbau kepada warga yang memiliki anak untuk tidak bermain petasan dan kembang api yang menjadi kebiasaan setiap tahun di bulan Ramadan.

“Kami menghimbau dan mengajak masyarakat untuk proaktif mengawasi anak. Supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan,” pesan Rida.

Sementara itu, Kasatpol PP dan Damkar Kota Payakumbuh Dony Prayuda menerangkan di bawah kepemimpinan Kapolres yang baru, dalam beberapa bulan ini saja aksi balap liar dapat ditekan di Kota Payakumbuh.

“Luar baisa, ada laporan dari masyarakat langsung ditindaklanjuti. Semoga dengan sinergi yang baik, ketentraman dan ketertiban umum di Kota Payakumbuh dapat terus terjaga dan kota kita menjadi nyaman bagi penghuninya dan tamu yang datang,” pungkas Dony mantap.(Jp)

Payakumbuh |JangkarPost.com— Sebanyak 101 Siswa SMA Negeri 2 Payakumbuh mengikuti Wisuda Tahfidz angkatan ke-IV di halaman SMA Negeri 2 Payakumbuh, Sabtu (18/03/23).

Pada mesempatan itu, Pj. Wako Rida menyampaikan apresiasi kepada SMA Negeri 2 Payakumbuh yang terus komit mencetak generasi islami, hal ini sejalan dengan semangat pemerintah dalam mewujudkan sumber daya manusia yang unggul.

“Kami bangga melihat wajah anak-anak yang tak hanya mampu membaca Al-Quran, mereka juga menghafalnya. Kami berharap anak-anak kita ini juga memahami isi kandungan Al-Quran, dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari,” katanya.

Rida juga salut dengan semangat sekolah dan orang tua santri yang mendukung anak dalam belajar agama, memang ilmu akademik penting sebagai bekal menghadapi masa depan, tapi ilmu agama tak kalah penting karena inilah yang membentuk karakter seseorang.

“Saat ini banyak universitas ternama yang membuka program tahfidz ini. Jadi ini suatu keuntungan bagi anak kita yang tahfidz bisa kuliah tanpa tes di kampus terbaik,” ujarnya.

“Semoga kita semua diberikan rahmat dan keberkahan oleh Allah dengan terus menyiarkan Islam di muka bumi ini,” harapnya.

Rida berpesan kepada seluruh siswa, jangan sekali-kali melupakan kebaikan orang tua. Apalagi sampai durhaka kepada kedua orang tua.

“Kita lihat, rata-rata orang yang sukses itu adalah orang yang sayang dan peduli kepada orang tuanya. Karena doa orang tua itu sangat luar biasa. Jadi jangan sekali-kali kita melupakan orang tua kita semua,” pesannya.

Dikesempatan itu, melalui program Dukcapil Goes to School, Wako Rida Ananda menyerahkan KTP-el kepada salah seorang siswa yang baru berusia 17 tahun di SMA Negeri 2 Payakumbuh.

“Ini merupakan salah satu bentuk layanan yang kita berikan kepada masyarakat. Kita melakukan jemput bola untuk memanjakan masyarakat kita,” tutupnya.

Senada, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumbar Barlius juga memberikan apresiasi kepada program tahfidz SMA Negeri 2 Payakumbuh. Hapalan satu ayat satu hari, dan telah diikuti lebih dari 300 siswa.

“Ini merupakan wisuda tahfidz terbesar yang saya hadiri, saya bangga,” ucapnya.

Ia menyebut, tanggal 27 Maret ini akan dilauncing kegiatan Pesantren Ramadan untuk seluruh sekolah di Sumbar. Dan akan dimulai tanggal 28 Maret sampai 17 april 2023.

“Nanti pesantren Ramadan ini akan dilakukan tiga kali absensi. Mulai sari Subuh di masjid, pagi di sekolah dan malam di masjid lagi,” pungkasnya. (Jp)

Payakumbuh |JangkarPost.com — Penjabat Wali Kota Payakumbuh Rida Ananda turun lapangan melakukan peninjauan berdasarkan laporan tokoh masyarakat Kelurahan Koto Baru, Kecamatan Payakumbuh Timur, kalau ada pekerjaaan gorong-gorong atau box culvert di Jalan Gajah Mada yang dilakukan oleh Dinas PU Provinsi Sumatera Barat, Jumat (17/03/23) sore.

Rida Ananda didampingi Kepala Dinas PUPR Kota Payakumbuh Muslim dan jajaran untuk mengecek lokasi pengerjaaan dan juga menyaksikan pemotongan pohon yang mengganggu pengerjaan box culvert oleh Dinas Lingkungan Hidup.

“Kami berpesan agar pengerjaan box culvert ini dipercepat agar tidak mengganggu kelancaran kendaraan. Dan kepada pekerja jangan lupa untuk tetap safety,” ujar Rida.

Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Muslim mengatakan box culvert atau gorong-gorong adalah bangunan yang dipakai untuk membawa aliran air, baik saluran irigasi atau pembuang yang melewati bawah jalan air lainnya, di bawah jalan, atau jalan kereta api. Gorong-gorong juga digunakan sebagai jembatan ukuran kecil, digunakan untuk mengalirkan kecil atau sebagai bagian drainase ataupun selokan jalan.

“Pekerjaannya dimulai sejak Kamis kemarin, Insyaallah pada Minggu sudah selesai kalau tidak ada aral melintang,” ujar Muslim.

Selain memantau pembangunan, tampak juga Rida Ananda berinteraksi dengan masyarakat sekitar dan membantu para pemuda yang sedang membuat sarana untuk lapak pasa pabukoan yang akan dimanfaatkan sebagai lokasi berjualan selama bulan ramadhan nanti.

“Semoga roda ekonomi terus membaik dan bergeliat di Kota Payakumbuh,” pungkasnya.(Jp)

Payakumbuh |JangkarPost.com— Penjabat Wali Kota Payakumbuh Rida Ananda membuka Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Payakumbuh Tahun 2024 yang digelar di Aula Ngalau Indah, Balai Kota Payakumbuh, Kamis (16/03/23).

Acara tersebut dihadiri oleh Ketua DPRD Hamdi Agus, Unsur Forkopimda, Kepala Bappeda Provinsi Sumbae, Plt. Sekda Dafrul Pasi, Kepala OPD, Camat, Lurah, Faskel, dan tokoh masyarakat Kota Payakumbuh.

Rida dalam sambutannya menyampaikan pelaksanaan Musrenbang tingkat Kota Payakumbuh ini merupakan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Musrenbang RKPD dilakukan dalam rangka pendekatan perencanaan secara bottom up. Pelaksanaan musrenbang RKPD untuk tahun anggaran 2024 ini diawali dengan Musrenbang pada 47 kelurahan se-Kota Payakumbuh sepanjang bulan Januari dan Musrenbang pada 5 kecamatan pada bulan Februari 2023. Hasil prioritas kecamatan yang telah diselaraskan dengan rencana kerja (Renja) oleh perangkat daerah terkait selanjutnya dikomunikasikan lagi dengan para pemangku kepentingan dan lintas perangkat daerah melalui forum perangkat daerah dalam upaya penajaman sasaran dan target sasaran prioritas pembangunan yang harus dicapai sebagaimana tercantum dalam rencana pembangunan daerah (RPD) Kota Payakumbuh tahun 2023-2026.

“Musrenbang ini dilaksanakan dalam rangka menyepakati permasalahan dan prioritas pembangunan daerah, menyepakati program, kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja serta lokasi, penyelarasan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi dan nasional, serta klarifikasi program dan kegiatan yang merupakan kewenangan daerah Kota Payakumbuh,” ujarnya.

Musrenbang pada tahun ini, menurut Rida, memiliki makna yang sangat penting, karena merupakan penjabaran tahun ke-2 dari rencana pembangunan daerah (RPD 2023-2026) Kota Payakumbuh, oleh karena itu ia selaku Pj. Wali Kota Payakumbuh membutuhkan dukungan semua lini dalam upaya bersama-sama membangun kota tercinta ini.

“Berkaitan dengan kondisi saat ini dan perkiraan tahun 2024, marilah kita membuka dan mencermati beberapa isu strategis dan permasalahan yang masih menjadi kendala dan tantangan di kota payakumbuh ini yang hal tersebut dapat dijadikan dasar dalam penentuan program dan kegiatan, antara lain yaitu laju peertumbuhan ekonomi masih stagnan sebagai dampak wabah Covid-19, ketimpangan pendapatan masih berada di atas rata-rata Provinsi Sumatera Barat, tingkat kemiskinan dan pengangguran masih relatif tinggi,” ujarnya.

Selain itu, dijelaskan Rida, juga meningkatnya tuntutan masyarakat akan pemenuhan pelayanan kebutuhan dasar, belum optimalnya implementasi penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik, serta permasalahan yang secara nasional menuntut kontribusi Pemda dalam pelaksanaannya, seperti kemiskinan ekstrim, stunting, dan inflasi.

Mengacu pada isu strategis Kota Payakumbuh dalam rencana pembangunan daerah tahun 2023-2026 serta memperhatikan rancangan tema pembangunan nasional tahun 2024, yaitu “mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” serta tema rencana pembangunan Provinsi Sumatera Barat tahun 2024, maka tema pembangunan Pemerintah Kota Payakumbuh tahun 2024 adalah “peningkatan kualitas sdm dan penguatan ekonomi masyarakat untuk pertumbuhan inklusif yang berkelanjutan’, dengan prioritas diarahkan pada peningkatan sumber daya manusia yang berakhlak mulia, sehat, berkualitas dan berdaya saing, peningkatan perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi, peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas, dan peningkatan pengamalan ajaran agama dan budaya.

“Pada momen yang sangat baik ini kembali saya mengajak seluruh lembaga dan seluruh komponen masyarakat untuk mari bersama-sama mewujudkan Kota Payakumbuh, bangkit lebih kuat, maju lebih cepat, berprestasi lebih hebat, yang akan dilaksanakan melalui perwujudan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal, daerah yang berdaya saing dan pelayanan publik yang profesional berbasis teknologi informasi dan penyelenggaraan tata pemerintahan daerah yang baik (good local governance),” tuturnya.

Oleh karena itu, jelas Rida, dalam proses menyusun RKPD tahun 2024 ini, ia meminta semua pimpinan dan aparatur di perangkat daerah serta seluruh stakeholder untuk berpikiran terbuka, memiliki visi ke depan, terintegratif dan inovatif. Perangkat daerah harus mampu mengintegrasikan pembangunan lintas sektor secara terukur.

Dengan demikian diharapkan penyelenggaraan pembangunan pada tahun 2024 akan lebih terarah, terukur dan akuntabel, serta menjawab isu-isu strategis yang ada serta mampu menjawab permasalahan dan tantangan serta kebutuhan masyarakat secara tepat dan strategis.

“Untuk itu dibutuhkan sinergitas, kolaborasi, diskusi, serta proses-proses panjang lainnya yang harus kita lalui, termasuk agenda pada hari ini, yaitu musyawarah perencanaan pembangunan RKPD tahun 2024,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Payakumbuh Yasrizal menyampaikan Musrenbang ini terdiri dari 3 sesi, yakni pembukaan, sidang pleno 1 dan sidang pleno 2.

Untuk Sidang Pleno 1, ada Paparan Kepala Bappeda Provinsi Sumbar, Paparan Kepala BKD Kota Payakumbuh, Paparan Kepala Bappeda Kota Payakumbuh, dan Diskusi.

Untuk Sidang Pleno 2, ada Paparan Rancangan Renja Tahun 2024 Lingkup Bidang Sosial Budaya yang dipaparkan Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial, untuk Paparan Rancangan Renja Tahun 2024 Lingkup Bidang Ekonomi oleh Dinas Tenaga Kerja & Perindustrian dan Dinas Pertanian, untuk Paparan Rancangan Renja Tahun 2024 Lingkup Bidang Infrastruktur & Pengembangan Wilayah oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

“Kita juga melaksanakan sesi tanya jawab untuk menerima masukan, saran dan kritikan dari peserta Musrenbang,” pungkasnya. (Jp)

Payakumbuh |JangkarPost.com— Penjabat Wali Kota Payakumbuh Rida Ananda menghadiri Grand Opening sekaligus peresmian Al-Mateen Carpets yang berlokasi di Jalan Soekarno Hatta Koto Nan Ampek, Rabu (15/03/23).

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Ketua TP-PKK Kota Payakumbuh Elfriza Zaharman, Kepala DMPTSP Meizon Satria, Perwakilan dari Kodim 0306/50 Kota, Perwakilan dari Polres Payakumbuh serta dihadiri oleh pengurus mesjid se Kota Payakumbuh dan tokoh masyarakat.

Dalam sambutannya, Pj. Wali Kota Rida Ananda mengatakan Kota Payakumbuh merupakan kota yang sangat terbuka untuk para pengusaha. Segala kepengurusan untuk berusaha sangat mudah. Sehingga siapapun yang ingin berinvestasi di Kota Payakumbuh akan dilayani dengan sebaik mungkin.

Dilanjutkan Rida, pihaknya mengucapkan selamat kepada pemilik dari Al-Mateen Carpets Bapak Ahmad Muzaffar, semoga dengan adanya Al-Mateen Carpets masyarakat tidak perlu lagi jauh-jauh untuk membeli karpet Turki berkualitas karena sudah hadir di Kota Payakumbuh.

“Kami mengucapkan selamat kepada pak Ahmad Muzaffar pemilik Toko Al-Mateen Cabang yang ke Empat di Kota Payakumbuh, mudah-mudahan karpet ini laris manis dan masyarakat terbantu. Karena di Payakumbuh ini ada 90 masjid dan kami berharap masjid Di Payakumbuh kini mudah mendapatkan karpet yang bagus, disamping itu Toko Al-Mateen beruntung dan masyarakat pun terbantu” ujar Rida.

Dikesempatan yang sama, Ahmad Muzaffar mengatakan Toko Al-Mateen pertama berdiri di Jakarta tahun 1992. Namun untuk pembukaan pabrik pertama ada di Turki sejak Tahun 1985.

“Pabrik pertama Al-Mateen ada di Turki sejak 1985, Seiring berjalannya waktu, saat ini sudah ada 3 cabang Al-Mateen di Kota Padang dan 1 Cabang di Kota Payakumbuh. Saya membuka toko ini tidak sendiri, saya bekerja sama dengan ibuk Liza untuk mengelola toko yang di Padang dan di Payakumbuh,” ungkap Ahmad.

Dilanjutkannya, Toko Al-Mateen mengunggulkan karpet sajadah masjid. Sejadah masjid itu pembuatannya disiram dengan air zam zam. kesucian dan kebersihannya sudah 100 persen. Dan bahan untuk sajadah masjid kualitas nomor 1. Sebab itu untuk sajadah masjid kita tidak cari untung. Pasangnya gratis, dari pabrik kita sediakan mesin obras untuk setiap toko, dan obrasnya gratis. Kalau ada masjid dananya kurang, itu bisa dicicil. Untuk masjidnya nanti akan kita donasi juga.

“Semua karpet disini original dari Turki dan Iran, tidak ada yang KW. Kita memiliki kualitas nomor 1 dengan bahan baku polipopoline, poliester dan akrilik. Karpet yang untuk rumah yaitu permadani diutamakan kualitas dan kepadatannya,” ucapnya.

Dijelaskannya, di toko Al-Mateen dia memberikan kemudahan untuk masyarakat berupa pembayaran beberapa tahap atau dicicil tanpa bunga tanpa ada syarat sama sekali hanya bermodal kepercayaan saja dengan konsumen. Nantinya karpet yang dibeli oleh masyarakat juga dicuci di toko Al-Mateen dan itu gratis tanpa dipungut biaya.

“Tidak ada syarat sama sekali untuk masyarakat yang ingin mencicil. Hanya bermodalkan kepercayaan karena yang memberikan rezeki adalah Allah. Rezeki kita tidak akan hilang,” terang Ahmad.

“Selama Ramadan ini akan ada harga khusus. Rencananya saya juga akan buat pabrik di Payakumbuh. Sempat beberapa waktu lalu bertemu dengan Gubernur Sumbar, untuk mengembangkan usaha ini di Sumatera Barat dan akan mencakup Pulau Sumatera. Serta seluruh orang-orang yang bekerja dengan saya di toko adalah orang-orang asli dari Payakumbuh. Sehingga nantinya juga akan dapat menekan angka pengangguran yang ada di Payakumbuh,” harap Ahmad. (Jp)

Jakarta |JangkarPost.com— Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh sukses mencapai cakupan semesta jaminan kesehatan atau Universal Health Coverage. Terhitung sejak Bulan September 2022, sebanyak 137.599 jiwa penduduk Kota Payakumbuh telah terdaftar sebagai peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari total jumlah penduduk 141.813 jiwa atau sebesar 97.03%. Artinya, hampir seluruh warga masyarakat di Kota Payakumbuh telah memiliki payung perlindungan untuk mengakses layanan di fasilitas kesehatan.

Atas prestasi itu, Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin memberikan penghargaan kepada 22 Provinsi, 334 Kabupaten dan Kota yang telah mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) sebagai program strategis nasional dengan mendorong terwujudnya Cakupan Kesehatan Semesta atau Universal Health Coverage (UHC) di Indonesia. Dengan tercapainya UHC di setiap daerah, Wapres juga mengapresiasi komitmen Pemda khususnya dalam melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Penghargaan UHC ini diberikan langsung oleh Wapres didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, serta Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional, di Balai Sudirman Jakarta, Selasa (14/03/23).

Untuk Kota Payakumbuh, penghargaan tersebut diterima oleh Penjabat Wali Kota Payakumbuh Rida Ananda yang diwakili oleh Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Dafrul Pasi. Turut mendampingi Kepala BPJS Kesehatan Cabang Payakumbuh Defiyanna Sayodase, Kadisdukcapil Wal Asri, Kadis Sosial Irwan Suwandi, Sekdis Kesehatan Yuneri Yunirman, serta Pejabat Pemko lainnya.

Di tempat terpisah, Wali Kota Payakumbuh Rida Ananda mengungkapkan rasa bangganya atas pencapaian UHC di daerahnya. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada BPJS Kesehatan Cabang Payakumbuh yang telah bekerja keras agar masyarakat Kota Payakumbuh bisa terjamin ke dalam Program JKN.

“Dengan telah tercapainya UHC di Kota Payakumbuh maka fasilitas kesehatan juga harus kian optimal dalam melayani. Kedepan kami akan terus memastikan seluruh penduduk Kota Payakumbuh tetap terjamin akses layanan kesehatannya melalui Program JKN-KIS,” ujarnya.

Rida juga menambahkan seluruh masyarakat peserta JKN yang berobat di Fasilitas Kesehatan baik di tingkat pertama atau lanjutan, dapat memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) saja, dan untuk pendaftaran berobat bisa melalui aplikasi Mobile JKN, tidak perlu antri lagi.

“Berkat Kerjasama yang baik antara BPJS Kesehatan Cabang Payakumbuh dan Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh, upaya peningkatan mutu layanan Kesehatan dan pendaftaran peserta selalu menjadi prioritas,” tutupnya.

Dalam Inpres Nomor 1 tahun 2022, salah satu instruksi Presiden kepada Gubernur dan Bupati/Wali kota adalah mendorong target RPJMN. Target tersebut yaitu 98% penduduk Indonesia terlindungi kesehatannya melalui Program JKN pada tahun 2024, dengan mengalokasikan anggaran dan pembayaran iuran serta bantuan iuran penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah. Sampai dengan 1 Maret 2023 jumlah penduduk Indonesia yang sudah dijamin akses layanan kesehatan melalui Program JKN sebanyak 252,1 juta jiwa atau lebih dari 90% dari seluruh penduduk Indonesia.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengungkapkan BPJS Kesehatan bekerja keras melakukan berbagai advokasi kepada Pemerintah Daerah agar seluruh penduduk di masing-masing wilayah dapat diintegrasikan dengan Program JKN-KIS. Namun Ghufron menekankan tercapainya predikat UHC juga harus memastikan bahwa setiap penduduk memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang adil, merata dan bermutu, baik itu layanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

“Untuk itu, BPJS Kesehatan juga berupaya memperluas akses layanan kesehatan tersebut dengan bekerja sama dengan fasilitas kesehatan baik tingkat pertama maupun tingkat lanjutan (rumah sakit). BPJS Kesehatan mendorong Kementerian dan Pemda terkait dalam hal memenuhan sarana dan prasarana di daerah agar mutu layanan kesehatan dapat dirasakan sama, dimanapun peserta itu berada,” ujar Ghufron.

Ghufron juga menekankan, penyelenggaraan Program JKN saat ini sudah on the track dan telah terbangun sebuah ekosistem JKN yang kuat dan andal yang juga didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi serta digitaliasi layanan yang terus dikembangkan.

BPJS Kesehatan sebagai badan hukum publik juga telah menjalankan tugas selama hampir 10 tahun dengan baik, sesuai dengan amanat UU Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden. Hal ini dibuktikan dengan pencapaian kinerja organisasi yang kian positif mulai dari predikat Wajar Tanpa Modifikasian (WTM) sebanyak 8 kali berturut sejak program bergulir tahun 2014 atau 30 kali sejak era PT Askes (Persero), kepuasan peserta yang semakin meningkat, serta yang tidak kalah penting adalah kondisi Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan yang sehat.

“Dengan kondisi finansial yang sehat, tidak ada gagal bayar klaim kepada fasilitas kesehatan bahkan BPJS Kesehatan memberikan uang muka layanan untuk memastikan terjaganya cashflow rumah sakit. Harapannya fasilitas lebih nyaman dalam memberikan layanan kepada peserta tanpa ribet dan tanpa diskriminasi,” kata Ghufron.

BPJS Kesehatan juga mendukung upaya Pemerintah dalam hal menyesuaikan tarif layanan fasilitas kesehatan, melalui Permenkes Nomor 03 Tahun 2023 yang mengakomodir kesesuaian biaya layanan kesehatan dan perbaikan anomali struktur tarif lama. Aturan ini mendorong penguatan kualitas layanan di fasilitas kesehatan baik di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) maupun di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL).

BPJS Kesehatan melalui Program JKN juga telah menjadi episentrum baru di dunia jaminan sosial dan menjadi contoh negara lain karena memiliki kepesertaan terbanyak dan pencapaian UHC tercepat di dunia untuk satu skema yang terintegrasi. Pengelolaan Program JKN di Indonesia juga sudah diakui dengan mendapatkan penghargaan tertinggi tingkat Asia Pasifik dalam ISSA Good Practice Award dari Internasional Social Security Association (ISSA).

Dengan bertumbuhnya cakupan kepesertaan JKN, angka pemanfaatan pelayanan kesehatan pun turut meningkat. Dari 92,3 juta pemanfaatan pada tahun 2014, menjadi 502,8 juta pemanfaatan pada tahun 2022. Kehadiran Program JKN tidak hanya dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dalam hal membuka akses pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat Indonesia, namun juga melindungi masyarakat dari kemiskinan. Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh LPEM FEB UI, di tahun 2019 didapatkan hasil bahwa Program JKN-KIS telah menyelamatkan 8,1 juta orang dari kemiskinan serta 1,6 juta orang miskin dari kemiskinan yang lebih dalam dan ekstrim.

“Untuk itu kami mendorong Pemda lain untuk dapat segera mengejar cakupan kepesertaan di daerahnya dan diintegrasikan dengan Program JKN. Sebab, salah satu keuntungan Program JKN adalah memiliki asas portabilitas dan dapat dimanfaatkan meskipun dalam keadaan sehat. Masyarakat bisa berobat di seluruh wilayah Indonesia ketika membutuhkan. Perwakilan kantor kami di tiap kabupaten/kota diharapkan mempermudah sinergi dengan Pemda, kami sangat siap berkolaborasi dan bersama mewujudkan UHC di Indonesia,” pungkasnya.

Senada, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Payakumbuh Defiyanna Sayodase menyampaikan apresiasi atas komitmen Penjabat Wali Kota Payakumbuh Rida Ananda dalam menyukseskan program Jaminan Kesehatan Nasional di daerah.

“Kami menyampaikan selamat atas penghargaan yang diraih ini, dan ucapan terimakasih kepada Pemerintah Daerah Payakumbuh yang sudah mencapai UHC. Hal ini menjadi wujud nyata kehadiran pemerintah memastikan tersedianya jaminan kesehatan bagi masyarakatnya,” ujarnya.(Jp)

Payakumbuh |JangkarPost.com— Menanggapi atas terjadinya kasus Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) atau kekerasan seksual terhadap anak (rudapaksa), Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Payakumbuh bekerjasama dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Payakumbuh telah melakukan pendampingan khusus yang melibatkan beberapa leading sektor terkait dalam memenuhi kebutuhan anak yang menjadi korban kasus pelecehan seksual yang terjadi.

Diketahui sebelumnya pihak Polres Payakumbuh baru saja merilis sejumlah kasus hasil pengungkapan Satuan Reserse Kriminal dan terdapat salah satu kasus menonjol yakni Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) yang melibatkan anak sebagai korban pelecehan seksual (rudapaksa).

Agustion selaku kepala Dinas Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Payakumbuh yang juga merupakan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) menyampaikan pasca pengungkapan yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum pihaknya sudah melakukan kordinasi dan telah melakukan pendampingan yang melibatkan pihak-pihak terkait.

“Sudah kita tangani secara psikologis, karena kita berkolaborasi antara unit PPA Polres Payakumbuh dengan DP3AP2KB. Jadi kalau untuk penegakan hukum di Kepolisian, tapi untuk pendampingan korban dan lain sebagainya itu bersama kami melalui bidang perlindungan anak dalam penanganan kasus dan pendampingan korban dengan berkolaborasi bersama tim P2TP2A Payakumbuh. Jadi kami telah melakukan yang Kanit PPA sampaikan tadi itu sudah kami tangani,” ujar Agustion yang diwakili Noni Desrita selaku Sub Koordinator Perlindungan Khusus Anak pada bidang Perlindungan Anak di DP3AP2KB kota Payakumbuh saat ditemui media, Senin (13/03/23).

Adapun bentuk pendampingan yang dilakukan oleh pihak DP3AP2KB, Noni menyebutkan diantaranya menyediakan tenaga psikolog bagi korban, visum, serta pendampingan pada saat pemeriksaan BAP di pihak Kepolisian dan semua itu diberikan secara gratis.

Selain itu dirinya mengatakan dalam proses pendampingan yang dilakukan DP3AP2KB bersama tim dari P2TP2A telah melibatkan seluruh pihak yang terkait, hingga melibatkan tenaga psikolog yang sudah ada pada tim P2TP2A dalam sisi pendampingan anak sebagai korban untuk pemulihan mental anak.

“Untuk bantuan Psikologis ini nantinya kita lakukan. Dan juga, untuk tim Psikolog secara klinis, Alhamdulillah sudah ada dalam tim P2TP2A Payakumbuh, sehingga tim dapat melakukan penanganan secara langsung dan cepat,” imbuhnya.

“Hingga saat ini, upaya pendampingan masih terus berjalan berupa pendampingan korban dalam menghadapi persidangan,” lanjutnya.

Disampaikannya selain melakukan pendampingan kesehatan dan hukum, pihaknya terus berusaha membantu korban yang masih usia sekolah untuk bisa kembali sekolah.

Lebih lanjut, Dinas Perlindungan Anak bersama tim dari P2TP2A Payakumbuh akan terus menjalin komunikasi dengan orang tua korban dan memantau langsung setiap perkembangan korban.

“Pemantauan terhadap korban terus akan dilalukan lewat komunikasi dengan orang tua korban dan terutama dengan korban sendiri,” kata Noni.(Jp)

Payakumbuh, JangkarPost.com-- Para wakil rakyat Kota Payakumbuh mendengarkan Penyampaian Nota Pengantar Wali Kota Payakumbuh Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban APBD Tahun 2022 dalam Rapat Paripurna yang digelar di kantor DPRD setempat, Senin (13/3).

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Wulan Denura dan dihadiri oleh anggota DPRD lainnya serta kepala OPD, sementara itu Penjabat Wali Kota Rida Ananda diwakili oleh Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Dafrul Pasi.

Dalam sambutannya Wulan Denura menyampaikan harapan agar sinergi antara DPRD dan Pemko Payakumbuh dapat terus terjaga sehingga bisa memberikan kontribusi yang baik kepada jalannya pemerintahan dan kualitas hidup masyarakat Payakumbuh.

"Melalui rapat paripurna hari ini, kita dapat melihat sejauh mana kinerja Pemerintah Kota Payakumbuh pada tahun 2022 lalu, nantinya akan ditindaklanjuti dalam agenda rapat-rapat selanjutnya di DPRD, dan mungkin ada rekomendasi yang akan kami keluarkan," terang Srikandi Partai Gerindra itu.

Dalam paparannya, Sekda Dafrul Pasi, menyampaikan perubahan penjabaran APBD Kota Payakumbuh tahun 2022. Pengelolaan pendapatan daerah pendapatan asli daerah (PAD) terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang sah, sebagai dampak pandemi Covid-19 dan dengan melihat kondisi aktual kinerja ekonomi daerah serta memperhatikan realisasi APBD tahun anggaran 2021 dan evaluasi kinerja pendapatan sampai dengan bulan Juni 2022, dimana pada perubahan APBD tahun 2022 pendapatan asli daerah bertambah sebesar Rp.2.311.022.598, atau naik sebesar 2,07% dari Rp.111.514.945.567, menjadi Rp.113.825.968.165.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah pada perubahan tahun 2022 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatiran prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencana anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program/kegiatan.

"Kebijakan belanja daerah pada perubahan APBD tahun 2022 tetap diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan optimalisasi atas berbagai kebutuhan aktual pembangunan dan kebijakan efektif menuju pencapaian sasaran pembangunan yang disinergikan dengan pembangunan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota yang dilaksanakan berdasarkan kepada money follow program," katanya.

Dafrul Pasi juga memaparkan terkait capaian pelaksanaan kinerja urusan wajib dan urusan pilihan pada tahun anggaran 2022.

Pemerintah Kota Payakumbuh telah melaksanakan urusan wajib sebanyak 23 urusan.

1. Urusan wajib pendidikan diselenggarakan oleh dinas pendidikan kota payakumbuh melalui 6 (enam) kebijakan dengan capaian kinerja sebesar 90,06%.

2. Urusan wajib kesehatan diselenggarakan oleh dinas kesehatan kota payakumbuh melalui 5 (lima) buah kebijakan dengan capaian kinerja sebesar 95,779%

3. Urusan wajib pekerjaan umum dan penataan ruang diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh melalui 9 (sembilan) buah kebijakan dengan capaian kinerja sebesar 94,11%.

4. Urusan wajib perumahan rakyat dan kawasan pemukiman diselenggarakan oleh dinas perumahan rakyat dan pemukiman kota payakumbuh melalui 1 kebijakan dengan capaian kinerja sebesar 89,24%.

5. Urusan wajib ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat diselenggarakan oleh Satuan Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran melalui 2 (dua) buah kebijakan dengan capaian kinerja sebesar 96,33%.

6. Urusan wajib sosial diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kota Payakumbuh melalui 3 kebijakan, dengan capaian kinerja sebesar 78,829%. Rendahnya capaian kinerja untuk urusan sosial dikarenakan adanya perubahan kebijakan pemerintah pusat terhadap sasaran penerima bantuan DTU 2% dan beberapa kegiatan yang disesuaikan dengan kasus yang terjadi paada anggaran tahun berjalan.

7. Urusan wajib tenaga kerja diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Kota Payakumbuh melalui 3 kebijakan dengan capaian kinerja sebesar 95,10%.

8. Urusan wajib pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kota Payakumbuh melalui 2 kebijakan dengan capaian kinerja sebesar 84,90%.

9. Urusan wajib pangan diselenggarakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh melalui 4 kebijakan dengan capaian kinerja sebesar 89,02%.

10. Urusan wajib pertanahan diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh melalui 2 kebijakan dengan capaian kinerja sebesar 94,39%.

11. Urusan wajib lingkungan hidup diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh melalui 5 kebijakan dengan capaian kinerja sebesar 90,54%.

12. Urusan wajib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh melalui 5 kebiajkan dengan capaian kinerja sebesar 90,61%.

13. Urusan wajib pengendalian penduduk dan KB diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempua Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB Kota Payakumbuh melalui 2 kebijakan dengan capaian kinerja sebesar 73,93%. Rendahnya capaian kinerja untuk urusan inii disebabkan karena adanya kebijakan dana DAK yang tidak sesuai penerapannya.

14. Urusan wajib perhubungan diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan Kota Payakumbuh melalui 2 kebijakan dengan capaian kinerja sebesar 97,19%.

15. Urusan wajib komunikasi dan informatika diselenggarakan oleh dinas komunikasi dan informatika Kota Payakumbuh melalui 3 kebijakan dengan capaian kinerja sebesar 94,61%.

16. Urusan wajib koperasi dan usaha kecil menengah diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Payakumbuh melalui 3 kebijakan dengan capaian kinerja sebesar 98,59%.

17. Urusan wajib penanaman modal diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh melalui 4 kebijakan dengan capaian kinerja sebesar 91,68%.

18. Urusan wajib kepemudaan dan olahraga diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Payakumbuh melalui 2 kebijakan dengan capaian kinerja sebesar 95%.

19. Urusan wajib statistik diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh melalui 1 kebijakan dengan capaian kinerja sebesar 96,30%.

20. Urusan wajib persandian diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh melalui 1 kebijakan dengan capaian kinerja sebesar 98,02%.

21. Urusan wajib kebudayaan diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Kota Payakumbuh melalui 2 kebijakan dengan capaian kinerja sebesar 94,89%.

22. Urusan wajib kearsipan diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Payakumbuh melalui 1 kebijakan dengan capaian kinerja sebesar 98,76%.

23. urusan wajib perpustakaan diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Payakumbuh melalui 1 kebijakan dengan capaian kinerja sebesar 95,96%.

Sementara itu, terkait urusan pilihan yang dilaksanakan pada tahun 2022, dijelaskan Dafrul pemerintah kota Payakumbuh telah melaksanakan urusan pilihan sebanyak 5 (lima) urusan.

1. Urusan pilihan kelautan dan perikanan diselenggarakan oleh Dinas Pertanian Kota Payakumbuh melalui 1 kebijakan dengan capalan kinerja sebesar 97,35%.

2. Urusan pilihan pariwisata diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Kota Payakumbuh melalui 5 kebijakan dengan capaian kinerja sebesar 100%.

3. Urusan pilihan pertanian diselenggarakan oleh Dinas Pertanian Kota Payakumbuh melalui 5 kebijakan dengan capaian kinerja sebesar 90,17%.

4. Urusan pilihan perdagangan diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh melalui 2 kebijakan dengan capaian kinerja sebesar 98,81%.

5. Urusan pilihan perindustrian diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh melalui 4 kebijakan dengan capaian kinerja sebesar 95,46%.

"Kami sangat menyadari bahwa penyelenggaraan pemerintahan maupun pelaksanaan pembangunan sebagaimana yang telah kami sampaikan terdahulu, belum memenuhi tuntutan kesempurnaan dari berbagai pihak. Namun kami terus berkomitmen untuk melakukan perbaikan maupun percepatan terutama pada bidang-bidang yang menjadi prioritas pembangunan kota maupun agenda prioritas nasional. disamping itu, kami berupaya untuk konsisten mengelola area-area perubahan sebagaimana tertuang dalàm road map reformasi birokrasi yang mencakup organisasi, tatalaksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik dan pola pikir serta budaya kerja," pungkasnya. (*)