Payakumbuh,Jangkarpost.com—Kota Payakumbuh menjadi satu-satunya daerah di pulau Sumatera yang ditunjuk sebagai pilot project dalam pengembangan Integrated Dashboard Executive, ini merupakan sebuah fitur dari Layanan Integrated Dashboard SmartGov.

Layanan Integrated Dashboard SmartGov sendiri adalah sebuah sistem yang berfungsi untuk menggabungkan data dari berbagai aplikasi vertikal ke dalam sebuah platform yang terintegrasi. Integrasi data ini akan menghasilkan sebuah database tunggal, yang dapat tumbuh besar dan menjadi cikal-bakal terbentuknya big data. 

Keberadaan big data tentunya memberikan banyak keuntungan bagi pengguna dalam hal ini pemerintah daerah, karena big data tersebut dapat dianalisis dan ditampilkan berdasarkan kebutuhan.

Bagi pemerintah daerah, kehadiran layanan integrated dashboard smart government merupakan jawaban terhadap kebutuhan integrasi aplikasi vertikal dan data eksisting yang telah dimiliki. Adanya data yang terintegrasi dapat memudahkan pemerintah daerah dalam melakukan pemantauan performansi dan kinerja tiap SKPD. Data-data tersebut akan diformulasikan dan ditampilkan berdasarkan kebutuhan, misalkan parameter Indikator Kinerja Utama (IKU). 

Selain itu, informasi terbaru yang perlu segera diketahui oleh kepala daerah/wali kota dapat ditampilkan agar tindak lanjut yang harus dilakukan dapat segera diputuskan. Informasi terbaru dan IKU ini akan ditampilkan dalam bentuk executive dashboard yang bisa ditempatkan dalam sebuah command center.

Integrated Dashboard Executive ini merupakan sebuah portal yang berfungsi memvisualisasikan data sesuai dengan informasi yang dibutuhkan. Informasi yang ditampilkan dapat berupa historis data atau realisasi dari sebuah program kerja.

Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh Armein Busra saat diwawancara media di kantornya, Selasa (31/8) menyampaikan terpilihnya Diskominfo Kota Payakumbuh sebagai leading sektor berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan bersama PT. Telkom Indonesia, Tbk, dengan mempertimbangkan aspek kesiapan baik dari sisi SDM, sistem, maupun perangkat yang sudah dibangun.

"Kita sudah membicarakan aspek teknis dan kebijakan bersama Dony Savius selaku Tribe Leader Of Smart City Solution Development Department Digital Next Business PT. Telkom Indonesia, Tbk bersama Manager GES Wistel Sumbar Suwito, dan Government Account Manager Hendri Wihelminof beberapa waktu lalu," kata Armein.

Armein menyebut Kota Payakumbuh kedepannya akan memiliki satu data yang real time, akuntabel, dan transparan dari seluruh sektor, hingga data analitik media sosial dan data analitik e-commerce menuju Payakumbuh big data yang sesuai dan sejalan dengan amanat dari Perpres 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia dan Perpres 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

"Untuk saat ini hanya beberapa daerah yang memilikinya di Indonesia, seperti Pemkab Sragen, Pemprov Jawa Barat, dan Pemprov Jawa Tengah, semoga kita menjadi kota pertama di Indonesia," kata Armein.

Sementara itu, Wali Kota Riza Falepi mengatakan membangun IT tidak bisa daerah melakukannya sendiri, butuh mitra dan pihak yang mempunyai akses luas. Tentu ini merupakan suatu kemudahan bagi Kota Payakumbuh dalam melakukan pengembangan kepada sistim pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)

"Apalagi dengan kemampuan keuangan daerah kita yang cukup kecil dibandingkan kota-kota besar lainnya seperti Bandung dan Surabaya. Kami sangat mengapresiasi PT. Telkom Indonesia yang telah mempercayakan Kota Payakumbuh sebagai pilot project, ini sebuah kesempatan besar bagi kami dalam mewujudkan smart city," pungkas Riza. (Hrs)

Padang ,JangkarPost.com---- Sebanyak 75 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Payakumbuh mengikuti ujian dinas tingkat I (satu) dan II (dua) serta penyesuaian ijazah yang digelar Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPKSDM) Kota Payakumbuh Senin(30/8)

Kegiatan yang dipusatkan di UPT BKN Padang dibuka secara langsung oleh Kepala BKPSDM Kota Payakumbuh Drs.Ifon Satria Can, M.Si yang diwakili Sekretaris Dewi Mulia,SSTP.M.Si

Dewi Mulia menyebutkan Ujian Dinas Dilaksanakan sesuai dengan Undang Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 dan PP Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Kenaikan Pangkat PNS dimana setiap PNS yang sudah memenuhi syarat dapat melaksanakan ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah.

Kemudian Ujian tersebut dibagi menjadi ujian dinas tingkat 1 yaitu ASN Naik Pangkat dari Golongan II ke Golongan III dan ujian dinas tingkat 2 yaitu ASN Naik Pangkat dari Golongan III ke Golongan IV. Sedangkan untuk penyesuaian ijazah mulai dari SMP, SMA, DIII, SI.

Untuk ujian dinas tingkat 2 di ikuti 8 ASN, selanjutnya ujian dinas tingkat 1 dan penyesuaian ijazah sebanyak 67 ASN, Ujian Dinas memakai sistem (CAT, Kualifikasi Personal dan Kompetensi Managerial) dan Wawancara Untuk Ujian TK II.

Melalui ujian dinas dan penyesuaian ijazah, akan dapat mengetahui tingkat kemampuan setiap ASN yang akan naik pangkat/golongan yang lebih tinggi yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Payakumbuh, JangkarPost.com--- Rapat paripurna penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah (ranperda) APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021, ranperda Pajak Daerah dan ranperda Retribusi Daerah digelar di ruang sidang rapat paripurna DPRD Kota Payakumbuh, Senin (30/8).

Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Hamdi Agus, dan dihadiri oleh Wakil Ketua Wulan Denura, Armen Faindal, Anggota DPRD lainnya, Sekda Rida Ananda yang mewakili Wali Kota Riza Falepi, Sekwan Yon Refli, dan kepala OPD di lingkungan Pemko Payakumbuh.

Dikatakan Hamdi Agus, pada rapat paripurna sebelumnya, Senin, 23 Agustus 2021 lalu, wali kota yang diwakili sekda telah menyampaikan Pengantar Nota Keuangan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2021. Sekaligus juga Nota Penjelasan terhadap 2 (dua) buah Rancangan Peraturan Daerah yaitu Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.

“Sehubungan dengan ketiga Ranperda tersebut, hari ini adalah agenda untuk masing-masing fraksi di DPRD menyampaikan Pemandangan Umum,” kata Hamdi.

Juru bicara fraksi Nasdem Bintang Perjuangan tidak hadir, melalui informasi yang didapat dari Sekretaris Dewan Yon Refli dalam naskah pemandangan umumnya, mereka menyampaikan kalau penyampaian Nota Penjelasan Wali Kota Payakumbuh tentang Ranperda Perubahan APBD Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2021 telah disampaikan tepat waktu dibanding dengan tahun sebelumnya.

Harapan Fraksi Nasdem Bintang Perjuangan yang diketuai oleh Ismet Harius itu semoga proses pembahasan akan berlangsung lebih cepat dan terukur, sehingga Perda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dapat ditetapkan sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD Kota Payakumbuh.

Sungguhpun demikian, Fraksi Nasdem Bintang Perjuangan tetap mengkritisi kebijakan pelaksanaan anggaran Pemko Payakumbuh tahun 2021 yang sedang berjalan.

“Tahun lalu pada bulan yang sama kita telah berkomitmen untuk tetapi realisasi menyegerakan akan penetapan APBD, pelaksanaannya kami lihat masih molor dari himbauan Pemerintah Pusat, kalau memang APBD telah clear di bulan November, seharusnya program dan kegiatan telah dimulai pada bulan Februari atau paling lambat pada bulan Maret dan April tahun berikutnya, kenyataannya sampai dengan semester pertama tahun 2021, progres fisik dan keuangan masih berada pada level 30% sampai 40%, sisanya telah menjadi tradisi kejar tayang pada semester kedua tahun anggaran berjalan,” begitu yang tertulis pada naskah pemandangan umum tersebut.

Untuk itu, Fraksi Nasdem Bintang Perjuangan menanyakan saja upaya yang telah dilaksanakan oleh Pemko Payakumbuh dalam hal peningkatan progres fisik dan keuangan pada semester pertama tahun 2021 ini.

Lebih lanjut, Fraksi yang beranggotakan 3 partai politik itu juga menyampaikan item lain yang menjadi penghambat percepatan pelaksanaan kegiatan adalah frekuensi mutasi pejabat di lingkungan Pemko Payakumbuh, tiap sebentar ada mutasi, tiap sebentar ada pelantikan, sehingga diperlukan Perubahan SK Pengguna Anggaran, SK PPK, SK PPTK, SK Bendaharawan, SK Pengawas dan lain sebagainya.

Kami mengerti dan memaklumi bahwa Mutasi Pejabat adalah hal yang biasa dan lumrah dalam Tatanan Birokrasi Pemerintah, akan tetapi diperlukan kajian dan skedul yang jelas tentang Kapan Saja Waktu Yang Tepat untuk Mutasi. Janganlah mutasi tiap sebentar, hal itu sangat mengganggu laju percepatan serapan anggaran. Perlu kami tambahkan bahwa keterlambatan pelaksanaan kegiatan setiap tahunnya sangat berdampak pada roda perekonomian masyarakat yang telah lelah menghadapi persoalan hidup Pasca Pandemi Covid- 19.

Di samping itu sangat pasti terjadi keterbatasan dan kelangkaan bahan baku, ekonomi biaya tinggal (maklum saja, permintaan banyak, stok barang sedikit, maka harga melambung jadi lebih tinggi), keterbatasan tenaga kerja atau peralatan. Dan yang lebih memprihatinkan adalah sulitnya pencapaian kualitas terbaik karena keterbatasan waktu pelaksanaan.

Terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2021, Fraksi Nasdem Bintang Perjuangan menilai substansi utamanya adalah Perubahan Kebijakan Anggaran, Penyesuaian Plafon Anggaran, serta Draft Ranperda Perubahan APBD Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2021 yang untuk selanjutnya disebut Perubahan APBD Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2021 sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mendefinisikan bahwa APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

“Sehingga APBD menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah dalam kurun waktu satu tahun anggaran,” tertulis di naskah pemandangan umum.

Sedangkan, untuk Ranperda Tentang Pajak Daerah, Fraksi Nasdem Bintang Perjuangan menyampaikan dengan telah disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang merupakan penyederhanaan dan sinkronisasi beberapa regulasi yang saling berkaitan langsung termasuk didalamnya peraturan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan tujuan terciptanya iklim yang kondusif untuk investasi dan pertumbuhan ekonomi.

“Maka kami memaklumi dan mengapresiasi usulan Pemerintah Kota Payakumbuh dalam hal penyederhanaan beberapa Perda tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Materi penyesuaian Pajak Daerah yang akan disederhanakan diantaranya Penyesuaian tarif pajak hotel, Penyesuaian tarif pajak restoran, dan Penyesuaian NJOPTKP pada PBB P2,” seperti yang tertulis.

Terkait Ranperda Tentang Retribusi Daerah, Fraksi Nasdem Bintang Perjuangan menyampaikan lebih jauh, materi penyesuaian Retribusi Daerah yang akan disederhanakan diantaranya Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Jasa Usaha.

Sementara untuk Retribusi Perizinan Tertentu, menurut Fraksi Nasdem Bintang Perjuangan karena sifat Ranperda adalah memuat ketentuan-ketentuan yang merupakan kearifan lokal, maka pada Retribusi Jasa Umum, Fraksi ini mengusulkan peninjauan kembali Tarif Sedot Kakus, hal ini sesuai dengan aspirasi masyarakat terdampak IPLT yang meminta perlakuan khusus terhadap Tarif Sedot Kakus, saat ini tarif Retribusi sedot kakus untuk masyarakat luar Kota Payakumbuh sama dengan tarif yang diberlakukan pada masyarakat yang tiap hari merasakan dampak pengangkutan dan pembongkaran tinja disekitar lokasi IPLT.

“Secara Regulasi, Apakah hal ini bisa kita akomodir,” tulis Fraksi Nasdem Bintang Perjuangan.

Payakumbuh, JangkarPost.com-- Rapat paripurna penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah (ranperda) APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021, ranperda Pajak Daerah dan ranperda Retribusi Daerah digelar di ruang sidang rapat paripurna DPRD Kota Payakumbuh, Senin (30/8).

Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Hamdi Agus, dan dihadiri oleh Wakil Ketua Wulan Denura, Armen Faindal, Anggota DPRD lainnya, Sekda Rida Ananda yang mewakili Wali Kota Riza Falepi, Sekwan Yon Refli, dan kepala OPD di lingkungan Pemko Payakumbuh.

Dikatakan Hamdi Agus, pada rapat paripurna sebelumnya, Senin, 23 Agustus 2021 lalu, wali kota yang diwakili sekda telah menyampaikan Pengantar Nota Keuangan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2021. Sekaligus juga Nota Penjelasan terhadap 2 (dua) buah Rancangan Peraturan Daerah yaitu Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.

“Sehubungan dengan ketiga Ranperda tersebut, hari ini adalah agenda untuk masing-masing fraksi di DPRD menyampaikan Pemandangan Umum,” kata Hamdi.

Juru Bicara Fraksi Gerindra sekaligus Ketua Fraksi Aprizal tidak hadir karena ditimpa kemalangan (orang tua meninggal dunia), naskah pemandangan umum yang diterima media dari Sekretaris Dewan Yon Refli menyampaikan terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah, Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Payakumbuh sangat sepakat dan mendukung serta mengapresiasi Pemerintah Kota Payakumbuh dalam hal Pengajuan Ranperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga nantinya dengan adanya aturan ini masyarakat khususnya wajib pajak lebih patuh lagi terhadap kewajibannya. Peningkatan PAD sehingga tercapai target untuk meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Dengan adanya Perda ini nantinya para investor yang ingin berinvestasi di Kota Payakumbuh pun dapat mengetahui aturan yang jelas dan tertarik untuk berinvestasi di Kota Payakumbuh, kemudian meningkatkan kesempatan untuk tenaga kerja baru untuk masyarakat kita Kota Payakumbuh.

Kedepannya untuk sosialisasi dan sanksi, Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Payakumbuh mengharapkan keseriusan Pemko agar Perda ini nantinya benar-benar digaungkan dan diketahui oleh masyarakat Kota Payakumbuh maksud dan tujuannya dengan melibatkan OPD penegak Perda untuk ikut berpartisipasi aktif.

Menanggapi tentang klarifikasi hotel, Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Payakumbuh menyarankan mengacu pada aturan perundang-undangan yang lebih tinggi, namun dalam hal penyesuaian NJOPTKP pada PBB P2 yang naik 2x lipat menjadi Rp. 20.000.000,-. Fraksi meminta penjelasan dasar dan latar belakangnya.

Terkait dengan pajak Cafe dan Restoran disesuaikan dengan besaran tipe Cafe dan Restoran yang di Payakumbuh begitu juga dengan Pajak Bangunan disesuaikan dengan ukuran atau tipe bangunan.

Terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah, Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Payakumbuh sangat mendukung Pemko untuk melakukan Ranperda tentang Retribusi Daerah, dimana segala bentuk Retribusi komplit dibahas dalam Ranperda tersebut secara tidak langsung nantinya dapat mencabut Ranperda yang sudah ada tentang Retribusi ini.

“Namun kemudian perlu kita cermati mana poin-poin Perda yang lama yang mungkin bisa kita pakai dan masih berlaku menurut peraturan perundang-undangan sesuai dengan kebutuhan daerah,” tulis Fraksi Gerindra.

Adapun jenis Retribusi ada 3 (Tiga) yang pertama Retribusi Jasa Umum Tentang penghapusan objek retribusi. Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Payakumbuh berpendapat bahwa perlu kita tinjau masing-masing OPD, kira-kira dimana dan Retribusi apa saja yang perlu kita hapus disesuaikan dengan aturan yang lebih tinggi.

Kemudian untuk penambahan objek retribusi, Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Payakumbuh sangat setuju mengingat dalam masa pandemi ini banyak pelayanan pemakaman maupun penguburan mayat melibatkan tenaga kesehatan kita baik yang dari RSUD, Puskesmas dan Relawan lainnya perlu kita hargai dengan adanya aturan ini.

“Kemudian tempat retribusi pengedalian menara telekomunikasi perlu kita sesuaikan termasuk tarif Retribusi parkir sudah saatnya kita tegaskan dalam Ranperda,” tulis Fraksi Gerindra.

Kedua, Retribusi Jasa Usaha dimana Retribusi pasar grosir dan pertokoan ini diharapkan oleh Fraksi Gerindra benar-benar menjadi prioritas untuk dibahas mengingat pertokoan/pasar adalah kacamata untuk pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kota Payakumbuh. Sebelum menentukan tarif retribusi, Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Payakumbuh meminta data yang jelas tentang jumlah pertokoan/ pasar grosir, karena hal tersebut berkaitan nantinya dengan tarif dan jumlah PAD yang akan masuk dalam kas daerah.

“Retribusi tempat rekreasi dan olahraga disesuaikan dengan kondisi jika tidak diluar ruangan masyarakat tidak perlu dipungut pajak,” tulis Fraksi Gerindra.

Ketiga tentang Retribusi Perizinan Tertentu, Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Payakumbuh mencermati berdasarkan Permendagri No 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Penempatan Izin Gangguan di Daerah dinyatakan dicabut/ tidak berlaku mengakibatkan penghapusan objek retribusi izin gangguan.

Payakumbuh, JangkarPost.com--- Rapat paripurna penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah (ranperda) APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021, ranperda Pajak Daerah dan ranperda Retribusi Daerah digelar di ruang sidang rapat paripurna DPRD Kota Payakumbuh, Senin (30/8).

Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Hamdi Agus, dan dihadiri oleh Wakil Ketua Wulan Denura, Armen Faindal, Anggota DPRD lainnya, Sekda Rida Ananda yang mewakili Wali Kota Riza Falepi, Sekwan Yon Refli, dan kepala OPD di lingkungan Pemko Payakumbuh.

Dikatakan Hamdi Agus, pada rapat paripurna sebelumnya, Senin, 23 Agustus 2021 lalu, wali kota yang diwakili sekda telah menyampaikan Pengantar Nota Keuangan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2021. Sekaligus juga Nota Penjelasan terhadap 2 (dua) buah Rancangan Peraturan Daerah yaitu Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.

“Sehubungan dengan ketiga Ranperda tersebut, hari ini adalah agenda untuk masing-masing fraksi di DPRD menyampaikan Pemandangan Umum,” kata Hamdi.

Juru Bicara Fraksi PPP Edward DF menyampaikan saran dan komentar terkait Ranperda APBD Perubahan TA 2021 dimana sesuai dengan waktu yang tinggal untuk Tahun Anggaran 2021 dan mulai menurunnya kondisi Pandemi Covid-19 diharapkan akan diiringi dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi.

“Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menyarankan agar Pemerintah Kota melalui bidang Pendapatan lebih meningkatkan kinerja untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah baik melalui Penerimaan Pajak Daerah maupun melalui Retribusi Daerah,” ungkapnya.

Kemudian, Edward juga menjelaskan sesuai dengan amanat dari Kementerian Keuangan melalui SE Nomor 02/PK/2021 tentang alokasi dana untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi sebesar lebih kurang Rp. 41,9 Milyar.

“Maka kami menyarankan Pemerintah Kota benar-benar serius manyikapinya baik melalui Dinas Kesehatan dengan memenuhi sarana dan prasarana untuk pengobatan dan pencegahan Covid-19 serta aksi yang nyata terhadap program kegiatan untuk pemulihan ekonomi masyarakat,” kata Edward.

Edward menyampaikan masukan untuk OPD-OPD yang melaksanakan pekerjaan fisik pasca ditetapkan perubahan APBD agar benar-benar melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan schedule keuangan dan schedule teknis.

“Kondisi perkembangan wabah COVID 19 yang sudah mulai menurun dan dengan telah dimulainya proses belajar dan mengajar tatap muka di Kota Payakumbuh, maka kami Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) menyarankan agar Pemerintah Kota Payakumbuh melalui Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan untuk bisa lebih tertib menjalankan protokol Kesehatan dan kami berharap disediakan anggaran untuk sarana dan prasarananya,” kata Edward.

Terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) sangat mendukung Rancangan Peraturan Daerah ini karena Naskah Akademisnya telah disusun malalui suatu metode survey langsung terhadap seluruh wajib pajak.

“Penyesuaian tarif Pajak Hotel dan Restoran berdasarkan klasifikasi, menurut hemat kami akan memberikan dampak yang sangat positif terhadap wajib pajak dan optimalisasi pengelolaannya oleh Pemerintah Kota,” ujar Edward.

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) menekankan agar Pemerintah Kota melalui Pengelola Pajak Daerah ini benar-benar berkomitmen terkait dengan pemungutan pajak dan penagihan pajak serta menjalankan sanksi sesuai Peraturan Daerah dan Undang-Undang yang berlaku.

Sedangkan untuk Rancangan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Daerah diamana Retribusi Daerah yang terdiri dari Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Jasa Usaha, dari uraian Nota yang disampaikan maka Retribusi Jasa Umum adalah Penyesuaian dengan mengakomodir aturan yang lebih tinggi seperti penghapusan Retribusi Pelayanan Kesehatan, Penghapusan Penggantian bea cetak KTP, Perubahaan formulasi tarif retribusi menara telekomunikasi dan penyesuaian tarif retribusi berdasarkan indeks harga barang/jasa.

Edward mengulik salah satu tambahan adalah objek restribusi tentang Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan mayat yang diselenggarakan oleh Pemerintah.

“Sehubungan dengan penambahan ini maka kami Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) berharap kepada Pemerintah Kota Payakumbuh agar memprioritaskan untuk umum pembangunan/penyediaan tempat pemakaman sebagai wujud dari pelayanan terhadap masyarakat,” kata Edward.

Retribusi Jasa Usaha adalah berupa penyesuaian tarif dari retirbusi pasar dan pertokoan serta retribusi tempat rekreasi dan olah raga. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) berharap pendapatan dari retribusi ini lebih maksimal walaupun untuk jasa usaha pasar dan pertokoan tarifnya ditinjau untuk diturunkan.

Payakumbuh, JangkarPost.com--- Rapat paripurna penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah (ranperda) APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021, ranperda Pajak Daerah dan ranperda Retribusi Daerah digelar di ruang sidang rapat paripurna DPRD Kota Payakumbuh, Senin (30/8).

Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Hamdi Agus, dan dihadiri oleh Wakil Ketua Wulan Denura, Armen Faindal, Anggota DPRD lainnya, Sekda Rida Ananda yang mewakili Wali Kota Riza Falepi, Sekwan Yon Refli, dan kepala OPD di lingkungan Pemko Payakumbuh.

Dikatakan Hamdi Agus, pada rapat paripurna sebelumnya, Senin, 23 Agustus 2021 lalu, wali kota yang diwakili sekda telah menyampaikan Pengantar Nota Keuangan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2021. Sekaligus juga Nota Penjelasan terhadap 2 (dua) buah Rancangan Peraturan Daerah yaitu Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.

“Sehubungan dengan ketiga Ranperda tersebut, hari ini adalah agenda untuk masing-masing fraksi di DPRD menyampaikan Pemandangan Umum,” kata Hamdi.

Juru Bicara Fraksi PKS Heri Iswandi Dt. Muntiko Alam menyampaikan pemandangan umum terhadap Ranperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2021 dengan awalnya menjelaskan Pandemi covid-19 sudah berlangsung hampir dua tahun. Tentunya dengan kondisi ini pemerintah tetap melakukan pencegahan dan penanggulangan covid-19 ini serta berupaya menstimulan bagaimana roda perekonomian tetap berjalan dengan baik.

“Karena dua hal ini adalah prioritas kerja pemerintah di setiap level baik pusat maupun daerah. Oleh karena itu dalam rencana kerja tahun berjalan akan ada penyesuaian dan perubahan dari segi anggaran. Hal ini dikarenakan adanya perubahan dari segi kebijakan pemerintah yang lebih tinggi atau dalam rangka rasionalisasi pendapatan dan belanja daerah,” kata Heri.

Dari sisi pendapatan menurut Heri secara umum pendapatan yang di targetkan pada tahun 2021 mengalami penurunan. Terutama pendapatan dari transfer Pemerintah Pusat. Fraksi PKS dapat memahami bahwa pendapatan daerah Kota Payakumbuh sebagian masih ditopang dari dana perimbangan yang berasal dari pemerintah pusat. Dengan adanya perubahan kebijakan anggaran pusat maka akan berdampak langsung pada segi pendapat daerah Kota Payakumbuh.

“Oleh karena itu peningkatan pendapatan asli daerah harus senantiasa di upayakan secara maksimal, agar secara bertahap Kota Payakumbuh bisa menuju daerah yang mandiri. Fraksi PKS optimis bahwa Pemerintah Kota Payakumbuh dapat melakukan upaya menuju kemandiran tersebut. Hal ini bisa kita lihat dari prestasi di bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PBB) yang akan merangsang pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah,” ulasnya.

Dari sisi Belanja Daerah, dijelaskan Heri kalau belanja daerah yang dianggarkan sebesar Rp. 731.041 milyar mengalami kenaikan sebesar Rp. 15,67 Milyar, sehigga menjadi Rp. 746,71 Milyar atau sekitar 10.87%.

“Untuk pos belanja ini tentunya selain belanja rutin pemilihan program dan kegiatan yang di prioritaskan adalah upaya penanggangan covid serta mendorong tumbuhnya perekonomian masyarakat Kota Payakumbuh,” ungkapnya.

Sementara itu dari segi Pembiayaan, Heri menerangkan kalau pembiayaan daerah yang semula diestimasikan sebesar Rp. 19,7 M mengalami peningkatan sebesar Rp 45,1 Milyar sehingga menjadi RP 64,8 Milyar.

“Fraksi PKS berharap pembiayaan yang dilakukan kedepannya dapat memiliki dampak signifikan terhadap penambahan pendapatan daerah,” ujarnya.

Fraksi PKS juga menyampaikan beberapa hal seperti dengan masih belum berakhirnya covid-19 ini tentunya upaya pencegahan berupa sosialisasi protokol kesehatan tetap digalakan ke masyarakat serta memfasilitasi pola hidup sehat di era new normal ini. Kemudian dari segi penanganan serta upaya penyembuhan hal ini yang menjadi prioritas selanjutnya.

“Hal ini di karenakan covid ini sudah menjadi cluster kelurga, sehingga makin banyak yang masyarakat terpapar virus ini baik yang terkonfirmasi maupun belum terkonfirmasi,” kata Heri.

Fraksi PKS berharap pemko bisa memberikan support dan fasilitas kepada para pedagang serta pengusaha UMKM dan UKM untuk kembali beraktivitas ekonomi secara baik, hal ini untuk menunjang peningkatan roda ekonomi di tengah masyarakat.

Terkait Ranperda tentang Pajak Daerah, Heri Iswandi menyampaikan Pemerintah Daerah perlu mengelola pajak daerah ini dengan cermat dan profesional. Dengan demikian sumber pajak daerah berupa ; Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Mineral Bukan Logam (Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi kewenangan dari Pemerintah Provinsi), Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, PBB Perkotaan dan Perdesaan, serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ini dapat di optimalkan penerimaannya.

Berdasarkan kajian dan penelusuran lebih dalam oleh Pemerintah Kota Payakumbuh, maka kami sepakat adanya penyesuaian tarif pajak utamanya untuk hotel dan restaurant. Dengan adanya penyesuaian tarif berdasarkan klasifikasi ini membuat para wajib pajak di perlakukan secara adil. Dan kemudian penyesuaian tarif ini dapat memicu penerimaan pajak daerah bisa lebih di tingkatkan,” ulasnya.

Terkahir, terkait dengan Ranperda tentang Retribusi daerah, Heri Iswandi menyebut sama halnya dengan pajak daerah, retribusi juga merupakan sumber pendapatan daerah. Oleh sebab itu pungutan yang akan dilakukan tersebut perlu diatur sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Payakumbuh, JangkarPost.com--- Rapat paripurna penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah (ranperda) APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021, ranperda Pajak Daerah dan ranperda Retribusi Daerah digelar di ruang sidang rapat paripurna DPRD Kota Payakumbuh, Senin (30/8).

Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Hamdi Agus, dan dihadiri oleh Wakil Ketua Wulan Denura, Armen Faindal, Anggota DPRD lainnya, Sekda Rida Ananda yang mewakili Wali Kota Riza Falepi, Sekwan Yon Refli, dan kepala OPD di lingkungan Pemko Payakumbuh.

Dikatakan Hamdi Agus, pada rapat paripurna sebelumnya, Senin, 23 Agustus 2021 lalu, wali kota yang diwakili sekda telah menyampaikan Pengantar Nota Keuangan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2021. Sekaligus juga Nota Penjelasan terhadap 2 (dua) buah Rancangan Peraturan Daerah yaitu Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.

“Sehubungan dengan ketiga Ranperda tersebut, hari ini adalah agenda untuk masing-masing fraksi di DPRD menyampaikan Pemandangan Umum,” kata Hamdi.

Juru Bicara Fraksi Demokrat Sri Joko Purwanto menyampaikan terkait Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2021, Fraksi Demokrat mengapresiasi atas Nota Keuangan Perubahan APBD TA 2021.

“Fraksi Partai Demokrat memahami dan menerima terhadap perubahan APBD yang terjadi, mengingat ada perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA). Dimana keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, kegiatan dan jenis belanja. Sementara keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih dari tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan, adanya keadaan darurat dan keadaan luar biasa,” papar Joko.

Kemudian, dijelaskannya di tengah keadaan pandemi global Covid-19 yang masih belum jelas kapan akan berakhir dan telah memberikan dampak bagi perekonomian sehingga menyebabkan perubahan yang cukup signifikan terhadap asumsi ekonomi makro dan merubah basis perhitungan yang signifikan terlebih APBD Kota Payakumbuh dari sisi pendapatan daerah baik itu PAD, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah.

“Merespon dan menindaklanjuti kebijakan pemerintah pusat melalui kementerian keuangan dengan PMK nomor peraturan menteri dalam negeri no 64 tahun 2020, Perpres No 72 tahun PMK nomor 117/PMK.07/2021 dan SE-02/PK/2021 adanya kewajiban Pemerintah Daerah mengalokasikan belanjanya sebesar 8% untuk penanganan dampak pandemic covid-19 di Kota Payakumbuh,” kata Joko.

Selanjutnya, Fraksi Demokrat menanggapi penyampaian Nota penjelasan Wali Kota Payakumbuh tentang perubahan APBD Kota Payakumbuh TA 2021. Fraksi Partai Demokrat, memberikan pandangan umum terkait beberapa hal.

Terkait dengan pendapatan daerah, pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 diperkirakan total pendapatan Rp.681,82M Dengan komposisi PAD sebesar Rp.93,15 Milyar, Dana perimbangan sebesar Rp.538,84 Milyar Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp.18,53 Milyar.

“Prinsip dasar arus Pendapatan adalah bagaimana Pemerintah Daerah mampu untuk menggali sumber-sumber pendapatan secara luas, sehingga pendapatan daerah dapat terkumpul sebanyak-banyaknya. Sementara prinsip dasar arus Belanja terletak pada aliran dana yang efektif dan efisien, sehingga setiap rupiah yang mengalir untuk pembelanjaan benar-benar dapat dirasakan masyarakat dan memiliki multyplier effect terhadap pertumbuhan dan pembangunan sosial ekonomi Kota Payakumbuh yang lebih berkeadilan,” jelas Joko.

Terkait dengan belanja, menurut Joko walaupun secara keseluruhan pendapatan daerah mengalami penurunan tapi belanja daerah dalam perubahan APBD 2021 ini bertambah Rp15,67 Milyar dari semulaj Rp 731,04 M direncanakan menjadi Rp 746,71 Milyar. Berkenaan dengan pembiayaan pada perubahan APBD tahun anggaran 2021 dari semula yang direncanakan Rp.19,7 Milyar menjadi Rp.64,8 Milyar.

Berkenaan dengan ranperda perubahan APBD tahun 2021 Joko juga menyampaikan beberapa poin dimana Fraksi Partai Demokrat memahami benar situasi dan kondisi anggaran yang dimiliki Pemko.

“Adalah tidak mudah untuk memulihkan kondisi ekonomi pasca Covid-19. Namun, kita harus tetap optimis dan menyadari pentingnya kerjasama sinergis dan dukungan semua pihak. Kami menilai bahwa kebijakan pemerintah daerah yang diambil untuk meningkatkan pendapatan daerah tahun 2021 sudah tepat yakni dengan mengoptimalisasi sektor-sektor penerimaan daerah,” ungkapnya.

Fraksi Demokrat juga sependapat kalau rasionalisasi belanja daerah dan pergeseran belanja berdasarkan skala prioritas merupakan salah satu opsi kebijakan untuk mengatasi permasalahan tersebut.

“Namun kami melihat adanya penurunan pendapatan pada lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp 14,08 Milyar termasuk pada RSUD Adnaan WD Kota Payakumbuh, Mohon penjelasannya,” ulas Joko.

Joko menambahkan, pemerintah pusat memprioritaskan pencegahan penyebaran covid-19 dengan tetap mengupayakan pemulihan stabilitas perekonomian dan menjaga daya beli masyarakat terutama bagi masyarakat yang betul-betul terdampak dengan pembatasan dan aturan terkait Corona sehingga Pemerintah Kota Payakumbuh merespon dengan menganggarkan Rp 5,49 Milyar bagi masyarakat yang ikut terdampak covid-19.

“Untuk itu Fraksi Partai Demokrat mempunyai harapan yang besar agar bantuan ini tepat sasaran dan bisa dirasakan manfaatnya bagi masyarakat kota Payakumbuh. Untuk itu kami meminta pada pemerintah kota melalui dinas terkait agar tim verifikasi dan validasi bekerja optimal dalam hal pendataan bagi masyarakat calon penerima bantuan. Kami juga berharap pada dinas terkait agar data yang dipakai tidak hanya mengacu pada DTKS saja tetapi betul-betul kondisi kekinian yang terjadi di tengah masyarakat supaya lebih terwujudnya prinsip keadilan bagi seluruh masyarkat di kota Payakumbuh,” jelasnya.

Terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah, Fraksi Partai Demokrat menghargai upaya dari pemerintah Kota Payakumbuh yang berusaha untuk terus meningkatkan pendapatan asli daerah ( PAD), antara lain melalui Perda Pajak Daerah ini.

“Kami sependapat bahwa pajak daerah dan retribusi daerah telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Fraksi Partai Demokrat secara prinsip menyambut baik Raperda Pajak Daerah ini,” tukuknya.

Terakhir, terkait Rancangan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Daerah, Joko menegaskan kalau UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mendefinisikan Retribusi Jasa Umum sebagai jenis Retribusi yang dikenakan atas jasa umum, yaitu jasa atau pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

“Berdasarkan definisi tersebut, dengan jelas dapat disimpulkan bahwa yang membedakan antara Retribusi Jasa Umum dengan jenis retribusi yang lain, yaitu retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu, adalah bahwa Retribusi Jasa Umum memiliki dimensi pelayanan publik dengan tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum,” ungkap Joko.

Sementara itu, penentuan objek dan jenis serta penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang baik dan tepat dengan memperhatikan biaya penyediaan jasanya, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut, pada akhirnya akan semakin banyak jenis pelayanan jasa umum yang dapat secara mandiri berkembang sehingga diharapkan dapat berdampak positif pada peningkatan kualitas jasa pelayanannya.

“Oleh karena itu, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, kepastian hukum dan sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, Fraksi Partai Demokrat dapat memahami perlunya meninjau kembali sebagian obyek Retribusi Jasa umum,Retribusi Jasa Usaha dan tarif Retribusi perizinan tertentu Namun demikian untuk besaran tarif kami perlu membahasnya lebih lanjut dalam rapat kerja pansus yang akan dibentuk,” pungkasnya.

Fraksi Partai Demokrat mengingatkan kembali kepada Pemerintah Kota Payakumbuh, bahwa manajemen pengelolaan keuangan daerah yang baik dan berkualitas, tidak sekedar bertumpu pada ketaatan aturan dan perundangan-undangan yang berlaku, tapi juga taat azas dan filosofi kebijakan politik anggaran yang berpihak pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat Payakumbuh.

Payakumbuh, JangkarPost.com--- Rapat paripurna penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah (ranperda) APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021, ranperda Pajak Daerah dan ranperda Retribusi Daerah digelar di ruang sidang rapat paripurna DPRD Kota Payakumbuh, Senin (30/8).

Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Hamdi Agus, dan dihadiri oleh Wakil Ketua Wulan Denura, Armen Faindal, Anggota DPRD lainnya, Sekda Rida Ananda yang mewakili Wali Kota Riza Falepi, Sekwan Yon Refli, dan kepala OPD di lingkungan Pemko Payakumbuh.

Dikatakan Hamdi Agus, pada rapat paripurna sebelumnya, Senin, 23 Agustus 2021 lalu, wali kota yang diwakili sekda telah menyampaikan Pengantar Nota Keuangan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2021. Sekaligus juga Nota Penjelasan terhadap 2 (dua) buah Rancangan Peraturan Daerah yaitu Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.

“Sehubungan dengan ketiga Ranperda tersebut, hari ini adalah agenda untuk masing-masing fraksi di DPRD menyampaikan Pemandangan Umum,” kata Hamdi.

Juru Bicara Fraksi Golkar Maharnis Zul menyampaikan pemandangan fraksi terhadap Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2021 dimana ada 5 catatan seperti secara proporsional kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah dalam Rancangan Perubahan adalah 13,66%.

“Kami minta kalau dapat dinaikkan dengan estimet 15%,” ungkapnya.

Kemudian Maharnis Zul juga menanyakan berapa Pemko memperoleh Dana Insentif Daerah (DID) tahun ini dan untuk apa saja dana itu digunakan.

Maharnis Zul juga menyebut kalau Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan terutama yang bersifat Non Fisik yang kurang jelas out come, benefit dan impacnya hendaknya menjadi bahan pertimbangan oleh Pemko Payakumbuh.

Sementara itu, untuk penanganan Covid-19 anggarannya Rp 36,2 Milyar. Fraksi Partai Golkar memberikan apresiasi kepada Ketua Satgas Covid-19 beserta seluruh jajaran yang dengan serius telah berupaya menanggulangi semaksimal mungkin penyebaran virus Covid-19.

“Menurut laporan serapan dana untuk penanggulangan Covid-19 ini masih rendah. Baik untuk bantuan terhadap dampak ekonomi maupun untuk operasional. Kami Fraksi Partai Golkar berharap kiranya Ketua Satgas beserta jajaran memikirkan langkah-langkah strategis program dan kegiatan apa yang mesti dilakukan sehingga penanganan Covid-19 sesuai dengan harapan. Serapan dana tentunya berbanding dengan kegiatan yang dilakukan,” tukuknya.

Menariknya, walaupun rapat paripurna ini membicarakan anggaran perubahan, namun Fraksi Golkar juga menyampaikan masukan terkait masalah mutasi, promosi dan demosi di lingkungan Pemko Payakumbuh. Dimana mutasi bertujuan untuk penyegaran atau promosi, namun kenyataannya menyuguhkan lain.

“Ada yang trenyuh setelah mutasi. Batinnya merasa tersiksa. Begitu juga pandangan orang dari luar. Rasanya si anu itu kurang pas disitu. Maka pertimbangan logika dan pertimbangan perasaan perlu menjadi bahan kajian. Kepada yang memberikan pertimbangan, yang tergabung dalam wadah Baperjakat, kami harapkan dengan bijak, memberikan masukan sebelum pimpinan membubuhkan tanda tangannya,” kata Maharnis Zul.

Terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah, Fraksi Golkar menilai berdasarkan evaluasi masih rendah tingkat kepatuhan dan kesadaran wajib pajak. Dengan telah disahkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang merupakan penyederhanaan dan sinkronisasi beberapa regulasi termasuk peraturan tentang pajak. Tujuan yang ingin dicapai agar tercipta iklim yang kondusif untuk investasi dan pertumbuhan ekonomi.

“Karena rendahnya tingkat kepatuhan dan kesadaran wajib pajak menyiratkan perlu untuk melakukan peninjauan terhadap regulasi” ungkap Maharnis Zul.

Dijelaskan Maharnis Zul, peninjauan yang dimaksud adalah penyederhanaan beberapa peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah. Landasan Yuridis tentang penyederhanaan ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 yang mengatur mulai dari pendaftaran wajib pajak sampai sanksi perpajakan.

“Penyederhanaan tentang pajak ini ada 3 poin yaitu Penyesuaian tarif pajak hotel, Penyesuaian tarif pajak restoran, Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak Tidak kena Pajak,” tegasnya.

Menurut Fraksi Golkar, Rancangan Peraturan Daerah ini juga memuat optimalisasi pengelolaan pajak daerah terkait pemungutan pajak dan penagihan pajak dengan surat paksa berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP).

Berdasarkan penyederhanaan tersebut di atas kami dari Fraksi Partai Golkar berharap Wajib Pajak di Kota Payakumbuh didata dengan sungguh-sungguh sehingga lahir data primier, kemudian penyederhanaan regulasi ini disosialisasikan kepada wajib pajak baik lisan maupun tulisan, petugas pajak harus dipilih orang yang gigih, santun dan komunikatif.

“Melalui UU Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa tidak ada yang bisa mengelak dari wajib pajak. Kedepan, target PAD dari pajak hendaknya bisa kita capai,” ungkapnya.

Terakhir, terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah, Fraksi Golkar bertanya jenis-jenis retribusi apa saja yang bisa kita pungut sebagai sumber PAD dan dikaitkan dengan fasilitas yang dapat diberikan kepada si menfaat.

,”Kami berharap kepada yang memanfaatkan fasilitas tidak ada yang lolos dari pembayaran retribusi. Jujur mungkin kita akui bahwa selama ini ada saja yang berdalih untuk mengelak dari pembayaran retribusi. Atau ada oknum yang sengaja memanfaatkan keadaan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan melakukan perbuatan diluar ketentuan. Uang retribusi dipungut tapi karcis tidak diberikan. Penyetoran hanya berdasarkan sobekan karcis,” tegasnya.

Selanjutnya Maharnis Zul juga menanyakan adakah kiat-kiat yang jitu yang terpikirkan agar masyarakat dengan kesadaran personal atau lembaga menunaikan kewajibannya membayar retribusi dan pajak.

Padang,JangkarPost.com—-Sebanyak 75 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Payakumbuh mengikuti ujian dinas tingkat I (satu) dan II (dua) serta penyesuaian ijazah yang digelar Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPKSDM) Kota Payakumbuh Senin(30/8)

Kegiatan yang dipusatkan di UPT BKN Padang dibuka secara langsung oleh Kepala BKPSDM Kota Payakumbuh Drs.Ifon Satria Can, M.Si yang diwakili Sekretaris Dewi Mulia,SSTP.M.Si

Dewi Mulia menyebutkan Ujian Dinas Dilaksanakan sesuai dengan Undang Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 dan PP Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Kenaikan Pangkat PNS dimana setiap PNS yang sudah memenuhi syarat dapat melaksanakan ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah.

Kemudian Ujian tersebut dibagi menjadi ujian dinas tingkat 1 yaitu ASN Naik Pangkat dari Golongan II ke Golongan III dan ujian dinas tingkat 2 yaitu ASN Naik Pangkat dari Golongan III ke Golongan IV. Sedangkan untuk penyesuaian ijazah mulai dari SMP, SMA, DIII, SI.

Untuk ujian dinas tingkat 2 di ikuti 8 ASN, selanjutnya ujian dinas tingkat 1 dan penyesuaian ijazah sebanyak 67 ASN, Ujian Dinas memakai sistem (CAT, Kualifikasi Personal dan Kompetensi Managerial) dan Wawancara Untuk Ujian TK II.

Melalui ujian dinas dan penyesuaian ijazah, akan dapat mengetahui tingkat kemampuan setiap ASN yang akan naik pangkat/golongan yang lebih tinggi yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

"Juga agar seluruh ASN yang telah memenuhi syarat naik pangkat/golongan yang lebih tinggi dapat mengembangkan diri melalui peningkatan kualitas," ucap Dewi (Hrs)

Payakumbuh, JangkarPost.com--- Rapat paripurna penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah (ranperda) APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021, ranperda Pajak Daerah dan ranperda Retribusi Daerah digelar di ruang sidang rapat paripurna DPRD Kota Payakumbuh, Senin (30/8).

Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Hamdi Agus, dan dihadiri oleh Wakil Ketua Wulan Denura, Armen Faindal, Anggota DPRD lainnya, Sekda Rida Ananda yang mewakili Wali Kota Riza Falepi, Sekwan Yon Refli, dan kepala OPD di lingkungan Pemko Payakumbuh.

Dikatakan Hamdi Agus, pada rapat paripurna sebelumnya, Senin, 23 Agustus 2021 lalu, wali kota yang diwakili sekda telah menyampaikan Pengantar Nota Keuangan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2021. Sekaligus juga Nota Penjelasan terhadap 2 (dua) buah Rancangan Peraturan Daerah yaitu Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.

“Sehubungan dengan ketiga Ranperda tersebut, hari ini adalah agenda untuk masing-masing fraksi di DPRD menyampaikan Pemandangan Umum,” kata Hamdi.

Juru Bicara Fraksi Amanat Bintang Perjuangan Opetnawati menyampaikan pemandangan umum terhadap Raperda Perubahan APBD Kota Payakumbuh tahun anggaran 2021 dimana Perubahan APBD merupakan kebijakan yang memuat hak dan kewajiban pemerintah daerah kepada masyarakat yang dituangkan dalam perubahan pendapatan, perubahan belanja dan perubahan pembiayaan.

“Namun demikian, perubahan rencana kerja pemerintah daerah tersebut juga harus di sinergikan dengan kebijakan pemerintah provinsi dan kebijakan pemeritah pusat yang saat ini menerapkan tatanan normal baru, produktif dan aman Covid-19, yang diantara kebijakannya adalah mewajibkan pemerintah daerah mengalokasikan belanjanya sebesar 8 persen untuk penanganan pandemi Covid-19, dan itu berarti terjadi pergeseran anggaran Kota Payakumbuh sebesar 41,9 Milyar untuk menanggulangi covid19 di Kota Payakumbuh,” kata Opet.

“Maka bila kita berkaca dari kondisi masyarakat kita saat ini, menurut kami sudah dalam jalan yang benar bila dilakukan perubahan anggaran belanja daerah kita,” ulasnya lagi.

Menurut Opet, hal ini dapat dirujuk kepada PP nomor 12 tahun 2019 pasal 161 ayat 2 ditegaskan bahwa perubahan anggaran hanya dapat dilakukan sekali dalam satu tahun anggaran, dimana perubahan itu bisa dilaksanakan karena perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, Keadaan darurat dan Keadaan yang luar biasa.

“Mungkin inilah alasan yang menjadi sandaran pemerintah daerah untuk memgajukan perubahan anggaran, yang akan sangat terhormat bila kita bahas secara lebih terinci pada sidang-sidang dan pertemuan berikutnya,” terang Opet.

Sementara itu, terkait Ranperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dijelaskan Opet kalau sesuai dengan UU nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, bahwa diberikan peluang kepada daerah untuk menentukan dan menetapkan tariff pajak dan pengaturan lainnya, sebagai bentuk pelimpahan kewenangan dalam upaya meningkatkan local taxing power.

“Maka semakin perlu dilakukan inovasi terbaru dalam memperoleh PAD melalui pajak daerah, karena sebagian dari wajib pajak masih mempunyai tingkat kepatuhan yang rendah atas kewajibannya membayar pajak, maka sangat perlu dilakukan peninjauan terhadap regulasi yang mengatur tentang pajak. Namun dalam membahas dan menetapkan regulasi ini kita harus tetap melindungi dan menghormati kepentingan masyarakat dan melakukan kajian secara mendalam dengan bekerjasama dengan lembaga-lembaga tertentu yang sudah berpengalaman dalam membuat kebijakan public,” papar Opet.

Payakumbuh, JangkarPost.com---- Pencegahan Covid-19 tidak boleh dianggap enteng, peningkatan kasus dan meninggal dunia di Kota Payakumbuh bahkan pada minggu kedua Agustus kemarin mengalami peningkatan yang sangat signifikan.

Angka terkonfirmasi positif mencapai 362 orang dan hingga sekarang yang meninggal dunia sudah 51 orang.

Wali Kota Riza Falepi kepada media, Minggu (29/8), menyebut saat ini di Kota Payakumbuh masih terdapat satu daerah yang berstatus zona merah Covid-19, yakni Kelurahan Limbukan.

“Kelurahan Limbukan termasuk Perumnas Kubang Gajah adalah contoh baik dalam penanganan Covid-19 di Kota Payakumbuh. Bahkan menjadi perwakilan kampung tangguh ke tingkat provinsi. Namun kondisinya saat ini menjadi terbalik, Limbukan yang di dalamnya termasuk Perumnas Kubang Gajah bahkan satu-satunya zona merah PPKM covid-19 di Payakumbuh saat ini,” ujar Riza.

“Kita tidak menyalahkan siapa-siapa, tapi demikianlah hakekatnya pandemi, siapa saja bisa kena dan kita harus tetap waspada dengan memakai aturan 5M. Pandemi sangat berpeluang bagi setiap orang kena minimal agak sekali dan untuk itu sangat perlu vaksinasi agar ketika kena tidak terlalu parah. Jangan sampai kena badai sitokin seperti pak NA, sehingga bisa berakibat kematian,” tambah Riza.

Riza meminta masyarakatnya untuk tetap patuh dengan protokol kesehatan, dirinya berharap agar kondisi di Limbukan termasuk Perumnas Kubang Gajah dijadikan sebagai pelajaran, bahwa disaat kita abai atau orang lain abai terhadap kita dengan tidak ikut prokes maka yang sudah baikpun tidak akan bertahan dari paparan Covid-19.

Lebih lanjut Riza juga menyadari bahwa tidak mungkin 100 persen angka negatif Covid-19 di saat pandemi ini, namun vaksinasi jauh lebih memperkuat daya tahan tubuh. Untuk itu Riza berharap marilah warganya mau divaksin agar Payakumbuh cepat mencapai herd imunity.

Limapuluh Kota, JangkarPost.com--- Anggota DPRD Kota Payakumbuh Edward DF sangat menyokong anak-anak muda dalam berolahraga, tak hanya di Kota Payakumbuh, anak-anak muda di daerah lain tak luput dari perhatiannya.

Seperti pada Open turnamen sepakbola PS Tem PP Sitapa (Persatuan Sepakbola Tenaga Muda Jorong Padang Panjang Kenagarian Sikabu-kabu Tanjung Haro Padang Panjang) dibentang, Minggu (29/8).

Dengan protokol Covid 19 yang ketat, Edward DF yang langsung melakukan tendangan pertama sebagai pertanda pertandingan perdana yang mempertemukan antara PS Aroma Taram versus Prasada FC dimulai.

Edward DF menyampaikan anak-anak muda harus bisa kreatif dan inovatif di tengah pandemi saat ini. Adanya virus corona membuat semua kegiatan yang mengundang kerumunan harus dibatasi, untuk itu politikus partai PPP itu mengajak anak-anak muda untuk ikut menyukseskan program pemerintah dalam menanggulangi Covid-19.

“Berolahraga meningkatkan imun tubuh, sehingga kita bisa terhindar dari dampak Covid-19, disamping itu jangan lupa konsumsi makanan bergizi dan buah-buahan agar terus sehat,” pesan Edward DF menyerahkan bantuan berupa dana untuk “pambali aia” kepada Ketua Panitia Ammar Faruq Fadilah.

Sementara itu, Kepala Jarong Arif Rahman dalam sambutannya berpesan kepada para penonton untuk mematuhi protokol Covid 19 yakni cuci tangan, jaga jarak dan pakai masker. Sedangkan kepada para pemain, Kajorong berpesan bermainlah dengan baik dengan menjunjung tinggi sportifitas.

“Dalam pertandingan kalah-menang sudah biasa. Tapi bagaimana kalah-menang tersebut diperoleh dengan sportif,” ujar Arif Rahman.

Open turnamen sepakbola yang diikuti 16 tim se-Kabupaten Limapuluh Kota. Dalam pertandingan pertama, Skuad PS Aroma Taram harus mengakui kehebatan anak-anak Prasada FC yang sebagiannya diisi oleh anggota TNI dari Denzipur Padang Mengatas 0-2 (0-1).

50 KOTA,Jangkarpost.com—Dua tahun sudah pandemi virus Corona menyerang Indonesia bahkan dunia. Hampir seluruh sektor berdampak terutama terhadap perekonomian masyarakat. Berbagai upaya serta kebijakan pemerintah diterapkan untuk mengatasi peredaran virus mematikan tersebut.

Khusus sektor kepariwisataan, Menteri Sandiaga Uno mengatakan, dunia pariwisata tidak boleh lesu meski dalam pandemi Covid-19. "Harus ada upaya bersama untuk membangkitkan pariwisata dimasa pandemi. Pariwisata tak boleh lesu, harus bangkit. Sehingga dengan upaya bersama pariwisata bisa menggeliat kembali," kata Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno saat mengunjungi kampung adat Saribu Gonjong, Koto Tinggi, Kabupaten Limapuluh Kota pada Sabtu (28/8) lalu.

Untuk pengembangan sektor pariwisata dimasa pandemi, Sandiaga Uno menekankan pentingnya 3A: Atraksi, Amenitas, Aksesibilitas. Pastikan 3 faktor ini mampu menarik wisatawan tentunya dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin, mematuhi panduan-panduan PPKM. Peningkatan di sektor pariwisata tentunya akan sejalan dengan semakin menggeliatnya ekonomi kreatif.

"Pengelola, pemilik serta lembaga pemerintahan yang berkaitan dengan kepariwisataan, harus berinovasi, berkreasi dan kreatif untuk menghidupkan lagi wisata yang ada dimasa pandemi ini. Wisata harus dikelola dengan baik sehingga bisa menggeliat dan berdampak pada perekonomian masyarakaat sekitar. Kami di Kementerian Pariwisata akan terus mendukung dan mensupport apapun kegiatan dalam menghidupkan lagi kepariwisataan yang ada," katanya.

Dengan kunjungan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno itu, setidaknya memberikan semangat baru bagi pelaku industri pariwisata dan destinasi wisata untuk terus maju dan berjuang meskipun tengah masa pandemi Covid-19. 

Sementara, dilokasi yang sama, Bupati Limapuluh Kota Safaruddin Datuak Bandaro Rajo mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memerangi penyebaran Corona. "Mari kita bersama, saling bahu-membahu memerangi penyebaran Covid-19 ini. Sesuai dengan Pak Menteri, pariwisata memang tak boleh lesu saat pandemi ini," ucap Bupati Safaruddin.

Bupati menghimbau, terutama kepada pengelola wisata harus menaati dan menerapkan protokol kesehatan selama objek wisata beroperasi. Tak hanya itu saja, kepada penginapan serta restoran juga melakukan hal yang sama.

"Tempat wisata, wajib menerapkan protokol kesehatan Covid-19. Menyediakan tempat cuci tangan, mengatur jarak kunjungan wisatawan serta mencek suhu tubuh dari pengunjung. Kemudian, di lokasi objek wisata harus ada edukasi serta media sosialisasi terkait himbauan-himbauan protokol kesehatan ini. Yang terpenting, pengelola termasuk karyawan wajib memakai masker," kata Safaruddin.

Kemudian, kepada wisatawan yang akan berkunjung ke Limapuluh Kota wajib juga mematuhi protokol kesehatan. Seperti mencuci tangan, pakai masker, menjaga jarak serta membiasakan hidup sehat. "Protokol kesehatan ini penting. Sehingga kita semua bisa terhindar dari penyebaran Covid-19. Dengan menerapkan protokol kesehatan ini, objek wisata ataupun pariwisata bisa menggeliat lagi," ucap Bupati lagi. (Hrs/LIPUTAN KHUSUS)

Payakumbuh, JangkarPost.com--- Ketua DPRD Kota Payakumbuh Hamdi Agus menyampaikan rasa duka cita yang mendalam atas wafatnya mantan Wakil Gubernur Sumatera Barat H. Nasrul Abit Dt. Malintang Panai, sekitar pukul 01.39 WIB dini hari setelah dirawat di RSUP M Djamil Padang, Sabtu (28/8).

“Beliau adalah seorang putra terbaik Pesisir Selatan dan Sumatera Barat, kami mewakili kawan-kawan di DPRD Kota Payakumbuh menyampaikan rasa belasungkawa,” kata Hamdi Agus saat dihubungi media.

Nasrul Abit Dt. Malintang Panai meninggal diusia 66 tahun, dirinya telah mengabdikan diri sebagai Wakil Bupati Pesisir Selatan, Bupati Pesisir Selatan Dua Periode, dan terakhir sebagai Wakil Gubernur Sumatera Barat periode 2016-2021 yang berpasangan dengan Irwan Prayitno sebagai Gubernur.

“Semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kesabaran,” ujar Hamdi.

Payakumbuh, JangkarPost.com--- Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam dan Korps HMI-Wati Cabang Payakumbuh Periode 2021-2022 secara resmi dilantik oleh Ketua Umum Pengurus Besar HMI Raihan Ariatama di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kota Payakumbuh, Kamis (26/8).

Hadir pada acara tersebut Wakil Walikota Payakumbuh Erwin Yunaz, Kapolres Payakumbuh AKBP Alex Prawira, Ketua KPU Kota Payakumbuh Haidi Mursal, Dandim 0306/50 Kota diwakili Jeffrimannedi, Majelis Wilayah Kahmi Sumatera Barat, Majelis Daerah Kahmi Payakumbuh dan 50 Kota, Ketum Badko HMI Riau, Ketum Badko HMI Sumbar, Ketum HMI Cabang Padang, Bukittinggi dan kader.

Erwin Yunaz dalam sambutannya menyampaikan ada harapan tertumpang di pundak generasi muda. Dirinya merasa bangga PB HMI diketuai seorang pemuda Minangkabau.

“Perubahan hidup kedepan perlu disikapi, perubahan global tidak bisa kita anggap sepele. Kami berpesan agar kepemudaan bisa terus membuat terobosan, karena merekalah calon penerus pemimpin generasi bangsa,” kata Erwin.

Orang nomor dua di Kota Payakumbuh itu juga menyebut sejak dulu organisasi HMI adalah pewaris negara, kedepan akan seperti itu, khususnya di Sumatera Barat. Belajar dari sejarah, orang Minang dahulu adalah tempat untuk diajak baiyo-iyo dan bermufakat. Orang minang banyak berjaya di organisasi kepemudaan nasional.

“Jangan sampai kita bekerja tidak tahu arahnya kemana dan malas-malasan, jangan sampai tidak memiliki atau lupa dengan adab kita sebagai orang Minang yang menjunjung tinggi adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah (ABS-SBK), bangun kembali kejayaan ranah minang,” pesan Erwin.

Erwin menambahkan, anak-anak muda di Minangkabau harus bisa menilai opini sebagai pengingat, sebagai kritik membangun, jangan langsung reaktif dengan mengomentari itu tanpa bercermin terlebih dahulu.

“Mungkin kita menganggap hebat diri kita, tapi buktinya sekarang orang Minang dicap reaktif. Sudah dua kali kita mendapat kritik dari pusat seperti dari mantan Presiden RI Megawati dan Ketua DPR RI Puan Maharani, namun anggaplah ini dorongan untuk membuktikan bahwasanya Minangkabau mampu melahirkan tokoh besar.” kata Erwin

Untuk itu, Erwin menyampaikan harkat dan martabat pemuda Minangkabau tertumpang di bahu HMI, harapan kedepan agar percepatan yang terjadi bisa disongsong dengan lebih baik. Dijelaskannya saat ini saja sudah ada 50 persen jabatan kepala daerah diisi oleh generasi muda.

“Generasi yang dipersiapkan di masa yang akan datang. Kebanggaan orang Minang, harus tangguh secara pribadi dan berorganisasi. Pemko siap memberi ruang berkomunikasi yang membangun. Mari kita menjadi negeri yang tetap diakui karena kepiawaiannya dan keluhuran adabnya, bukan negeri yang isinya pemuda reaktif dengan kritik,” tandas Erwin.

Erwin Yunaz juga menyampaikan dengan kehadiran unsur forkopimda pada acara pelantikan pengurus HMI Cabang Payakumbuh ini, tandanya acara hari ini begitu spesial.

Disamping itu, Kapolres Payakumbuh Alex Prawira mengucapkan selamat dan apresiasi kepada Ketum PB HMI dan panitia pelaksana Pelantikan Pengurus Cabang dan Korps HMI-Wati Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Payakumbuh Periode 2021-2022.

“Kami Polres Payakumbuh membuka diri untuk berkoordinasi, berkomonikasi terkait pemeliharaan keamanan dan ketertiban diwilayah Hukum Polres Payakumbuh,” kata Kapolres Alex.

Diakhir acara Ketua Umum PB HMI, Raihan Ariatama mengucapkan selamat kepada kepengurusan yang baru Rivo Vernando serta jajarannya dan menyampaikan pesannya bahwa HMI bertanggung jawab menyebarkan Islam yang moderat ditengah masyarakat serta menerapkan lima Kualitas Insan Cita HMI yaitu, akademis, pencipta, pengabdi, bernafaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur yang diridhai Allah SWT.

Payakumbuh, JangkarPost.com--- Wali Kota mengapresiasi kehadiran cafe One Sky yang berdiri gagah di kawasan persawahan nan indah yang tentunya memanjakan mata pengunjungnya di Kelurahan Payolansek, Kecamatan Payakumbuh Barat.

“Selamat atas dibukanya cafe ini, semoga bisa memberikan kontribusi positif bagi peningkatan perekonomian di Payakumbuh. Kehadiran cafe ini merupakan salah satu indikator untuk kemajuan daerah kita. Usaha kuliner ini diharapkan bisa berdampak dalam membantu pemerintah untuk meningkatkan sumber daya manusia dan membuka lapangan pekerjaan,” kata Riza Falepi saat meresmikan Cafe tersebut didampingi Anggota DPRD dari Fraksi PKS Mustafa, Selasa (25/8).

Ditambahkan Riza, sebagai bentuk dukungan dan komitmen dari pemerintah untuk menjaring pertumbuhan ekonomi baru di Payakumbuh, Wako Riza menyebut telah memberikan berbagai kemudahan bagi para pelaku usaha, salah satunya dalam mengurus perizinan.

“Dengan kemudahan tersebut kita harapkan kedepannya akan banyak lagi yang berinvestasi di kota yang kita cintai ini,” ucapnya.

Dengan kondisi pandemi Covid-19 ini, orang nomor satu di Kota Payakumbuh itu menekankan kepada pemilik cafe untuk selalu memperhatikan protokol kesehatan seperti mengatur konsumen agar menjaga jarak, memakai masker, dan menyediakan tempat cuci tangan.

“Kita harus tetap waspada saat ini kasus Covid-19 terus meningkat, jangan abai dengan protokol kesehatan. Pesan saya tetap patuhi protokol kesehatan dan patuhi semua imbauan dari pemerintah,” ujarnya.

Payakumbuh, JangkarPost.com--- Pemerintah Kota Payakumbuh melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) menggelar bimbingan teknis dan sosialisasi PERPRES No. 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas PERPRES No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan PERKA LKPP No. 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia yang diselenggarakan di Hotel Kolivera Sicincin, Selasa (24/8).

Acara ini digelar selama dua hari dengan peserta pada hari pertama perwakilan badan usaha konstruksi dan konsultan yang ada di Kota Payakumbuh, kemudian untuk hari kedua peserta dari OPD di lingkungan Pemko Payakumbuh.

Acara itu dibuka oleh wali kota diwakili Asisten II Elzadaswarman didampingi Kadis PUPR Muslim dan Kabid Bina Konstruksi dan Perizinan Bangunan Yulia Fitri dengan narasumber Juni Irawati selaku TOT dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau LKPP Pusat.

Elzadaswarman menyampaikan bahwa pengadaan barang/jasa menjadi salah satu penggerak roda perekonomian yang di dalamnya menyediakan lapangan kerja seluas-luasnya. Dia berharap dengan telah disosialisasikannya aturan yang dikeluarkan Presiden pada Februari 2021 lalu ini memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (value for money) dan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta pembangunan yang berkelanjutan.

“Guna memperbaiki tata kelola, menurunkan permasalahan korupsi dalam tender pengadaan barang/jasa, meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan juga meningkatkan kecepatan penyerapan anggaran. Selain itu juga mencegah kebocoran dan penyimpangan yang kerap terjadi dalam tender pengadaan barang/jasa,” ungkapnya.

Payakumbuh -maklumatnews.net- Pemerintah Kota Payakumbuh melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) menggelar bimbingan teknis dan sosialisasi PERPRES No. 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas PERPRES No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan PERKA LKPP No. 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia yang diselenggarakan di Hotel Kolivera Sicincin, Selasa (24/8).

Acara ini digelar selama dua hari dengan peserta pada hari pertama perwakilan badan usaha konstruksi dan konsultan yang ada di Kota Payakumbuh, kemudian untuk hari kedua peserta dari OPD di lingkungan Pemko Payakumbuh.

Acara itu dibuka oleh wali kota diwakili Asisten II Elzadaswarman didampingi Kadis PUPR Muslim dan Kabid Bina Konstruksi dan Perizinan Bangunan Yulia Fitri dengan narasumber Juni Irawati selaku TOT dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau LKPP Pusat.

Elzadaswarman menyampaikan bahwa pengadaan barang/jasa menjadi salah satu penggerak roda perekonomian yang di dalamnya menyediakan lapangan kerja seluas-luasnya. Dia berharap dengan telah disosialisasikannya aturan yang dikeluarkan Presiden pada Februari 2021 lalu ini memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (value for money) dan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta pembangunan yang berkelanjutan.

“Guna memperbaiki tata kelola, menurunkan permasalahan korupsi dalam tender pengadaan barang/jasa, meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan juga meningkatkan kecepatan penyerapan anggaran. Selain itu juga mencegah kebocoran dan penyimpangan yang kerap terjadi dalam tender pengadaan barang/jasa,” ungkapnya.(Rel/Hrs)

Payakumbuh, Jangkarpost.com--- Menindaklanjuti rapat percepatan penanganan covid 19 Kota Payakumbuh, Pemerintah Kota Payakumbuh melakukan langkah cepat dalam menekan penyebaran covid 19 dengan melakukan peninjauan langsung ke Eks Kantor Balai Kota Bukik Sibaluik yang akan dijadikan tempat isolasi bagi masyarakat yang terkonfirmasi positif namun tanpa gelaja (OTG) yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh Rida ananda, Selasa (24/8)

Saat melakukan peninjauan gedung, Rida menjelaskan Ini adalah salah satu langkah cepat yang dilakukan Pemko Payakumbuh menjadikan Eks Kantor Bukik Sibaluik berguna untuk isolasi bagi masyarakat Payakumbuh yang terkonfirmasi positif Covid 19 namun tanpa gejala.

“Jadi hari ini kita melihat kondisi kantor ini setelah dimana sebelumnya OPD yang berkantor di Bukik sibaluik pindah ke padang kaduduak, dan kita melihat kantor ini dapat dimaksimalkan untuk menjadi tempat isolasi bagi masyarakat. Maka dari itu kami bersama Kepala OPD terkait meninjau sejauh mana gedung ini bisa dipersiapkan untuk tempat isolasi dan mencukupi sarana dan prasarana untuk kelancaran isolasi dan kenyamanan masyarakat,” Terang Rida

Dikesempatan yang sama, Sekretaris Dinas Kesehatan A.Arifianto mengatakan persiapan untuk isolasi bagi masyarakat yang terkonfirmasi positif namun tanpa gejala diarahkan untuk menempati Eks Kantor Balai Kota Bukik Sibaluik. Dengan ini dilakukan monitoring dan anggran biaya untuk operasional tempat karantina sehingga apa yang dibutuhkan untuk karantina bisa tercukupi sesuai dengan standar yang ada.

Payakumbuh, JangkarPost.com--- Wali Kota Riza Falepi bakal menyediakan tempat isolasi mandiri terpusat yang representatif bagi pasien positif Covid-19 orang tanpa gejala (OTG), dengan memanfaatkan gedung eks kantor wali kota di Bukik Sibaluik, Ngalau.

“Kalau tidak standar hotel bintang 3 ya standar wisma lah. Kita ingin bagaimana masyarakat nyaman selama menempati tempat isolasi yang kita sediakan ini,” kata Riza saat memimpin rapat bersama Asisten I Dafrul Pasi, Asisten II Elzadaswarman, kepala OPD, dan camat di Ruang Pertemuan Randang, Lantai II Balaikota, Senin (23/8).

Menurut Riza, kondisi gedung 3 lantai tersebut sudah dicek ke lapangan, ada beberapa rehab yang bakal dilakukan seperti memberi sekat dan penyediaan kamar mandi bagi OTG yang isolasi mandiri di sana, bakal ada sekitar 60 orang yang bisa ditampung, bahkan bila dimaksimalkan, bisa menampung hingga 100 orang.

“Untuk mewujudkan ini, harus dikerjakan bersama-sama oleh OPD terkait, saya minta mulai dari BPBD, Dinas kesehatan, PU, PDAM, POL PP, Disparpora, dan dinas lain yang terkait harus menyegerakannya, kalau bisa lebih cepat lebih baik,” ungkap Riza.

Hal ini dilakukan Riza agar dapat melakukan kontrol kepada pasien positif orang tanpa gejala (OTG). Karena kebanyakan ditemukan mereka yang isolasi mandiri di rumah, namun masih ada yang bandel, tidak mau berdiam diri jelang hasil Swabnya negatif.

“Kalau mereka diisoman di tempat yang kita sediakan ini, mereka tidak takut lagi, malah kita buat nyaman, sehingga imun tubuhnya meningkat dan cepat kembali pulih. Tempatnya lapang dan bisa berolahraga disana,” kata Riza.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan dr. Bakhrizal menyampaikan pihaknya akan menambah petugas untuk ditempatkan di sana.