JangkarPost.com

Kapolda Sumbar menyampaikan, tujuan menjalin silaturahmi bersama LKAAM se Sumatera Barat ini adalah untuk menyamakan visi dengan Melibatkan para tokoh Adat, Ninik Mamak dan Bundo Kanduang dalam membantu cegah gangguan keamanan. 

"Keamanan adalah menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama. Memang Polisi dan TNI yang terdepan, tetapi secara keseluruhan elemen masyarakat juga bertanggung jawab secara moral," sebut Kapolda Sumbar. 

Jenderal bintang dua ini menuturkan,  LKAAM merupakan suatu lembaga sosial. Di dalamnya terdapat para tokoh adat, agama, alim ulama, cadiak pandai, ninik mamak dan sebagainya. 

"Beliau-beliau adalah patron di dalam interaksi sosial masyarakat. Beliau-beliau perlu kita rangkul, perlu kita sinergikan dengan aparat keamanan," sebutnya. 

Irjen Pol Teddy Minahasa menerangkan, dengan keterlibatan para tokoh masyarakat ini mengingat komposisi jumlah Polisi dibandingkan jumlah masyarakat yang jauh berbeda. 

"Oleh karena itu dalam tatanan edukasi, persuasi dan sebagainya, kami masih memerlukan peran serta dan partisipasi aktif dari para tokoh adat atau tokoh masyarakat tersebut," tuturnya. 

Salah satu peran tokoh masyarakat, sebut Kapolda Sumbar, LKAAM mampu melakukan pencegahan maupun penyelesaian konflik secara mediasi. 

"Penyelesaian konflik yang tidak perlu sampai ke meja hijau atau cukup dengan metode restorative justice. Itu semua dimediasi oleh tokoh-tokoh tersebut. Mereka yang menjamin, mereka yang memberikan saran-saran, nasehat dan penyelesaian yang baik," pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua LKAAM Sumbar Fauzi Bahar DT Nan Sati menyampaikan ucapan terimakasihnya kepada Kapolda Sumbar atas respon undangan audiensi ini, sehingga ia bersama pengurus LKAAM dan tokoh Adat se Sumbar lainnya bisa hadir di Polda Sumbar. 

Selain itu, apresiasi dari LKAAM Sumbar kepada Irjen Pol Teddy Minahasa atas dukungan penuh terhadap capaian vaksinasi di Provinsi Sumatera Barat, sehingga bisa mencapai 78 persen. 

"Terimakasih kepada bapak Kapolda telah menggagas Lomba SUMDARSIN (Sumbar Sadar Vaksin), yang telah menyelamatkan anak kemenakan kami dengan vaksinasi, yang setiap hari dilaksanakan melalui SUMDARSIN," ucap Fauzi Bahar.

Kegiatan ini dihadiri oleh Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Edi Mardianto, S.Ik. M.Si, Pejabat Utama Polda Sumbar, seluruh LKAAM dan Ketua KAN se Sumbar, Ninik Mamak, Bundo Kanduang seluruh serta pengurus LKAAM.

Pada kesempatan itu pula, Kapolda Sumbar memberikan kepada beberapa tokoh Adat dan masyarakat Sumbar yang ikut berpartisipasi aktif dalam membantu tugas kepolisian dan juga vaksinasi.(*)

Payakumbuh | JangkarPost.com — Komisi C DPRD Kota Payakumbuh melaksanakan dengar pendapat atau hearing dengan Dewan Pendidikan dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Payakumbuh di ruang rapat komisi C, Senin (31/01).

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi C Mesrawati, Sekretaris Syafrizal, serta anggota, Fahlevi Mazni Dt. Bandaro Nan Balidah, Ismet Harius dan Suparman, sementara itu rombongan PGRI hadir Ketua Syafwan bersama guru se Kota Payakumbuh.

Mesrawati dalam sambutannya menyampaikan Komisi C yang mitra kerjanya adalah dinas pendidikan ingin mendengar aspirasi dari tenaga pendidik di Kota Payakumbuh, apa saja keluhan mereka, termasuk kekurangan yang masih ada di sekolah.

“Saya sendiri adalah mantan kepala sekolah, saya sudah berkecimpung di dunia pendidikan, sedikit banyaknya sudah mengetahui permasalahan tenaga pendidik, tetapi kali ini bersama kawan-kawan DPRD Komisi C kami ingin langsung bertatap muka dengan guru dari berbagai sekolah,” kata politikus PAN itu.

Mengawali saran dan masukannya, Ketua PGRI Syafwan menyampaikan kepada wakil rakyat agar memperhatikan sarana dan prasarana sekolah yang berada di pinggiran kota, jangan fokus kepada sekolah yang berada di dekat pusat kota saja.

Kemudian, terkait dengan kesejahteraan penjaga sekolah agar honor mereka bisa ditingkatkan serta perhatikan juga guru di sekolah swasta yang sudah top dan memiliki high budget, namun kesejahteraannya masih terasa kurang.

Guru-guru dari sekolah SD juga memberi masukan agar dibuatkan peraturan daerah terkait menghidupkan kembali pelajaran Budaya Alam Minangkabau (BAM).

Dari guru SMA/SMK juga ada masukan meski SLTA dan SLB sudah berada di bawah kewenangan provinsi, mereka berharap Pemko Payakumbuh masih bisa melibatkan sekolah mereka dalam kegiatan.

“Saat ini di tingkat kota pun jarang digelar iven tingkat pelajar, ini harus ditingkatkan,” kata salahsatu guru.

Lalu, Kota Payakumbuh sudah terkenal dengan sebutan Kota Seribu Kafe. Ada keluhan guru yang meminta perlunya dibuat aturan batas jam keluar malam bagi anak usia sekolah di kafe-kafe, kalau perlu dilakukan razia secara rutin untuk pengawasan dan kontrol terhadap anak usia sekolah.

Pahlawan tanpa tanda jasa ini kebanyakan juga mengeluhkan kepada DPRD kecilnya tunjangan kepala sekolah, guru, dan penjaga sekolah.

Terkait keamanan siswa, guru juga meminta petugas pengamanan lalu lintas di setiap sekolah untuk pengamanan di pagi hari dan jam pulang sekolah agar tidak terjadi kecelakaan. Sementara itu, guru juga meminta Satpol PP rutin menertibkan siswa yang keluar sekolah di jam pelajaran.

Juga masih masukan yang sama saat rapat dengan Dinas Pendidikan tahun lalu, guru-guru meminta DPRD agar mendorong Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) serentak untuk semua sekolah, baik itu negeri, swasta, dan sekolah yang berada di bawah kewenangan kementerian agama, artinya tidak ada yang dahulu mendahului dalam proses rekrutmen siswa baru.

Anggota Komisi C Ismet harius mengatakan DPRD telah mencatat semua masukan dari guru yang hadir dalam rapat, anggota DPRD dari Partai Nasdem itu terenyuh mendapati ternyata masih banyak keluhan dari pendidik di kota ini.

“Kami nanti akan membahasnya dan mencarikan solusi secepatnya dalam rapat kerja bersama instansi terkait,” kata Ismet.

Di akhir rapat, Mesrawati kepada media mengaku cukup sedih, miris dengan nasib beberapa tenaga pendidik di Kota Payakumbuh. Bahkan, kata Mesrawati, ada guru TK yang menjemput penghargaan tanpa dibiayai pemerintah, malah harus pergi dengan ongkos sendiri, sementara dia telah mengharumkan nama kota ini.

“Yang jelas saran, masukan, dan aspiradi dari tenaga pendidik hari ini adalah hal yang positif kepada kami di DPRD. Apalagi kami melihat keluhan terkait kesejahteraan masih mengapung, DPRD akan mengawal ini,” pungkasnya. (AJP)

Payakumbuh | JangkarPost.com — Komisi A DPRD Kota Payakumbuh melaksanakan rapat kerja dengan Badan Pertanahan Negara (BPN) di ruang rapat Komisi A DPRD Kota Payakumbuh, Senin (31/01).

Rapat dipimpin Ketua Komisi A Sri Joko Purwanto didampingi Koordinator Armen Faindal, Sekretaris Zainir, dan anggota seperti Aprizal, dan Alhudri, sementara itu dari BPN hadir Eka Marwahyuni Wira dan Rahmi Beladina.

Ketua Komisi A Sri Joko Purwanto mengatakan Komisi A memiliki berbagai mitra kerja salah satunya adalah BPN. Komisi A belum pernah melakukan rapat kerja dengan BPN dan ingin mengetahui bagaimana program program BPN yang selalu bersentuhan dengan masyarakat terutama dalam urusan pertanahan.

“Berkaitan dengan tanah konsolidasi sampai saat ini masih menyisakan berbagai permasalahan dan berbagai persolan. Untuk proses balik nama pertanahan terkesan lama jadi kami butuh penjelasan mengenai hal ini, bagaimana yang sebenanrnya terjadi,” kata Sri Joko langsung kepada inti rapat.

Kemudian, Anggota Komisi A Alhudri menyebut program PTSL sangat menguntungkan karena biaya murah, proses cepat. Namun berkaitan dengan tanah pusako tinggi sudah banyak disertifikatkan, secara adatnya tentu pusako tinggi tidak dibolehkan untuk diatasnamakan oleh satu orang saja.

“Berkaitan dengan pengalihan nama sertifikat, kami ingin menanyakan bagaimana prosesnya?” kata Alhudri.

Lalu, Zainir menanyakan bagaimana proses tanah KTP perkembangannya, bagaimana atas hak pada masyarakat memprosesnya, sementara terkadang pola pikir masyarakat pada umumnya mereka malas mengurus sertifikat karena prosesnya berbelit-belit.

Dari sisi Koordinator Komisi A Armen Faindal menyampaikan program BPN sudah sangat banyak memudahkan dan sangat membantu masyarakat. Hak tanah yang merupakan hak pakai. Apakah tidak ada persetujuan tanah sepadan dalam proses penerbitan sertipikat?

Terakhir, Aprizal menyebut berkaitan dengan tanah yayasan banyak terjadi penyalahgunaan ketika yayasan tidak lagi berfungsi. Biasanya akan menjadi dan diambil oleh orang secara pribadi.

“Kami berharap ini tidak terjadi, jangan sampai merugikan masyarakat,” ujarnya.

Komisi A mendapatkan jawaban terkait pertanyaan kepada pihak BPN. Perwakilan Kantor BPN Kota Payakumbuh Eka Marwahyuni Wira memberikan keterangan terkait dengan proses pertanahan berupa sertifikat, sebetulnya sudah sangat cepat karena BPN sudah mempunyai SOP dan sangat memperhatikan terhadap standar yang ditetapkan.

“Kita saat ini tidak lagi menjadi bendahara penerimaan, pemohon langsung ke Bank. BPN tidak lagi menerima uang secara langsung. Yang dibayar oleh pemohon yang langsung ke BPN adalah biaya turun lapangan untuk pengukuran,” ujarnya.

Terkait pertanyaan Alhudri, Eka menyampaikan banyak kendala yang ditemui di masyarakat berkaitan dengan proses sertifikat tanah.

“Kita tidak bisa mengenyampingkan kearifan lokal, dan cara yang kita lakukan adalah dengan selalu melibatkan KAN sebagai orang yang tau dengan adat. Berkaitan dengan PTSL yang merupakan tanah pusako tinggi dapat dibuatkan sertifikatnya. Dalam sertifikat tersebut akan dibunyikan kedudukannya sesuai dengan ranji yang dimiliki tanpa merugikan masyarakat atau kaum adatnya. Kita harus membuat keterangan ahli waris dan proses lain sesuai dengan peraturan perundang undangan,” jelas Eka.

Terkait dengan pertanyaan Zainir, Eka menjelaskan program konsolidasi telah ada upaya tindak lanjutnya dengan membuat Keputusan Wali Kota berkaitan dengan penyelesaian tanah konsolidasi.

“Program PTSL adalah program yang lebih mudah dan proses cepatnya. Namanya langsung pada pembeli dan tidak bolak balik. Berkaitan dengan biaya untuk KAN masih dapat dipungut sepanjang memang ada aturan yang mengikatnya di nagari tersebut. Berkaitan dengan tanda tangan memang harus kita tandatangani dan tidak dapat diwakilkan,” tandas Eka.

Kemudian, menjawab pertanyaan Koordinator Komisi A Armen Faindal, Eka menyebut hak pakai adalah tanah untuk instansi pemerintah. Dalam mengukur tanah sebelum mengeluarkan sertipikat memang harus perlu garis sempadan tidak bisa tanpa.

“Ada perbedaan antara pemindahtanganan tanah di Riau dan di Sumbar. Karena memang ada keunikan di Sumbar. Terkait pertanyaan Komisi A selain dari jual beli, sebaiknya warga langsung datang ke BPN. Karena BPN dapat langsung diproses tanpa harus melibatkan Notaris,” pungkasnya.(AJP)

Payakumbuh | JangkarPost.com — Musala Al Jannah (Kubang Canduang) yang berada di halaman kantor Camat Lamposi Tigo Nagori (Latina) merupakan salah satu dari sekian banyak musala yang pembangunannya dimotori dan dibantu oleh Anggota DPRD Kota Payakumbuh dari Partai Bulan Bintang (PBB).

Bertepatan pada puncak peringatan hari lahir Kecamatan Latina ke 13, musala yang selesai dibangun dengan anggaran sekitar 180 Juta rupiah pada tahun 2021 itu diresmikan oleh Wali Kota Riza Falepi bersama tokoh masyarakat setempat, Senin (31/01).

Syafrizal kepada media menjelaskan sudah ada belasan musala dan masjid yang telah dibangun dari awal maupun untuk di rehab, tersebar di Kecamatan Lamposi dan Kecamatan Payakumbuh Utara.

Untuk musala di lingkungan sekolah dan kantor pemerintahan Syafrizal bisa membantunya melalui dana pokir, sementara musala yang berada di lingkungan masyarakat dimotori oleh Syafrizal untuk menggalang dana secara swadaya.

“Setiap tahun minimal kita mengalokasikan Pokir untuk pembangunan musala di sekolah maupun di kantor pemerintahan. Ini sesuai dengan instruksi Ketum PBB Yusril Ihza Mahendra agar setiap dewan di daerah membantu pembangunan musala melalui dana pokir, minimal 1 unit pertahun,” ujarnya.

Syafrizal mengaku sebagai umat muslim, sudah menjadi kewajibannya untuk membantu rumah ibadah, bantuan itu bisa berupa doa, usaha, dan melalui amanah yang diembannya sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan (dapil) 2 Kota Payakumbuh. Tak disia-siakan Syafrizal aspirasi yang didapatnya saat reses dan permintaan dari masyarakat saat musrenbang, ini dipenuhinya satu-persatu dari tahun ketahun.

“Memakmurkan rumah ibadah untuk kesejahteraan umat adalah ibadah, amanah dari masyarakat kepada saya harus saya jalankan semaksimal mungkin,” tukuk anggota dewan tiga periode itu.

Sementara itu, Tokoh Masyarakat Latina JI Dt. Asa Batuah saat diwawancara menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas semangat Syafrizal yang begitu besar untuk membangun rumah ibadah di Kota Payakumbuh, khususnya Kecamatan Latina.

“Luar biasa, harapan masyarakat terus diwujudkan oleh wakil rakyat kami, kedepan dengan adanya anggota DPRD, kita bisa terus memajukan Latina. Kami sudah merasakan punya 2 anggota DPRD dari Lamposi dan nampak perubahannya. Yang jelas niniak mamak mendukung, KAN 3 Nagori sangat mengapresiasi, khususnya kepada anggtoa DPRD dan wali kota,” ujarnya.

Ucapan senada juga terlontar dari Ketua Bundo Kanduang Latina Bundo Nuraini, yang mengatakan sejak awal dilantik sebagai anggota DPRD Syafrizal langsung menjemput aspirasi masyarakat dengan sigap.

“Tak hanya rumah ibadah saja, pembangunan pagar sekolah juga diperhatikannya, bahkan kebutuhan petani buat pembangunan nagari. Makanya dia bisa terpilih lagu menjadi anggota DPRD selama 3 periode hingga kini. Syafrizal itu sosoknya baik, rendah tinggi hati, dan ramah dengan masyarakat,” pungkasnya. (AJP)

Payakumbuh, JangkarPost.com-- Komisi A DPRD Kota Payakumbuh melaksanakan rapat kerja dengan Badan Pertanahan negara (BPN) di ruang rapat komisi A DPRD Kota Payakumbuh, Senin (31/1).

Rapat dipimpin Ketua Komisi A Sri Joko Purwanto didampingi Koordinator Armen Faindal, Sekretaris Zainir, dan anggota seperti Aprizal, dan Alhudri, sementara itu dari BPN hadir Eka Marwahyuni Wira dan Rahmi Beladina.

Ketua Komisi A Sri Joko Purwanto mengatakan Komisi A memiliki berbagai mitra kerja salah satunya adalah BPN. Komisi A belum pernah melakukan rapat kerja dengan BPN dan ingin mengetahui bagaimana program program BPN yang selalu bersentuhan dengan masyarakat terutama dalam urusan pertanahan.

“Berkaitan dengan tanah konsolidasi sampai saat ini masih menyisakan berbagai permasalahan dan berbagai persolan. Untuk proses balik nama pertanahan terkesan lama jadi kami butuh penjelasan mengenai hal ini, bagaimana yang sebenanrnya terjadi,” kata Sri Joko langsung kepada inti rapat.

Kemudian, Anggota Komisi A Alhudri menyebut program PTSL sangat menguntungkan karena biaya murah, proses cepat. Namun berkaitan dengan tanah pusako tinggi sudah banyak disertifikatkan, secara adatnya tentu pusako tinggi tidak dibolehkan untuk diatasnamakan oleh satu orang saja.

“Berkaitan dengan pengalihan nama sertipikat, kami ingin menanyakan bagaimana prosesnya?” kata Alhudri.

Lalu, Zainir menanyakan bagaimana proses tanah KTP perkembangannya, bagaimana alas hak pada masyarakat memprosesnya, sementara terkadang pola pikir masyarakat pada umumnya mereka malas mengurus sertifikat karena prosesnya berbelit-belit.

Dari sisi Koordinator Komisi A Armen Faindal menyampaikan program BPN sudah sangat banyak memudahkan dan sangat membantu masyarakat. Hak tanah yang merupakan hak pakai. Apakah tidak ada persetujuan tanah sepadan dalam proses penerbitan sertipikat?

Terakhir, Aprizal menyebut berkaitan dengan tanah yayasan banyak terjadi penyalahgunaan ketika yayasan tidak lagi berfungsi. Biasanya akan menjadi dan diambil oleh orang secara pribadi.

“Kami berharap ini tidak terjadi, jangan sampai merugikan masyarakat,” ujarnya.

Komisi A mendapatkan jawaban terkait pertanyaan kepada pihak BPN. Perwakilan Kantor BPN Kota Payakumbuh Eka Marwahyuni Wira memberikan keterangan terkait dengan proses pertanahan berupa sertifikat, sebetulnya sudah sangat cepat karena BPN sudah mempunyai SOP dan sangat memperhatikan terhadap standar yang ditetapkan.

“Kita saat ini tidak lagi menjadi bendahara penerimaan, pemohon langsung ke Bank. BPN tidak lagi menerima uang secara langsung. Yang dibayar oleh pemohon yang langsung ke BPN adalah biaya turun lapangan untuk pengukuran,” ujarnya.

Terkait pertanyaan Alhudri, Eka menyampaikan banyak kendala yang ditemui di masyarakat berkaitan dengan proses sertifikat tanah.

“Kita tidak bisa mengenyampingkan kearifan lokal, dan cara yang kita lakukan adalah dengan selalu melibatkan KAN sebagai orang yang tau dengan adat. Berkaitan dengan PTSL yang merupakan tanah pusako tinggi dapat dibuatkan sertifikatnya. Dalam sertifikat tersebut akan dibunyikan kedudukannya sesuai dengan ranji yang dimiliki tanpa merugikan masyarakat atau kaum adatnya. Kita harus membuat keterangan ahli waris dan proses lain sesuai dengan peraturan perundang undangan,” jelas Eka.

Terkait dengan pertanyaan Zainir, Eka menjelaskan program konsolidasi telah ada upaya tindak lanjutnya dengan membuat Keputusan Wali Kota berkaitan dengan penyelesaian tanah konsolidasi.

“Program PTSL adalah program yang lebih mudah dan proses cepatnya. Namanya langsung pada pembeli dan tidak bolak balik. Berkaitan dengan biaya untuk KAN masih dapat dipungut sepanjang memang ada aturan yang mengikatnya di nagari tersebut. Berkaitan dengan tanda tangan memang harus kita tandatangani dan tidak dapat diwakilkan,” tandas Eka.

Kemudian, menjawab pertanyaan Koordinator Komisi A Armen Faindal, Eka menyebut hak pakai adalah tanah untuk instansi pemerintah. Dalam mengukur tanah sebelum mengeluarkan sertipikat memang harus perlu garis sempadan tidak bisa tanpa.

“Ada perbedaan antara pemindahtanganan tanah di Riau dan di Sumbar. Karena memang ada keunikan di Sumbar. Terkait pertanyaan Komisi A selain dari jual beli, sebaiknya warga langsung datang ke BPN. Karena BPN dapat langsung diproses tanpa harus melibatkan Notaris,” pungkasnya. (AJP)

Payakumbuh,JangkarPost.com- Komisi C DPRD Kota Payakumbuh melaksanakan dengar pendapat atau hearing dengan Dewan Pendidikan dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Payakumbuh di ruang rapat komisi C, Senin (31/1).

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi C Mesrawati, Sekretaris Syafrizal, serta anggota, Fahlevi Mazni Dt. Bandaro Nan Balidah, Ismet Harius dan Suparman, sementara itu rombongan PGRI hadir Ketua Syafwan bersama guru se Kota Payakumbuh.

Mesrawati dalam sambutannya menyampaikan Komisi C yang mitra kerjanya adalah dinas pendidikan ingin mendengar aspirasi dari tenaga pendidik di Kota Payakumbuh, apa saja keluhan mereka, termasuk kekurangan yang masih ada di sekolah.

“Saya sendiri adalah mantan kepala sekolah, saya sudah berkecimpung di dunia pendidikan, sedikit banyaknya sudah mengetahui permasalahan tenaga pendidik, tetapi kali ini bersama kawan-kawan DPRD Komisi C kami ingin langsung bertatap muka dengan guru dari berbagai sekolah,” kata politikus PAN itu.

Mengawali saran dan masukannya, Ketua PGRI Syafwan menyampaikan kepada wakil rakyat agar memperhatikan sarana dan prasarana sekolah yang berada di pinggiran kota, jangan fokus kepada sekolah yang berada di dekat pusat kota saja.

Kemudian, terkait dengan kesejahteraan penjaga sekolah agar honor mereka bisa ditingkatkan serta perhatikan juga guru di sekolah swasta yang sudah top dan memiliki high budget, namun kesejahteraannya masih terasa kurang.

Guru-guru dari sekolah SD juga memberi masukan agar dibuatkan peraturan daerah terkait menghidupkan kembali pelajaran Budaya Alam Minangkabau (BAM).

Dari guru SMA/SMK juga ada masukan meski SLTA dan SLB sudah berada di bawah kewenangan provinsi, mereka berharap Pemko Payakumbuh masih bisa melibatkan sekolah mereka dalam kegiatan.

“Saat ini di tingkat kota pun jarang digelar iven tingkat pelajar, ini harus ditingkatkan,” kata salahsatu guru.

Lalu, Kota Payakumbuh sudah terkenal dengan sebutan Kota Seribu Kafe. Ada keluhan guru yang meminta perlunya dibuat aturan batas jam keluar malam bagi anak usia sekolah di kafe-kafe, kalau perlu dilakukan razia secsra rutin untuk pengawasan dan kontrol terhadap anak usia sekolah.

Pahlawan tanpa tanda jasa ini kebanyakan juga mengeluhkan kepada DPRD kecilnya tunjangan kepala sekolah, guru, penjaga sekolah.

Terkait keamanan siswa, guru juga meminta petugas pengamanan lalu lintas di setiap sekolah untuk pengamanan di pagi hari dan jam pulang sekolah agar tidak terjadi kecelakaan. Sementara itu, guru juga meminta Satpol PP rutin menertibkan siswa yang keluar sekolah di jam pelajaran.

Juga masih masukan yang sama saat rapat dengan Dinas Pendidikan tahun lalu, guru-guru meminta DPRD agar mendorong Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) serentak untuk semua sekolah, baik itu negeri, swasta, dan sekolah yang berada di bawah kewenangan kementerian agama, artinya tidak ada yang dahulu mendahului dalam proses rekrutmen siswa baru.

Anggota Komisi C Ismet harius mengatakan DPRD telah mencatat semua masukan dari guru yang hadir dalam rapat, anggota DPRD dari Partai Nasdem itu terenyuh mendapati ternyata masih banyak keluhan dari pendidik di kota ini.

“Kami nanti akan membahasnya dan mencarikan solusi secepatny dalam rapat kerja bersama instansi terkait,” kata Ismet.

Di akhir rapat, Mesrawati kepada media mengaku cukup sedih, miris dengan nasib beberapa tenaga pendidik di Kota Payakumbuh. Bahkan, kata Mesrawati, ada guru TK yang menjemput penghargaan tanpa dibiayai pemerintah, malah harus pergi dengan ongkos sendiri, sementara dia telah mengharumkan nama kota ini.

“Yang jelas saran, masukan, dan aspiradi dari tenaga pendidik hari ini adalah hal yang positif kepada kami di DPRD. Apalagi kami melihat keluhan terkait kesejahteraan masih mengapung, DPRD akan mengawal ini,” pungkasnya. (AJP)

Payakumbuh | JangkarPost.com — Duta Besar Saudi Arabia untuk Indonesia Syeikh Essam Abed Al-Thaqafi beserta Wakil Duta Besar Arab Saudi Yahya Al Qhatani dan Asisten Pribadi Duta Besar Fahd Mohammed Alshehri datang berkunjung dan meninjau lokasi pembangunan Masjid Agung King Salman di Sawah Kareh Kelurahan Pakan Sinayan, Minggu (30/01) Siang.

Dalam kunjungan tersebut Duta Besar Syeikh Essam Abed Al-Thaqafi berjanji dengan sekuat tenaganya akan menyampaikan permohonan masyarakat Payakumbuh untuk membangun Masjid Agung kepada Pemerintah Kerajaan Arab Saudi.

“Saya menyadari, masyarakat Payakumbuh sangat berhak untuk memiliki masjid yang besar, Insya Allah kita di kedutaan akan menjadi penyambung dari harapan masyarakat Payakumbuh,” kata Dubes Syeikh Essam Abed Al-Thaqafi kepada media.

Syeikh Essam berharap, semoga apa yang dicita-citakan oleh masyarakat, Masjid Agung King Salman yang sudah disepakati namanya oleh masyarakat Payakumbuh dapat secepatnya terwujud. Karena rezki itu semuanya datangnya dari Allah.

“Insya Allah dengan doa kita bersama, semoga kita secepatnya dapat bertemu kembali saat peresmian Masjid Agung King Salman ini nantinya,” ucapnya.

Syeikh Essam juga Mengakui, sambutan yang diberikan oleh masyarakat Sumatera Barat khususnya Kota Payakumbuh terhadap dirinya sangat luar bisa, rasanya seperti berada dikampung halamannya sendiri.

“Alhamdulillah saya disini rasanya seperti dirumah sendiri, apa yang saya butuhkan semuanya ada didekat saya. Saya begitu senang berada di negeri ini, terimakasih saya ucapkan atas sambutan yang mulia ini,” ungkapnya.

Sementara itu Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah mengatakan dengan begitu pentingnya kehadiran masjid agung ini, diharapkan dengan kunjungan Dubes Arab Saudi ini akan memberikan kabar bahagia untuk Sumbar khususnya masyarakat Kota Payakumbuh.

“Tentu apa yang kita harapkan selama ini dapat segera terealisasi yaitu dengan hadirnya Masjid King Salman di Kota Payakumbuh ini,” ucapnya.

“Mengingat Payakumbuh merupakan jalur perlintasan penghubung berbagai daerah di Sumbar, sehingga para jamaah yang akan menunaikan ibadah bisa sholat di masjid ini nantinya,” tukuknya.

Senada dengan itu Wali Kota Payakumbuh Riza Falepi juga sangat mengharapkan bantuan dari Kerajaan Saudi Arabia untuk pembangunan Masjid Agung ini, mengingat kalau menggunakan APBD untuk membangunnya akan sangat berat dan tentu membutuhkan waktu yang lama bahkan bisa lebih 10 tahun.

“Dengan anggaran yang ada akan membutuhkan waktu yang sangat lama, sementara jamaah kita terus bertambah. Dimana masjid yang ada saat tidak cukup untuk menampung jamaah dalam melaksanakan kegiatan keagamaan lainnya,” ujarnya.

“Semoga Raja Saudi Arabia berkenan membantu kita dalam mewujudkan harapan besar dari masyarakat Payakumbuh untuk mendirikan Masjid Agung ini,” pungkasnya. (AJP)

Payakumbuh | Jangkarpost.com — Wali Kota Riza Falepi Dt. Rajo Kaampek Suku menyampaikan apresiasi kepada Kapolda Sumbar Irjen Pol Teddy Minahasa yang begitu serius memberikan asistensi kepada pemerintah dengan digelarnya pelaksanaan Sumatera Barat Sadar Vaksin (Sumdarsin) sejak Oktober 2021.

“Kita sangat berterima kasih kepada Bapak Kapolda, Sumdarsin sukses mendongkrak capaian vaksinasi Covid-19 di Sumatera Barat sehingga mencapai lebih dari 78 persen,” kata Riza kepada media, Kamis (27/01).

Wali Kota dua periode itu juga menambahkan, Sumdarsin yang digelar beberapa kali itu juga memberikan dampak cukup besar kepada capaian vaksinasi di Kota Payakumbuh, rata-rata mencapai angka ribuan peserta setiap pelaksanaannya.

“Alhamdulillah tercatat, hingga saat berita ini ditulis, capaian vaksinasi di Kota Payakumbuh sudah 91,79 persen dosis pertama dan 65,34 persen dosis kedua,” kata Riza.

Diakui Riza, keseriusan Kapolda tampak dari dengan telah 3 kali datang ke Kota Payakumbuh untuk menyemangati vaksinasi dan memberi penghargaan kepada tenaga vaksinator. Apalagi Sumdarsin juga berhadiah beragam barang sampai kendaraan bermotor untuk menyemangati semua pihak yang terlibat.

“Kedatangan Bapak Kapolda ke kota kita sangat terlihat semangatnya kuat, Sumdarsin yang luar biasa, menunjukkan perhatian yang kami sendiri gak mampu seperti itu. Tentu kami tidak akan berhasil tanpa bantuan dari beliau,” ucap Riza.

Riza Falepi juga memberikan apresiasi kepada Kapolres AKBP Alex Prawira dan jajarannya yang ikut berjibaku bersama Pemko Payakumbuh mengajak dan mengedukasi masyarakat terkait betapa pentingnya vaksinasi melawan pandemi Covid-19 ini.

Apresiasi yang tinggi juga diucapkannya kepada Dandim 03/06 50 Kota Letkol. Inf. Mochammad Denny Nurcahyono yang telah ikut menyukseskan vaksinasi bersama-sama dengan Kajari Suwarsono, Forkopimda yang sudah mengawal Pemko Payakumbuh dari aspek hukum dan perundang-undangan sehingga diharapkan tidak terjadi pelanggaran hukum dalam bekerja.

“Saya berbahagia dengan semangat seluruh pihak yang berikhtiar bersama kita menyelamatkan nyawa segenap masyarakat Kota Payakumbuh,” ungkapnya didampingi Sekretaris Daerah Rida Ananda.

Riza menambahkan, saat ini Kota Payakumbuh sedang gencar melaksanakan vaksinasi ke sekolah-sekolah untuk menyasar anak-anak usia 6-11 tahun, menindak lanjuti instruksi Kementerian Kesehatan RI, telah dimulai pada 21 Januari 2021.

“Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, kepala sekolah dan jajaran dibantu oleh Bhabinkamtibmas di lapangan, setiap pelaksanaannya, upaya ini betul-betul kami apresiasi,” kata Riza.

Senada, Ketua DPRD Hamdi Agus saat diwawancara media juga menyampaikan apresiasi kepada POLRI, TNI, dan Pemerintah atas tercapainya angka vaksinasi lebih dari 90 persen di Kota Payakumbuh. Hamdi menilai ini merupakan kabar baik, daerah ini segera mencapai herd immunity.

“Dengan telah divaksin, kita tentu dapat terlindungi dari bahaya serangan Covid-19. Saat ini vaksinasi menyasar anak-anak usia 6-11 tahun, mari kita sukseskan program pemerintah ini supaya kita bisa nyaman beraktifitas kedepannya, kami dari wakil rakyat menyampaikan terimakasih atas semangat seluruh pihak yang menyukseskan ini,” pungkasnya. (AJP)

Payakumbuh | JangkarPost.com — “Jemput bola” yang dilaksanakan oleh Komisi A bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kota Payakumbuh ke kecamatan Payakumbuh Timur, Selasa (25/01) pagi itu disambut hangat oleh Camat Payakumbuh Timur Dewi Novita bersama Sekretaris Yudhya Prima Nirmala di kantor yang beralamat di jalan Belimbing RT 1 RW 1, Tiakar, Payakumbuh Timur, Balai Batimah.

Rombongan yang berjumlah sebanyak 8 (delapan) orang dari DPRD Kota Payakumbuh itu dipimpin langsung oleh ketua Komisi A Sri Joko Purwanto dan didampingi oleh koordinator (wakil ketua DPRD) Armen Fanidal serta diikuti oleh Sekretaris Komisi A Zainir dan anggota Afrizal, Wirman Putra, Nasrul, Kasubag Persidangan Humas dan Protokol Herawaty dan Kasubag Hukum dan Perundangan-Undangan Suherni Awal.

Tanpa basa basi, ketua Komisi A Sri Joko Purwanto langsung menyampaikan kepada Camat Payakumbuh Timur atas tujuan kedatangan rombongan dari komisi A ke kantor Payakumbuh Timur.

“Alhamdulilah, kami disambut dengan hangat oleh Camat Payakumbuh Timur, dan atas kedatangan rombongan kami ini untuk menjemput usulan dan masukan serta menyerap aspirasi masyarakat yang ada di wilayah Payakumbuh Timur ini terkait pembangunan-pembangunan dan juga sarana prasarana yang semoga akan dapat menjadi kebaikan untuk kita semua,” ungkap Joko diawal penyampaiannya.

Ketua komisi A melanjutkan bahwa dalam kunjungan turun lapangan rombongan DPRD Kota Payakumbuh kali ini selain menjemput dan menyerap aspirasi dari Camat Payakumbuh Timur yang telah diterima dari warga masyarakatnya juga bertujuan untuk melihat langsung yang sedang terjadi dilapangan akan situasi dan kondisi ril yang ada di wilayah Payakumbuh Timur, dan atas kedatangan kami disini maka kami akan membawa dan melanjutkan untuk nantinya kami masukan dan bahas di pertemuan bersama di DPRD Kota Payakumbuh agar apa yang kami bawa ini nantinya dapat terealisasi sesuai keinginan kita bersama,” ucap Joko.

Sementara Armen Fanidal selaku koordinator Komisi A turut menyampaikan jika kunjungan rombongan komisi A ini ke Payakumbuh Timur merasa pulang kerumah kembali, karna Camat Payakumbuh Timur merupakan keluarga DPRD Kota Payakumbuh juga, dimana bu Camat ini sebelumnya pernah menjabat sebagai Sekwan yang tentu bagi siapapun yang pernah duduk di dewan mereka ini merupakan keluarga bagi DPRD Kota Payakumbuh,” ungkap Armen bahagia.

“Dan tentunya salah seorang keluarga dewan ini kami titipkan di Payakumbuh Timur untuk dapat membawa wilayah Timur Kota Payakumbuh ini menjadi wilayah yang maju sehingga masyarakatnya bahagia dan sejahtera,” kata politisi Demokrat tersebut.

Dan atas apa yang disampaikan ketua Komisi A dan Koordinator Komisi A tersebut, Camat Payakumbuh Timur Dewi Novita sangat bahagia dan langsung menyampaikan atas usulan dan masukan yang telah diterima sebelumnya dari masyarakat warga Payakumbuh Timur.

“Alhamdulilah, kami dari Payakumbuh Timur sangat bahagia atas kedatangan dari rombongan wakil rakyat di kantor ini. Semoga kedatangan rombongan wakil rakyat ini akan membawa kebaikan untuk kita semua di Payakumbuh Timur ini,” ucap Dewi bahagia.

Dilanjutkannya, meskipun kami baru 3 bulan berada disini (Camat Payakumbuh Timur), dan atas waktu yang masih seumur jagung ini kami telah bergerak langsung untuk mengumpulkan data untuk perkembangan kebaikan wilayah Payakumbuh Timur ini,” ujar Dewi.

Juga disampaikan Camat Payakumbuh Timur tersebut, sewaktu masih menjabat di DPRD Kota Payakumbuh, ia banyak menerima masukan-masukan serta usulan dari warga masyarakat Kota Payakumbuh, dan setelah kami menjabat di suatu wilayah seperti saat ini kami kembali tidak lepas dari menerima masukan serta usulan dari masyarakat, sehingga hal ini sepertinya sudah menjadi kewajiban bagi saya untuk dapat menyelesaikan hal ini sampai tuntas,” tukuk Dewi melanjutkan.

Camat yang merupakan satu-satunya Camat perempuan di kota Payakumbuh tersebut langsung menyampaikan kepada rombongan komisi A atas usulan dan masukan yang telah diterima dari kelurahan sebelumnya. Dimana untuk sarana dan prasarana yang ada di wilayah Payakumbuh Timur saat ini sangatlah minim dan sudah tidak layak.

“Seperti halnya dengan becak motor untuk mengangkut sampah di wilayah Payakumbuh Timur saat ini sangatlah sedikit dan terbatas sekali. Dan juga kondisi dari becak inipun sudah banyak yang tidak layak pakai lagi,” ungkap Dewi kepada rombongan komisi A DPRD Kota Payakumbuh.

Dilanjutkannya, dimana saat ini di setiap kelurahan hanya memiliki 1 becak motor yang mana seharusnya 1 kelurahan ini memiliki 2 becak motor karna wilayah kelurahan yang cukup luas di Payakumbuh Timur ini.

Camat Payakumbuh Timur ungkapkan harapan yang besar kepada rombongan Komisi A untuk dapat membawa usulan dan masukan untuk kemajuan Payakumbuh Timur kedepannya.

“Tentu kami berharap agar wakil rakyat kita ini dapat memenuhi sarana dan prasarana yang masih kurang dan terbatas disini. Serta juga dapat melakukan renovasi untuk kantor Camat, terutama untuk ruangan aula pertemuan disini dimana untuk aula yang ada ini sudah sangat tidak memadai untuk digunakan, sehingga untuk dapat memberikan pelayanan yang akan diberikan terhadap masyarakat hal ini tentu tidak layak diberikan kepada masyarakat kita,” pinta Dewi kepada wakil rakyat Kota Payakumbuh.

Tidak lupa, Dewi turut menyampaikan jika untuk wilayah Payakumbuh Timur saat ini juga masih terdapatnya jalan yang masih belum diperbaiki ataupun masih jalan tanah.

“Dan kami dari Payakumbuh Timur ini tidak berhentinya menaruh harapan atas kedatangan rombongan DPRD Kota Payakumbuh ini untuk dapat membawa kebaikan dan manfaat yang sangat berarti bagi warga masyarakat Payakumbuh Timur nantinya,” tukas Dewi.

Diakhir penyampaiannya, Dewi mengatakan jika adanya masukan dari warga Payakumbuh Timur yang mana sampai sejauh ini masih seringnya ketidakhadiran wakil rakyat di tengah warga Payakumbuh Timur saat pelaksanaan Musrenbang, dimana dengan pelaksanaan Musrenbang ini masyarakat sangat berharap dapat menyampaikan langsung aspirasi kepada anggota DPRD Kota Payakumbuh kita,” tambahnya mengakhiri.

Tanpa menunggu lama, terkait atas masukan yang disampaikan Camat Payakumbuh Timur, ketua Komisi A Sri Joko Purwanto sampaikan bahwa terkait untuk renovasi aula pertemuan kantor Camat Payakumbuh Timur akan dilihat dan disurvey terlebih dahulu sehingga untuk urgensi sarana untuk aula pertemuan ini memang sudah masuk dalam prioritas atau belum.

“Dan terkait becak motor pengangkut sampah ini sebelumnya kami sudah sering mengajukan untuk dapat penambahan armada bentor sampah ini. Tidak hanya di wilayah Payakumbuh Timur saja, saat ini setiap kecamatan juga meminta bentor sampah ini ditambah yang mana bentor yang mereka punya inipun banyak sudah tidak layak pakai,” jawab Joko terhadap Camat Payakumbuh Timur.

Disampaikan ketua Komisi A tersebut, atas usulan dan masukan yang ditrima DPRD Kota Payakumbuh sampai sejauh ini seluruh wakil rakyat yang ada sudah berjuang semampunya untuk ini, akan tetapi yang terkait dengan bentor pengangkut sampah untuk tahun 2022 ini kami dengan berat hati menyampaikan bahwa bentor ini tidak ada dalam daftar belanja sarana dan prasarana sehingga kita harus bisa menerima keadaan ini dan semoga ditahun depan masukan ini akan dapat terealisasi hendaknya,” kata Joko sambil diamini oleh peserta yang hadir.

“Dan terkait keluhan lainnya, kami dari DPRD Kota Payakumbuh akan mengusahakan semampu dan semaksimal mungkin untuk merealisasikan usulan dan masukan yang kami terima ini. Karna kita juga sama mengetahui bahwa situasi dan kondisi keuangan daerah saat ini sudah sering terjadinya recofusing yang diakibatkan karna wabah pandemi Covid-19, sehingga anggaran untuk memenuhi usulan dan keinginan kita semua saat ini tentu sudah akan sulit untuk terealisasi,” pungkas ketua Komisi A tersebut.

Serta untuk yang disampaikan Camat Payakumbuh Timur tang terkait jalan tanah yang masih ditemukan di Payakumbuh Timur, kami akan berjuang untuk merealisasikan agar dapat dilakukan pengerasan jalan tersebut dengan cara pengecoran jalan nantinya, serta juga hal ini tentu kami akan melihat situasi keadaan di lapangan bahwa jika lahan jalan yang ada memang sudah bisa kita lakukan pengecoran nantinya,” jawab Joko mengakhiri.(AJP)

Payakumbuh | JangkarPost.com — Berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Payakumbuh, Komisi B DPRD Kota Payakumbuh melakukan tinjauan lapangan ke Objek wisata dan sarana prasarana olahraga yang ada di Kota Payakumbuh, Selasa (25/01).

Kegiatan tinjauan lapangan ini dimulai dengan mengunjungi Dinas Pariwisata Kota Payakumbuh dan disambut hangat oleh Kepala Dinas Pariwisata Kota Payakumbuh Desmon Korina beserta jajaran. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Ketua DPRD Kota Payakumbuh Wulan Denura.

Setelah melakukan perbincangan terkait objek wisata serta sarana dan prasarana olahraga yang akan dikunjungi, kunjungan dilanjutkan ke Gor Tipe B yang ada di Kelurahan Tanjung Pauh serta melihat Objek Wisata Ngalau Indah.

Ketua Komisi B DPRD Kota Payakumbuh Fraksi Partai Golkar H. Muharnis Zul, S.Pd mengatakan dari tinjauan lapangan yang dilakukan, Gor Tipe B memiliki sarana dan prasarana yang cukup bagus. Sedikit yang menjadi koreksi adalah akses jalan ke Gor tipe B belum sempurna dan lingkungan sekitar Gor yang perlu dibenahi.

“Saat kunjungan ke Gor Tipe B, terlihat sarana dan prasarana yang ada di dalam gor cukup bagus. Namun ada sedikit yang perlu dibenahi yaitu akses jalan ke Gor yang belum sempurna serta lingkungan di sekitar Gor yang perlu dibenahi agar terlihat lebih indah,” Ujarnya.

Ditambahkan Muharnis, Saat melakukan kunjungan ke Objek Wisata Ngalau Indah pihaknya kagum dengan keindahan alam yang dimiliki Kota Payakumbuh dimana hal tersebut akan menjadi daya tarik bagi wisatawan yang akan berkunjung. Diharapkan kebersihan dan keamanan di Objek wisata lebih ditingkatkan serta Hal yang sangat penting saat ini adalah stakeholder terkait yaitu Disparpora Kota Payakumbuh dalam mempromosikan objek wisata Ngalau Indah agar banyak wisatawan yang berkunjung dan secara otomatis akan meningkatkan PAD Kota Payakumbuh.

“Objek wisata Ngalau Indah merupakan destinasi wisata yang sangat bagus. Disamping objek wisata, Ngalau Indah juga dapat menjadi sarana olahraga. Semoga Kedepannya Dinas Pariwisata Kota Payakumbuh dapat menggencarkan promosi pariwisata yang ada di Kota Payakumbuh agar para wisatawan dapat lebih mengenal lagi tentang Kota Payakumbuh serta secara otomatis akan meningkatkan PAD Kota Payakumbuh,” Pungkasnya.

Senada, Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Payakumbuh Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Edward DF, S.Sos mengatakan dari 2 objek kunjungan yang dilaksanakan, ada beberapa yang perlu dibenahi diantaranya perawatan, kebersihan dan promosi baik itu di Gor tipe B, maupun di Objek Objek Wisata Ngalau indah.

“Di Gor Tipe B, selain akses jalan ke Gor, lingkungan disekitar Gor agar dapat dibersihkan lagi dari rumput-rumput yang mulai meninggi. Perawatan dan kebersihan harus lebih ditingkatkan lagi,” Ujar Edward

Ditambahkannya, Pemerintah khususnya Dinas Pariwisata agar dapat membenahi Objek Wisata Ngalau Indah dengan pembersihan jalan menuju puncak marajo yang sudah berlumut, Perawatan di dalam Goa Ngalau serta promosi yang harus digencarkan agar wisatawan mengetahui keindahan apa saja yang ada di Kota Payakumbuh.

“Objek Wisata Ngalau kita sangat bagus. Pembenahan, Penataan dan Promosi wisata sangat diperlukan agar menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk berkunjung ke Kota Payakumbuh. Seterusnya kepada masyarakat diharapkan dapat menjaga objek wisata yang ada di kota kita dengan baik, mari jaga kebersihan dan keamanan objek wisata ini agar dapat kita nikmati hingga ke anak cucu,” Pungkasnya.

Sementara itu, Sekretaris Komisi B DPRD Kota Payakumbuh Fraksi Partai Gerindra Yernita mengatakan di sekitaran Gor Tipe B diharapkan ada sarana pendukung olahraga seperti Kolam renang. Disekitar Gor juga perlu dibenahi dengan adanya taman dan pohon yang tertata rapi untuk menambah nilai dan keasrian disekitar Gor.

Ditambahkan, Untuk Objek Wisata Ngalau, Ini merupakan Objek wisata Payakumbuh yang sangat indah dan perlu dipromosikan ke khalayak ramai. Pada zaman IT seperti saat ini diharapkan adanya promosi yang lebih luas. Selain destinasi wisata, Payakumbuh juga terkenal dengan kuliner dan adat istiadatnya yang sangat terjaga yang dapat menarik perhatian wisatawan untuk berkunjung ke Payakumbuh.

“Kota Payakumbuh merupakan kota yang memiliki destinasi wisata yang sangat indah, disamping pariwisatanya Kota Payakumbuh juga terkenal dengan kuliner dan adat istiadatnya. Ini diharapkan dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk beekunjung ke Kota Payakumbuh,” ucapnya.

Disisi lain, Anggota Komisi C DPRD Kota Payakumbuh Fraksi Partai PAN Opetnawati mengatakan sangat mengapresiasi kinerja pemerintah Kota Payakumbuh karena meski APBD dua tahun terakhir menurun karena adanya pandemi Covid-19 masih bisa membangun Gor Tipe B yang mewah dan memilki sarana dan prasaran yang lengkap meski ada sedikit yang perlu dilakukan pembenahan yaitu akses jalan menuju Gor Tipe B yang masih belum diaspal. Dan hal tersebut tidak menjadi masalah yang berarti karena tentu untuk pembenahannya diperlukan APBD dalam pelaksanaanya.

Ditambahkannya, Pembangunan di Kota Payakumbuh beberapa tahun terakhir ini sangat meningkat pesat. Hal ini tak terlepas dari tangan dingin Wali Kota Payakumbuh Riza Falepi yang patut diapresiasi dan dapat dijuluki sebagai bapak pembangunan. Mulai dari objek wisata, sarana dan prasarana olahraga dibangun dengan sangat baik dan penuh perhitungan.

Opetnawati berharap dengan adanya Gor tipe B dan Objek Wisata Ngalau Indah dapat dilakukan promosi yang lebih gencar lagi sehingga Kota Payakumbuh menjadi destinasi wisata pilihan bagi para wisatawan baik dari nasional maupun internasional.

“Payakumbuh tidak kekurangan destinasi wisata, kita hanya perlu mempromosikan keindahan wisata Kota Payakumbuh melalui brosur, spanduk maupun media sosial. Dengan gencar melakukan promosi diharapakan nantinya Kota Payakumbuh dapat dikenal baik oleh wisatawan nasional maupun internasional,” ungkapnya.

Sementara itu, Anggota Komisi B DPRD Kota Payakumbuh Fraksi Partai PKS Heri Iswandi, SE.Dt Rajo Muntiko Alam mengatakan Kota Payakumbuh memilki potensi untuk dikunjungi oleh wisatawan dari dalam maupun luar daerah. Seperti halnya Sarana prasarana olahraga yaitu Gor Tipe B dan Objek wisata ngalau indah yang ada di Kota Payakumbuh. Kedua objek ini perlu dilakukan pembenahan dari berbagai sisi agar potensi yang dimiliki dapat dimanfaatkan dengan baik.

Contohnya di Gor Tipe B perlu diadakannya pembenahan baik itu akses jalan, parkir serta fasilitas lainnya. Di Objek Wisata Ngalau Indah perlu dijaga kebersihan dan keamananya. Dengan lengkapnya fasilitas yang ada, ini merupakan salah satu daya tarik untuk para wisatawan berkunjung ke Kota Payakumbuh. Hal yang tak kalah penting lainnya adalah promosi baik secara langsung maupun online.

“lebih gencar kita mempromosikan daerah kita ke luar daerah baik itu secara langsung melalui spanduk, brosur maupun dengan cara online, ini dapat lebih mudah menarik wisatawan untuk berkunjung ke Payakumbuh,” Ujar Heri.

Ditambahkan Heri, Pihaknya di DPRD siap membantu dan mendukung penuh baik dalam anggaran maupun kebijaksanaan demi kemajuan Kota Payakumbuh.

“Kami di DPRD siap membantu dan mendukung penuh kemajuan pembangunan dan objek wisata baik dalam anggaran maupun kebijaksanaan demi kemajuan Kota Payakumbuh,” Pungkasnya. (AJP)

Payakumbuh | JangkarPost.com— Komisi C DPRD Kota Payakumbuh turun ke lapangan bersama dinas terkait untuk mengecek saluran irigasi di Balai Jariang Payakumbuh Timur, Payolinyam Payakumbuh Utara, dan di Padang Tinggi Piliang Payakumbuh Barat, Selasa (25/01).

Rombongan dipimpin Ketua Komisi C Ahmad Zifal, dan diikuti oleh anggota Fahlevi Mazni Dt. Bandaro Nan Balidah, Suparman, serta Yendri Bodra Dt. Parmato Alam. Sementara itu, dari Pemko Payakumbuh ada Sekretaris Dinas PUPR Rajman didampingi Kabid PSDA Harlon, Kabid Cipta Karya Yasril, dan Bina Marga Erwin. Dinas pertanian ada Kabid Perkebunan Rozi Alleni serta Kabid Sapras Abdullah Sani. Turut hadir penyuluh pertanian setempat.

Saat mengecek saluran bandar tersier di Balai Jariang, Komisi C DPRD menemukan beberapa titik saluran sudah pecah dan lantainya berlobang, Ketua Komisi C Ahmad Zifal menyampaikan bandar tersier di Balai Jariang melalui tak hanya 1 wilayah kelurahan, dan itu berada di bawah kewenangan Pempov Sumbar, maka diajukan proposal untuk pembenahannya, setelah itu barulah secara swakelola dikerjakan bandar cacing melalui APBD.

“Sebenarnya untuk hal-hal yang kecil ini tak harus ke provinsi mengurusnya, harus ada kebijakan dari Pemko, kalau bisa P3A bisa secara swadaya mengatasi kerusakan pada saluran irigasi, kalau ke provinsi prosedurnya lama,” kata Ahmad Zifal.

Rombongan kemudian bergerak ke lokasi tebing Sungai Batang Lampasi yang terban, dan membuat tembok irigasi Batang Pulau juga ikut terban pada Desember 2021 lalu.

YB. Dt. Parmato Alam menyampaikan kalau ini dibiarkan maka air tidak mengalir. Di sini ada 2 item pekerjaan, yang pertama mengatasi bencana alam dengan membuat talang beton, DPRD akan mendorong perbaikannya melalui anggaran perubahan pada 2022.

“Kedua, lanjutan dari pengecoran lantai saluran irigasi Batang Pulau sampai selesai, ini didorong DPRD lewat dana alokasi khusus maupun APBD,” kata YB. Dt. Parmato Alam.

Sementara itu, Fahlevi Mazni Dt. Bandaro Nan Balidah menyampaikan untuk saluran irigasi Padang Tinggi Piliang yang merupakan saluran saplesi adalah saluran pembawa yang berfungsi membawa/mengalirkan air yang disuplesikan ke saluran pembawa atau ke sungai, disini fungsinya menampung air genangan atau buangan dari saluran drainase dan hujan.

“Kondisi di lapangan kami lihat saluran ini tidak terpelihara, maka DPRD meminta dinas untuk menganggarkan pemeliharaan saluran suplesi dan meminta lurah dan masyarakat setempat untuk proaktif mengantisipasi runtuhnya tebing saluran,” kata Fahlevi Mazni.

DPRD juga berharap masyarakat bisa rutin melaksanakan gotong royong membersihkan saluran irigasi, serta kesadaran untuk tidak membuang sampah ke dalam saluran drainase maupun irigasi agar tidak tersumbat.

“Kerugian dari sampah yang apabila menumpuk ini bisa menimbulkan permasalahan lain,” ujar Dewan Suparman.

Sementara itu, Kabid PSA Harlon menyampaikan di saluran Irigasi Padang Tinggi Piliang ini, pekerjaan sambungan irigasi yang dibutuhkan sepanjang 200 meter untuk kiri kanan.

“DPRD mendorong kita untuk mengerjakannya pada tahun 2023 lewat dana APBD,” kaya Harlon.

Terpisah, Sekwan Yon Refli di kantornya mengatakan kegiatan DPRD turun lapangan ini dalam rangka melakukan fungsi pengawasan terhadap seluruh kegiatan Pemerintah Kota Payakumbuh.

“Pengawasan itu meliputi pekerjaan fisik maupun non fisik. Memang kegiatan ini mengharuskan OPD teknis ikut mendampingi agar langsung bisa dibahas apa saja yang menjadi poin dari hasil tinjauan dewan ke lapangan,” pungkasnya. (AJP)