JangkarPost.com

Payakumbuh |JangkarPost.com— Pemerintah Kota Payakumbuh memfasilitasi wartawan untuk menghadiri Hari Pers Nasional (HPN) yang diperingati setiap tanggal 9 Februari yang kali ini diselenggarakan di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.

Penjabat Wali Kota Payakumbuh Rida Ananda saat bertemu dengan perwakilan organisasi wartawan di ruang kerjanya, Selasa (31/01/23), menyatakan siap memfasilitasi wartawan untuk berangkat ke Medan, baik kendaraan dan akomodasinya.

“Kalau bisa berangkat ke Medan semuanya, jangan ada yang tinggal. Nanti kita pesan mobil bus pariwisata yang bagus supaya nyaman pulang pergi,” kata Rida didampingi Kadiskominfo Junaidi dan Kabid Humas Rudi Arnel.

Wali Kota Rida Ananda menambahkan peran media sangat besar bagi pemerintah daerah, selain untuk menyampaikan informasi terkait program pemerintah kepada masyarakat, media juga diharapkan dapat menjadi mitra dalam mempromosikan wisata, apalagi Kota Payakumbuh telah memiliki city branding yang perlu didorong melalui publikasi.

“Kita juga harapkan media dapat ikut memberikan kontribusi terkait pengendalian inflasi, kemiskinan ekstrem, dan stunting,” tukuknya.

Sementara itu, Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Luak 50 Payakumbuh-Lima Puluh Kota, Syafri Ario menyampaikan apresiasi kepada Pemko Payakumbuh atas fasilitas yang diberikan bagi wartawan untuk menghadiri HPN di Medan pada 6-10 Februari 2023.

“Kita mengapresiasi keputusan Pemko Payakumbuh. Kami insan pers khususnya SMSI salut dengan Wako Rida Ananda yang selalu siap untuk mengakomodir kegiatan wartawan. Beliau cukup memahami arti penting peran pers dalam pembangunan di Payakumbuh,” kata Ketua organisasi pemilik media siber tersebut.

Dari sisi Ketua PWI Luak Limo Puluah Aspon Dedi menyampaikan kedekatan wartawan dengan Wako Rida Ananda sudah terjalin bukan baru-baru ini saja, karena dulunya Rida pernah menjabat sebagai Kabag Humas Pemko Payakumbuh.

“Tentu saja beliau mengetahui banyak tentang dunia pers. Atas perhatian dan fasilitasi yang diberikan Wako Rida ini, kami ucapkan terima kasih,” ucap Aspon.(Jp)

Payakumbuh |JangkarPost.com— Penjabat Wali Kota Payakumbuh menghadiri udangan jamuan makan malam pada peringatan tahun baru Imlek 2574 bersama Komunitas Himpunan Bersatu Teguh (HBT) di Nudang Daya Bangun, Minggu (29/01/23) malam.

“Selamat tahun baru imlek ‘gong xi fa cai’, mudah-mudahan di tahun baru ini kita bisa lebih dekat dan terus berkolaborasi untuk kemajuan Kota Payakumbuh,” kata Penjabat Wako Rida Ananda.

Rida berharap, kedepannya tidak ada lagi persoalan dan permasalah tentang mayoritas dan minoritas di Payakumbuh.

“Kita semua sama, sama-sama sebagai warga negara Indonesia. Mari kita bersama bersatu sesuai dengan mars HBT tadi bersatu kita teguh untuk mencapai persatuan dan kesatuan bangsa kita,” ucapnya.

“Nanti kalau ada kendala atau permasalahan, bisa laporkan kepada lurah atau LPM, akan segera kita tindak lanjuti. Ini semua demi memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh masyarakat kita,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua HBT Cabang Payakumbuh Thomas Wiryo Pranoto mengucapkan terimaksih kepada Wali Kota Payakumbuh dan rombongan yang berkenan hadir pada malam hari ini.

“Kami sangat gembira atas dukungan dari pemerintah, kita semua dapat merayakan imlek tanpa membedakan suku dan agama,” ucapnya.

Ia menjelaskan, sebenarnya peringatan Imlek ini bukan perayaan agama. Tapi Imlek ini adalah penanggalan tanggal satunya Tionghoa.

“Jadi semua masyarakat Tionghoa apapun agamanya, dan dimanapun berada merayakan Imlek ini. Dan tahun ini itu shionya Kelinci,” jelasnya.

Selain itu, Thomas bersama forum pembauran akan merencanakan Kelurahan Nunang Daya Bangun ini sebagai kampung pembauran.

“Kita mohon dukungan kepada pemerintah daerah, semoga kampung pembauran bisa terwujud di NDB ini,” pungkasnya.

Hadir pada kegiatan itu, Anggota DPRD Kota Payakumbuh Yanuar Ghazali, Kakan Kesbangpol Dipa Surya Persada, Camat Payakumbuh Barat Ul Fakhri, Lurah NDB Firman Hady, Ketua LPM NDB Fahman Rizal. (Jp)

Payakumbuh |JangkarPost.com— Menindak lanjuti arahan presiden, terkait langkah stratedis pengendalian inflasi di daerah, Pj. Wali Kota Payakumbuh rapat bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di Ruang Randang Balai Kota Payakumbuh, Jumat (27/01/23).

Kegiatan tersebut juga diikuti oleh Asisten II Elzadaswarman, Pemimpin Cabang Bulog Bukittinggi Muhammad Fakri Firdaus, BPS Kota Payakumbuh serta OPD terkait.

Pj. Wako Rida Ananda mengatakan, saat rakor bersama presiden beberapa waktu lalu, salah satu yang dibahas adalah pengendalian inflasi daerah. Apalagi menjelang bulan suci Ramadhan dan Idul Fitri 1444 H.

“Biasanya jelang dan selama Ramadhan serta Idul Fitri untuk bahan pokok rata-rata kebutuhan masyarakat kita cenderung meningkat,” kata Pj. Wako Rida Ananda.

“Jadi dari jauh-jauh hari kita harus menyiapkan langkah strategis untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat kita ini. Agar laju inflasi di Payakumbuh terkendali dan harga di pasaran tetap stabil,” tambahnya.

Rida menyebut, salah satu upaya yang mesti dilakukan adalah dengan menyelenggarakan bazar murah, pasar murah dan lain sebagainya.

“Ya, kita harapkan OPD bisa membuat pasar murah ini. Mininal untuk kebutuhan pokok yang berkaitan dengan inflasi ini,” ucapnya.

“Selain itu, kita juga mengimbau masyarakat agar tetap memanfaatkan pekarangan dan lahan kosong untuk ditanami kebutuhan pokok hariaannya,” tukuknya.

Selain itu, Rida meminta kepada jajarannya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agara mengurangi konsumsi beras di malam hari. Karena untuk usia 50 tahun keatas sangat beresiko terkena berbagai macam penyakit.

“Kita tidak melarang, cuma mengajak untuk mengganti asupan dengan makanan yang lebih bergizi di malam hari. Karena kalau usia sudah di atas 50 sangat beresiko dengan penyakit kronis seperti Hipertensi, Jantung, Diabetes dan sebagainya,” ucapnya.

“Saya pribadi sejak dua tahun terakhir ini sudah mengurangi konsumsi beras (nasi – red) di malam hari. Insyaallah banyak perubahan yang saya rasakan sejak mengganti nasi dengan makanan bergizi lainnya,” ungkapnya.

Sementara itu, Pemimpin Cabang Bulog Bukittinggi Muhammad Fakri Firdaus mengatakan untuk stok beras sampai tiga bulan kedepan di Payakumbuh tetap stabil.

“Saat ini stok beras di gudang ada 551 ton. Lagi diperjalanan ada 1500 ton dan dengan demikian cadangan kita ada lebih kurang 2000 ton. Kebutuhan akan stabil untuk tiga bulan kedepan termasuk Ramadhan dan Idul Fitri 2023,” ucapnya.

Untuk pengendalian harga pasar, dia menyebut, tahun 2023 ini akan membuka toko di pasar pencatatan pemerintah (Pasar Ibuh – red). Tujuannya sebagai toko dalam pengendalian inflasi dan mengontrol kestabilan harga pasar.

“Kita akan siap satu toko, namanya Toko Pangan Kita, disini akan dijual beras bulog yang kualitasnya tidak kalah dari beras lokal. Dan harganya juga lebih murah, tujuannya agar harga di pasaran tetap stabil,” terangnya.

“Dan toko ini yang pertama di Sumbar,” pungkasnya.(Jp)

Payakumbuh | JangkarPost.com— Wali Kota Payakumbuh resmi membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Himpaudi Kota Payakumbuh di Aula Ngalau Indah Balai Kota, Kamis (26/01/23).

Wako Rida Ananda mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia. Himpaudi memiliki kontribusi yang besar dalam pengembangan pendidikan anak usia dini di Kota Payakumbuh.

“Kita semua tahu bahwa pendidikan anak usia dini merupakan tahap pendidikan yang sangat penting dalam pembentukan karakter dan perkembangan anak,” kata Wako Rida Ananda.

“Terima kasih atas kehadiran bapak ibu yang telah mendedikasi diri untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini untuk membangun Payakumbuh semakin cerdas,” tambahnya.

Rida mengatakan, para pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini sangat berperan dalam membentuk generasi penerus yang cerdas, berkarakter, dan berbudi luhur.

“Pendidikan anak usia dini ini merupakan dasar dari pendidikan yang akan diterima oleh anak-anak kita, sehingga memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan masa depan anak-anak kita,” terangnya.

Sebagai sebuah organisasi, Wako menyebut, Himpaudi memiliki peran sebagai berikut:

1. Mensosialisasikan pentingnya PAUD yang berkualitas.
2. Melakukan pembinaan dan pengembangan organisasi secara berjenjang.
3. Menampung, memperjuangkan dan mewujudkan aspirasi para pendidik dan tenaga kependidikan Anak Usia Dini (AUD);
4. Memfasilitasi pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini.

“Harapan kita tentu, kerjasama yang baik dan partisipasi aktif dari para pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini, akan dapat meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini di Kota Payakumbuh,” tutupnya.

Sementara itu Bunda Paud Kota Payakumbuh Ny. Cece Rida Ananda mengatakan untuk kedepannya Himpaudi Kota Payakumbuh akan terus meningkatkan kemampuan dan kapasitas tenaga pendidik di Payakumbuh.

“Untuk peningkatan kapasitas guru, nanti kita akan berikan pelatihan, serta mengadakan parenting akbar dengan narasumber dari pusat,” katanya.

Bunda Paud meminta kepada Pemko Payakumbuh untuk memberikan dukungan terhadap Program Kerja Himpaudi yang akan di tetapkan dalam Rakerda hari ini.

“Untuk kelancaran kegiatan kita ini, tentu dukungan dari Pemko Payakumbuh sangat dibutuhkan,” katanya.

“Semoga Rakerda kita hari ini bisa berjalan lancar. Dan pendidikan yang diberikan kepada anak-anak kita jauh lebih baik lagi demi peningkatan kecerdasan dan karekter generasi muda kita,” pungkasnya.(Jp)

Payakumbuh |JangkarPost.com— Pemerintah Kota Payakumbuh menyambut kunjungan Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Barat (BPPW) untuk melakukan penandatanganan naskah berita acara serah terima aset kepada Pemerintah Kota Payakumbuh Rabu (25/01/23).

Dalam kunjungannya ke Pemerintah Kota Payakumbuh, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumbar (BPPW) Kusworo Darpito, ST, MDM, di dampingi Indra Putrawan, S.Sos, Bayu Novianto, ST, MT, Bayu Moelyantono, ST, MM, Nova Supradinata,SE, Ir.Syafriyanti, MM, dan Prasetio Budi Luhur, ST.

Wali Kota Payakumbuh Rida Ananda yang didampingi Sekdako Dafrul Pasi, Kadis PUPR Muslim, Kepala BKD Syafwal, Dirut PDAM Khairul Ikhwan dan Dewan Pengawas PDAM Tri Venindra, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas penyerahan aset dari BPPW Sumbar kepada Pemerintah Kota Payakumbuh.

“Kami selaku Pemerintah Kota Payakumbuh mengucapkan selamat datang sekaligus terima kasih kepada Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sumatera Barat sehingga terlaksananya penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) Hibah Barang Milik Negara berupa Aset Tetap. Semoga ini bisa kami kelola dan dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat,” ucap Rida.

Lebih lanjut Rida berharap semoga bantuan hibah ini bukanlah bantuan yang terakhir, namun merupakan bantuan pembuka atau bantuan awal bagi rentetan bantuan-bantuan berikutnya oleh Kementerian PUPR melalui BPPW Sumatera Barat kepada Kota Payakumbuh. Hal itu disampaikan Rida secara langsung di ruang kerjanya.

“Namun ada satu hal yang juga sangat dibutuhkan saat ini adalah bak prasedimentasi dengan kapasitas 3000, untuk mengurangi tumpukan sedimen di intake dan meningkatkan kualitas air, mengingat jumlah pelanggan kita saat ini sudah mencapai 33 ribu lebih. Dengan adanya kekurangan ini, tentu hasilnya belum sesuai dengan yang diharapkan. Namun demikian, harapannya nanti tidak ada lagi keluhan-keluhan dari masyarakat,” harap Rida.

Di akhir sambutan Rida Ananda juga sempat menyinggung terkait Tempat Pengolahan Akhir (TPA) sampah Regional yang digunakan oleh empat daerah seperti Bukittinggi, Agam, Payakumbuh dan Lima Puluh Kota yang kondisinya saat ini sudah over capacity.

“Meski amdal nya sudah ada, dan lahan pun sudah tersedia seluas 3 hektar, namun hal itu sepertinya masih belum masuk dalam prioritas. Untuk itu melalui Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumbar (BPPW) bapak Kusworo Darpito, kami berharap agar ini menjadi prioritas dan bisa segera dimaksimalkan,” pinta Rida.

Sementara itu, Kepala Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Sumatera Barat, Kusworo Darpito, ST, MM terkait dengan penandatangan Berita Acara Serah Terima Aset dengan Pemerintah Kota Payakumbuh menyebutkan kedatangannya bersama rombongan hari ini dalam rangka Serah Terima Aset Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Berupa Pembangunan SPAM Binaan Kota Payakumbuh.

“Hari ini kita bertemu dengan pak Wali Kota dalam rangka melakukan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) SPAM Binaan Kota Payakumbuh yang sudah kita bangun sejak tahun 2018 lalu. Adapun yang kita bangun itu berupa reservoir dan IPA (Instalasi Pengolahan Air) dengan kapasitas 2 x 50 liter per detik. Dikarenakan izin hibahnya dari kementerian keuangan sudah turun, untuk itu kami perlu segera menindaklanjutinya,” ucap Kusworo.

Kusworo berharap, aset yang diserah terimakan senilai Rp.22 miliar ini dapat dimanfaatkan dengan baik dan meminta Pemko Payakumbuh untuk dapat melakukan pemeliharaan secara berkala agar penggunaannya maksimal (JP)

Payakumbuh |JangkarPost.com— Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyampaikan agar setiap kota di Indonesia punya branding yang berbeda-beda sesuai dengan potensi yang ada di wilayah tersebut.

Dilansir dari Kompas.com, Presiden Joko Widodo dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forkopimda Tahun 2023 di SICC, Bogor, Selasa (17/1/23), menyebut banyak kota memiliki branding dengan awalan “ber”, seperti beriman dalam kalimat “Bogor Kota Beriman”.

“Jangan semua kota sama semuanya. Namanya memiliki brand yang hampir mirip-mirip, ada beriman, ada beriber, dan ber apa lagi, berseri, ada ber- apa lagi, ber-, ber-, ber- semuanya,” kata Jokowi.

Menariknya, jauh sebelum Presiden menyampaikan hal tersebut, Kota Payakumbuh sejak 2019 telah memiliki brand unik, berbeda, dan tampil berani, dengan brandnya The City of Randang.

Wali Kota Payakumbuh Rida Ananda saat diwawancara media, Selasa (24/01/23), menyebut Kota Payakumbuh sudah mulai melangkah untuk memiliki brand yang unik sejak 2018 dan tentu sudah menjawab permintaan dari Presiden Jokowi.

Namun, kata Rida, permintaan Presiden itu tentu tak hanya sekedar bagaimana menghadirkan brand kota yang berbeda, tetapi ada follow up program untuk mendukung kesuksesan brandingnya itu.

“Sebagai The City of Randang, Kota Payakumbuh menjadikannya sebagai bagian dari ikhtiar untuk meningkatkan promosi produk Industri Kecil Menengah (IKM) daerah, khususnya produk Rendang.

“Dengan telah memiliki branding, Kota Payakumbuh memiliki produk IKM unggulan, yakni rendang yang telah memiliki standar kualitas untuk ekspor, dan dengan adanya sentra IKM rendang sebagai tempat produksinya,” jelas Rida.

Rida menambahkan, prinsip branding sudah dibuat oleh Kota Payakumbuh, tinggal bagaimana mengemas dari hulu ke hilirnya.

Artinya, terkait hulu adalah apa yang dibutuhkan agar produk rendang terus berproduksi, tentu disini bicara ketersediaan bahan bakunya dari produk pertanian, di samping itu bagaimana pula kehadiran kampung rendang mampu mendukung pariwisata kuliner di daerah.

“Sebelum memikirkan hilirnya atau pangsa pasarnya, kita harus terlebih dahulu menyelesaikan apa yang ada di hulu, kelengkapannya dipenuhi. Jangan sampai permintaan pasar tinggi sementara kita kekurangan bahan baku rendang,” tegasnya.

Rida menyebut, dengan brand The City of Randang tak hanya bisnis rendang saja yang menjadi perhatian oleh pemko, tapi rendang menjadi ikon, lebih dari produk yang lain, varian randang ini banyak, rasanya enak, dan memiliki pengakuan produk dengan sertifikasi.

“Intinya, dengan memiliki branding, kita telah bisa memproyeksikan bagaimana hulu ke hilirnya,” tukuknya.

Di sisi lain, Presiden Jokowi meminta tiap kota memaksimalkan potensi yang ada di daerah masing-masing. Ia meminta kepala daerah membuat brand kota sesuai khasnya. Jika sebuah kota sudah menyematkan branding sesuai kekhasannya, Jokowi minta potensi tersebut dimaksimalkan.

Ia mencontohkan, Kota Lampung bisa dibangun branding sebagai kota pisang atau kota nanas. Saat di-branding menjadi kota pisang, Lampung bisa menyiapkan industri pasca-panen pisang besar di kota itu, sehingga brand kota terlihat.

Presiden Jokowi juga menyebutkan beberapa nama kota di dunia yang terkenal karena branding yang kuat. Di Filipina, ada Kota Davao yang terkenal dengan industri pisangnya. (Jp)

Payakumbuh |JangkarPost.com — Komisi B DPRD Kota Payakumbuh mengelar hearing atau rapat dengar pendapat untuk terkait urusan pertanian di Kota Payakumbuh di gedung DPRD, Selasa (24/01/23).

Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi B Yendri Bodra Dt. Parmato Alam, didampingi Wakil Ketua Mawi Etek Arianto, Sekretaris Opetnawati, serta anggota Suparman, Heri Iswandi Dt. Rajo Muntiko Alam, Edward Df, dan Ismet Harius.

Dari mitra kerjanya, hadir dari Dinas Pertanian, Dinas Koperasi dan UKM, Ketua KTNA, Pengecer Pupuk Subsidi, dan Kelompok Tani se Kota Payakumbuh.

Mengawali hearing tersebut, YB. DT Parmato Alam menyampaikan perlu adanya langkah langkah kongkrit untuk mengatasi kelangkaan pupuk. Sementara, hasil pertemuan dengan pengawas pupuk subsidi di provinsi mengatakan tidak ada kelangkaan atau pengurangan kuota pupuk subsidi.

“Kami meminta dinas pertanian dan dinas terkait menyiasati volume di RDKK untuk memenuhi kebutuhan petani. Kami juga mendapati fungsi kartu tani yang kurang diterima oleh masyarakat, agar dinas pertanian melakukan sosialisasi sehingga dapat diterima dan dimengerti oleh masyarakat,” ungkapnya.

Dia juga menambahkan, terkait HET (harga eceran tertinggi) di tingkat kios turut menjadi persoalan bagi petani, sementara itu dengan luas lahan 2773 Ha x 83 persen, untuk kuota pupuk hanya tersedia 50 persen dari kuota, maka perlu dilakukan kroscek ulang.

“Kami meminta pada dinas terkait untuk melaporkan realisasi distribusi pupuk untuk petani pada masa tanam pada Komisi B. Untuk tahun 2023 kami tidak mau lagi mendengar adanya laporan dan permasalahan kelangkaan pupuk bersubsidi. Kami akan meminta laporan dari dinas secara tertulis per masa tanam. Untuk catatan, DPRD tidak pernah mengizinkan penjualan pupuk diatas HET,” tegasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi B Edward DF meminta dinas yang terkait untuk bersinergi dan lebih optimal memperhatikan kebutuhan petani. Apalagi adanya problem petani yang belum mau bergabung kedalam kelompok tanim

“Untuk permasalahan adanya para petani yang tidak mau digabungkan dengan kelompok tani agar dinas pertanian memberikan data yang valid,” pintanya.

Menanggapi pertanyaan dan pernyataan dari Komisi B, Kepala Dinas Koperasi dan UKM M. Faizal menyampaikan saat ini kuota pupuk subsidi yang disalurkan telah sesuai dengan kebutuhan. Dari hasil tinjauan lapangan masih didapati adanya petani yang belum mendapatkan pupuk subsidi.

“Perlu untuk kedepannya para pengecer pupuk subsidi untuk mensiasati volume di RDKK,” ulasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Depi Sastra menyebut pendataan semua lahan pertanian untuk dimasukkan ke RDKK, kecuali untuk lahan di atas 2 Ha. Bagi petani yang tidak masuk kelompok tani mereka ditompangkan kepada kelompk tani yang lain agar bisa mendapatkan jatah pupuk subsidi.

“Kami akan mengukur ulang semua lahan yang berada di Kota Payakumbuh, termasuk kuota pupuk subsidi pada tahun 2023 juga ada penambahan kuota,” terangnya.

Ditambahkan Depi, masih adanya petani yang masih enggan untuk digabungkan dengan kelompok sehingga mereka mendapatkan harga pupuk yang mahal. Ditambah, juga belum adanya data defenitif terkait berapan jumlah petani yang belum tergabung di keltan.

“Kami membuat program rencana pertanian berbasis organik karena untuk kedepannya pupuk kimia semakin langka. Kami meminta para pengecer kios pupuk subsidi melayani petani yang belum punya kartu tani dengan melengkapi fotocopi KTP dan mengisi formulir yang telah disediakan. Bagi yang kartu taninya hilang, petani bisa melapor ke Bank Nagari,” paparnya.

Dari informasinya, kuota pupuk subsidi di tahun 2023 untuk Pupuk Urea 1664 ton, Pupuk NPK 1300 ton, dan Pupuk NPK formula khusus 87 ton. (*)

Payakumbuh | JangkarPost.com— 7 Fraksi DPRD Kota Payakumbuh menyatakan pendapatnya dalam rapat Paripurna Penyampaian Rekomendasi DPRD Tentang Penyelesaian Aset yang digelar di gedung DPRD setempat, Selasa (24/01/23).

Rapat Paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Hamdi Agus dan dihadiri oleh Penjabat Wali Kota Rida Ananda, Wakil Ketua DPRD Wulan Denura, Ketua Pansus Aset Yendri Bodra Dt. Parmato Alam, Anggota DPRD lainnya, Plt. Sekda Dafrul Pasi dan jajaran.

Berdasarkan informasi yang diperoleh media dari meliput rapat tersebut, semua fraksi mendorong pemerintah daerah Kota Payakumbuh dan Kabupaten Lima Puluh Kota untuk segera menyelesaikan persoalan yang sudah 52 tahun belum ada kejelasan sejak Kota Payakumbuh secara administratif berdiri.

I. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

1. Mendorong Pemerintah Kota Payakumbuh agar dapat melakukan komunikasi yang intensif dengan berbagai pihak baik dari pihak vertikal dari Pemerintah Provinsi sampai Pemerintah Pusat dan pihak-pihak terkait lainnya terutama dengan pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Kota Payakumbuh membuat skema kerjasama penyerahan aset yang menarik dan menguntungkan kedua daerah (Kota Payakumbuh dan Kabupaten Lima Puluh Kota).

II. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya

1. Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Payakumbuh mengucapkan terimakasih dan apresiasi yang sangat tinggi kepda Eksekutif dan Legislatif terutama Pansus Asset bersama Stake Holder yang telah melaksanakan serangkaian kegiatan dan pembahasan bersama terhadap Tupoksi Pansus Asset.
2. Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Payakumbuh juga menghormati usaha–usaha dan upaya–upaya yang telah dilaksanakan oleh Pemerintahan Kota dan Pemerintahan Kab. Lima Puluh Kota serta Tokoh–Tokoh Masyarakat bersama Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat dalam mewujudkan cita–cita dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembemntukan Daerah Otonom Kota-Kecil dalam lingkungan daerah Provinsi Sumatera Tengah beserta peraturan-peraturan dan regulasi pendukungnya.
3. Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Payakumbuh memandang penyelesaian permasalahan aset Kab. Lima Puluh Kota yang berada di Kota Payakumbuh sangat mendesak dan diprioritas diselesaikan secepatnya, karena dari 14 persil aset Kab. Lima Puluh Kota tersebut berada di posisi strategis dan vital di Kota Payakumbuh yang berdampak terhadap perencanaan dan pembangunan Kota Payakumbuh kedepannya.
4. Dari sekian banyak Kota dan Kabupaten yang ada di Indonesia telah menyelesaikan permasalahan aset, misalnya Kota Sawahlunto, Padang Panjang dan Solok yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Kota Pekanbaru dengan Kab. Kampar, Kota Sungai Penuh dengan Kab. Kerinci, Lubuk Linggau dengan Kab. Musi Rawas dan banyak Kota dan Kabupaten lainnya.
5. Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Payakumbuh meminta kepada Pemerintah Kota Payakumbuh untuk lebih pro-aktif dalam upaya penyelesaian dan/atau pemanfaatan asset Kabupaten Lima Puluh Kota yang berada di Kota Payakumbuh sesuai Regulasi dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

III. Fraksi Partai Demokrat

1. Penghargaan dan apresiasi yang tinggi kepada semua anggota Pansus yang sudah bekerja maksimal dan optimal sehingga proses pembentukan dan pembahasan pansus aset yang dimulai April 2021 sampai dengan rekomendasi fraksi pada januari 2023 bisa menjadi suatu perwujudan niat baik kita bersama untuk kemajuan Kota Payakumbuh kedepan.
2. Melihat dari landasan hukum mulai dari terbentuknya kota kecil Payakumbuh dengan Undang-undang no 8 tahun 1956 dan Peraturan Menteri setelahnya tergambar dengan jelas bahwa tanah, bangunan dan gedung serta barang tidak bergerak lainnya milik pemerintah yang berada dikota kecil diserahkan melalui hak milik atau hak pengelolaannya kepada kota kecil. Kami berpendapat tentu kita sangat sepakat dengan dibentuknya panitia bersama antara kota dan kabupaten yang ditunjuk oleh masing-masing pimpinan daerah untuk menjadi tim perumus dan kebijakan apa yang akan sama-sama menguntungkan bagi kedua daerah.
3. Fraksi Demokrat berpendapat bahwa dengan adanya studi banding ke sesama daerah pemekaran di propinsi lain yang umurnya jauh lebih muda namun proses penyerahan aset sudah hampir selesai secara bertahap ini menunjukkan bahwa regulasi memang mendukung untuk itu dan juga kami mendorong Wali Kota untuk meminta saran dan melibatkan KPK RI serta pemerintah pusat dan pemerintah propinsi dalam proses penyerahan asset dan juga mengalokasikan anggaran yang cukup dalam APBD dalam mendukung kegiatan ini, sehingga ini juga menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Payakumbuh mempunyai komitmen yang kuat dan menjunjung tinggi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap menjaga suasana kondusif masyarakat dan memperhatikan hubungan kekeluargaan kedua daerah.
4. Terkait dengan peruntukan kawasan seperti yang sudah diatur dalam perda RTRW dan RDTR sebelumnya kami mendorong Pemerintah Kota untuk melakukan pembenahan kawasan yang berada di pusat Kota dengan kajian dan perencanaan yang matang karena itu merupakan cerminan wajah Kota Payakumbuh walaupun belum bisa secara menyeluruh setidaknya di Jalan Sudirman (depan ex Kantor Bupati).

IV. Fraksi Partai Golongan Karya

1. Terbentuk Pansus Aset DPRD Kota Payakumbuh yang intinya adalah menyikapi Aset Kabupaten Lima Puluh Kota yang ada di Kota Payakumbuh. Terbentuknya Pansus tersebut adalah atas kesepakatan semua anggota DPRD dan Ketuanya kebetulan terpilih dari Fraksi Partai Golkar. Tujuan dibentuknya Pansus tidak ada berkaitan dengan politik, semata-mata menyikapi aspirasi yang berkembang baik dari tokoh Kota Payakumbuh maupun dari tokoh Kabupaten Lima Kota sendiri. Aspirasi ini sudah cukup lama. Mungkin sejalan dengan lahirnya Kota Payakumbuh 17 Desember 1970, 52 tahun yang silam. Secara kultur Kabupaten Lima Kota dan Kota Payakumbuh tidak bisa dipisahkan karena sama-sama penduduk Luak Limo Puluah Nan Saciok Bak ayam, Sadonciang Bak Bosi. Namun, agar ada kejelasan mengenai beberapa asset Kabupaten Lima Kota yang ada di Kota Payakumbuh perlu dibicarakan sesuai dengan regulasi yang ada agar tuntas duduk persoalannya sehingga tidak ada kegamangan dalam menata wajah Payakumbuh ke depan. Pembentukan Pansus Aset ini bertujuan tidak lain dan tidak bukan hanya sekedar menuntaskan persoalan yang terpendam dalam hati sanubari masyarakat. Mungkin rasanya tidak perlu diterjemahkan dengan berbagai interprestasi.
2. Melihat tahapan-tahapan kegiatan yang dilakukan oleh Pansus Aset DPRD Kota Payakumbuh mulai dari pembentukan Pansus Asset tanggal 8 maret 2021, rapat kerja, Hearing Pansus dengan tokoh masyarakat se Kota Payakumbuh, dengan Tokoh Adat se Kota Payakumbuh, dengan tokoh masyarakat Luak Limo Puluah, Ketua KAN 10 nagari se-Kota Payakumbuh dengan 13 Wali Nagari se- Kabupaten Lima Kota, dengan Rajo Nan Balimo dan dengan berpedoman kepada aturan-aturan dan regulasi yang ada, kami Fraksi Partai Golkar sangat mengapresiasi kinerja Pansus Aset DPRD Kota Payakumbuh.
3. Fraksi Partai Golkar sangat menghormati dan menghargai usaha-usaha dan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh dan Pemerintah Kababupaten Lima Puluh Kota serta Tokoh-tokoh masyarakat bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam mewujudkan cita-cita undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah beserta peraturan-peraturan dan regulasi pendukungnya.
4. Fraksi Partai Golkar sepakat bahwa Kota Payakumbuh dan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah satu tatanan masyarakat hukum adat, jadi telah menjadi kewajiban kita bersama untuk menjaga kerukunan dan ketentraman masyarakat hukum adat dari kedua wilayah tersebut.
5. Dalam upaya penyelesaian atau pemanfaatan aset Kabupaten Lima Puluh Kota yang berada di Kota Payakumbuh, Fraksi Partai Golkar meminta kepada Pemerintah Kota Payakumbuh untuk lebih sangat serius dalam menuntaskan persoalan asset ini yang sudah 52 tahun tidak ada titik temu dan tidak ada kejelasan dan tetap berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Jika kesepakatan kedua daerah tidak dapat dicapai dan berlarut-larut fraksi Golkar memintak agar melibatkan secara serius Pemerintah pusat melalui Kementrian Dalam negeri dan mungkin dengan institusi lain seperti KPK dan BPK untuk menjadi mediator untuk tuntasnya pemanfaatan optimalisasi asset Kabupaten Lima Puluh Kota yang ada di Kota Payakumbuh.
7. Fraksi Partai Golkar mendorong agar pemerintah Kota Payakumbuh melakukan langkah-langkah kongkrit dalam upaya penyelesaian aset Kabupaten Lima Puluh Kota yang ada di Kota Payakumbuh dengan waktu yang tidak terlalu lama karena permasalahan ini sudah menjadi harapan masyarakat untuk dituntaskan, terutama bagi masyarakat Kota Payakumbuh dan juga kabupaten Lima Puluh Kota agar aset ini dapat dimaksimalkan pemanfaatannya.

V. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan

1. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan sangat sependapat dan setuju kesimpulan yang telah disampaikan dalam Laporan Pansus.
2. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan merekomendasikan agar Pemerintah Kota Payakumbuh menindaklanjuti rekomendasi dari DPRD Kota Payakumbuh sesuai dengan aturan Perundang-undangan yang berlaku seperti yang telah diuraikan dalam landasan yuridis yang dikutip oleh Pansus dalam laporannya. Hal ini mengingat pendekatan secara persuasif telah coba ditempuh oleh Pemerintah Kota Payakumbuh selama berpuluh tahun dengan tujuan untuk kelanjutan pembangunan kedua daerah tanpa mengenyampingkan bahwa Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kota Payakumbuh adalah satu dalam tatanan masyarakat hukum adat.

Fraksi Nasdem Bintang Perjuangan

1. Fraksi Nasdem Bintang Perjuangan DPRD Kota Payakumbuh sangat menghormati dan menghargai usaha-usaha dan upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh Pemerintahan Kota Payakumbuh dan Pemerintahan Kab. Lima Puluh Kota serta Tokoh-Tokoh Masyarakat bersama Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat dalam mewujudkan cita-cita dari
   Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah beserta peraturan-peraturan dan regulasi pendukungnya.
2. Kita sepakat bahwa Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kota Payakumbuh adalah satu dalam tatanan masyarakat hukum adat, kewajiban kita bersama untuk menjaga kerukunan dan ketentraman masyarakat hukum adat di wilayah kedua daerah.
3. Meminta kepada Pemerintah Kota Payakumbuh untuk lebih pro-aktif dalam upaya penyelesaian dan/atau pemanfaatan aset Kabupaten Lima Puluh Kota yang berada di Kota Payakumbuh sesuai Regulasi dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
4. Penyelesaian dan Pemanfaatan Aset yang kami Rekomendasikan adalah dengan MoU berupa Kerjasama Antar Daerah berdasarkan Penyertaan Modal Pemerintah kedua daerah.
5. Langkah-langkah Strategis untuk mewujudkan Rekomendasi seperti tersebut di atas yaitu :
   a) Optimalisasi peran dan fungsi Tim Kerjasama Antar Daerah.
   b) Menyurati Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Barat untuk diadakan Forum Dialog / Duduk Semeja / Rakor antara Pj. Wali Kota Payakumbuh, Bupati Lima Puluh Kota, Ketua DPRD Kota Payakumbuh, Ketua DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota yang difasilitasi oleh Gubernur Provinsi Sumatera Barat.
   c) Menyurati Bapak Menteri Dalam Negeri c.q. Dirjen Otonomi Daerah.
   d) Menyurati Bapak Ketua BPK RI c.q Koordinator Wilayah dan/atau Bidang yang relevan.
   e) Menyurati Ketua DPR RI dan Ketua DPD RI

VII. Fraksi Amanat Kebangkitan Nasional

1. Fraksi Amanat Kebangkitan Nasional DPRD Kota Payakumbuh sangat menghormati hasil kerja Pansus Aset DPRD Kota Payakumbuh, yang telah memusyawarahkan upaya-upaya terbaik untuk mendapatkan kejelasan terhadap Aset-aset Kabupaten Lima Puluh Kota yang berada di Kota Payakumbuh, dimana, usaha-usaha dan upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh Pemerintahan Kota Payakumbuh dan Pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota serta Tokoh-Tokoh Masyarakat bersama Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat dalam mewujudkan cita-cita Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah beserta peraturan-peraturan dan regulasi pendukungnya, akan nampak titik terangnya.
2. Fraksi Amanat Kebangkitan Nasional DPRD Kota Payakumbuh sepakat bahwa Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kota Payakumbuh adalah satu dalam tatanan masyarakat hukum adat, maka menjadi kewajiban kita bersama untuk menjaga kerukunan dan ketentraman masyarakat hukum adat di wilayah kedua daerah.
3. Fraksi Amanat Kebangkitan Nasional DPRD Kota Payakumbuh meminta kepada Pemerintah Kota Payakumbuh untuk lebih pro-aktif dalam upaya penyelesaian dan/atau pemanfaatan aset Kabupaten Lima Puluh Kota yang berada di Kota Payakumbuh sesuai Regulasi dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
4. Penyelesaian dan Pemanfaatan Aset, sebagaimana yang kami sebutkan pada point di atas, dapat dilakukan antara lain dengan sistim Jual Beli, Tukar Menukar, Hibah, dan/atau Kerjasama berdasarkan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.
5. Untuk itu, Fraksi Amanat Kebangkitan Nasional menyarankan, agar menjalankan Langkah-langkah Strategis dalam mewujudkan Rekomendasi seperti tersebut di atas yaitu :
   a) Optimalisasi peran dan fungsi Tim Kerjasama Antar Daerah.
   b) Menyurati Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Barat untuk diadakan Forum Dialog / Duduk Semeja / Rakor antara Pj. Wali Kota Payakumbuh, Bupati Lima Puluh Kota, Ketua DPRD Kota Payakumbuh, Ketua DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota yang difasilitasi oleh Gubernur Provinsi Sumatera Barat.
   c) Menyurati Bapak Menteri Dalam Negeri c.q. Dirjen Otonomi Daerah.
   d) Menyurati Bapak Ketua BPK RI c.q Koordinator Wilayah dan/atau Bidang yang relevan.
   e) Menyurati Ketua DPR RI dan Ketua DPD RI. (*)

Payakumbuh | JangkarPost.com-- Program Bapak Asuh yang digagas oleh Wali Kota Payakumbuh Rida Ananda untuk pencegahan stunting di Kota Payakumbuh cukup memberikan kontribusi penurunan angka stunting setelah beberapa bulan berjalan.

Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh Wawan Sofianto kepada media, Selasa (24/01/23), yang menyampaikan data di bulan Agustus 2022 sebanyak 472 anak. Setelah dilakukan update data validasi pada November 2022, angka stunting berada pada 304 anak.

“Penurunan ini tak hanya dari intervensi program bapak asuh saja, namun program kami di OPD seperti pemberian makanan tambahan, edukasi, dan pendampingan kelompok sasaran beresiko dengan delapan aksi penurunan stunting ini turut menjadi pemicu turunnya angka stunting di Kota Payakumbuh,” kata Wawan.

Ditambahkannya, untuk update data selanjutnya akan muncul di Februari 2023. Pihaknya menyebut program nyata dari Wako Rida Ananda cukup memberikan dampak, bagaimanapun ini menyentuh langsung ke keluarga stunting, masing-masing bapak asuh ada 2 atau 3 balita stunting yang diintervensi pemenuhan gizinya dengan memberi makanan tambahan.

“Kita berharap pola bapak asuh ini tak hanya dilakukan oleh kepala OPD saja, namun lembaga lain di luar pemerintah bisa ikut bersama-sama mewujudkan target zero stunting di Kota Payakumbuh,” ungkapnya.

Ketika ditanya kepada Wawan bagaimana program Dinkes untuk penanganan stunting, ia menjelaskan dimulai dengan penanganan remaja putri usia SMA. Dinas memberikan tablet tambah darah setiap bulan ke sekolah-sekolah.

Di samping itu, juga kepada pasangan yang akan menikah, melalui KUA diberikan edukasi bagaimana gizi calon ibu dipenuhi, di saat memasuki usia perkawinan harus dilakukan imunisasi calon pengantin.

“Untuk ibu hamil kita lakukan pemeriksaan 6x minimal selama masa kehamilan. Karena besar pengaruhnya kepada calon bayi. Kita melakukannya dengan tim pendamping keluarga di kelurahan yang terdiri dari unsur kesehatan, penyuluh KB, dan unsur kelurahan memantau kelompok sasaran. Jangan sampai ada bayi yang tumbuh pendek dan setengah pendek, atau terkena penyakit lain,” ungkapnya.

Wawan menegaskan, Pemerintah Kota Payakumbuh terus memastikan ibu hamil untuk memiliki BPJS. Disamping itu tumbuh kembang bayi dipantau lewat posyandu, khususnya anak usia 0-5 tahun.

Sementara itu, Wako Rida Ananda sebagai penggagas program orang tua asuh anak stunting selalu menyediakan stok sembako di dalam bagasi mobilnya, ada beras, telur, dan susu yang diberikan kepada warga kurang mampu yang memiliki balita, itu salah satu cara Rida menangani stunting.

Rida pada beberapa kesempatan kepada media mengatakan masalah stunting perlu ditangani dengan serius, anak-anak usia balita harus dipenuhi asupan gizinya supaya bisa tumbuh dan kembang dengan seimbang, bila tidak maka akan terganggu dan mereka juga yang akan kesulitan di kemudian hari, seperti mudah terkena penyakit, tak kalah pentingnya juga hal serupa berlaku untuk ibu hamil.

“Kita di pemerintah kota saat ini fokus menangani stunting, saya mengajak tiap kepala OPD, kepala bagian, Camat, dan Lurah untuk mengangkat anak asuh, dan setiap hari kami di kantor mengumpulkan sedekah seribu rupiah sebagai cara kami menggalang bantuan swadaya,” kata Rida.

Rida juga menuturkan problem stunting harus disikapi bersama-sama, pihaknya mengajak seluruh unsur mulai dari TNI, POLRI, politisi, ormas, pengusaha, dan tokoh masyarakat untuk ikut menjadi orang tua asuh bagi anak yang berpotensi stunting di lingkungan mereka.

“Kita mengajak seluruh lini mari perangi stunting agar generasi kita tumbuh dan kembang dengan ideal, kami di pemerintah ingin memulainya dengan semangat kebersamaan menuju generasi emas Indonesia,” terangnya.(Jp)

Payakumbuh, Jangkar Post.com --- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Payakumbuh menyampaikan rekomendasi tentang Penyelesaian Aset dalam rapat paripurna di gedung DPRD setempat, Selasa (24/1).

Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Hamdi Agus dan dihadiri oleh Penjabat Wali Kota Rida Ananda, Wakil Ketua DPRD Wulan Denura, Ketua Pansus Aset Yendri Bodra Dt. Parmato Alam, Anggota DPRD lainnya, Plt. Sekda Dafrul Pasi dan jajaran.

Dalam paparannya, Ketua Pansus Aset YB. Dt. Parmato Alam mengatakan Kota Payakumbuh sudah dibentuk pada tahun 1970 silam, persoalan aset antara dua daerah setelah 52 tahun belum juga menemui titik terang.

Maka, dibentuklah Panitia Khusus Aset melalui rapat paripurna DPRD tanggal 8 Maret 2021 dan penetapan Pansus Aset sesuai dengan Surat Keputusan Pimpinan DPRD Nomor : 04/KPTS/DPRD/2021 tanggal 16 April 2021 tentang Pembentukan Pansus Penyelesaian Aset Kabupaten Lima Puluh Kota yang berada di Kota Payakumbuh.

Beberapa hal yang ditemukan dan didapat oleh Pansus Aset, antara lain persoalan Aset Pemkab Lima Puluh Kota yang berada di Kota Payakumbuh telah dibahas dan ditindaklanjuti oleh Pimpinan Kedua Daerah bersama Pemprov Sumbar sejak dahulu, berbagai usaha dan upaya telah dilakukan sesuai ketentuan dengan tetap menjaga hubungan baik kedua daerah.

"Rekomendasi yang didapat merupakan hasil diskusi para tokoh Luak Limo Puluah dengan pimpinan partai politik yang ada di Kota Payakumbuh dalam rangka penyamaan persepsi tentang kelanjutan aset Kabupaten Lima Puluh Kota yang berada di Kota Payakumbuh," ujarnya.

Diterangkan Dt. Parmato Alam, di kawasan Kota Payakumbuh terdapat Aset milik Pemerintah Kota Payakumbuh, milik masyarakat, milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, mlik Pemerintah Pusat. Milik Instansi Vertikal, milik Perguruan Tinggi, milik TNI/POLRI, milik BUMN/BUMD, milik Pemerintah Kabupaten Lima Puluh kota dan lain sebagainya.

Aset Pemkab Lima Puluh Kota yang berada di Kota Payakumbuh antara lain:

a. Eks Kantor Bupati, Jl. Jend. Sudirman

b. Eks kantor DPRD, Jl. Jend. Sudirman

c. Eks kantor DPPKA, Jl. Jend. Sudirman

d. GOR, Jl. Jend. Sudirman

e. Kantor PMD, Jl. Jend. Sudirman

f. Kantor Capil, Jl. Jend. Sudirman

g. Kantor Dinas Sosial, Jl. Sukarno Hatta

h. Eks Kantor Bappeda, Sawah Padang

i. Kantor Kominfo, Ibuah

j. Rumah Dinas Bupati, Labuah Basilang

k. Rumah Dinas Sekda, Kubu Gadang

l. Eks Kantor Cabdin, Padang Tiakar

m. Kantor Kehutanan, Bukik Sitabua

n. Rumah Dinas Pemkab, di Jalan Pahlawan

Disebutkannya, daerah Kabupaten Kota lain sebagai rujukan seperti Kota Pekanbaru setelah pemekaran dari Kabupaten Kampar Provinsi Riau, sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956, saat ini sebagian Aset Kabupaten Kampar telah diserahkan ke Kota Pekanbaru, sedangkan Kabupaten Kampar telah menata Ibu Kota Kabupaten di Bangkinang. 

"Kota Pekanbaru lebih mudah karena berada di Ibu Kota Provinsi Riau," jelasnya.

Kedua, ada Kota Sawah Lunto, Kota Padang Panjang, Kota Solok Provinsi Sumatera Barat sesuai Undang Undang Nomor 8 Tahun 1956.

Lalu ada Kota Sungai Penuh setelah pemekaran dari Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi, sesuai Undang Undang Nomor .25 Tahun 2008, setelah dibantu oleh KPK atas dukungan Mendagri, Menkeu dan Gubernur Jambi, maka saat ini telah didapat kata sepakat/MoU penyerahan Aset secara bertahap dari Pemerintah Kabupaten Kerinci ke Pemerintah Kota sungai Penuh Provinsi Jambi.

Ada juga Kota Lubuk Linggau setelah pemekaran dari Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan sejak 18 tahun silam sesuai Undang Undang

Nomor 7 Tahun 2001, saat ini telah didapat kata sepakat tentang penyerahan aset secara bertahap dari Kabupaten Musi Rawas ke Kota 

Lubuk Linggau, juga atas bantuan KPK serta dukungan Mendagri, 

Menkeu dan Pemprov Sumsel.

Disampaikan politikus Golkar itu kesimpulan bahwa Pansus Aset DPRD Kota Payakumbuh sangat menghormati dan menghargai usaha-usaha dan upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh dan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota serta tokoh-tokoh masyarakat bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam mewujudkan cita-cita dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah beserta peraturan-peraturan dan regulasi pendukungnya.

"Kita sepakat bahwa Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kota Payakumbuh adalah satu dalam tatanan masyarakat hukum adat, kewajiban kita bersama untuk menjaga kerukunan dan ketentraman masyarakat hukum adat di wilayah kedua daerah," ujarnya.

Dt. Parmato Alam juga meminta kepada Pemerintah Kota Payakumbuh untuk lebih pro aktif dalam upaya penyelesaian dan/atau pemanfaatan asset Kabupaten Lima Puluh Kota yang berada di Kota Payakumbuh sesuai regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Penyelesaian dan/atau pemanfaatan asset dapat dilakukan antara lain dengan sistim jual beli, tukar menukar, hibah, dan/atau kerjasama berdasarkan penyertaan modal pemerintah daerah," ungkapnya.

Langkah-langkah strategis untuk mewujudkan Rekomendasi seperti tersebut diatas yaitu:

a) Optimalisasi peran dan fungsi Tim Kerjasama Antar Daerah.

b) Menyurati Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Barat untuk diadakan Forum Dialog/ Duduk Semeja/ Rakor antara Pj. Walikota Payakumbuh, Bupati Lima Puluh Kota, Ketua DPRD Kota Payakumbuh, Ketua DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota yang difasilitasi oleh Gubernur Provinsi Sumatera Barat.

c) Menyurati Bapak Menteri Dalam Negeri cq. Koordinator Wilayah dan/atau Bidang yang relavan.

d) Menyurati Ketua DPR RI dan Ketua DPD RI.

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan oleh Pansus maupun Fraksi-fraksi, dapat diampaikan rekomendasi DPRD.

1. DPRD Kota Payakumbuh memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Pansus Penyelesaian Aset Kabupaten Lima Puluh Kota Yang Berada di Kota Payakumbuh

2. DPRD Kota Payakumbuh menghormati uapaya upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh dan tokoh masyarakat bersama pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam mewujudkan cita-cita dari Unadang-Undang nomor 8 Tahaun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Sumtaera Barat.

3. DPRD Kota Payakumbuh mendorong Pemerintah Kota Payakumbuh agar dapat melakukan komunikasi baik dari instansi vertikal, pemerintah Propinsi sampai pemerintah Pusat serta pihak-pihak terkait terutama dengan pihak Kabupaten Lima Puluh Kota

4. Pemerintah Kota Payakumbuh membuat skema kerjasama penyerahan Aset yang menarik bisa berupa sistem Jual Beli, Tukar Menukar, Hibah dan/atau Kerjasama berdasarkan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sehingga menguntungkan baik bagi Pemerintah Kota Payakumbuh maupun Kabupaten Lima Puluh Kota.

5. DPRD Kota Paykumbuh memandang perlu penyelesaiain permasalahan aset Kabupaten Lima Kota yang berada di Kota Payakumbuh sebanyak 14 persil yang berdampak terhadap perencanaan pembangunan Kota Payakumbuh

6. DPRD Kota Payakumbuh menyarankan dibentuknya Panitia Bersama antara Kota Payakumbuh dan Kabupten Lima Puluh Kota dalam penyelesaian Aset

7. DPRD Kota Payakumbuh menyarankan jika kesepakatan kedua daerah tidak dapat dicapai dan berlarut-larut diminta Pemerintah Kota Payakumbuh  melakukan studi banding ke daerah lain yang permasalahan asetnya telah selesai dengan meminta saran dan melibatkan KPK RI, BPK RI, Pemerintah Pusat dan Provinsi untuk menjadi mediator serta menganggarkan, mengalokasikan anggaran yang cukup dalam APBD untuk mendukung kegiatan ini. (*)

Payakumbuh |JangkarPost.com— Berbaur bersama masyarakat, Wali Kota Payakumbuh mengikuti gotong royong bersama masyarakat Gantiang, Kelurahan Nunang Daya Bangun (NDB), Minggu (22/01/23).

Dikesempatan itu juga, Wako Rida Ananda menyambangi masyarakat lansia yang sedang sakit. Ia tak melewatkan untuk berinteraksi dengan warga sekitar terkait kondisi disana.

“Sehabis goro, kami pergi mengunjungi lansia yang terbaring sakit,” kata Rida.

Saat berkunjung ke salah satu rumah, melihat kondisi rumah yang sudah tidak layak, Rida langsung memerintahkan Lurah NDB berkoordinasi dengan Baznas melakukan rehab rumah.

“Kita sangat prihatin melihat ini. Tadi Baznas sudah dihubungi dan siap untuk memperbaiki rumah masyarakat kita ini. Mudah-mudahan, nanti dengan rumah yang lebih layak, ibu ini bisa kembali pulih seperti sedia kala,” ucapnya.

“Selain itu, kita juga memberikan bantuan modal usaha bagi lansia produktif. Sebelumnya Baznas akan survey dulu kesini, baru setelah itu bantuan disalurkan,” tukuknya.

Lebih lanjut, bersama lurah, LPM dan tokoh masyarakat NDB, Rida juga melihat kondisi jalan dan saluran irigasi disekitar.

“Dari pantauan, ada beberapa titik yang rusak dan berlobang. Insyaallah akan segera diperbaiki oleh dinas terkait,” ujarnya.

Sementara itu Lurah NDB Firman Hady didampingi Ketua LPM Fahman Rizal mengatakan, akan segera menindak lanjuti instruksi Wako Payakumbuh itu.

“Besok kita akan konsultasi ke Baznas terkait kondisi warga kita ini. Semoga bantuan ini segera terealisasi,” katanya.

Lurah NDB menyebut, tanggal 25 Januari nanti di Lapangan Gantiang akan digelar open turnamen futsal Arimbi Cup II. Nanti klub futsal terbaik di Payakumbuh akan ambil bagian di pertandingan itu.

“Insyaallah nanti akan dibuka langsung Pak Wali Kota kita. Kami atas nama masyarakat NDB khususnya Gantiang mengucapkan terimakasih kepada Pak Wako yang ikut goro bersama kami sejak pagi tadi,” pungkasnya. (Jp)

Payakumbuh |JangkarPost.com— Bertempat di aula pertemuan Ngalau Indah Balai Kota, Wali Kota Payakumbuh Rida Ananda turut menghadiri pelantikan Pengurus Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Payakumbuh Periode 2022-2025, Minggu (22/01/23).

Kepengurusan DPD KNPI Kota Payakumbuh yang dipimpin Rahmanda Fajri masa periode 2022-2025 ini, dilantik secara resmi oleh Ketua DPD KNPI Sumbar, Nanda Satria yang juga dihadiri ketua DPRD Payakumbuh Hamdi Agus bersama anggota DPRD Edward DF, Sekretaris MPI Provinsi Sumbar Marta Suhendra, Kapolres Kota Payakumbuh yang diwakili Kasat Binmas Yuneldi Chainir, Kepala Disparpora Kota Payakumbuh Nofriwandi, Ketua HIPMI Kota Payakumbuh Dika Sacend, Ketua MPI Kota Payakumbuh (Majelis Pemuda Indoesia) Yaumil, MPC Pemuda Pancasila Kota Payakumbuh Ade Vianora.

Adapun pengurus yang dilantik, selain Rahmanda Fajri selaku ketua, juga M. Ariful Fikri sebagai sekretaris, Afdal Hidayat sebagai bendahara, dan para wakil dan ketua bidang beserta jajaran dan komisi-komisi.

Dalam sambutannya, Wali Kota Payakumbuh Rida Ananda menyampaikan, atas nama Pemko Payakumbuh, mengucapkan selamat kepada pengurus DPD KNPI Kota Payakumbuh Periode 2022-2025 yang baru dilantik hari ini.

“Rekan-rekan semua yang dilantik hari ini ialah cerminan dari proyeksi kepemimpinan Kota Payakumbuh kedepan,” ujarnya.

Rida Ananda mengatakan, Pemuda itu harus berperan tapi tidak baperan, berperan untuk pembangunan Kota Payakumbuh.

“Karena bagi kepala daerah, peran pemuda itu sangat dibutuhkan dalam proses pengambilan keputusan kebijakan publik,” sebutnya.

Tidak lupa, orang nomor satu di lingkup pemerintah Kota Payakumbuh itu mengajak para pemuda/pemudi generasi milenial untuk turut berperan aktif dalam pembangunan Kota Payakumbuh, dengan pelantikan pengurus yang baru hari ini, diharapkan KNPI Kota Payakumbuh dapat menjadi lebih kuat dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pembangunan Kota Payakumbuh.

Dikatakannya pula, bahwa pemuda itu harus berilmu, berpendidikan tinggi dan berjiwa wirausaha. Pemuda yang memiliki mimpi yang besar sangat dibutuhkan oleh bangsa dan negara.

“Terima kasih kepada pengurus DPD KNPI Kota Payakumbuh yang lama atas pengabdiannya selama ini. Dan selamat berkiprah untuk pengurus yang baru, kita berharap kedepan dapat melanjutkan pembangunan di Kota Payakumbuh,” tukas Rida.

Ketua DPD KNPI Sumbar, Nanda Satria mengatakan pemuda adalah investasi masa depan. Nasib Kota Payakumbuh kedepan ada ditangan milenial. 

Nanda Satria berpesan agar KNPI perlu kolaborasi dan menciptakan program inovasi guna meningkatkan fungsi kepemudaan Sumbar kedepan.

“Jadilah pemuda yang aktif, partisipasif terhadap lingkungan, pemuda yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Pemuda harus saling kolaboratif dan mengesampingkan ego sektoralnya, mari berkolaborasi dan bersatu dengan stakeholder lainnya dalam pembangunan daerah. Berlomba-lombalah dalam kebaikan, kita yakin Indonesia emas tahun 2045 akan bisa kita capai,” pungkasnya mengakhiri.

Dalam kesempatan tersebut, terlihat juga hadir dari berbagai komunitas dan organisasi yang berada di lingkup Kota Payakumbuh dan kabupaten Lima Puluh Kota diantaranya, HIPAKAD PALIKO, LIMPAKO (Lingkaran Ikatan Mahasiswa Payakumbuh dan Lima Puluh Kota) UNAND, FKPPI 50 Kota, NU dan Tahfiziya NU, Assalam Paliko, dan seluruh ketua OKP (organisasi kemasyarakatan pancasila) se-Kota Payakumbuh.(Jp)