JangkarPost.com

Limapuluh Kota,Jangkar1News.com--- Sekretaris Daerah Kabupaten Limapuluh Kota, Widya Putra menegaskan agar Aparatur Sipil Negara (ASN) menjaga netralitas pada Pilkada 2020.

“Hati-hati, jangan sampai terjebak pada pelanggaran pilkada. Termasuk menyukai posting-an yang mengarah dukungan terhadap pasangan calon,” ujar Widya Putra saat memberikan sambutan dalam apel Ikrar Netralitas ASN Limapuluh Kota, di Halaman Kantor Bupati, Sarilamak, Rabu (30/09).

Menurutnya, tren pelanggaran netralitas ASN yang paling besar kebanyakan memberikan dukungan melalui media sosial/massa.

“Untuk itu, kita semua harus lebih bijak dan hati-hati dalam menggunakan media sosialnya, karena hal tersebut menjadi potensi pelanggaran walaupun hanya sekedar menyukai status salah satu calon kepala daerah,” sebutnya.

Selain itu, ia juga mengajak agar Ikrar yang dibaca dan ditandatangani ini, jangan hanya sebatas seremonial belaka, namun dijadikan pedoman bersama.

“Sukseskan pilkada dengan mengedepankan netralitas ASN di tengah perhelatan,” sebutnya.

Senada, Ketua Bawaslu Limapuluh Kota, Yoriza Asra juga mengajak ASN bersama-sama mencegah adanya pelanggaran terkait netralitas ASN ini.

“Jadilah, ASN sejati tanpa mempertaruhkan netralitas dalam pilkada 2020,” sebutnya.

Dikatakan, netralitas ASN menjadi salah satu fokus pengawasan jajaran Bawaslu dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah.

Hal ini juga diatur dalam undang-undang, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. “Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik,” ungkapnya.

Ditekankan Yori, bentuk pelanggaran terhadap netralitas ASN bukan hanya sanksi administratif tapi juga bisa sanksi pidana.

Sementara itu, Ketua KPU Limapuluh Kota, Masnijon dalam sambutanya mengungkapkan bahwa KPU telah siap melaksanakan pilkada serentak pada September mendatang.

“Kita berharap pilkada 2020 di Kabupaten Limapuluh Kota ini dapat berjalan aman dan lancar,” sebutnya. (Harris)

Payakumbuh,Jangkar1News.com--- Peraturan Daerah (Perda) yang menjadi produk hukum antara DPRD dengan Pemerintah Kota Payakumbuh dari tahun 2008 hingga 2019 dievaluasi oleh DPRD, dalam rapat evaluasi Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) bersama Pemko di Aula Sidang DPRD, Sabtu (12/9).

Rapat dipimpin Ketua Bapemperda Ahmad Ridha serta anggota lainnya seperti Heri Iswandi, Mesrawati, Fahlevi Mazni, dan Al Hudri, Mawi Etek Erianto serta Sekwan Elvi Jaya. Wali Kota diwakili Staf Ahli Herlina bersama Kabag Hukum Bode Arman.

"Ada sebanyak 121 Perda Kota Payakumbuh yang telah dihasilkan sejak 12 tahun silam. Artinya selama 3 periode DPRD (2004-2019), produk hukum ini tentu dilihat bagaimana perjalanannya hingga sekarang. Apa saja yang masih berlaku dan mana yang tidak berlaku," kata Ahmad Ridha.

Ahmad Ridha menambahkan memang agak sulit mengefektifkan seluruh Perda-Perda itu dikarenakan ada kewenangan masing-masing perangkat daerah.

"Kedepan kita akan buat Panitia Khusus di DPRD terkait ini, dan akan memanggil masing-masing perangkat daerah agar menindaklanjuti produk hukum Kota Payakumbuh, agar Perda dapat berjalan dengan efektif," tukuk Ahmad Ridha menambahkan.

Sementara itu, Heri Iswandi Dt. Muntiko Alam menyebut contohnya Perda yang belum ditindaklanjuti adalah Perda Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Nama Jalan dan Fasilitas Umum dan Perda Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Pelestarian Adat dan Pengembangan Adat Nagari yang merupakan Perda inisiatif DPRD.

"Dua Perda ini sebagai identitas daerah yang kita miliki, kalau identitas itu hilang maka hilang juga budaya kita. Kami di DPRD menyayangkan Perda ini tidak diakomodir, biaya pembuatan 1 Perda itu tidak sedikit," kata Dt. Munti.

Sementara itu dewan lain seperti Fahlevi Mazni dan Al Hudri meminta Pemko agar Perda yang telah lahir dapat diakomodir dengan baik.

Dihubungi terpisah, Ketua DPRD Hamdi Agus menyebut dari 121 Perda, hanya 94 yang berlaku, dan sisanya 27 tidak berlaku. Tidak berlaku karena sudah ada perda penggantinya seperti perda APBD di tahun-tahun sebelumnya.

"Kita lebih menyorot kepada Perda yang masih berlaku, namun tidak ada efektifitas pelaksanaan dan tindaklanjut oleh OPD terkait. Rencana evaluasi ini sudah jauh hari kita laksanakan, melihat perjalanan produk perda yang sudah ada, apakah ada inventarisasi, setelah itu dievaluasi, dicari sebabnya mengapa tidak ada tindaklanjut, sebagaimana mestinya," kata Hamdi Agus.

"Harapan DPRD tidak hanya teradministrasi dan terdokumentasi dengan baik. Perda juga dapat mendukung pemko sebagai dasar melaksanakan sebuah kegiatan/program, ini harus ditindaklanjut oleh OPD guna mendukung jalannya pemerintahan demi memberikan yang terbaik bagi masyarakat kota ini," tambahnya.

Terkait Perda yang telah dikeluarkan Gubernur bersama DPRD Sumbar yang mengatur protokol kesehatan pandemi Covid-19 Hamdi Agus berharap juga segera ditiindaklanjuti dengan Perwako, karena memang selama ini aturan protokol kesehatan masih longgar.

"Bila tak ada sanksi, maka awareness kurang. Ini tentu penting untuk keamanan bersama. Nantinya diukur sanksinya apakah sanksi pekerjaan sosial seperti menyapu jalan, memungut sampah, atau kegiatan sosial lain yang memberi efek jera dan mengedukasi," pungkasnya.

Menjawab tuntutan DPRD, Sahli Herlina didampingi Kabag Hukum Bode Arman menyebut inventarisir sudah dilakukan, sementara itu untuk Perwako sebagian besar sudah dilahirkan.

"Tinggal beberapa perda yang belum ditindaklanjuti, menunggu eksekusi dan penganggarannya saja," kata Herlina. (007)

Limapuluh Kota,Jangkar1News.com – Pemerintahan kabupaten Limapuluh Kota, Dinas Kesehatan melalui UPTD Puskesmas Taram, mengeluarkan Surat Keterangan Isolasi Mandiri dengan Nomor 440/193/Pusk.TRM/2020. Menerangkan bahwa, isolasi mandiri terhadap Pasien Covid-19 di Nagari Taram sebanyak Lima Orang, dinyatakan sembuh 26 September 2020.

 Surat keterangan isolasi mandiri menyatakan Lima warga Nagari Taram di nyatakan Sembuh Dari virus Covid-19, Lima Masyarakat Nagari Taram tersebut atas nama, Zuriati Adimin, Kartono Joko Santoso, Yesi Sofiana. SE. Bagas Dwi Antono dan Muhammad Rafid Dhaifullah. 

Surat keterangan Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Taram, menerangkan telah dilakukan isolasi mandiri terhadap pasien selama 28 hari mulai tanggal 30 Agustus 2020 s/d 26 September 2020 dan telah di lakukan tes swab dengan hasil NEGATIF dan di nyatakan SEMBUH Dari Covid-19 dan di nyatakan sehat.

Wali Nagari Taram Defrianto Ifkar S.Si sangat terharu dan bangga atas dikeluarkannya surat keterangan tersebut dari Pemerintahan Kabupaten Limapuluh Kota, Dinas Kesehatan melalui UPTD puskesmas Taram dengan hasil swab yang menyatakan Kesembuhan kelima masyarakat taram tersebut,

“Alhamdulillah kami sangat bangga dan senang tidak terkira atas dikeluarkannya surat keterangan yang menyatakan masyarakat kami sembuh dari Covid-19, “Kami berharap semoga kita dan seluruh masyarakat dapat mengambil hikmah dari semua ini, “Selalu menjalankan dan laksanakan anjuran pemerintah untuk jaga jarak, pakai masker dan patuhi protokol kesehatan, agar Nagari kita Nagari Taram, seluruh Masyarakat bebas dari virus Covid-19 tersebut dan dapat menjalan kan aktifitas sehari-hari dengan nyaman dan tenang.

Padang-jangkar1news.com- Kapolda Sumatera Barat, Irjen Pol Drs. Toni Harmanto, MH mengikuti Pekan Nasional Keselamatan Jalan 2020 dalam bentuk Virtual Raly Fun Bike. Kegiatan ini berlangsung di Kota Padang, Sabtu (26/9)

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Gubernur Sumbar Irwan Prayitno, Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Edi Mardianto, S.Ik, pejabat utama Polda Sumbar, Kadishub Provinsi Sumbar, dan peserta fun bike.

Selain mengikuti, Irjen Pol Toni Harmanto bersama Gubernur Sumbar juga ikut melepas peserta virtual Raly Fun Bike. 

Rute yang dilalui berawal dari Mapolda Sumbar, kemudian menuju jalan Khatib Sulaiman. Tepat di depan gedung Telkomsel, para peserta berhenti kemudian membersihkan rambu-rambu lalu lintas yang ada disekitarnya.

Selanjutnya, peserta kembali mengayuh sepedanya melewati jalan Juanda dan jalan Samudera (pantai Padang) hingga Finish di Warkop Nipah Padang.

Pada kesempatan itu juga, Direktorat Lalu Lintas Polda Sumbar menyempatkan membagi-bagikan masker kepada peserta fun bike, masyarakat yang sedang berolahraga, maupun kepada pengendara.

"Membagikan masker gratis kepada masyarakat, juga pemasangan stiker Ayo Pakai Masker pada kendaraan umum maupun pribadi," ujar Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Satake Bayu Setianto.

Ditengah pandemi Covid-19 ini kata Kabid Humas, selain mengutamakan keselamatan jalan juga harus menjaga kesehatan dengan mencegah penyebaran virus Corona.

"Patuhi aturan keselamatan dan patuhi protokol kesehatan," pungkasnya.(*)

Padang-jangkar1news.com- Disaat musim hujan di saat sekarang ini sudah dua kali terjadi longsor di Kelok Jariang, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang. Longsor mengakibatkan tertutupnya jalan akibat sedimen. Dan, terjadinya antrian panjang, merusak jalan nasional Padang-Pesisir Selatan.

Disebut sebut galian c di Kelok Jariang, hanya untuk izin material tanah, sementara operasionalnya juga mengambil material batu. Dan, ini penyebab terjadinya longsor, jika hujan tiba. Sedimen dan air deras menyertai longsor tersebut. Dua kali longsor terjadi, juga disebabkan lalainya pemilik tambang galian c tersebut.

Wajar saja aktifitas tambang galian C di Kelok Jariang itu, menuai tanggapan miring berbagai kalangan. Novermal SH, anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan yang sering melintasi jalan tersebut, juga menyesali tambang galian c tersebut. Katanya, tambang galian c di Kelok Jariang, merusak lingkungan.

Dilansir dari invensisatu.com “Tambang galian c itu, juga menganggu kelancaran jalan nasional. Bahkan, mengakibatkan jalan licin, becek dan berdebu. Parahnya, longsoran juga mengakibatkan tertutup badan jalan dan terganggunya arus lalu lintas,” kata Novermal beberapa hari lalu, seraya mengatakan, ini tidak boleh lagi ditolerir.

Novermal juga berharap, izin tambang galian c itu harus dicabut dan kenakan denda maksimal.”Jika ditemukan indikasi pidana, usut sebagaimana mestinya. Sebab, tidak saja merusak lingkungan, jalan nasional juga menganggu kenyamanan lalu lintas,” pinta Novermal, Ketua Fraksi PAN Kabupaten Pesisir Selatan tersebut.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 2.3 Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah 2 Sumbar, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) III Padang, Suaidi ST, MT, juga meminta agar pemilik tambang membuat trap/teras miring. Tujuannya, agar air tidak langsung terjun membawa sedimen ke badan jalan nasional.

PPK yang cepat tanggap dan selalu bergerak cepat ini, juga mengatakan, longsoran yang terjadi tanggal 23 September, semuanya ada 18 titik tersebar antara KM 24 sampai KM 92. Penyebabnya, intensitas curah hujan sangat tinggi dari pukul 15.00 WIB sampai pukul 23.00 WIB.” Lalu lintas lancar dan terbuka setelah 2 jam, itupun saat hujan berhenti,” pungkasnya.

Suaidi juga menyebutkan, pembersihan dilakukan dengan menggunakan 3 unit backhoe loader dan 2 DT. “Khusus untuk titik KM 25+600 Kelok Jariang, terulang kembali longsoran. Di KM 25+600 ini, ada tambang galian C dan ini penyebab terjadinya longsoran. Bahkan, sedimennya menutupi badan jalan,” tutup Suaidi. (David)

Payakumbuh,Jangkar1News.com--- Dengan tegas, Wali Kota Riza Falepi tidak akan memberikan toleransi dalam bentuk apapun kepada Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh yang tidak bersikap netral dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 serentak mendatang.

Di awal Januari 2020 lalu, Wali Kota Riza Falepi telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 800/04/SE-WK-PYK/I-2020 Tentang Pencegahan Terhadap Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh. Dasar dari Surat Edaran ini adalah Peraturan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 02/K.Bawaslu.SB-17/PM.00.22 Tanggal 6 Januari 2020 Perihal Himbauan.

Wali Kota Riza Falepi didampingi Sekretaris Daerah Rida Ananda saat dihubungi media, Sabtu (26/9), menegaskan aturan netralitas ASN ini tidak hanya berlaku dalam pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat saja. Namun juga bagi ASN yang berdomisili di luar Payakumbuh yang daerahnya juga menggelar Pilkada kota/kabupaten, aturan serupa harus dipatuhi.

"ASN dan Honorer kita ada lebih dari 4800 ribuan dan banyak juga yang berKTP di daerah tetangga, aturan ini berlaku bagi setiap ASN, tanpa terkecuali," kata Riza.

Hukuman penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun, penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun, dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun menanti bagi ASN nakal yang mencoba membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon.

"Ini sesuai Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang," beber Riza.

Sanksi tegas itu tak hanya sampai disana, setiap ASN yang sengaja melanggar peraturan tersebut terancam pidana penjara paling singkat satu (1) bulan atau paling lama 6 bulan dan/denda 600.000 rupiah hingga 60.000.000 rupiah.

"Ini juga sesuai pasal 188 dalam undang-undang diatas," kata Riza.

Berdasarkan Pasal 4 Ayat 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menyatakan setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon anggota DPRD atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan serta foto kopi kartu tanda penduduk (KTP) atau surat keterangan tanda penduduk sesuai peraturan perundang-undangan.

Dalam pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menyatakan PNS yang tidak menaati ketentuan tersebut dalam pasal 3 dan/atau pasal 4, maka akan dijatuhi hukuman disiplin. (007)

Keterangan Foto : Wali Kota Riza Falepi Pimpin Apel Pagi 9 Maret 2020 (Sebelum Pandemi Covid-19 di Payakumbuh)

Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) aceh Singkil menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Perubahan APBK 2020.

Mairaya anggota DPRK Aceh Singkil, dalam pandangan umumnya mengingatkan agar penggunaan anggaran penangan dampak Covid-19 dari Provinsi Aceh sebesar Rp 15 miliar digunakan tepat sasaran, Kamis,(24/9/2020).

Terutama anggaran dampak Corona yang diberikan kepada masyarakat. Harus benar-benar dirasakan masyarakat. Bukan hanya berupa honor saja putus saja.

"Kami tidak mau mendengar anggaran Covid-19 hanya untuk honor saja," tegas Mairaya/ Itang.

Sementara itu, anggota DPRK lainnya Aminullah menyoal tentang penggunaan  penggunaan sisa dana penangan Covid-19 hasil refocusing APBK.  Sisa dana tersebut kata Aminullah, harus digunakan secara transparan dan tepat sasaran.

Sebelumnya Bupati Aceh Singkil, Dulmusrid menyatakan dalam Perubahan APBK 2020, terdapat penambahan dana trasnfer dari Provinsi sebesar Rp 15 miliar.

Penggunaan belanja dana tersebut sesuai rapat Desk Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) Aceh Singkil penggunaanya telah ditentukan.

Yaitu untuk penanganan kesehatan, ketahanan pangan, pemberdayaan dampak ekonomi dan pengawasan pergerakan orang/perbatasan.

(*)

Payakumbuh,Jangkar1News -- Kasus positif Covid-19 di Kota Payakumbuh kian mengenaskan. Berdasarkan hasil tes SWAB yang dikeluarkan Lab. Penyakit Infeksi Fakultas Kedokteran Unand Padang dan Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner Wilayah II Baso, tercatat 12 warga Payakumbuh yang terkonfirmasi positif Covid-19. 

"Benar, Kamis (24/9) ini, ada tambahan 12 orang warga kota yang positif Covid-19. Semua yang positif itu, sekarang sudah diisolasi secara mandiri dan ada juga dikirim ke lokasi isolasi milik pemrov di Balai Diklat BIB Sumbar di Ibuah," sebut Kadiskes Payakumbuh, Bakhrizal didampingi Kabid Kesehatan Masyarakat Asma Rini, Kamis (24/9) sore.

Sementara itu, sepanjang Kamis ini, tercatat enam orang dinyatakan sembuh. Mereka adalah Rahfima Welly, Ratna Asnita, Rifyal Yusda, Fitri Mayasari, Ratih Kartika Chandra, Neni Mitra.

Ke-12 warga yang dinyatakan positif Covud-19 itu, adalah lelaki BT, 29 thn, karyawan Kimia Farma, beralamat di Kelurahan Tanjung Gadang Sungai Pinago, perempuan TF, 32 thn, THL Dishub, beralamat di Kelurahan Sawah Padang Aur Kuning, wanita SS, 53 thn, PNS 

dosen Politani, domisili di Kelurahan Padang Karambia, perempuan AFS, 37 thn, karyawan Hotel Rocky, beralamat di Balai Gurun, Kelurahan Balai Tangah Koto, perempuan AF, 27 thn, karyawan Kimia Farma, beralamat di Kelurahan Parit Rantang, lelaki AP, 27 thn, Polres Kota Payakumbuh, beralamat di Kelurahan Padang Tangah Payobadar.

Berikutnya, Z, 63 thn, swasta, beralamat di Kelurahan Koto Kociak Kubu Tapak Rajo, lelaki ID, 27 thn, TNI Yonif 131/BS, beralamat di asrama Yonif 131/BS, perempuan RYF, 32 thn, IRT, alamat di Kelurahan Koto Kociak Kubu Tapak Rajo, lelaki AM, 50 thn, pedagang, domisili di Kelurahan Tanjung Gadang Sungai Pinago, perempuan Y, 48 thn, pedagang, beralamat di Kelurahan Tanjung Gadang Sungai Pinago, lelaki Dj, 80 thn, beralamat di Balai Gadang Kelurahan Ikua Koto Dibalai.

Kadiskes Payakumbuh Bakhrizal, mengatakan, pertambahan kasus positif Covid-19 itu, pencerminan pemko bersama Gugus Tugas Penanganan dan Pencegahan Covid-19, sangat serius untuk memutua mata rantai virus corona diasase di kota ini.

Pemko bersama gugus tugas, dikatakan, akan terus melakukan tracing dan tracking terhadap setiap kasus positif Covid-19. Selain memperbanyak jumlah warga yang menjalani tes SWAB. Sebaliknya, warga tetap diminta disiplin melakukan 3 M, pakai masker, mencuci tangan dengan sabun serta tetap menjaga jarak. 

Data Covid-19 Kota Payakumbuh, per Kamis (24/9), suspect 3 oang, total positif 129, total sembuh 66. Total positif yang menjalani isolasi mandiri di beberapa tempat 57 orang dan 5 orang dirawat disejumlah rumah sakit. Kemudian kontak erat (OTG) 65 orang, discarded atau neqatif 6.671 orang serta meninggal dunia 1 orang.

NEGATIF- Setelah menjalani isolasi 14 hari  di Balai Diklat Peternakan Prov Sumbar di Ibuah, Payakumbuh, akhirnya Fitri Mayasari dibolehkan pulang. Fitri bebas Covid-19. Dua kali hasil SWAB-nya neqatif. Tampak Fitri menerima surat hasil SWAB dari petugas kesehata, Kamis. (007)

Payakumbuh,Jangkar1News.com --- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh akan menggelar dialog melalui aplikasi zoom, Rabu, 30 September 2020 mendatang.

Dalam dialog ini akan dibahas tentang administrasi kependudukan (adminduk), dimana ada tanya jawab seputar masalah adminduk, pelayanan online KTP-Elelektronik, Kartu Keluaga (KK), dan Kartu Ibu dan Anak (KIA), akta kelahiran dan lain-lain.

Kepala Disdukcapil Kota Payakumbuh Yunida Fatwa saat diwawancara media Rabu (23/9) di Payakumbuh, menyebut zoom meeting ini gratis bisa login sendiri di zoom meeting.

https://zoom.us/j/96040044976?pwd=dFZWN01hcVU1M0hpdzU4ODJST0l3dz09

ID : 960 4004 4976

Pas Kode : DukcapilMM. 

Peserta diharapkan login 20 menit sebelum dimulai.

Yunida menerangkan, instruksi dari Dirjen Dukcapil, seluruh Dinas Dukcapil Provinsi dan disdukcapil kabupaten/kota se Indonesia melaksanakan kegiatan dukcapil menyapa masyarakat.

"Kita diminta melaksanakan 2 kali sebulan, kemarin baru berlangsung dengan provinsi. Karena ini baru buat kita, meski daerah lain ada yang baru mulai hari ini, kita sengaja menjadwalkan seminggu lagi supaya dapat tersosialisasikan kepada warga agar angka partisipasi tinggi," kata Yunida.

Wali Kota Riza Falepi telah menginstruksikan lurah dan camat agar menginformasikan kepada warga untuk mengikuti zoom meeting ini. Apa saja kendala maupun tanya jawab seputar urusan administrasi kependudukannya.

"Saat ini pandemi Covid-19 membuat kita berinovasi bagaimana memberikan pelayanan terbaik, bukan menutup layanan. Dengan memanfaatkan teknologi internet pelayanan secara daring (online) dapat kita gelar," kata Yunida menerangkan.

Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Payakumbuh turut membantu memasilitasi zoom meeting ini. Sekaligus dimonitor oleh Dinas provinsi dan Dirjen Dukcapil, minimal nanti yang akan ikut Korwil 1 Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. (007)

Payakumbuh,Jangkar1News.com — Berlokasi di lahan tidur depan pasar Padang Kaduduak, Wakil Walikota Erwin Yunaz melakukan panen cabe bersama kelompok tani Komunitas Hijau yang digawangi oleh Ayang (34), sosok generasi muda yang berani keluar dari zona nyaman sebagai pegawai swasta untuk membangun kelompok tani bersama rekan sejawat.

Diawal kedatangannya, Wakil walikota Erwin Yunaz sangat bahagia melihat semangat juang para generasi muda yang mau bergerak di bidang pertanian,

“Alhamdulilah, melihat kondisi kebun cabe yang dikelola para generasi muda ini membuat saya bangga, karna di jaman yang serba modernisasi saat ini, sangat jarang kita temui generasi muda yang mau terjun langsung untuk mengelola pertanian seperti ini”, ucap Wawako Erwin Yunaz, Rabu (23/9).

Ditambahkan, dengan hadirnya komunitas hijau maka akan menjadi motivasi bagi kelompok pemuda dan generasi milenial lain untuk ikut terjun langsung bertani sebagai pokok utama usahanya,

“Semoga kedepannya semakin banyak kelompok komunitas-komunitas dari generasi milenial ini untuk ikut memajukan pertanian di Kota Payakumbuh ini”, harap orang nomor dua di Kota Payakumbuh tersebut.

Sementara saat ditemui disela panen cabe bersama Wawako Erwin Yunaz, Ayang selaku ketua Komunitas Hijau menyampaikan ucapan Trima kasih kepada Pemko Payakumbuh yang telah mendukung gerakan dari komunitas hijau selama ini,

“Komunitas hijau ini sudah kami bentuk semenjak dari tahun 2017, dan selama lebih kurang 3 tahun ini berjalan kami sudah menanam beberapa varietas buah dan sayur lainnya, seperti Jagung dan semangka”, ungkap Ayang saat ditemui disela panen cabe bersama Wawako Erwin Yunaz.

Menurut Ayang, Selain di kelurahan Padang Kaduduak, saat ini ada 5 (lima) kebun yang sedang digarap bersama oleh komunitas hijau yang semuanya menanam cabe,

“Iya, kita komunitas hijau sepakat untuk saat ini memang fokus mengembangkan varietas cabe ini sebagai pokok utama untuk digarap. Akan tetapi kami juga akan tetap terus berusaha meningkatkan kualitas dari komunitas hijau agar dapat mengelola berbagai macam varietas buah dan sayuran lainnya nanti”, tukas Ayang.

Payakumbuh,Jangkar1News.com--- Penyaluran Bantuan Sosial Beras Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) salad rangka penanganan dampak Covid-19, untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) mulai dilaksanakan hari ini, Rabu (23/9).

Di Payakumbuh, ada 5 kecamatan. Dengan jumlah penerima 3806 KPM PKH. Rencananya, disalurkan selama 3 hari, Rabu hingga Jumat. Hari ini dimulai dari Kecamatan Lamposi Tigo Nagori (Latina) dan Payakumbuh Selatan.  

"Untuk Kecamatan Payakumbuh Utara dan sebagian Payakumbuh Barat hari Kamis, dan  Payakumbuh Timur dan sebagian Payakumbuh Barat lagi hari Jumat," kata Yunida Fatwa.

Diterangkan Plt. Kadis Sosial Yunida Fatwa didampingi Kabid PRJS Friza Susanti saat diwawancara media, Rabu (23/9), Bansos beras PKH ini adalah bantuan dari Direktorat Jendral Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial RI dengan sasaran Bansos beras adalah 10 juta KPM PKH se Indonesia yang tercatat pada bulan Juli 2020.

Jumlah bantuan beras itu sebesar 15 Kg/KPM/bulan selama 3 bulan alokasi Agustus sampai Oktober 2020. 

"Sesuai surat kementerian sosial, kita baru menyalurkan bantuan beras untuk Agustus dan September sebesar 30 Kg, langsung dua bulan," kata Yunida.

"Sementara itu, pada bulan Oktober depan akan diserahkan sebanyak 15 Kg lagi," tambahnya.

Untuk bantuan lainnya, Yunida juga yang didampingi Kabid Pemberdayaan Sosial Ance Alfiando mengatakan ada bantuan dari Direktorat Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial RI sebesar 500.000 bagi masyarakat penerima Bansos sembako non PKH yang telah dibagikan pada bulan Agustus lalu kepada 3139 KK di Payakumbuh.

"Kedua bantuan dari Kementerian ini bersumber dari APBN Kementerian Sosial," ungkapnya. (007)

Bermunculan nama-nama muda dari kalangan guru yang masuk nominasi sebagai balon Ketua PGRI yang dibuat dari Polingkita.com, puluhan nama-nama guru muncul sebagai nominasi dan calon yang dipilih sementara dari para kalangan guru.

Adapun nama-nama muda tersebut, Ridwan, SPd berasal dari guru dan juga ka Uptd SDN Muara Pea. Ia berharap dalam pemilihan nanti akan ada nama-lainnya yang muda dan energik, yang siap menghadapi pembelajaran abad 21, revolusi 4.0 yang serba pembelajaran digital, paham Pengeloaan ADART Organisasi dan dapat menyelesaikan persoalan dan mensejahteraan guru-guru yang ada di kabupaten aceh singkil, pinta Ridwan, S.Pd

Adapun namanya masuk dalam nominasi bersama guru-guru senior lainya juga beberapa bakal calon merupakan bapak/ibu guru dia ketika waktu masih disekolah, katanya.

Harapanya jika ada dukungan dari PGRI tingkat Kecamatan lainya maka InsyaAllah siap mencalonkan bersama Calon senior lainya pada pemilihan dan Konferensi PGRI pada tanggal 03 Oktober 2020 mendatang, kata Ridwan yang juga fasda Kab.Aceh singkil dan sekretaris PGRI kecamatan Guunung Meriah.

Biodata :

Nama : Ridwan, S.Pd

T.Tgl Lahir : Rimo, 07 Mei 1986

Hoby : Membaca & Badminton

Motto : "Jangan Tanya pada diri sendiri sejauh mana Kesuksesan yang telah diraih, Tapi Hargailah Proses yang kau jalani untuk saat ini dan hasilnya bermanfaat bagi keluarga dan orang lain"(*)

Payakumbuh,Jangkar1News.com --- Wali Kota Riza Falepi menerima dua penghargaan saat mengikuti Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2020 dengan tema “Tantangan Akuntabilitas Keuangan Negara dalam Penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional” yang diselenggarakan Kementerian Keuangan RI secara Video Conference (Vidcon) melalui Aplikasi Zoom, Selasa (22/9).

Menteri Keuangan Sri Mulyani menerangkan Rakernas ini digelar dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara dalam penanganan pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional serta mendorong optimalisasi penggunaan teknologi informasi di era adaptasi kebiasaan baru.

"Rakernas tahun ini dilaksanakan dalam beberapa rangkaian kegiatan pada Tanggal 22-24 September 2020 berupa Talkshow, Webinar, Coaching Clinic, termasuk pemberian penghargaan kepada entitas pelaporan peraih Opini WTP 10 kali berturut-turut atas pelaporan keuangan Tahun 2010-2019, peraih Opini WTP 5 kali berturut-turut atas pelaporan keuangan Tahun 2015-2019, peraih Opini WTP Tahun 2019, dan penerima BMN Award," papar Sri Mulyani.

Kota Payakumbuh, berhasil mendapatkan Opini WTP 5 kali berturut-turut dari tahun 2015 hingga 2019, sehingga secara otomatis diakui juga untuk menerima penghargan Opini WTP 2019 dari Kementerian Keuangan.

"Alhamdulillah, ini merupakan suatu prestasi yang sangat membanggakan, mengingat semakin ketatnya standar pengawasan dan audit yang telah ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menjalankan dan menerapkan praktik-praktik pengelolaan keuangan yang baik," ungkap Wako Riza didampingi Sekretaris Daerah Rida Ananda dan Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Payakumbuh Syafwal.

"Terimakasih kepada seluruh elemen. Baik jajaran birokrasi, DPRD, serta seluruh masyarakat Payakumbuh. Sebab, hanya dengan komitmen tinggi serta semangat kebersamaan, penghargaan prestisius tersebut dapat diraih," tambahnya.

Riza Falepi yang sudah 2 periode memimpin Payakumbuh itu menerangkan, sebenarnya Payakumbuh sudah 6 kali menerima Opini WTP secara berturut-turut dari tahun 2014-2019, namun pada tahun 2014 silam Kota Payakumbuh menerima opini WTP dengan Paragraf Penjelasan (DPP).

"Karena hal itulah Kemenkeu RI mengakui Kota Payakumbuh baru di tahun 2015-2019 menerima opini WTP 5 tahun berturut-turut," kata Riza.

Kepala Badan BKD Kota Payakumbuh Syafwal menerangkan untuk pengelolaan keuangan daerah sendiri, saat ini Pemko Payakumbuh sudah berbasis IT, agar pengelolaan keuangan dapat terkontrol dengan baik dan meminimalisir terjadinya penyalahgunaan anggaran.

"Sekarang kita menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD). Disitu Badan Keuangan Daerah dan Inspektorat bisa mengawasi setiap penggunaan anggaran di Payakumbuh," pungkas Syafwal. 

Untuk penerima Opini WTP 5 kali berturut-turut diterima oleh 26 Kementerian Negara/Lembaga, 24 Provinsi, 47 Kota dan 189 Kabupaten. Sedangkan untuk peraih Opini WTP 2019 diterima oleh 1 Bendahara Umum Negara, 84 Kementerian Negara/Lembaga, 34 Provinsi, 87 Kota dan 364 Kabupaten. (007)

Menurut keterangan dari Ridwan S. Pd, Selaku kepala UPTD SPF Muara Pea Mengatakan kepada media massa, bahwa kegiatan bergoyang royong itu perlu bagi kita semua, terutama bagi kesehatan dan kedua kebersihan serta keindahan sekolah terlihat tertata rapi, Minggu, (20/9/2020).

Apalagi masa pademik, kita harus bersih-bersih dan harus menjaga kesehatan seperti jaga jarak pakai masker dan cuci tangan sesuai dengan anjuran protokol kesehatan dan tim gugus Covid 19. 

Menurut keterangan dari Khalilulah selaku kepala Dinas pendidikan kabupaten Aceh Singkil  mengatakan, bahwa kita masih berwarna Orenge pada saat ini, setelah beberapa minggu yang lalu kita pertanyakan tim gugus Covid 19.

Karena masih dua orang lagi sedang proses kesembuhan, kita berdoa semoga mereka cepat sembuh, agar kita dapat berwarna kuning tim gugus Covid 19 menyatakan terhadap kepala Dinas pendidikan.

Kepala Dinas pendidikan kabupaten Aceh Singkil mengkabarkan, kesetiap sekolah yang ada di Aceh Singkil ini, dalam hal mengenai tentang proses perubahan anjuran pemerintah tentang belajar mengajar di sekolah belum bisa bertatapan muka harus belajar di rumah saja, kabarnya.(*)

Payakumbuh,Jangkar1News.com—Pemerintah Kota Payakumbuh menerima Corporate Social Responsibility (CSR) Bidang Pendidikan sebesar 100 juta rupiah dari Bank Nagari Cabang Payakumbuh di Kantor Balaikota, Kamis (17/9).

Diserahkan langsung oleh Kepala Bank Nagari Hafid Dauli kepada Wali Kota Riza Falepi didampingi Kepala Dinas Pendidikan AH. Agustion.

Hafid Dauli mengatakan program CSR ini dilaksanakan oleh Bank Nagari dari kota/kabupaten se Sumatera Barat sebagai Bank milik pemerintah daerah. Jumlahnya untuk tahun ini sama dengan tahun sebelumnya.

"Kita berharap bantuan CSR ini dapat membantu Pemko dalam kebijakan-kebijakan yang dijalankan. Ini dimanfaatkan tergantung kebutuhan Pemko. Apalagi di tengah pandemi Covid-19 ini, kita berharap dapat memberikan asistensi," terangnya.

Wako Riza Falepi melalui Kadisdik Agustion menyebut bantuan ini akan digunakan untuk membantu biaya pendidikan SD sampai Perguruan tinggi siswa dan mahasiswa di Payakumbuh. Adanya CSR sangat bermanfaat dan memberikan dampak yang cukup baik dalam membantu pemerintah daerah.

"Kita berharap Bank Nagari lebih dicintai dan disukai masyarakat dalam urusan perbankannya, sehingga Bank Nagari dapat tumbuh besar dan maju lagi. Dampaknya tentu nanti akan lebih besar lagi nilai CSR yang diberikan dalam mendukung pemerintah," pungkas Agustion. (007)

Payakumbuh,Jangkar1News.com——Dinilai berhasil dalam memasarkan, mendorong peningkatan kualitas, serta membangun ekosistem Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di daerahnya. Walikota Riza Falepi menerima penghargaan Piala Natamukti 2020 dari International Council for Small Business (ICSB) secara online di Ruang Randang Balaikota, Kamis (17/9).

Penghargaan itu diterima beberapa kota/kabupaten dengan cara OMNI, menggabungkan konsep offline dan online, dihadiri kalangan pelaku bisnis, industri, dan pemerintahan di Gedung SMESCO Indonesia, Jakarta.

Hermawan Kartajaya selaku Founder dan Chairman of ICSB Indonesia menerangkan proses pemilihan oleh panel juri yang terdiri dari tim ICSB Indonesia telah dilaporkan ke Sekretaris Kementerian KUKM dan tim.

Penghargaan itu terbagi dari 3 kategori. Kategori Natamukti diberikan kepada kota/kabupaten yang berhasil dalam memasarkan, mendorong peningkatan kualitas, serta membangun ekosistem UMKM di daerahnya, Kategori Natamukti Nindya Ghana Pravara yaitu kota atau Kabupaten yang berhasil mempertahankan piala natamukti yang diraihnya tahun lalu, Kategori Natamukti Nindya merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan kepada kota atau Kabupaten yang berhasil menaikkan daya saing UKM ke tingkat regional bahkan internasional.

Sementara itu di Payakumbuh, tindak lanjut dari pengisian angket penilaian dibentuk tim kecil di Bappeda kota Payakumbuh melibatkan instansi terkait antara lain Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, serta Dinas Penanaman Modal, Dinas Ketenaga Kerja dan Perindustrian, serta Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh.

Dari nominasi tahun ini, Kota Payakumbuh mengusulkan materi sesuai dengan tema yang diusung yakni mengangkat strategi pengelolaan UKM melalui klaster industri masyarakat melalui konsep perkampungan industri dengan mengklasifikasikan jenis-jenis industri prioritas atau yang memiliki peluang besar terhadap peningkatan perekonomian lokal nasional dan internasional

Adapun klaster yang diusung antara lain Industri Randang dibentuk Kampung rendang yang berada di kecamatan Lamposi Tigo Nagori, Industri Tenun dibentuk Kampung Tenun yang berada di Kecamatan Payakumbuh Selatan, Industri Makanan Ringan di bentuk Kampung Makanan Ringan Berada di Kecamatan Payakumbuh Barat, Industri Jamur dibentuk Kampung Jamur berada di Kecamatan Payakumbuh Utara, dan Industri Bambu dibentuk Kampung Bambu berada di Kecamatan Payakumbuh Selatan.

Untuk mendukung strategi pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan terhadap penguatan IKM di daerah Kota Payakumbuh dengan mengeluarkan surat keputusan Walikota Payakumbuh nomor 530/763/WK- KUPP/VI/2015 tentang pembentukan sentra-sentra produksi industri kecil Kota Payakumbuh yang menjadi poin penting komitmen terhadap aktualisasi strategi yang diambil pemerintah daerah.

Pada penerimaan penghargaan Natamukti itu, Kota Payakumbuh dinilai oleh ICSB dan Kementerian KUKM berhasil dalam mensinergikan OPD dalam mendukung keberadaan pelaku UMKM di Kota Payakumbuh.

Wali Kota Riza Falepi berharap penghargaan ini dapat menjadi sebuah langkah awal ataupun cambuk agar Kota Payakumbuh dapat terus melebarkan sayap UKM dalam bersaing menghadapi tantangan global. Langkah demi langkah yang berprogress baik, bahkan produk Payakumbuh sudah siap bersaing di skala Internasional.

"Penghargaan ini tidak membuat kita cepat puas, sebaliknya ini mencambuk kita bekerja lebih keras. Contohnya saja harapan kita kalau bisa rendang go nasional dan intenasional. Ukurannya usaha Randang dapat menjadi motor penggerak utama ekonomi Payakumbuh," kata Riza.

"Dulu orang taunya Payakumbuh Kota Batiah. Persoalannya capaian ekonominya kecil, kalau randang bisa besar dampak ekonominya pertahun. Apalagi kalau 1 triliun pertahun, ini baru seru ceritanya. Kita sampaikan apresiasi kepada ICSB dan Kementerian atas penghargaan ini, barakallah," tandasnya. 

Sementara itu, untuk UMKM lain Riza, wali kota yang visioner itu melihat ada potensi besar untuk mengembangkan sayapnya. Dengan penghargaan ini semakin baik pula pengelolaan serta pendapatan pelaku UMKM.

"Kita terus mendukung UMKM yang ingin maju, asal ada niat dan kemauan maka hal itu tak mustahil dilakukan," pungkasnya. (007)

Payakumbuh,Jangkar1News.com --- Pada hari Rabu (16/9), puluhan petugas yang terdiri dari TNI-POLRI dan Satpol PP Payakumbuh melakukan sidak ke beberapa tempat di Kota Payakumbuh seperti Pusat Pasar payakumbuh, Lokasi Wisata BWSS V, kafe-kafe, pusat perbelanjaan, dan beberapa persimpangan jalan.

Mulai pada siang hari, dilaksanakan pengamanan pasien positif Covid-19 yang menjalani isolasi di Balai Pelatihan Peternakan. Disana pasien yang diisolasi sebanyak 11 orang (9 perempuan dan 2 laki-laki).

Menjawab keresahan warga, petugas Satpol PP juga menertibkan sebanyak 11 orang anak punk/jalanan. Saat diminta keterangannya mereka datang dari berbagai daerah, kebanyakan dari Lampung.

Kasatpol PP Devitra memberikan tindakan dengan melakukan pembinaan dan hukuman berupa push up, merayap, lari disekitar kantor, membersihkan sampah, dan yang dari luar daerah diminta meninggalkan Kota Payakumbuh.

"Selain penertiban pemakaian masker di lokasi wisata Balai Wilayah Sungai Sumatera V,  petugas juga menertibkan pengamen di Simpang Kasda, Simpang Labuh Basilang, Simpang Benteng, dan Simpang Kaning Bukit," terang Devitra.

Di malam harinya, dilaksanakan operasional terpadu penerapan protokol kesehatan dan sosialisasi Perda Provinsi Sumatera Barat tentang adaptasi kebiasaan baru dan penegakan hukum bersama personil Koramil, Polres dan Satpol PP.

Adapun penertiban dan sosialisasi dilaksanakan di Kafe Kobeng, Kafe Kawa Daun, Natus Kafe, Mulia Dept Store, Swalayan Niagara, Bunian swalayan, Tifani Houseware, Biblo Style, Niagara Swalayan, dan Simpang 4 Napar (penertiban pemakaian masker).

"Disini kita memberikan sosialisasi, pemberian surat pemberitahuan protokol kesehatan yang sudah dan belum diterapkan oleh Pemilik Usaha, serta penertiban pemakaian masker, respon masyarakat cukup baik dan positif," terang Devitra. (007)

Lima Puluh Kota, Jangkar1News.com- Helikopter Chinook CH-47D dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mendarat di Lapangan Gor Singa Harau, pada Senin (15/09/2020).

Kedatangan heli yang mengantarkan sejumlah logistik bantuan bancana ini, disambut langsung bupati Limapuluh Kota, Irfendi Arbi, Dandim 0306/50 Kota, Letkav Ferry Lahe, Kapolres Limapuluh Kota, AKBP Trisno Eko, serta Kalaksa BPBD, Joni Amir.

“Alhamdulillah, bantuan logistik bencana dari pemerintah pusat telah sampai ke daerah kita. Bantuan yang kita terima ini diharapkan dapat membantu dalam penanganan bencana,” sebut bupati, Irfendi Arbi kepada awak media.

Adapun berapa bantuan yang diterima diantaranya, 2 (dua) set tenda pengungsi, 200 pcs selimut, 45 pcs matras, mesin perahu, perahu politline, serta bantuan berupa Alat Perlengkapan diri, seperti baju Hazmet, hand sanitizer, dan lainnya.

“Terimakasih kepada pemerintah pusat, khususnya BNPB atas bantuan yang diberikan, Ini sangat bermanfaat bagi kami,” jelas Bupati.

Apalagi pada penghujung tahun, kita sangat mewaspadai akan terjadinya bencana alam banjir dan longsor. Karena di dua bulan terakhir itu biasanya intensitas hujun cukup tinggi.

“Dengan demikian, bantuan yang kita terima ini akan lebih menyiapkan kita dalam penanganan kebencanaan ke depan,” tutup Irfendi.

Senada, Kalaksa BPBD Limapuluh Kota, Joni Amir, menyebutkan Limapuluh Kota merupakan salah satu daerah yang rawan akan terjadi bencana banjir dan Longsor di Sumbar.

Setidaknya ada 8 (delapan) kecamatan rawan banjir, yakni Kecamatan Harau, Lareh Sago Halaban, Pangkalan, Kapur IX, Payakumbuh, Suliki, Mungka dan Kecamatan Akabiluru.

“Bahkan ada dua Jorong di kabupaten ini, apabila intensitas hujan tinggi selalu terjadi banjir. Yakni Kubang Rasau dan Jorong Subarang,” sebutnya.

Untuk itu, ia berharap masyarakat di daerah itu agar tetap meningkatkan kewaspadaan termasuk bagi mereka yang tinggal di daerah rawan bencana.

Ia juga mengajak masyarakat untuk selalu peduli akan lingkungan. “Bencana ini juga tergantung kepada kepedulian kita terhadap lingkungan, untuk itu marilah tingkat kepedulian kita bersama. Dengan begitu akan mengurangi resiko banjir dan longsor di tempat kita masing-masing,” sebutnya.

Sejauh ini, sebut Joni Amir pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya dalam mengurangi resiko bencana di daerah itu, termasuk melakukan upaya normalisasi sungai yang bekerja sama dengan Balai Wilayah Sungai (BWS).

“Ada berapa hulu sungai yang terjadi penyempitan, untuk perlu dilakukan pelebaran agar banjir tahunan ini tidak lagi terjadi, kita telah meminta bantuan kepada BWS,” pungkasnya.(Harris)

Payakumbuh,Jangkar1News.com--- Upaya Tim Gugus Tugas Percepatan Pencegahan Covid-19 Kota Payakumbuh dalam memutus mata rantai penularan virus corona semakin intens dengan semakin bertambah banyaknya angka kasus warga yang positif terpapar Covid-19.

Meski beberapa minggu belakangan belum ada payung hukum untuk menindak warga bandel yang masih tidak menggunakan masker saat keluar rumah, pendekatan secara persuasif terus digencarkan petugas Satpol PP Kota Payakumbuh.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akhirnya telah mengeluarkan Peraturan Daerah tentang adaptasi kebiasaan Baru dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19. Perda ini sudah mulai disosialisasikan. Di Payakumbuh oleh Danrem 032/Wirabraja, Brigjen. TNI. Arief Gajah Mada bersama Sekretaris Daerah Rida Ananda, Kasatpol PP Devitra, Dandim 0306/50 Kota Letkol Inf Ferry S. Lahe, dan Kapolres Payakumbuh, AKBP. Alex Prawira, Senin (14/9). 

Kasatpol PP Devitra saat ditemui media di kantornya, Selasa (15/9) mengatakan tindak lanjut dari Perda tersebut adalah peraturan wali kota (Perwako). Wali Kota Riza Falepi telah memerintahkan jajarannya untuk segera menyiapkan payung hukum bagi tim gugus tugas di Payakumbuh. Wali Kota tak ingin penambahan kasus semakin tinggi di kota yang dicintainya itu.

"Kita Pemko sedang persiapkan bersama polres dan dandim bagaimana nanti poin-poin sanksi ataupun regulasi yang akan ditetapkan dalam perwako tersebut," ungkap Devitra.

Diterangkan Devitra, merujuk kepada Perda Gubernur, sanksi tersebut ada dua, administrasi dan pidana. Sanksi administrasi seperti mendapat surat teguran, kalau masih melanggar diberi sanksi kerja sosial, kalau masih melanggar lagi maka diberi sanksi denda.

Sementara sanksi pidana, ini jauh lebih berat, warga yang masih bandel tak pakai masker keluar rumah maupun pemilik usaha bila tidak mematuhi aturan akan didenda, bahkan bisa di beri sanksi kurungan penjara. Pelanggar akan diproses di pengadilan negeri Kota Payakumbuh terlebih dahulu.

"Ini semua kita lakukan demi menjaga keselamatan dan keamanan warga Payakumbuh, saat ini kita tidak PSBB, namun kesadaran pribadi untuk memproteksi diri agar tak terpapar Covid-18 sangat dibutuhkan," kata Devitra lagi.

Dini (23) warga Balai Tongah Koto, Koto Nan Godang mengapresiasi upaya Pemerintah Kota Payakumbuh dengan akan mengeluarkan Perwako.

"Kalau sanksinya seperti ini kita berharap warga jangan sok bagak lagi dengan corona, virus ini tak kasat mata, siapa saja bisa terpapar olehnya. Demi kebaikan bersama kita mendukung upaya pemerintah," kata Idni.

Lain lagi dengan Ani, warga Sicincin. Dia menyebut kalau sudah ada payung hukum, jangan sampai ada yang terlewatkan oleh petugas. Sikap tegas petugas sangat diharapkan agar warga-warga yang maish abai dengan protokol kesehatan mendapat efek jera.

"Kita minta ketegasan dalam menindak, kalau sudah ada payung hukumnya, dan kita berdo'a semoga petugas-petugas penegak aturan diberi perlindungan oleh Allah SWT," harap Ani. (007)

Limapuluh Kota,Jangkar1News.com--- Sosialisasi pakai masker di Kabupaten Limapuluh Kota, terus digencarkan. Kali ini, warga yang tidak mengenakan masker di luar rumah akan dicatat juga dihukum untuk melakukan push up di tempat.

“Hukuman push up ini sebagai sebagai bentuk pembinaan bagi yang masyarakat terutama muda-muda. Tujuannya agar mereka selalu mengenakan masker di luar rumah dan dijalan,” jelas Bupati Lima Puluh Kota Irfendi Arbi, saat memantau Sosialisasi sekaligus razia masker di jalan Pakan Rabaa, Koto Tangah Simalanggang, Senin (14/09).

Irfendi Arbi menyebutkan, mereka yang kedapatan tidak mengenakan masker, kebanyakan memang yang masih muda-muda. “Mereka mungkin kalau terjangkit Covid 19, hanya bisa hanya sekadar OTG (Orang Tanpa Gejala). Tapi kalau sampai terjangkit, penyakit mereka bisa menular pada orang-orang tua mereka yang mungkin tidak terlalu sehat,” katanya.

“Untuk itu, petugas Satpol PP, Dishub dan Polri yang melakukan razia, memberikan hukuman tambahan bagi anak-anak muda yang masih tidak mengenakan masker saat berkendara atau berada di luar rumah. Selain memberikan hukuman push up, juga mengisi buku daftar tanda pernah melakukan pelanggaran tidak pakai masker,” jelas Irfendi Arbi.

“Sebagaimana diketahui, Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota saat ini gencar melakukan sosialisasi tentang Pencegahan dan Penanggulangan wabah Covid-19 seperti sekarang, seluruh warga yang berada di luar rumah wajib mengenakan masker,” lanjut Irfendi Arbi.

Sementara Camat Kecamatan Payakumbuh Rizky yang turut mendampingi menyebutkan, dalam pelaksanaan sosialisasi sekaligus razia tersebut, masih banyak warga masyarakatnya tidak memakai masker. Ini terlihat ketika pelaksanaan razia di jalan, yang paling banyak bagi yang muda mudi.(Harris)

Payakumbuh, Jangkar1news.com— Setelah menjalani perawatan di RSUD Rujukan Covid-19 di Parikmalintang Padangpariaman, selama dua hari, akhirnya, perempuan Meliana, menghembuskan nafas terakhirnya.

Meli, begitu almarhumah dipanggil, meninggal dunia dalam usia 36 tahun. Ia wafat di RSUD Padangpariaman, Sabtu (12/9), sekitar pukul 22.00 WIB. Meli, merupakan pasien rujukan terkonfirmasi positif Covid-19, dari RS Ibnu Sina Payakumbuh, Kamis (10/9).

Ibu dua anak, warga Kelurahan Kotobaru Payobasung, Kecamatan Payakumbuh Timur itu, dimakamkan di tanah keluarga dengan protap Covid-19. Sebelumnya, isteri tercinta Ardianton, petani ini, sudah dimandikan dan dishalatkan di RSUD Padangpariaman. 

Petugas pemakaman dari RSUD Padangpariaman bersinergi dengan petugas pemakaman gabungan Payakumbuh, (RSUD Adnaan WD, Satpol PP dan TNI/Polri). Sekitar pukul 13.00 WIB, pemakaman jenazah Meli, siap dilaksanakan,  dipimpin langsung Kapolres Payakumbuh, AKBP Alex Prawira, SH, S.IK.

Atas nama keluarga, anggota Komisi B DPRD Payakumbuh, Opetnawati, mengaku lega dengan pemakaman jenazah anggota keluarganya itu. "Alhamdulillah, semua keluarga bisa menerima, jika almarhumah harus dimakamkan dengan protap Covid-19," sebut Opet disela pemakaman.

Selain kapolres, ikut hadir dalam acara pemakaman itu, Kepala Kesbangpol Budi D. Permana, Kasatpol PP Damkar Devitra,  Kapolsek Kota Payakumbuh, Kasat Intelkam, Kasat Reskrim, Danramil 01/Payakumbuh,  Sekretaris Dinas Kesehatan, Camat Payakumbuh Timur serta petugas BPBD, Satpol PP dan petugas perhubungan. 

TERKONFIRMASI LIMA POSITIF COVID 19.

Sepajang Minggu (13/9), seperti disampaikan Kadiskes Payakumbuh Bakhrizal, selaku juru bicara Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Covid-19, terkonfirmasi 5 orang warga Kota Payakunbuh  bertambah  positif Covid-19. 

Kelima orang yang positif virus corona itu, dua lelaki, berinitial NS (THL Dinas LH), 32 tahun, beralamat di Kelurahan Sawahpadang Aur Kuniang, A, (pegawai Samsat Tanah Datar) 52 tahun, Kelurahan Padangkarambia Limo Kampuang, keduanya dari Payakumbuh Selatan. 

Kemudian tiga perempuan, yaitu EN (IRT), 65 tahun, Ibuah, RKC (karyawan BCA), 35 tahun,  Payolansek, keduanya dari Payakumbuh Barat, dan NM (karyawan apotek Kimia Farma Simpang Benteng), 49 tahun, Kapalo Koto Dibalai, Payakumbuh

Utara. 

Dengan tambahan lima kasus tersebut, total 

kasus konfirmasi atau positiv Covid-19 di Payakumbuh sudah mencapai angka 87 orang dan 50 orang dinyatakan  sembuh. Rinciannya, isolasi (33 orang), rawat (3 orang), kontak erat (48 orang), discarded atau neqatif (5.831 orang) dan meninggal (1 orang).

Gambar Pemakaman Almarhumah Meliana.(Sumber:Jekanews)

Payakumbuh, Jangkar1News.com-- Sebanyak 60 ASN dan THL Dinas Komunikasi dan Informatika Payakumbuh, menjalani tes SWAB, di Posko Utama Covid-19, di Bukik Sibaluik, Jumat (11/9). Menyusul diketahuinya seorang staf Bidang Humas terkonfirmasi positif virus corona.

Kadis Kominfo Payakumbuh Jhon Kenedi, menginformasikan, Jumat siang, sejak dua hari terakhir, sudah tercatat dua orang pegawai Kominfo yang terkonfirmasi positif Covid-19.

Pertama, FKS, 26 tahun, staf di Bidang Egov. Kedua, FMS, 29 tahun, staf Bidang Humas. Keduanya, langsung menjalani karantina di SKB Payakumbuh. Kedua staf dimaksud, diduga kontak erat dengan kasus positif sebelumnya.

Sejak diketahui Wakil Walikota Payakumbuh EY, positif corona, sejak 16 Agustus lalu, sudah lima orang di Balaikota Payakumbuh, terkonfirmasi positif Covid-19. Satu di antaranya, Nesa Morena, staf ULP Dalbang Setdako, dinyatakan sudah sembuh. 

Dampaknya, Setdako Payakumbuh di lantai II tutup beroperasi, dari 7 sampai 11 September 2020. Seluruh pegawai melakukan aktifitas dari rumah atau WFH. Mulai Senin (14/9), pegawai setdako, sudah bisa bekerja seperti biasa, ucap Sekdako H. Rida Ananda, di tempat terpisah. 

Sedangkan, seluruh ASN dan THL Diskominfo, setelah berkoordinasi dengan Walikota H. Riza Falepi dan Sekdako Payakumbuh H. Rida Ananda, menjalani WFH, hingga hasil SWAB keluar. 

" Ya, kita sudah dapat izin dari pak walikota dan pak sekdako WFH hingga hasil tes SWAB keluar. Mudah-mudahan hasil SWAB staf, semuanya neqarif," ucap Jhon Kenedi.

Catatan Gugus Tugas Covid-19 Payakumbuh, per Jumat (11/9), pukul 17.00 WIB adalah suspect (1 orang), kasus konfirmasi (81 orang), sembuh (46 orang), isolasi (30 orang), rawat (5 orang), kontak erat (57 orang), discarded (5.481 orang), meninggal (0) (sumber : jekanews)

Payakumbuh,Jangkar1News.com— Setelah dilakukan pencocokan dan penelitian (Coklit) data pemilih yang dimulai sejak tanggal 15/07 lalu, Jumat (11/09) Komisi Pemiliha Umum (KPU) Kota aPayakumhuh tetapkan Data Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat tahun 2020 melalui Rapat Pleno Terbuka yang dilaksanakan di Aula Husni Kamil, Lt.II KPU Kota Payakumbuh.

Rapat Pleno juga dihadiri oleh Wali Kota Payakumbuh yang diwakili oleh Kakan Kesbangpol Kota Payakumbuh Budhy Dharma Permana, Kapolres Kota Payakumbuh, Ketua Bawaslu Kota Payakumbuh, Kalapas Kota Payakumbuh, Perwakilan Partai Politik serta PPK se-Kota Payakumbuh.

Wali Kota Payakumbuh menyampaikan apresiasi kepada KPU Kota Payakumbuh beserta jajaran yang telah bekerja keras mendata seluruh masyarakat Kota Payakumbuh ditengah pandemi Covid-19 serta telah patuh menerapkan protokol kesehatan.

"Terimakasih kepada KPU dan jajaran, harapan kami jangan sampai ada warga kita yang kehilangan hak pilihnya," kata Wali Kota Payakumbuh yang diwakili Kakan Kesbangpol Budhy Dharma Permana.

Budhy mengatakan sesuai instruksi Wali Kota baik itu Penyelenggara ataupun pemerintah sebagai fasilitator penyelenggaraan pemilu harus tetap menerapkan protokol kesehatan dalam segala kegiatan karena kegiatan ini akan melibatkan banyak masyarakat.

"Kita harus melindungi masyarakat kita, jangan sampai ada klaster baru, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan ditengah pandemi ini dengan terus bersosialisasi harapannya partisipasi pemilih Kota Payakumbuh tetap sesuai target," ucapnya.

"Bagi masyarakat yang belum terdaftar agar segera menghubungi KPU, dan semoga di Pilgub kali ini penyelenggaraannya tetap aman dan kondusif ditengah Covid-19 serta Payakumbuh tetap terbaik dalam penyelenggaraan pemilu," tambah Budhy.

Sementara itu ketua KPU Kota Payakumbuh Haidi Mursal mengatakan sesuai arahan Wali Kota Payakumbuh tersebut pihaknya beserta jajaran telah menerapkan protokol kesehatan karena telah diatur dalam PKPU Nomor 6 Tahun 2020.

"Karena berinteraksi dengan masyarakat, kita selalu membekali petugas dengan protokol standar Covid-19 demi melindungi petugas dan masyarakat, dan insyaallah sampai saat ini belum ada dari penyelenggara kita yang terpapar," jelas Haidi.

Untuk data pemilih sendiri disebutkan Haidi sebelum dilakukan Coklit jumlah pemilih yang terdaftar di Kota Payakumbuh jumlah pemilih laki-laki 50.073 perempuan 51.166 dengan total jumlah pemilih 101.239.

"Setelah coklit, hari ini kita tetapkan jumlah DPS Kota Payakumbuh yang tersebar di 47 kelurahan dan 246 TPS jumlah pemilih laki-laki 46.014, perempuan 47.799 dengan jumlah pemilih aktid 93.813," ulasnya.

"Paling lambat tanggal 14/09 DPS sudah diserahkan ke PPS agar bisa ditempelkan ditempat-tempat umum supaya mudah dilihat oleh pemilih dan bisa dikroscek kembali, apabila ada data yang tidak sesuai atau belum masuk kedalam DPS bisa melaporkan kepada PPS untuk segera ditindak lanjuti," tambah Ketua KPU Haidi Mursal. 

Dari hasil pengawasan sendiri selama proses Coklit, Ketua Bawaslu Kota Payakumbuh Muhamad Kadafi mengatakan kegiatan yang dilaksanakan KPU beserta jajaran berjalan sesuai dengan aturan dan tidak ada pelanggaran yang terjadi.

"Kita lihat dilapangan semua petugas kita sudah mematuhi protokol kesehatan, dan semua rekomendasi yang kita sampai kepada KPU dan jajaran telah ditindak lanjuti dengan harapan semua warga kita tidak ada yang kehilangan hal pilih," pengkasnya. (007)