JangkarPost.com

Payakumbuh, JangkarPost.com--- Semakin tingginya animo masyarakat dalam mengikuti gebyar vaksinasi sapu jagad Covid-19 diapresiasi oleh Wali Kota Riza Falepi Dt. Rajo Kaampek Suku, dengan begitu dia optimis target 80 persen warga Payakumbuh yang divaksin bisa dikejar pada bulan Oktober.

“Semangat ini harus kita jawab dengan terus memberikan pelayanan prima saat proses vaksinasi di kelurahan-kelurahan,” kata Riza saat memimpin rapat evaluasi penanganan Covid-19 bersama Asisten I Dafrul Pasi, Asisten III Amriul Dt. Karayiang, Kepala Dinas Kesehatan dr. Bakhrizal Dt. Tumangguang, Kalaksa BPBD Erizon, Kepala OPD, serta camat yang digelar di Ruang Randang lantai II Balaikota, Kamis (30/9).

Wali Kota Riza Falepi mengatakan gebyar vaksinasi sapu jagad yang digelar dalam seminggu ini diserbu oleh masyarakat berusia 12 tahun keatas, saking antusiasnya bahkan ada juga warga yang kesal dan mengomel bukan main saat tidak berkesempatan divaksin hari itu.

“Saya minta dinas kesehatan, camat, serta lurah dapat menjaga koordinasi dan komunikasi untuk pelaksanaan vaksinasi kedepan,” kata Riza.

Riza juga meminta keterangan dari setiap camat bagaimana langkah konkret yang dilakukan demi mendukung capaian target vaksinasi di kelurahan-kelurahan yang ada. Wali kota dua periode itu meminta agar menggenjot sasaran vaksin dengan menjemput bola ke lapangan.

“Untuk mengatur jadwal vaksinasi, camat harus berkomunikasi dengan dinas kesehatan, sementara puskesmas tinggal melaksanakan di lapangan setelah mendapatkan instruksi,” kata Riza Falepi.

Sementara, kata Riza, nanti di tempat vaksinasi camat dan lurah memfasilitasi dengan baik para vaksinator yang bekerja. Apalagi camat dan lurah yang di daerahnya punya jadwal vaksinasi, harus mengonfirmasi ulang kepada dinas kesehatan agar vaksinasi jemput bola ini bisa dilaksanakan dengan baik, jangan sampai tinggal bola.

“Masa iya nanti setelah orang-orang kita kumpulkan, lalu vaksinatornya tidak datang, tentulah mereka marah, padahal kita sudah berikan informasi terkait jadwalnya, intinya perbagus koordinasi dan komunikasi,” kata Riza.

Riza Falepi juga menambahkan, sektor sekolah SMP dan SMA termasuk prioritas dalam sasaran vaksinasi, termasuk kelompok masyarakat yang masih belum mendapatkan haknya untuk diberikan vaksin.

Menurut informasi dari Kepala Dinas Kesehatan dr. Bakhrizal menyampaikan untuk penggunaan vaksin sinovac, jika dibuka 1 vial, maka harus langsung hari itu juga digunakan untuk 10 orang, karena bila 1 vial vaksin telah dibuka dan ada yang berisisa, maka tidak boleh disimpan atau digunakan besoknya lagi, karena telah ada petunjuk penggunaannya.

“Misalnya sasaran vaksinasi kita ada 13 orang, maka yang diambil vaksin 1 vial bagi 10 orang. Untuk 3 orang sisanya ini nanti dikoordinasikan oleh puskesmas apakah divaksin dengan kelebihan vaksin di tempat vaksinasi lain atau mereka bisa divaksin pada hari berikutnya,” kata Bakhrizal.

Payakumbuh,JangkarPost.com— Guna mencegah supaya tidak terjadinya pungutan liar serta juga untuk mengendalikan gratifikasi, Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Saber Pungli Payakumbuh laksanakan rapat koordinasi (Rakor) Tim Saber Pungli (Sapu Bersih Pungutan Liar) Kota Payakumbuh, Rabu (29/9).

Rakor yang digelar di aula Rupatama Polres Payakumbuh itu dipimpin langsung oleh ketua UPP Saber Pungli Payakumbuh Kompol Jerry Syahrim yang didampingi Asisten III bidang Administrasi Umum Amriul Dt. Karayiang bersama Inspektur Kota Payakumbuh Andri Narwan dan jajaran tim Saber Pungli Kota Payakumbuh.

Ketua UPP Saber Pungli Payakumbuh Kompol Jerry Syahrim menyampaikan bahwa kegiatan Satgas Saber Pungli Payakumbuh berdasarkan analisa pokja intelejen.

“Jadi saat ini pokja intelejen akan mengumpulkan data serta menganalisa potensi-potensi pungli yang akan terjadi, setelah itu hasilnya akan menjadi dasar satgas saber pungli untuk bergerak di tengah masyarakat,” katanya saat memimpin rapat.

Dilanjutkan, sesuai arahan Satgas Saber Pungli Pusat, kita akan fokus pada upaya-upaya preventif atau pencegahan pungli. Selain itu kita juga akan melakukan pemasangan spanduk/baliho himbauan di beberapa titik pusat pelayanan publik di kota Payakumbuh,” ujar Jerry Syahrim di hadapan peserta rapat yang terdiri dari unsur Kepolisian, Kejaksaan, TNI, akademisi dan pemerintahan di wilayah kota Payakumbuh.

Sementara Walikota yang diwakili Asisten III Amriul Dt. Karayiang katakan jika Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) adalah unit pemberantasan pungutan liar, yang mempunyai tugas dalam melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Berzih Pungutan Liar.

“Selama melaksanakan tugasnya, Satgas Saber Pungli menyelenggarakan fungsi intelijen, pencegahan, penindakan, dan yustisi dan berwenang untuk mengoordinasikan,merencanakan, dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar serta melakukan operasi tangkap tangan,” ungkap Asisten III bidang Administra Umum tersebut.

Masyarakat dapat berperan serta dalam pemberantasan pungutan liar, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media elektronik atau non elektronik dalam bentuk pemberian informasi, pengaduan, pelaporan, dan/atau bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wakil Ketua Pelaksana I Satgas Saber Pungli Kota Payakumbuh Andri Narwan menambahkan menambahkan bahwa kegiatan preventif sangat variatif yang bisa dilakukan.

”Dalam upaya preventif selain sosialisasi dengan menggunakan media sosial, kita juga bisa menggandeng media lokal seperti TV dan radio untuk melakukan Talk Show atau acara sejenisnya agar masyarakat semakin paham akan bahayanya pungli,” tambah Andri Narwan yang juga Inspektur Kota Payakumbuh.

“Untuk anggaran Satgas Saber Pungli Payakumbuh pada intinya sudah disiapkan Pemda Payakumbuh melalui Inspektorat. Namun juga tetap menyesuaikan dengan kondisi keuangan akibat recofusing untuk penanganan pandemi Covid-19,” pungkasnya.

Tidak lupa, Inspektur Andri Narwan katakan jika kegiatan ini berlangsung dalam rangka untuk mensosialisasikan ke seluruh warga masyarakat bahwa kota Payakumbuh menuju bebas pungli dan gratifikasi, dan ini juga atas bentuk kepedulian pemko Payakumbuh terhadap pelaksanaan tugas aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas pemberantasan pungli dan gratifikasi di lingkungan pemerintah kota Payakumbuh,” terangnya.

Turut disampaikan oleh Inspektur tersebut jika Inspektorat merupakan fasilitator kegiatan saber pungli gratifikasi yang menjalankan tugas dengan kapasitas sebagai walikota.

“Dan jika ditemukan terjadinya pungli dan gratifikasi yang melibatkan ASN kita, maka UPP Saber Pungli Payakumbuh akan lakukan tindakan cepat dengan menyerahkan penyelesaian masalah tersebut ke inspektorat kota Payakumbuh,” ungkapnya.

Dan dalam kesempatan tersebut, tim Saber Pungli Kota Payakumbuh juga akan laksanakan sosialisasi secara mobile dengan cara membagikan banner kepada lima instansi pelayanan publik yang meliputi Polresta Payakumbuh, Samsat, MPP, BPN dan Kecamatan Payakumbuh Utara.

“Serta juga akan dilakukan pemasangan spanduk di tiga titik kota, yakni di Jembatan panasonic pusat kota, Gedung KIR dinas Perhuhungan dan di sekitar Aliran sungai Batang Agam, serta juga tim akan membagikan stiker anti korupsi, pungli dan gratifikasi di titik tujuan lokasi sosialisasi ini nantinya,” tukas Andri

Diakhir pertemuan, ketua UPP Saber Pungli Kota Payakumbuh Jerry Syahrim tidak lupa menghimbau kepada masyarakat Kota Payakumbuh agar dapat menyampaikan informasi, mengadukan atau melaporkan tindak pidana pungutan liar di wilayah Kota Payakumbuh dengan menghubungi Satgas Saber Pungli Kota Payakumbuh pada alamat sekretariat sementara di Kontak Kami atau Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Kota Payakumbuh.

AKSES PELAPORAN :
Melalui web ; https://polrespayakumbuh.org/saber-pungli/
Jl. Pahlawan, No.33, Kel. Padang Tiakar, Kec. Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, 26211
E-Mail ; polrespayakumbuh71@gmail.com
Call Center 0752-92110
Fax 0752-92410
Telpon/SMS/WA 08126111121

“Segera laporkan pungli yang ada di sekitar anda, kami akan respon dengan segera, dan kami pastikan kerahasian pelapor dijamin terjaga dengan baik,” tukas ketua UPP yang juga merupakan Wakil Kepala Polres Kota Payakumbuh itu.

Payakumbuh,JangkarPost.com--- Bertempat di aula pertemuan Randang lantai II kantor walikota, Wakil walikota Erwin Yunaz dengan didampingi kepala dinas pertanian kota Payakumbuh Depi Sastra terima kunjungan kerja dari Kementrian Investasi/BKPM bersama PT. Sucofindo, Selasa (28/9).

Kunjungan kerja dari Kementrian Investasi/BKPM yang turut membawa rekanan dari PT. Sucofindo itu untuk membahas lanjutan penyusunan peta peluang investasi proyek prioritas strategis di industri pengolahan hasil perkebunan di Provinsi Sumatra Barat.

Wakil Walikota (Wawako) Erwin Yunaz menyampaikan terima kasih dan mengapresiasi atas kunjungan dari Kementerian Investasi/BKPM bersama PT. Sucofindo beserta jajarannya, juga berharap Kementerian Investasi dapat membawa kemajuan bagi kota Payakumbuh.

Agenda kunjungan kerja dari kementrian Investasi/BKPM yang dipimpin oleh Ariyo Dharma Pahla Irhamna (Tenaga Ahli Kedeputian Bidang Perencanaan Penanaman Modal) itu turut membawa Eka Fitri Laeli (Kepala Seksi Industri Kimia Dasar), Inten Fauziah Hidayat (Staf), Putri Sarah (Tenaga Pendukung), dan untuk tim dari PT. Sucofindo yakni Bagus Saputra, Ahmad Yasir (PIC Teknis), Wedy Nasrul (Tim Ahli sosial kelembagaan), Muhamad Reza(tim leader), dan Rizqha Supriyanti burano (tim ahli perencanaan wilayah).

Pada kesempatan tersebut, Wawako turut menyampaikan kembali jika pertemuan dengan pihak kementrian Investasi/BKPM ini merupakan kelanjutan atas hasil ralat koordinasi antara Menteri Investasi/BKPM bersama Gubernur Sumatra Barat.

“mengacu atas hasil pertemuan dengan Gubernur Sumatra Barat sebelumnya, dari kementrian Investsi melihat di wilayah Sumatra Barat memiliki dua potensi komoditi yang strategis, yakni di sektor perkebunan yang meliputi kelapa dan gambir,” kata Erwin.

Menurut Wawako itu, berdasarkan data yang didapatkan, jumlah Industri Pengolahan Kelapa di Sumatra Barat ada sebanyak 2 pabrik.

Namun, salah satu pabriknya tidak lagi aktif atau mengalami permasalahan dalam melanjutkan produksinya. Luas tanam kelapa di Sumatra Barat saat ini yaitu 87.572,50 Ha dan produksinya mencapai 78.348 ton (BPS Sumatra Barat, 2021).

“Saat ini kondisi perkebunan kelapa di Sumatra Barat berada dalam peremajaan sehingga produksi kelapa saat ini diperkirakan mengalami penurunan,” ungkap Erwin Yunaz.

Dan untuk komoditas gambir, jumlah industri pengolahannya sebanyak ada satu buah industri yang terdapat di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota. Untuk luas lahan gambir saat ini diperkirakan seluas 28.016 Ha dan produksi gambir saat ini sebanyak 7.582 ton.

Sementara itu, Ariyo Dharma Pahla Irhamna sampaikan bahwa berdasarkan pada analisis hasil rapat penajaman, rapat koordinasi daerah dan kunjungan lapangan serta stakeholder untuk pemilihan komoditas perkebunan di Sumatra Barat yang strategis dibangun industri pengolahannya adalah Industri Gambir.

Adapun maksud dari pelaksanaan proyek ini yaitu mendorong realisasi pengembangan penanaman modal Proyek Prioritas/Strategis Industri Pengolahan Hasil Perkebunan Gambir di Provinsi Sumatra Barat.

“Oleh sebab itu, kami sangat berharap Bapak/Ibu dapat menerima kunjungan kerja kami dan membantu memberikan informasi berupa ketersediaan lahan untuk pembangunan industri di Kota Payakumbuh dan Informasi tentang jaringan investor di sektor industri gambir,” ungkap Ariyo.

Turut juga disampaikan Ariyo, sehubungan dengan penyusunan Peta Peluang Investasi Proyek Prioritas Strategis yang Siap Ditawarkan Tahun Anggaran 2021 di Industri Pengolahan Hasil Perkebunan Gambir Sumatera Barat, bersama ini kami bermaksud melaksanakan kunjungan kerja dalam rangka melanjutkan pengumpulan data yang dibutuhkan untuk pertimbangan aspek keuangan dan bisnis, sosial ekonomi, serta risiko dan mitigasi dalam penyusunan dokumen Pre-Feasibility Study proyek tersebut.

WISATASUMBAR- Padang-Ichiro Hayashi sangat terkesan dengan Batu Batindiak ketika beliau diajak sang pemilik lahan Hendrizon, SH untuk berkunjung kesalah satu simenanjung Mandeh destinasi dikawasan Mandeh Pesisir Selatan Sumbar tersebut.

Ichiro Hayashi adalah seorang konsultan  yang sangat tertarik dengan keunikan budaya Minangkabau dengan matrilineal societynya. Dan dengan mitra lokalnya Dedy Maries, Sp sekarang sedang mengembangkan Rumah Sehat Genki di Padang.

Beliau juga tertarik untuk mengembangkan sebuah destinasi untuk overseas market khususnya Jepang. Yang menjadikan destinasi wisata dunia kedepannya untuk salah satu wilayah di Sumatera Barat.

Ketika menyisiri kawasan yang cukup besar tersebut dengan perahu beliau sangat takjub dengan struktur kawasan perbukitan dan pantainya yang putih dengan hiasan batu – batu vulkaniknya yang tersusun sangat artistik. Dia melihat dari kejauhan seperti Gajah yang sedang tidur. Saking tertariknya walapun perahu yang ditumpangi tidak bisa merapat kepantai karena kondisi cuaca, beliau yang juga seorang penyelam tetap berusaha berenang dan skin diving disekitar pantai. Kagetnya beliau mengatakan, melihat pemunculan beberapa jenis ikan disekitaran pantai yang kalau didaerah lain pemunculan ikan tersebut cukup jauh dari pantai. Dan beliaupun cukup yakin dengan potensi kawasan tersebut kedepannya. Menjadi mimpi yang terindah dalam sejarah wisata kedepannya.

Melihat hal tersebut sang pemilik lahan Hendrizon, SH sangat merasa optimis dan mencari dukungan semua pihak untuk mengembangkan lahan sekitar 40 hektar tersebut untuk menjadi destinasi wisata yang menyehatkan dengan forest healing dan oceanic healing nya serta mensupport perekonomian masyarakat setempat.(RW)

Payakumbuh,JangkarPost.com — Tiga Buah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang diinisiasi oleh para anggota dewan diterima oleh seluruh fraksi di DPRD untuk disahkan menjadi peraturan daerah (Perda) dalam Rapat Paripurna Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi DPRD terhadap 3 rancangan peraturan daerah (Ranperda) inisiatif DPRD di gedung DPRD setempat, Senin (27/09).

Rapat itu dihadiri oleh Wali Kota Riza Falepi diwakili Sekretaris Daerah Rida Ananda dan dipimpin oleh Ketua DPRD Hamdi Agus, serta dihadiri oleh unsur pimpinan dewan Armen Faindal dan Wulan Denura, anggota dewan, dan kepala OPD di lingkungan Pemko Payakumbuh.

Hamdi menyampaikan adapun 3 Ranperda usulan atau inisiatif dari wakil rakyat ini merupakan rancangan peraturan daerah usulan pertama dari anggota DPRD Payakumbuh periode 2019-2024.

“Tiga ranperda usulan/inisiatif tersebut adalah Ranperda tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Ranperda tentang Penyelenggaraan Koperasi, dan Ranperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan dan Permukiman Kumuh,” kata Hamdi.

Juru Bicara Fraksi Golkar Wirman Putra, Juru Bicara PPP Edward DF, Juru Bicara Fraksi Dmokrat Fahlevi Mazni Dt. Bandaro Nan Balidah, Juru Bicara Gerindra Yernita, Juru Bicara PKS Heri Iswanto Dt. Rajo Muntiko Alam, Juru Bicara Fraksi Amanat Kebangkitan Nasional Opetnawati, dan Juru Bicara Nasdem Bintang Perjuangan Syafrizal saat pemaparan pendapat akhirnya menerima agar Ranperda disahkan menjadi Perda.

Mewakili Wali Kota Riza Falepi, Sekda Rida Ananda menyampaikan apresiasi kepada DPRD yang telah menginisiasi 3 Ranperda yang tak lama lagi akan disahkan menjadi Perda. Memang keberadaan 3 Ranperda ini akan memberikan kontribusi besar dalam pemko mengurus perkoperasian, pemukiman, serta masalah kesejahteraan sosial.

Payakumbuh, JangkarPost.com — Fraksi Golkar di DPRD Kota Payakumbuh menyampaikan pendapat akhirnya dalam terhadap 3 rancangan peraturan daerah (Ranperda) inisiatif DPRD dalam rapat paripurna di gedung DPRD setempat, Senin (27/09).

Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Hamdi Agus dan dihadiri oleh unsur pimpinan dewan Armen Faindal dan Wulan Denura beserta anggota dewan lainnya, sementara wali kota diwakili Sekda Rida Ananda bersama kepala OPD di lingkungan Pemko Payakumbuh.

Hamdi menyampaikan adapun 3 Ranperda usulan atau inisiatif dari wakil rakyat ini merupakan rancangan peraturan daerah usulan pertama dari anggota DPRD Payakumbuh periode 2019-2024.

“Tiga ranperda usulan/inisiatif tersebut adalah Ranperda tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Ranperda tentang Penyelenggaraan Koperasi, dan Ranperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan dan Permukiman Kumuh,” kata Hamdi.

Juru Bicara Fraksi Golkar Wirman Putra Dt. Mantiko Alam menyampaikan terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dimana masalah sosial merupakan tanggung jawab pemerintah daerah, karena pada hakikatnya penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan merupakan kunci dalam kesejahteraan masyarakat disinilah peran pemerintah daerah dan diharapkan perda ini mampu menjawab persoalan sosial kemasyarakatan di Kota Payakumbuh.

“Untuk itu kami berharap apabila perda ini telah disahkan agar segera diperwakokan. Kami harapkan setelah disahkan OPD terkait agar segera mensosialisasikan. Untuk data DTKS agar bisa diupdate karena akibat wabah Covid 19 banyak warga yang baru terdampak,” ujarnya.

Terkait Ranperda Penyelenggaraan Koperasi, menurut Pendapat akhir Fraksi Partai Golkar karena dirasa sudah memenuhi persyaratan ditinjau dari segi Landasan Yuridis, Filosofis dan Sosiologis maka dapat disetujui untuk dijadikan Perda Penyelenggaraan Perkoperasian dengan saran setelah dijadikan Perda agar disosialisasikan kepada semua pengurus yang ada di Kota Payakumbuh.

Naskah Perda yang sudah disahkan dibagikan kepada kepada semua koperasi yang ada di Kota Payakumbuh Perda Koperasi yang sudah disahkan betul-betul dijadikan pedoman dalam Penyelenggaraan Perkoperasian di Kota Payakumbuh.

“ASN yang bertugas pada Dinas Koperasi & UMKM Kota Payakumbuh, khusus bidang koperasi sangat diharapkan orang yang punya kompentensi cukup memadai sehingga ia dapat mengayomi tugasnya sesuai harapan,” tutur Wirman.

Berkaitan dengan Rancangan peraturan daerah tentang pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan pemungkiman kumuh, Fraksi Golkar berharap Pemko dalam pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan pemungkiman kumuh agar menginventarisir Daerah Daerah/ Wilayah yang berkategori Kawasan Permukiman Kumuh dan Perumahan Kumuh supaya dalam penanganannya cepat dan tepat sasaran.

“Perda ini dapat dijadikan pijakan dalam Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Perumahan kumuh dan Pemukinan kumuh dan untuk menyiapkan tahapan-tahapan dalam penanganan kawasan kumuh,” ungkap Wirman.

Pada hakikatnya 3 buah Ranperda inisiatif ini untuk melindungi kepentingan masyarakat berkenaan dengan hak-haknya diharapkan pemerintah daerah konsisten melaksanakan perda ini setalah disahkan bersama.

Payakumbuh, JangkarPost.com — Fraksi PKS di DPRD Kota Payakumbuh menyampaikan pendapat akhirnya dalam terhadap 3 rancangan peraturan daerah (Ranperda) inisiatif DPRD dalam rapat paripurna di gedung DPRD setempat, Senin (27/09).

Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Hamdi Agus dan dihadiri oleh unsur pimpinan dewan Armen Faindal dan Wulan Denura beserta anggota dewan lainnya, sementara wali kota diwakili Sekda Rida Ananda bersama kepala OPD di lingkungan Pemko Payakumbuh.

Hamdi menyampaikan adapun 3 Ranperda usulan atau inisiatif dari wakil rakyat ini merupakan rancangan peraturan daerah usulan pertama dari anggota DPRD Payakumbuh periode 2019-2024.

“Tiga ranperda usulan/inisiatif tersebut adalah Ranperda tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Ranperda tentang Penyelenggaraan Koperasi, dan Ranperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan dan Permukiman Kumuh,” kata Hamdi.

Juru Bicara Fraksi PKS Heri Iswandi Dt. Rajo Muntiko Alam menyampaikan terkait Ranperda tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, mengingat bahwasanya cakupan dari permasalahan sosial cukup banyak dan luas, sehingga perlu adanya landasan aturan dalam penyelenggaraannya. Hal ini dikarenakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial meliputi banyak aspek, antara lain anggaran, administrasi, target, serta dampak kegiatan, dan lain-lainnya.

“Oleh karena itu Fraksi PKS menilai dengan adanya Peraturan Derah yang mengatur secara khusus akan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Payakumbuh bisa berefek semakin meningkatnya pelayanan dan pelaksanaan peningkatan kesejahteraan di Kota Payakumbuh. Karena mewujudkan kesejahteraan masyarakat adalah cita-cita kita bersama,” ujarnya.

Selanjutnya dengan adanya aturan yang khusus ini menurut Heri makin merapikan dan tersinkronisasinya database masyarakat yang ada di lingkungan dinas sosial, sehingga makin memudahkan untuk melakukan assementnya.

Terkait Ranperda tentang Penyelenggaraan Koperasi, dalam rangka terwujudnya Koperasi yang sehat dan profesional di Kota Payakumbuh, Fraksi PKS menilai perlu adanya aturan yang jelas, detail, dan komprehesif.

“Hal ini merupakan bagian dari upaya merealisasikan ekonomi berbasis kerakyatan dan semangat gotong royong di tengah masyarakat,” tukuk Heri.

Terkait dengan Ranperda tentang Penyelenggaran Perkoperasian ini, diharapkan oleh Fraksi PKS agar koperasi yang ada di Payakumbuh kedepanya bisa berjalan dengan baik dan bisa menjadi penopang ekonomi dan solusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Karena pengaturan dan pengawasan serta pembinaan yang berkelanjutanlah yang bisa menjadikan suatu koperasi tersebut menjadi koperasi yang sehat,” ungkap Heri.

Terakhir, untuk Ranperda tentang pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh, Fraksi PKS sangat menyambut baik adanya Ranperda ini, dikarenakan salah satu permasalahan yang secara umum terjadi di suatu wilayah atau kawasan adalah masalah lingkungan. Kondisi perumahan dan pemukiman kumuh menjadi permasalahan serius terutama di daerah perkotaan. Hal ini, kata Heri disebabkan karena masih kurangnya perencaan serta penanggulangannya dari awal.

“Oleh sebab itu Ranperda ini merupakan langkah maju serta langkah antisipasi terhadap potensi terjadinya perumahan dan pemukiman kumuh. Karena Kota Payakumbuh dalam beberapa waktu kedepannya merupakan Kota yang sangat berpotensi maju, sehingga konsekuensinya adalah makin padat jumlah penduduk dan pemukimannya,” ungkapnya.

Payakumbuh, JangkarPost.com — Fraksi Demokrat di DPRD Kota Payakumbuh menyampaikan pendapat akhirnya dalam terhadap 3 rancangan peraturan daerah (Ranperda) inisiatif DPRD dalam rapat paripurna di gedung DPRD setempat, Senin (27/9).

Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Hamdi Agus dan dihadiri oleh unsur pimpinan dewan Armen Faindal dan Wulan Denura beserta anggota dewan lainnya, sementara wali kota diwakili Sekda Rida Ananda bersama kepala OPD di lingkungan Pemko Payakumbuh.

Hamdi menyampaikan adapun 3 Ranperda usulan atau inisiatif dari wakil rakyat ini merupakan rancangan peraturan daerah usulan pertama dari anggota DPRD Payakumbuh periode 2019-2024.

“Tiga ranperda usulan/inisiatif tersebut adalah Ranperda tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Ranperda tentang Penyelenggaraan Koperasi, dan Ranperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan dan Permukiman Kumuh,” kata Hamdi.

Juru Bicara Fraksi Demokrat Fahlevi Mazni Dt. Bandaro Nan Balidah menyampaikan terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, para pendiri negara ini telah mengetahui benar arti kesejahteraan bagi warga negara, oleh sebab itu salah satu tujuan pendirian negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum.

“Di lain pihak kita juga menyadari bahwa mencapai Kesejahteraan tersebut tidaklah mudah, karena masih banyaknya warga negara yang belum dapat memenuhi fungsi sosialnya dengan berbagai karakteriktik. Kami juga sependapat dengan Wali Kota Payakumbuh yang menyatakan bahwa hadirnya Corona Virus Desease-19 memiliki andil dalam perubahan data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial,” ungkapnya.

Dijelaskan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ditujukan untuk penyusunan program kerja yang lebih terarah dan terukur. Kesejahteraan sosial merupakan tanggungjawab pemerintah dan pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum bagi masyarakat.

“Kesejahteraan sosial merupakan amanat undang-undang yang harus dilaksanakan. Agar pelaksanaannya lebih terarah, pemerintah daerah perlu membuat sebuah regulasi sebagai payung hukum. Dengan adanya payung hukum, pelaksanaan pelaksanaan amanat undang-undang untuk kesejahteraan masyarakat bisa lebih fokus dalam menyusun dan melaksanakan program kerja pada OPD yang betugas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, sehingga Ranperda Kesejahteraan Sosial menjadi regulasi yang mendorong percepatan pembangunan sumber daya manusia ke depan,” kata Fahlevi Mazni yang juga Ketua KAN Aia Tabik.

Terkait dengan saran, pendapat Fraksi Demokrat adalah meminta dan mengajak pemerintah daerah untuk selalu melakukan evaluasi dan verifikasi serta validasi data penerima bantuan sosial agar tidak salah sasaran, dan juga melalui dinas sosial memperbaiki data dengan sosialisasi di 5 kecamatan dan juga melibatkan RT dimasing-masing kelurahan.

“Karena tentu mereka lebih tahu dengan kondisi warga di lingkungan RT masing-masing, juga menyampaikan untuk segera menghapus data yang tidak sesuai dengan kriteria penerima bantuan sosial,” ujar Fahlevi Mazni.

Fraksi Partai Demokrat meminta kepada Pemerintah Daerah untuk menambah alokasi anggaran dalam peningkatan SDM terhadap para pekerja sosial masyarakat (PSM) yang banyak membantu dalam hal pendataan calon penerima bantuan dan juga mohon pertimbangannya untuk dapat diberikan insentif .

Terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Koperasi Fraksi Demorat menilai koperasi sebagai pelaku usaha memiliki peran dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dan sebagai wahana menciptakan kesejahteraan masyarakat, sedangkan pembangunan daerah diselenggarakan secara bersama oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah, oleh karena itu Pemerintah Daerah perlu mendorong dan memberi perlindungan serta peluang berusaha yang kondusif agar mampu mewujudkan peran secara optimal dalam pembangunan ekonomi, khususnya Koperasi, dan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang disebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan.

“Permasalahan koperasi yang terjadi di masyarakat tersebut tidak terlepas dari pengetahuan masyarakat tentang perkoperasian yang masih terbatas dan belum tersedianya informasi yang tepat mengenai perkoperasian di Indonesia untuk diakses oleh masyarakat,” tukuk Fahlevi Mazni.

Dijelaskan Fahlevi Mazni, saat ini pendidikan koperasi yang pernah dikembangkan diberbagai tingkatan sekolah, banyak yang ditinggalkan dan diganti dengan pelajaran lain yang dianggap lebih penting dari pelajaran koperasi, sementara itu jumlah Penyuluh Koperasi Lapangan (PKL) sebagai ujung tombak pencerdasan koperasi di masyarakat masih sangat terbatas dan belum dikembangkan secara melembaga untuk memberikan pendidikan dan penyuluhan kepada masyarakat. Selain itu belum maksimalnya koperasi yang ada melaksanakan pendidikan untuk anggotanya sebagai salah satu prinsip koperasi.

Terkait dengan saran, Fraksi Demokrat berharap dengan lahirnya Perda ini nantinya Pemerintah Daerah dapat melakukan kegiatan pemberdayaan Koperasi dengan peningkatan kualitas kelembagaan terutama peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia koperasi dengan pendidikan dan pelatihan secara terencana dan berkesinambungan agar dapat meningkatkan pengetahuan dan memperbaiki sikap dan perilaku sumber daya manusia koperasi itu sendiri.

“Kami juga beharap pada Pemerintah Kota melalui OPD terkait dapat terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat di wilayah yang koperasi nya tidak ada atau tidak aktif sehingga lebih menumbuhkan minat dari masyarakat untuk bargabung kedalam suatu koperasi dan lebih memudahkan koperasi dalam merekut anggota koperasi,” terang Fahlevi.

Fraksi Partai Demokrat beharap pemerintah Daerah dapat juga menjembatani pelaku usaha koperasi dalam mendapatkan informasi penyediaan permodalan dalam membantu koperasi baru merintis usaha ataupun yang kekurangan modal dalam menjalankan koperasinya sehingga lebih memudahkan dalam meningkatkan usahanya.

Terkahir, terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh. Fraksi Demokrat menyampaikan kalau Perda ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011. Dalam Pasal 94 Ayat 3 dijelaskan, pemerintah daerah diwajibkan melaksanakan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

“Keberadaan Perda ini sangat dibutuhkan guna menjamin hak setiap warga Kota Payakumbuh untuk mendapatkan tempat tinggal dan lingkungan hidup yang sehat,” ulas Fahlevi Mazni.

Ditambahkannya, apalagi dengan dengan meningkatnya jumlah penduduk serta semakin padat. Kondisi perumahan dan kawasan permukiman yang tidak layak huni dianggap dapat menurunkan kualitas hidup, menghambat perkembangan dan pertumbuhan masyarakat.

“Guna mengantisipasi hal itu, tentu kita rasa perlu untuk membuat kebijakan dan peraturan agar lebih menjamin hak masyarakat untuk hidup secara layak, Apalagi, Kita melihat kegiatan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di Kota Payakumbuh terus meningkat baik kuantitas, kualitas maupun kompleksitasnya. Substansi mendasar Ranperda ini meliputi pengawasan dan pengendalian. Serta pemberdayaan masyarakat, perencanaan, pelaksanaan, peningkatan kualitas, dan pengelolaan yang harus dirumuskan dalam suatu lingkup pengaturan,” ulasnya.

Terkait dengan saran, Fraksi Partai Demokrat berharap kepada Pemerintah Kota Payakumbuh agar Perda ini nantinya dapat mencegah, mempertahankan, dan meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman kumuh yang telah ada dan yang akan dibangun sehingga dapat mewujudkan Perumahan dan kawasan permukiman di Kota Payakumbuh yang layak huni dalam lingkungan yang sehat aman serasi teratur dan nyaman bagi seluruh masyarakat.

“Terkait Raperda ini Fraksi Demokrat berharap akan lebih memudahkan koordinasi kelembagaan sampai ke tingkat kementrian PUPR dan bisa membawa dana pusat dalam penataan kawasan pemukiman kumuh,dan juga Perda ini nantinya diharapkan mampu melakukan penanganan yang bersifat multi sektor serta dukungan kolaborasi kelembagaan dan masyarakat,” ulas Fahlevi Mazni.

Fraksi Demokrat meminta Pemerintah Kota Payakumbuh menerbitkan regulasi mengenai penetapan lokasi lingkungan perumahan dan pemukiman kumuh, sehingga pemerintah memiliki skala prioritas penanganan yang harus dikerjakan secara bertahap dan berkelanjutan.

Payakumbuh, JangkarPost.com — Fraksi Gerindra di DPRD Kota Payakumbuh menyampaikan pendapat akhirnya dalam terhadap 3 rancangan peraturan daerah (Ranperda) inisiatif DPRD dalam rapat paripurna di gedung DPRD setempat, Senin (27/09).

Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Hamdi Agus dan dihadiri oleh unsur pimpinan dewan Armen Faindal dan Wulan Denura beserta anggota dewan lainnya, sementara wali kota diwakili Sekda Rida Ananda bersama kepala OPD di lingkungan Pemko Payakumbuh.

Hamdi menyampaikan adapun 3 Ranperda usulan atau inisiatif dari wakil rakyat ini merupakan rancangan peraturan daerah usulan pertama dari anggota DPRD Payakumbuh periode 2019-2024.

“Tiga ranperda usulan/inisiatif tersebut adalah Ranperda tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Ranperda tentang Penyelenggaraan Koperasi, dan Ranperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan dan Permukiman Kumuh,” kata Hamdi.

Juru Bicara Fraksi Gerindra Yernita menyampaikan 3 Ranperda Inisiatif DPRD Kota Payakumbuh telah melalui proses pembahasan di tingkat Pansus dan pembahasan di internal Fraksi. Ada catatan, saran, dan rekomendasi terkait Ranperda ini, yaitu Fraksi Partai Gerindra mengucapkan apresiasi kepada Pansus 1, 2, dan 3 beserta tim Ranperda Pemko Payakumbuh yang telah melakukan pembahasan yang mendalam terhadap 3 (Tiga) buah Ranperda Inisiatif DPRD Kota Payakumbuh.

Fraksi Partai Gerindra berpendapat bahwa 3 (Tiga) buah Ranperda Inisiatif DPRD Kota Payakumbuh sangat penting sebagai payung hukum bagi Pemko Payakumbuh dalam melaksanakan tugasnya kedepan.

“Fraksi Partai Gerindra sangat berharap agar 3 (Tiga) buah Ranperda Inisiatif DPRD Kota Payakumbuh ini dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya,” ujar Yernita.

Yernita menambahkan, pada akhirnya dengan memperhatikan catatan diatas yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan pendapat Fraksi dan laporan hasil kerja Panitia Khusus (Pansus).

Payakumbuh, JangkarPost.com — Fraksi PPP di DPRD Kota Payakumbuh menyampaikan pendapat akhirnya dalam terhadap 3 rancangan peraturan daerah (Ranperda) inisiatif DPRD dalam rapat paripurna di gedung DPRD setempat, Senin (27/09).

Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Hamdi Agus dan dihadiri oleh unsur pimpinan dewan Armen Faindal dan Wulan Denura beserta anggota dewan lainnya, sementara wali kota diwakili Sekda Rida Ananda bersama kepala OPD di lingkungan Pemko Payakumbuh.

Hamdi menyampaikan adapun 3 Ranperda usulan atau inisiatif dari wakil rakyat ini merupakan rancangan peraturan daerah usulan pertama dari anggota DPRD Payakumbuh periode 2019-2024.

“Tiga ranperda usulan/inisiatif tersebut adalah Ranperda tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Ranperda tentang Penyelenggaraan Koperasi, dan Ranperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan dan Permukiman Kumuh,” kata Hamdi.

Juru Bicara Fraksi PPP Edward DF mengatakan pengajuan tiga Ranperda Inisiatif oleh DPRD ini merupakan pengejewantahan dari persoalan-persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang memerlukan regulasi yang mumpuni sehingga dalam penanganannya diperoleh hasil yang sesuai harapan pemerintah dan masyarakat.

“Dalam persoalan sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat saat ini misalnya. Kita dapat melihat terjadi kesenjangan yang cukup tajam. Sudah menjadi rahasia umum, di Kota Payakumbuh saat ini masih ada anggota masyarakatnya yang hidup di bawah garis kemiskinan. Tinggal di rumah tak layak huni, meminta-minta dan lain sebagainya. Sementara pemerintah terus berupaya untuk membuat program yang dapat untuk mengentaskan masalah-masalah sosial tersebut. Tapi belum juga memuaskan,” ujarnya.

Kemudian dalam masalah-masalah yang ada di koperasi dinilai Fraksi PPP cukup pelik juga. Tidak dapat dipungkiri beberapa koperasi di Kota Payakumbuh, 10 tahun atau 20 tahun yang lalu masih melakukan aktifitas usaha apakah simpan pinjam, produksi, konsumen dan usaha lainnya saat ini tidak terlihat lagi. Kenapa?

“Begitu pula sumber daya yang ada di koperasi tersebut, apakah Sumber Daya Manusia (SDM) yakni Dewan Pengawas, Pengurus dan Anggota, ada yang menjadikan koperasi untuk kepentingan pribadi. Dan ada juga koperasi yang melakukan kongkanglingkong antara pengurus dengan pejabat-pejabat yang sudah purnatugas. Karena pengurus tetap memberikan peran kepada mereka yang dulunya adalah pejabat di dinas yang relevan dengan usaha koperasi tersebut,” kata Edward.

Sedangkan, tambah Edward, sumber daya alam yang ada apakah di bidang pertanian dan peternakan, bidang ekonomi dan lainnya. Sumber-sumber daya alam tersebut ada yang sudah beralih kepemilikan. Yang semula merupakan milik Koperasi, kemudian pindah menjadi milik oknum pengurus.

“Begitu pula anggota. Dalam soal meminjam misalnya, adakalanya yang bersangkutan mengikuti aturan yang ada hanya sampai pinjaman cair. Setelah pinjaman sudah di tangan tidak dicicil lagi. Tidak sedikit koperasi di Kota Payakumbuh yang dalam laporan keuangan pada RAT (Rapat Anggota Tahunan) ada kredit macet,” tukuknya.

Tentang komplek perumahan di Kota Payakumbuh yang tumbuh dengan pesatnya, Fraksi PPP menilai sebelum timbul konflik horizontal apakah tentang K3 (kebersihan keindahan dan ketertiban) maupun lainnya perlu adanya aturan. Memang, saat ini Pemerintah Kota telah melakukan berbagai program untuk mengantisipasi terjadinya perumahan kumuh dan pemukiman kumuh seperti adanya truk-truk sampah, betor sampah, bank sampah dan lainnya.

“Namun hal itu belum lah terasa cukup karena masih ada di beberapa komplek perumahan kita menemukan sampah-sampah yang tidak terurus. Kemudian diduga ada warga suatu komplek perumahan yang membuang sampah rumah tangga yang sudah diplastikin di jalan-jalan yang sepi rumah penduduk atau membuangnya ke drainase waktu hari hujan,” ungkap Edward.

Dari realitas yang ada pada tiga persoalan yang menjadi bahasan di tiga Ranperda Inisiatif DPRD di atas, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan memberikan tanggapan dan pendapat tentang Ranperda Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Dimana Fraksi Partai Persatuan Pembangunan sepakat dengan OPD yang terkait bahwa batas-batas tanggungjawab antara satu OPD dengan OPD lainnya harus jelas.

“Fraksi Partai Persatuan Pembangunan mendorong Pemerintah Kota Payakumbuh untuk bisa mempunyai Perda tentang Lanjut Usia dan Perda tentang Distabilitas. Kedua Perda ini bisa dijadikan pembanding serta pengayaan terhadap Ranperda Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Kami mengharapkan Pemerintah Kota Payakumbuh untuk menganggarkan di APBD secara rutin untuk program distabilitas di dalam panti dan bantuan untuk anak panti setiap harinya. Apalagi dalam UUD 1945 Pasal 34 ayat (1) mengamanatkan kewajiban pemerintah untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar,” ungkap Edward.

Terkait Ranperda Penyelenggaraan Perkoperasian, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan mengharapkan dengan adanya Perda ini nantinya koperasi sebagai Soko Guru Perekonomian Indonesia tidak hanya menjadi slogan belaka. Sebab masih ada koperasi di Kota Payakumbuh yang beroperasi tidak sesuai dengan harapan kita semua.

“Kami berpendapat untuk menjadikan koperasi yang tujuannya untuk kesejahteraan anggota, maka setelah Ranperda ini disahkan menjadi Perda harus diikuti dengan aturan lanjutannya yakninya Perwako,” kata Edward.

Secara garis besar, menurutnya masalah-masalah yang dihadapi koperasi belakangan ini adalah kurangnya minat masyarakat karena faktor image dan ketidakpercayaan masyarakat, untuk itu Fraksi Partai Persatuan Pembangunan mengajak Pemerintah Kota Payakumbuh untuk bisa mengembalikan imej dan kepercayaan tersebut seperti semula sesuai harapan Bapak Koperasi Indonesia Muhammad Hatta.

Terkahir, terkait Ranperda Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (P2-KPKPK), Pengembangan perumahan dan permukiman pada hakekatnya untuk mewujudkan kondisi perkotaan yang layak huni aman, nyaman dan sejahtera serta berkelanjutan. Untuk itu Fraksi Partai Persatuan Pembangunan mengajak semua pihak bersama-sama untuk dapat mewujudkan harapan tersebut.

“Fraksi Partai Persatuan Pembangunan mengharapkan dengan adanya potensi terjadinya masalah lingkungan yang serius seperti K3, supaya Pemerintah Kota Payakumbuh untuk secara positif berupaya agar pertumbuhan perumahan dan permukiman itu lebih merata. Kami mengajak semua pihak untuk sama-sama memahami bagaimana hidup dan tinggal di komplek perumahan dan permukiman tersebut. Dalam bertindak dan berbuat Jangan pakai Ilmu Basi: Basibanak dan Basipakak. Tapi bertindak dan berbuatlah lamak dek awak katuju dek urang,” pungkas Edward yang juga Sekretaris Fraksi PPP itu.

Payakumbuh, JangkarPost.com— Fraksi Nasdem Bintang Perjuangan di DPRD Kota Payakumbuh menyampaikan pendapat akhirnya dalam terhadap 3 rancangan peraturan daerah (Ranperda) inisiatif DPRD dalam rapat paripurna di gedung DPRD setempat, Senin (27/09).

Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Hamdi Agus dan dihadiri oleh unsur pimpinan dewan Armen Faindal dan Wulan Denura beserta anggota dewan lainnya, sementara wali kota diwakili Sekda Rida Ananda bersama kepala OPD di lingkungan Pemko Payakumbuh.

Hamdi menyampaikan adapun 3 Ranperda usulan atau inisiatif dari wakil rakyat ini merupakan rancangan peraturan daerah usulan pertama dari anggota DPRD Payakumbuh periode 2019-2024.

“Tiga ranperda usulan/inisiatif tersebut adalah Ranperda tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Ranperda tentang Penyelenggaraan Koperasi, dan Ranperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan dan Permukiman Kumuh,” kata Hamdi.

Juru Bicara Fraksi Nasdem Bintang Perjuangan menyampaikan Pendapat Akhir dengan ucapan terimakasih, penghargaan dan apresiasi yang sangat tinggi kami sampaikan pada Wali Kota bersama Tim Ranperda Kota Payakumbuh atas telah dilaksanakannya pembahasan bersama terhadap Ranperda Inisiatif DPRD Kota Payakumbuh.

“Masukan dan saran yang sangat positif demi kesempurnaan Ranperda Inisiatif ini kami nilai sangat berharga, sehingga Naskah Ranperda Inisiatif dapat kita sempurnakan dan sepakati. Kita semua berharap kiranya Ranperda yang akan kita tetapkan menjadi Perda ini akan membawa dampak positif dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang diamanahkan pada kita semua,” ujarnya.

Fraksi NasDem Bintang perjuangan secara istimewa juga memberikan apresiasi dan penghargaan pada pimpinan dan anggota DPRD, Pimpinan dan Anggota Pansus, Tim Ahli, Biro Hukum Kantor Gubernur, Kantor Kemenkumham Wilayah Provinsi Sumatera Barat serta Sekwan beserta staf yang telah berpartisipasi dalam penyusunan dan pembahasan Ranperda inisiatif DPRD. Semoga kerjasama yang baik ini tetap terjalin dimasa mendatang.

Payakumbuh, JangkarPost.com — Fraksi Amanat Kebangkitan Nasional di DPRD Kota Payakumbuh menyampaikan pendapat akhirnya dalam terhadap 3 rancangan peraturan daerah (Ranperda) inisiatif DPRD dalam rapat paripurna di gedung DPRD setempat, Senin (27/09).

Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Hamdi Agus dan dihadiri oleh unsur pimpinan dewan Armen Faindal dan Wulan Denura beserta anggota dewan lainnya, sementara wali kota diwakili Sekda Rida Ananda bersama kepala OPD di lingkungan Pemko Payakumbuh.

Hamdi menyampaikan adapun 3 Ranperda usulan atau inisiatif dari wakil rakyat ini merupakan rancangan peraturan daerah usulan pertama dari anggota DPRD Payakumbuh periode 2019-2024.

“Tiga ranperda usulan/inisiatif tersebut adalah Ranperda tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Ranperda tentang Penyelenggaraan Koperasi, dan Ranperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan dan Permukiman Kumuh,” kata Hamdi.

Juru Bicara Fraksi Amanat Kebangkitan Nasional Opet Nawati menyampaikan menurut Bapak Koperasi Indonesia, Dr Muhammad Hatta, Koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan semangat tolong menolong, seorang untuk semua dan semua untuk seorang.

Bersesuaian dengan Undang-undang nomor 25 tahun 1992, bahwa Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan.

“Oleh karena itu, sudah selayaknya kita yang sedang mempunyai kesempatan dan kekuasaan untuk berpartisipasi semampu kita dalam mensejahterakan rakyat melalui koperasi, yaitu dengan menciptakan regulasi yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat kita,” kata Opet.

Terkait Ranperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh, dijelaskan Opet, dalam Undang-undang Nomor4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Pemukiman disebutkan bahwa perumahan diartikan sebagai kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkunan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana.

Secara fisik perumahan merupakan sebuah lingkungan yang terdiri dari kumpulan unit-unit rumah tinggal dimana dimungkinkan terjadinya interaksi sosial di antara penghuninya, serta dilengkapi prasaran sosial, ekonomi, budaya dan pelayanan yang merupakan subsistem dari kota secara keseluruhan.

“Lingkungan ini biasanya mempunyai aturan-aturan, kebiasaan serta system nilai yang berlaku bagi warganya. Maka, agar ketentuan dalam perundang-undangan tersebut dapat terwujud dan ketertiban serta keindahan sebuah perumahan dapat terjadi dalan masyarakat Kota Payakumbuh, maka sudah selayaknya kita memberikan solusi dan aturan untuk tercapainya maksud dari aturan Negara tersebut,” kata Opet.

Tekait Ranperda Kesejahteraan Sosial, Opet menambahkan, sesuai dengan maksud dari Undang-Undang Dasar Negara Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 5 ayat 2, dan telah dijabarkan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, dan turunannya telah dijabarkan pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2012, bahwa Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah Upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara, yang meliputi rehabilitasi social jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial.

“Maka seiring dengan Amanat masyarakat kepada kita sebagai pemimpin, maka sudah sewajarnya kita mengukuhkan aturan Negara yang tersebut di atas dengan menerbitkan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh, yang mengatur dan menjelaskan dengan lebih rinci sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah kita tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial,” kata Opet.

Opet menambahkan, proses pembahasan ke-Tiga Ranperda Inisiatif ini telah melalui prosedur sesuai dengan Tata Tertib DPRD dan telah dikomunikasikan serta didiskusikan dengan pihak-pihak yang terkait. Dan ke-Tiga Ranperda ini telah memenuhi Aspek Yuridis, Filosofis dan Sosiologis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka Fraksi Amanat Kebangkitan Nasional sepakat untuk menjadikan Ketiga Ranperda ini dijadikan Perda Kota Payakumbuh.

Payakumbuh, JangkarPost.com-- Buku Pajacombo yang ditulis oleh Feni Efendi mulai dilirik oleh berbagai kalangan yang penasaran dan ingin membacanya. Mulai dari masyarakat biasa, orang kantoran, hingga pejabat. Tak terkecuali Ketua DPRD Kota Payakumbuh Hamdi Agus, yang ditemui langsung oleh penulis buku Pajacombo, Feni Efendi di Rumah Dinas Ketua DPRD, Sabtu (25/9) malam.

“Buku Pajacombo ini yang ditulis saudara Feni Efendi, seorang anak muda yang luar biasa memberikan karya dengan menulis buku ini, perlu diberikan apresiasi atas karya beliau,” kata Hamdi kepada media.

Hamdi melihat buku ini bagus untuk dibaca sebagai masyarakat Kota Payakumbuh, untuk mengenal sejarah daerahnya sendiri, sejarah sejak sebelum Luhak Lima Puluh ada, sampai pasca kemerdekaan.

“Sebuah daerah yang ingin mendapatkan kesuksesan, masyarakat dan para tokoh serta pemangku kepentingannya tentu perlu belajar sejarah daerahnya sendiri, melihat nilai-nilai kebudayaan, mengambil semangat di masa lalu untuk berbuat di masa yang akan datang,” kata Politikus PKS itu.

Disinilah menurut Hamdi, dia tertarik untuk mendapatkan buku ini, apa lagi buku bertebal 517 halaman itu tentu banyak informasi tentang Payakumbuh yang bisa diambil, atau mungkin bahkan yang belum diketahui oleh orang banyak.

“Saya mengajak anak-anak muda sekarang, penerus generasi di masa yang akan datang, mari belajar sejarah mengenali diri kita, daerah kita, nilai-nilai budaya dan kebaikan daerah kita untuk kita jadikan semangat berbuat bagi kemajuan dan kesuksesan di masa yang akan datang,” kata Hamdi.

Sementara itu, Feni Efendi menyampaikan apresiasi dengan Ketua DPRD Hamdi Agus yang juga tertarik dengan buku Pajacombo.

“Selisih umur kami hanya 2 tahun. Dan ternyata Pak Hamdi ini juga sama-sama memiliki minat tentang sejarah, adat, dan budaya. Alhamdulillah, ternyata sambutan buku Pajacombo sangat luar biasa. Buku ini juga telah dipesan dari Afrika Selatan dan Papua Nugini. Terima kasih atas semua apresiasi dan penghargaan dari warga kota,” kata Feni.

Menurut cuplikan testimoni dari Prof. Dr. Phil. Gusti Asnan tentang buku Pajacombo itu menyampaikan Ensiklopedi Payakumbuh adalah nama lain atau judul lain yang cocok untuk buku ini. Penamaan ini didasarkan pada isinya yang sangat beragam dan luas. Buku ini mencakup berbagai aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya Payakumbuh dalam rentang waktu yang sangat panjang, mulai dari periode legendaris hingga kontemporer.

Dari pola pengerjaan, interpretasi dan rekonstruksi, serta tujuan penulisannya, buku ini juga layak disebut sebagai Sejarah Publik tentang Kota Payakumbuh.

Sejarah Publik adalah sejarah sebagaimana dipahami, diinterpretasikan dan direkonstruksi dalam bentuk yang non-konvensional oleh sejarawan akademis atau non-akademis yang ditujukan untuk kalayak luas. Aspek scholarship pembaca, yakni klayak luas, menjadi titik tumpu utama, baik dalam proses penyusunan atau sasaran pembacanya.

Payakumbuh, JangkarPost.com--- Kota Payakumbuh memang luar biasa, kota yang dipimpin oleh Riza Falepi itu berhasil menyabet dua penghargaan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) sekaligus.

Pertama, Kota Payakumbuh kembali menorehkan prestasi dengan meraih penghargaan Kota Layak Anak (KLA) kategori Madya pada tahun 2021, ini merupakan penghargaan KLA kelima bagi Kota Randang setelah mendapat penghargaan dengan Kategori Pratama sebanyak 3 kali di tahun 2013, 2017, dan 2018, serta kategori Madya di tahun 2019 lalu.

Kedua, Kota Payakumbuh berhasil menjadi salah satu Kota dari 58 kabupaten kota di Indonesia yang menerima penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) kategori utama.

*Penghargaan Kota Layak Anak Tingkat Madya*

Capaian yang membanggakan tersebut diumumkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada acara Penyerahan Penghargaan Kota Layak Anak yang diselenggarakan secara virtual, Kamis (29/7) lalu, lalu pada bulan September ini telah dijemput oleh perwakilan pemerintah daerah ke kantor Kementerian PPPA.

Wali Kota Riza Falepi, di balai kota, Senin (27/9), saat diwawancara media mengungkapkan rasa bangga atas penghargaan yang diraih Kota Payakumbuh sebagai Kota Layak Anak dengan kategori Madya tersebut. Menurutnya, keberhasilan Payakumbuh ini terwujud atas capaian pembangunan dalam memenuhi 31 Hak Anak  melalui 5 klaster Hak Anak dan 24 indikator Kota Layak Anak yang ditentukan oleh Pemerintah.

“Semua indikator tersebut dilaksanakan secara terintegrasi, inspirasi, motivasi serta dorongan dari segenap pihak, meliputi pemerintah, masyarakat, lembaga masyarakat dan dunia usaha di Kota Payakumbuh,” kata Riza.

Bagi Riza, KLA bukanlah sekadar penghargaan semata. Tapi bagaimana Kota Payakumbuh terus konsisten menjamin pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan khusus anak terencana, menyeluruh serta berkelanjutan.

“Karena di dalam penanganan masalah anak, kita juga mengoptimalkan bekerjasama dengan seluruh pihak. Termasuk di dalam tim itu bagaimana kita selalu berkomunikasi dan bekerjasama dalam pemenuhan hak-hak anak,” kata Riza Falepi.

Mendapatkan predikat Kota Layak Anak Kategori Madya, kata Riza tentu hal ini menunjukkan bahwa Kota Payakumbuh memiliki komitmen kuat di dalam pemenuhan hak-hak serta perlindungan terhadap anak. Di samping itu, upaya mewujudkan tumbuh kembang anak agar menjadi generasi bangsa yang potensial, kreatif, inovatif dan produktif juga menjadi salah satu indikatornya.

“Jadi ini yang kemudian membuat Payakumbuh mendapatkan apresiasi penghargaan Kota Layak Anak Kategori Madya dari pemerintah pusat,” ujar wali kota dua periode itu.

Di masa pandemi Covid-19, untuk memenuhi hak-hak anak dan melindunginya, tentunya memiliki tantangan yang lebih besar. Makanya, kata Riza, selama ini Pemko Payakumbuh juga concern menjalin kerjasama dengan semua pihak agar anak-anak di Kota Randang terlindungi dari penyebaran Covid-19. Untuk mendukung upaya ini, pemko juga memasifkan program vaksinasi massal bagi anak usia 12 tahun ke atas.

“Kemudian kita juga melibatkan Forum Anak Kota Payakumbuh untuk ikut menyosialisasikan kepada anak-anak bagaimana menjalankan pola hidup sehat di masa pandemi ini. Saling sharing dengan teman-teman mereka dalam menerapkan protokol kesehatan,” katanya.

Riza Falepi juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh unsur pemerintahan, masyarakat, lembaga masyarakat, dunia usaha, media serta Forum Anak Daerah Kota Payakumbuh yang telah memberikan dukungan penuh dalam mewujudkan pembangunan di Kota Payakumbuh yang menunjukkan keberpihakan kepada kepentingan serta hak anak.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Payakumbuh Syahnadel Khairi yang menjemput penghargaan itu ke Kantor Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Jumat (24/9) lalu, menyebut Kabupaten/Kota Layak Anak adalah sistem pembangunan yang berbasis hak anak yang dilakukan melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, media, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak.

Syahnadel menjelaskan, menjadi kebanggaan bahwa tahun 2021 perolehan total penghargaan KLA mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2019, dari 249 menjadi 275 kabupaten kota, oleh karena itu perolehan ini merupakan hasil dari menguatnya peran seluruh pihak dalam memenuhi hak dan melindungi anak-anak di Kabupaten Kota masing-masing.

“Situasi Pandemi Covid-19 tidak menjadi halangan untuk Kemen PPPA membuat acara Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak Tahun 2021 yang disiarkan langsung melalui Youtube dan zoom oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak (PPPA), para hadirin undangan dapat mengakses melalui Youtube dan zoom pada bulan Juli lalu,” tukuknya.

Syahnadel juga menyampaikan informasi dari Menteri PPPA Bintang Puspayoga kalau penghargaan ini diberikan kepada 38 kabupaten/kota peraih KLA tingkat Nindya, 100 kabupaten/kota peraih kategori KLA tingkat Madya, dan 133 kabupaten/kota peraih kategori KLA tingkat Pratama.

“Penghargaan KLA diberikan kepada daerah yang mempunyai komitmen tinggi untuk mendukung pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak, melalui proses evaluasi yang dilakukan oleh tim Kementerian PPPA, tim kementerian/lembaga, dan tim independen,” kata Syahnadel.

Syahnadel juga menyampaikan, evaluasi dilakukan untuk mengukur capaian kinerja pelaksanaan 24 indikator yang telah ditetapkan. KLA merupakan sistem pembangunan berbasis hak anak yang dilakukan melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, media dan dunia usaha.

Hal tersebut dilakukan dengan terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan. Tujuannya, menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.

“Komitmen lintas sektor menjadi sangat esensial dan menjadi syarat terpenuhinya hak dan perlindungan khusus anak mengingat isu-isu yang melingkupi anak sangat kompleks dan multisektoral,” jelas Syahnadel.

Syahnadel juga mengatakan, anak hidup di dalam sebuah sistem yang tidak dapat dilepaskan darinya, baik itu keluarga, sekolah, masyarakat, hingga kebijakan.

“Sehingga seluruh upaya pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak pun harus terintegrasi dengan seluruh sistem yang melingkupi anak. Untuk itulah dibentuk KLA,” pungkasnya didampingi Kabid PA Atrimon.

*Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE)*

Raihan APE tingkat utama ini menjadi bukti nyata keberhasilan, tidak hanya OPD pemko, tetapi juga stakeholder, dunia usaha, akademisi, lembaga masyarakat, serta komitmen Wali Kota Riza Falepi selaku kepala daerah dalam mewujudkan Kota Payakumbuh peduli perempuan.

“Ini bukti kesungguhan dan kepedulian kita bersama dalam pembangunan responsif gender. Harapannya, Kota Payakumbuh kedepan menjadi kota yang peduli terhadap kesetaraan gender,” kata Wali Kota Riza Falepi, Senin (27/9/).

Penghargaan ini dijemput oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Payakumbuh Syahnadel Khairi didampingi Sekretaris Dinas Ipendi, Kabid PA Atrimon, dan Kabid PP Erma Yunita langsung ke kantor Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Jumat (24/9) lalu.

Wali Kota Riza Falepi mengatakan, penghargaan APE ini sudah 5 kali diraih berturut turut oleh Kota Payakumbuh, dimana pada tahun 2012 dan 2014 untuk kategori Madya, dan 2016, 2018, dan 2021 ini untuk kategori utama.

“Prestasi ini bukanlah sesuatu yang mudah dicapai. Namun, upaya itu butuh komitmen, sinergi, dan dukungan dari semua pihak. Sinergi dan kolaborasi bersama ini demi mewujudkan perempuan hebat, Indonesia maju, utamanya di Kota Payakumbuh,” ujar Riza Falepi.

Riza pun menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak yang terlibat dalam strategi pengarustamaan gender (PUG) di Kota Payakumbuh. Terutama kepada Ketua TP PKK Kota Payakumbuh Henny Riza Falepi yang memberdayakan perempuan-perempuan sehingga mereka menjadi lebih hebat dalam berkontribusi bagi kehidupan masyarakat di Kota Payakumbuh.

“Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat. Mudah-mudahan kedepan prestasi ini dapat kita tingkatkan, paling tidak bisa dipertahankan. Jangan jadikan prestasi ini sebagai tujuan akhir, tetapi sebuah motivasi untuk lebih baik lagi dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan,” tambah Riza.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Payakumbuh Syahnadel Khairi menyebut, Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Payakumbuh diketahui adalah 98,46 di tahun 2020.

Sedangkan, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) meningkat dari 67,81 pada tahun 2019, menjadi 71,01 pada tahun 2020, sekaligus menjadi IDG daerah tertinggi di Provinsi Sumatera Barat.

Hal tersebut menunjukkan, IDG yang terdiri dari keterlibatan perempuan di dalam parlemen, tenaga manager, profesional, administrasi, teknis, dan sumbangan dalam pendapatan kerja di Kota Payakumbuh terus meningkat.

“Membaiknya IDG ini menunjukkan perempuan di Kota Payakumbuh semakin menunjukkan perannya dalam pembangunan,” ucap Syahnadel.

Sebagai informasi, APE merupakan penghargaan yang diberikan kepada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang dinilai telah berkomitmen dalam pencapaian dan perwujudan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

Penghargaan itu diberikan kepada Pemko Payakumbuh, sebagai bentuk pengakuan atas komitmen dan peran pimpinan pemerintah daerah, dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender dalam pelaksanaan strategi Pengarusutamaan Gender (PUG).

Untuk acara pemberian penghargaan Anugerah APE 2020 oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, akan dilakukan pada 13 Oktober 2021 mendatang secara daring.

Payakumbuh,JangkarPost.com--- Ucapkan selamat tinggal kepada rentenir, ada berita gembira bagi masyarakat Payakumbuh, khususnya pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM), karena Bank Nagari melaunching Kredit Usaha Rakyat (KUR) Super Mikro untuk masyarakat Provinsi Sumatera Barat.

Ini merupakan solusi modal usaha bijak, agar tidak terjebak iming-iming rentenir di tengah pandemi Covid-19. Melalui program MaRandang (Melawan Rentenir Daerah Minang) ini di Kota Payakumbuh, telah diresmikan dengan ditandai penyerahan secara simbolis oleh Wali Kota Riza Falepi bersama Direktur Utama Bank Nagari Muhammad Irsyad kepada pelaku usaha bengkel, petani cabe, peternakan ayam kampung, pedagang makanan dan minuman kaki lima, pedagang barang harian, usaha garendong, serta tukang jahit di Aula Ngalau Indah Lantai III Balaikota, Kamis (23/9).

Melalui program ini, pelaku usaha mikro bisa mendapatkan pinjaman nilai minimal 1.000.000 dan maksimal 10.000.000 dengan bunga 6 persen menurun harian, dalam jangka waktu 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun.

Bila pinjaman Rp. 10.000.000, maka pemohon menerima uang di rekeningnya sebesar 9.800.000 setelah dipotong biaya administrasi, tentunya pemohon harus memiliki rekening bank nagari.

Syarat untuk mengajukan KUR Super Mikro ini, adalah Foto Copy KTP Suami Istri, Foto Copy Buku Nikah, foto suami istri ukuran 3×4 sebanyak dua lembar, serta surat keterangan usaha dari kelurahan.

Prosesnya mudah dan cepat, biaya administrasi rendah, serta tanpa agunan atau boroh. Namun, bagi calon pemohon yang memiliki masalah dengan Bank Indonesia (BI) checking, mereka tidak bisa ikut program ini.

Wali Kota Riza Falepi mengatakan dirinya senang dan bersyukur masyarakatnya dapat dibantu dengan adanya program MaRandang ini, dengan adanya kemudahan bagi pelaku usaha bisa mengajukan pinjaman kredit super mikro, kalau sudah ada ini, jangan kepada yang lain.

Riza juga menyampaikan terima kaaih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada OJK yang peduli dengan urusan kredit mikro. Karena menurut Riza selama ini mejadi persoalan berat yang bahkan belum tuntas tuntas oleh pemerintah daerah.

“Saya menyampaikan apresiasi kepada OJK dan Bank Nagari yang telah membantu kami. Nanti kami di Pemko akan siapkan tim untuk mengawal ini dengan di SK kan oleh wali kota. Kemudian kami akan lakukan sosialisasi pengawalan dan pembinaan,” kata Riza.

Riza menyebut memang untuk disadari bersama, keadaan ekonomi masyarakat bawah menuntut pencairan pinjaman yang butuh waktu cepat, tidak berbelit, kalau bisa butuh hari itu juga keluar.

“Kami minta Dinas Koperasi dan UKM kawal ini, jangan ada lagi ditemukan rentenir yang menyusahkan masyarakat kita, lawan saja, kalau ada intimidasi, hadapi saja,” tegas Riza.

Sementara itu, Dirut PT. Bank Nagari, Tbk Muhammad Irsyad mengatakan dalam rangka merecovery ekonomi, Bank Nagari bangkit melawan pandemi Covid-19 bersama pelaku usaha mikro yang terdampak, peran bank daerah dan jajaran sudah dipastikan ikut membangun sektor ekonomi di Kota Payakumbuh agar menggeliat.

“Bersama OJK, kami ingin ikut mendukung pengembangan sektor UMKM. Kalau pinjaman 5 juta saja tidak sampai 1000 sehari membayar cicilannya, tentu sangat-sangat membantu. Maka kami ajak masyarakat agar memanfaatkan program ini dengan baik,” ungkapnya.

Sementara itu, menurut Kepala OJK Sumbar Yusri mengatakan total kredit perbankan di Payakumbuh adalah 3,85 triliun rupiah, dimana ini menjadi faktor penentu kualitas kredit yang sangat bagus di Kota Payakumbuh.

“Program ini hadir untuk mampu membantu mayarakat terjerat rentenir. Apalagi untuk sektor perdagangan dan pertanian di Payakumbuh sangat hidup karena terus disupport oleh masyarakat. Dengan pemulihan ekonomi nasional, akan mempercepat pertumbuhan dan pergerakan ekonomi di Payakumbuh. Bisa kita lihat di semester pertama, pertumbuhan ekonomi Sumbar pada 2021 sudah tumbuh 5,76 persen, dan nasional 7,70 persen,” ungkapnya.

Dijelaskan Yusri, Payakumbuh memiliki usaha industri yang beragam, ada industri seperti pengolahan baju, kerupuk, kue basah, anyaman kayu rotan dan bambu, furnitur, tenunan, bordir, logam dan industri lainnya hingga mencapai jumlah 1902 industri.

“Saya yakin pelaku UMKM jauh lebih besar dan banyak lagi jumlahnya. Ini tentunya pangsa pasar yang baik bagi industri jasa keuangan. Program MaRandang ini memberi spesifikasi yang lebih diharapkan oleh masyarakat, mudah dan cepat, dari sisi suku bunga tidak menjadi isu, karena bunganya murah sekali,” tukuknya.

Kredit dari jasa keuangan menjadi akselerator bagi pendorong perekonomian di Payakumbuh yang disalurkan beberapa perbankan. Yusri menyebut partisipasi masyarakat yang tinggi bisa menjaga sustainability atau permodalan Bank Nagari, karena ini adalah faktor penentu kuatnya sebuah bank dalam persaingan dan berkontribusi terhadap perekonomian, dan berkompetisi dalam industri keuangan, sangat strategis.

“OJK telah mempersyaratkan selambat-lambatnya modal bank umum pada tahun 2024 adalah 3 triliun,” ungkapnya.

Ada 5 stake holder yang mengambil peran dalam program ini seperti Pemerintah Daerah, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Perbankan, dan Asuransi.

Pemerintah daerah memberikan informasi dan data kepada Bank tentang potensi calon penerima pinjaman melalui Wali Nagari, Kelurahan, Kelompok Pedagang Pasar, Kelompok Tani, Kelompok/Komunitas Usaha, Koperasi, dan lainnya. Kemudian membantu meniadakan rentenir yang bercokol di pasar-pasar dan di sentra ekonomi lainnya, serta asistensi dan pelatihan kepada pelaku usaha mikro.

TPAKD mengorganisir pelaksanaan program kerja /kegiatan, mengakomodir skema dan kegiatan dalam program kerja TPAKD, dan melakukan supervisi, evaluasi dan monitoring kegiatan.

Untuk Otoritas Jasa Keuangan, menyediakan data SLIK pelaku usaha mikro sesuai ketentuan dan melakukan asistensi, fasilitasi dan pelatihan kepada pelaku usaha mikro.

Perbankan menyediakan pendanaan/ pinjaman kepada Usaha Mikro berdasarkan kelayakan sesuai penilaian /ketentuan bank berlaku, mengadministrasikan dan menatausahakan pinjaman, menyampaikan data dan laporan kepada TPKAD terkait perkembangan penyaluran, serta melakukan collecting dan penagihan pengembalian pinjaman sesuai ketentuan bank berlaku.

Dari sisi Asuransi, melakukan kerjasama penjaminan pinjaman dengan bank penyalur serta melakukan asistensi kepada pelaku usaha mikro.

WISATASUMBAR-Saya mengenal Ridwan Tulus sudah lebih lima belas tahun. Perkenalan saya dengan beliau ketika saya menjadi rektor  Universitas Andalas. Salah satu program unggulan yang dilakukan ketika itu adalah mengembangkan karakter mahasiswa termasuk dalam bidang kewirausahaan. Universitas Andalas termasuk perguruan tinggi yang paling awal mengembangkan kewirausaaan bagi mahasiswa. Sehingga saya berani memasang baliho ukuran besar didepan rektorat Universitas Andalas tahun 2007  dengan tema “ Andalas University Leading in Character Building and Entrepreunership”. 

Setiap minggu Unand melaksanakan kuliah umum kewirausahaan yang diberikan oleh pengusaha lokal dan nasional.  Biasanya kuliah umum dilaksanakan setiap hari Jumat siang sampai sore sehingga pengusaha yang berasal dari luar  Sumbar sekalian menyempatkan diri ber akhir pekan di Sumatera Barat. Pengusaha yang sudah pernah memberikan kuliah umum antara lain  Bapak Jusuf Kalla (PT. Kalla Group), Bapak Fahmi Idris (PT. Kodel) , Bapak Erick Thohir (PT Mahaka, Ketua HIPMI), Om Bob Sadino (Kemchik) , Bapak Sudhamek A. Soenyoto (PT.Garuda Food), Bapak Harsha E Yoesoef (PT RPX, FedEx, kemudian menjadi Dubes di Slovakia), Sandiaga Uno (Saratoga), Dahlan Iskan (Jawa Post)  dan lain-lain. Selain pengusaha nasional yang sudah terkenal, kami juga mengundang pengusaha local sukses yang wawasannya nasional  seperti bapak Guspardi Gaus (Citra Swalayan), Syahrial Syarif (PT Nusantara Poultry), Ian Hanafiah (Ero Tour), Marlis (Alinia Group) dan Ridwan Tulus ( Sumatra and Beyond). Ketika saya berhenti jadi rektor Unand  Juli 2011, kami telah mengundang sebanyak 150 orang pengusaha berbagi pengalaman jadi pengusaha dari awal sampai sukses kepada mahasiswa, tidak saja mahasiswa Unand tapi juga mahasiswa perguruan tinggi lain di Sumbar. Jumlah yang hadir setiap kali kuliah 300-500 orang.

Sampai sekarang saya masih menjalin hubungan silaturrahim dengan para pengusaha yang sudah pernah ke Unand. 

Diantara yang sering berkomunikasi dengan saya adalah Bapak Ridwan Tulus. Sekarang ketika saya menjadi rektor di Universitas Baiturrahmah beliau saya undang juga memberikan kuliah kewirausahaan bagi mahasiswa di Universitas Baiturrahmah. Tidak itu saja, pada tahun 2018 lalu Pak Ridwan Tulus kami percaya untuk melakukan training motivasi bagi dosen dan tenaga kependidikan Universitas Baiturrahmah dalam bentuk outbond training yang kami lakukan di SECATA B Padang Panjang. Sebagian besar dari peserta traning menyatakan bahwa mereka sangat puas dengan metode training yang dilakukan oleh perusahaan pak Ridwan. 

Apa yang membuat saya tertarik  dengan seorang Ridwan Tulus? Saya kagum pada beliau, karena cara berpikir beliau tersebut out of the box. Sebagai seorang yang bergerak dibidang parawisata, cara atau model wisata yang ditawarkannya sangat berbeda dengan operator wisata main stream. Jika tour and travel yang lain biasanya mendatangkan touris dan mengirim orang Sumbar yang ingin berwisata keluar Sumbar seperti ke Jawa, Bali bahkan sampai keluar negeri. Biasanya sudah tersedia paket perjalanan yang ditawarkan dengan alternatif destinasi yang dituju, lama perjalanan, hotel dan penerbangan  yang dipilih. Destinasi dapat juga dirancang oleh travel berdasarkan keinginan yang akan berwisata.  Kebanyakan travel lebih mengutamakan jumlah yang akan ikut, semakin banyak jumlah yang ikut semakin senang travelnya dan harga bisa didiskon. 

Ridwan Tulus melakukan hal yang berbeda, dia menjual ide, baik untuk wisata maupun untuk outbond. Mitra yang menggunakan perusahaan Ridwan tidak saja local, tapi nasional bahkan international. Beliau promosi hanya menggunakan website nama www.sumatraandbeyond.co. Program yang dijualnya unik. Suatu kali, beliau bercerita bagaimana beliau menawarkan paket liburan bagi anak seorang milyarder asal Inggris. Anak sikaya ini ditawarkan paket tinggal   beberapa disebuah panti asuhan, hidup, belajar, main, makan ala panti. Ketika program akan berakhir si anak kaya tidak mau ikut acara perpisahan dengan teman-teman dipanti yang telah dia kenal selama beberapa hari, karena dia ingin masa tinggalnya di panti bisa diperpanjang. Ridwan Tulus hanya mendatangkan beberapa orang turis, tapi dampaknya baik bagi sianak kaya begitu juga bagi destinasi yang dikunjunginya sangat berarti. Bagi pak Ridwan selain nama usahanya semakin berkibar juga dampak finansialnya. Karena bagi orang kaya hal-hal unik seperti ini yang diperlukan, kalau dia suka berapapun harga dia bayar malah biasanya mereka tidak menawar harga yang diberikan. Kalau liburan melihat alam, persembahan tari-tarian budaya kemudian tidur di hotel berbintang itu sudah biasa.

Begitu juga ketika acara outbond yang diberikan untuk keluarga besar Universitas Baiturrahmah. Semua peserta tidur di barak prajurit termasuk saya, tidur pakai veldingbad, mandi dan makan ditempat umum. Kepada kami diberikan berbagai macam kegiatan, sesuai dengan pembagian kelompok. Ada yang membersihkan kolam ikan, ada yang membersihkan musium kereta api, ada yang jualan susu, ada yang membuat lukisan mural dsb. Semua peserta juga gotong royong membersihkan kota Padang Panjang sekalian jalan pagi. Pada acara out bond tersebut juga ada  motivasi yang diberikan oleh motivator nasional dan juga ada acara permainan berkelompok dengan melibatkan prajurit TNI di SCATA.Tidak sampai disitu pada acara malam penutupan beliau membuat kolaborasi orchestra dengan melibatkan seniman mahasiswa ISI Padang Panjang. Semua acara sepertinya dirancang sesuai kondisi tapi disiapkan dengan baik tapi tidak kaku, semua peserta merasa senang dan mengasikkan sehingga betul-betul bekesan. 

Itulah Ridwan Tulus, saya sulit menemukan orang yang kreatif seperti beliau, semuanya bisa jadi objek. Beliau tidak kaku, kreativitasnya muncul ketika melihat suasana, sehingga programnya bisa berobah tergantung situasi dan kondisi. Berbeda dengan yang lain yang sudah punya Pakem. Ridwan Tulus mengembangkan kretivitasnya ditengah alam semesta ciptaan Allah yang luar biasa.  Sehingga Ridwan Tulus bisa menjadi tour designer yang luar biasa !

 (***)