JangkarPost.com

Payakumbuh,JangkarPost.com—-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Payakumbuh, Sumatera Barat menyampaikan tiga rancangan peraturan daerah (Ranperda) inisiatif pada rapat paripurna dengan agenda penyampaian nota penjelasan DPRD, Jumat (2/7). Ini merupakan usulan pertama dari anggota DPRD Payakumbuh periode 2019-2024.

"Tiga ranperda inisiatif tersebut adalah Ranperda tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Ranperda tentang Penyelenggaraan Koperasi, dan Ranperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan dan Permukiman Kumuh," kata Ketua DPRD Kota Payakumbuh, Hamdi Agus.

Hadir dalam kesempatan itu Wali Kota Payakumbuh Riza Falepi yang diwakili Sekda Payakumbuh Rida Ananda, Wakil Ketua DPRD Armen Faindal, sejumlah anggota DPRD dan sejumlah OPD lingkup Pemkot Payakumbuh.

Ia mengatakan terkait Ranperda Kesejahteraan Sosial ini sangat penting karena saat ini memang terdapat permasalahan-permasalahan kesejahteraan sosial yang ada di Kota Payakumbuh.

"Jika Ranperda ini nantinya disahkan untuk menjadi Perda diharapkan nantinya akan ada langkah-langkah yang solutif untuk dapat menyelesaikan permasalahan kesejahteraan sosial yang ada," ujarnya.

Ia mengatakan apabila adanya Perda terkait kesejahteraan sosial ini sehingga permasalahan-permasalahan ini bisa menjadi prioritas atau fokus bagi pemerintah daerah, salah satunya penyiapan penganggaran.

Untuk Ranperda Koperasi, menurutnya akan sangat penting karena Koperasi sangat penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang mempunyai ciri-ciri demokratif, kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan.

"Saat ini memang terdapat beberapa permasalahan untuk koperasi, seperti banyak koperasi yang tidak aktif, pengelolaan yang tidak profesional. Sehingga jika Ranperda ini menjadi Perda diharapkan dapat mencarikan solusi untuk permasalahan ini,"  kata dia.

Untuk itu sangat perlu disusun suatu kebijakan yang akan menjadi landasan dan payung hukum baik bagi pemerintah daerah, masyarakat dan pemangku kepentingan terkait dengan penyelenggaraan koperasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Ranperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan dan Permukiman Kumuh menjadi penting karena saat ini untuk kawasan permukiman kumuh di Payakumbuh cukup tinggi berdasarkan keputusan Wali Kota Payakumbuh pada 2019.

"Terlebih saat ini pembangunan dan perkembangan perumahan di Payakumbuh juga terus meningkat memang sangat perlu payung hukum untuk perumahan dan kawasan permukiman kumuh ini," ungkapnya.

Terkait Ranperda Kesejahteraan Sosial, berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Sosial Kota Payakumbuh 2019 terdapat beberapa permasalahan sosial dan beberapa menjadi permasalahan sosial yang paling menonjol.

"Fakir miskin sebanyak 9.452 orang, perempuan rawan sosial ekonomi sebanyak 1.546 orang, penyandang disabilitas sebanyak 517 orang, dan lanjut usia terlantar sebanyak 319 orang," ujarnya.

Sedangkan untuk Ranperda Koperasi, permasalahan yang banyak didapatkan seperti perkembangan koperasi Indonesia yang berkembang bukan dari kesadaran masyarakat namun berasal dari dukungan pemerintah yang disosialisasikan ke masyarakat.

"Selanjutnya, tingkat partisipasi anggota koperasi masih rendah, manajemen koperasi yang belum profesional dan permasalahan lainnya,' kata dia.

Untuk Ranperda Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan dan Permukiman Kumuh, berdasarkan Keputusan Walikota Nomor 653.5/289/WK.Pyk/2019 menyebutkan bahwa total luas permukiman kumuh adalah sebanyak 63,45 Ha.

Adapun yang menjadi aspek atau kriteria kekumuhan yang paling menonjol di Kota Payakumbuh adalah aspek drainase, jalan lingkungan dan ketidakteraturan bangunan.

"Hal ini harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas perumahan dan kawasan permukiman untuk mencapai keberlanjutan kualitas lingkungan yang layak dan sehat," ungkapnya.(rel/hrs)

Payakumbuh,JangkarPost.com --- 25 orang peserta yang lolos seleksi mendapatkan kesempatan mengikuti Pelatihan Pengembangan Busana dari Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh di ruang praktik SMKN 3 Payakumbuh, Senin (21/6).

Pelatihan menjahit yang bersumber dari pokok pikiran atau aspirasi Wakil Ketua DPRD Kota Payakumbuh Wulan Denura itu dibuka oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Yunida Fatwa bersama Wakil Ketua DPRD Kota Payakumbuh Wulan Denura, Kepala SMKN 3 Payakumbuh Dafrimal, dan Kabid Naker Aswad.

Yunida Fatwa menyampaikan Pemerintah Kota Payakumbuh melalui OPD Teknis Disnakerin mengucapkan selamat kepada para peserta yang telah lolos hari ini dalam mengikuti pelatihan menjahit ini, dari proses seleksi beberapa hari ini dilakukan bidang tenaga kerja, terpilihlah 25 orang peserta.

"Dimasa pandemi saat sekarang ini Pemko Payakumbuh memang lebih memperketat proses seleksinya, di samping harus memenuhi syarat tertentu, juga harus yang serius. Untuk itu manfaatkan dan pergunakanlah waktu dalam pelatihan ini dengan sebaik baiknya. Nantinya setelah pelatihan ini kami berharap ada peningkatan kewirausahaan, peningkatan kemampuan dalam rancang busana, meningkatnya keterampilan menjahit dan mampu membuat busana siap jadi," kata Yunida.

Menurut panitia pelaksana, Kasi Pelatihan Tenaga Kerja Adriati dalam laporannya menjelaskan kegiatan ini bersumber dari dana aspirasi Wulan Denura selaku anggota DPRD Kota Payakumbuh. 

Adapun persyaratan untuk dapat menjadi peserta pelatihan ini, para peserta diharuskan mempunyai keilmuan dasar tentang menjahit dan pada pelatihan ini yang diikutsertakan adalah yang sudah pernah mengikuti pelatihan pada masa sebelumnya dengan ditandai sertifikat dari penyelenggara.

"Pelatihan ini dilaksanakan selama 12 hari kedepan dimulai hari ini 21 Juni 2021 dan berakhir pada 03 Juli 2021. Dan para peserta juga akan diminta untuk mengisi lembaran kontrak belajar. Selama proses belajar, peserta akan dipandu dan dilatih oleh instruktur-instruktur handal dibidangnya, ada Ida Teratai, Dra Yusra Syawir, dan Dra Wismarni dari SMKN 3 Payakumbuh," papar Adriati.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Payakumbuh Wulan Denura juga menyampaikan sambutan dan ucapan terima kasihnya kepada Disnakerin yang telah memfasilitasi terlaksananya pelatihan ini.

"Kita dengan Disnakerin memang telah lama membuat perencanaan ini, namun baru hari ini bisa terealisasi. Selanjutnya terima kasih banyak kepada kepala sekolah beserta jajaran yang telah menyediakan tempat dan ruang sebagai tempat dilaksanakannya kegiatan ini, seperti apa yang disampaikan tadi, ini bukan kali pertama kita bekerja sama dengan SMKN 3 Payakumbuh" tutur Wulan.

Kepada para peserta Wulan berharap, setelah mengikuti pelatihan ini para peserta dapat menghasilkan karya yang  berkualitas baik dan mempunyai daya saing yang bagus.

"Nanti ada hadiahnya bagi peserta kami nilai yang hasil karyanya bagus," sambung Wulan.

Dafrimal Kepala Sekolah SMKN 3 Payakumbuh juga menyambut baik penyelenggaraan pelatihan ini. 

"Antara sekolah dengan Pemko sudah lama menjalin kerja sama. Jadi kita sudah familiar dengan program yang dilaksanakan oleh Disnakerin," kata Dafrimal.

Pemerintah Kota Payakumbuh juga menyampaikan apresiasi kepada Wakil Ketua DPRD Wulan Denura yang sudah menitipkan aspirasinya kepada Disnakerin melalui kegiatan pelatihan menjahit pola dasar yang hari ini diselenggarakan. (hrs)

Payakumbuh, JangkarPost.com – Fraksi Nasdem Bintang Perjuangan memberikan Apresiasi kepada Pemko Payakumbuh dalam penerapan Perda nomor 6 tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB).

Hal itu diungkapkannya pada Rapat Paripurna Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Atas Nota Penjelasan Wali Kota Payakumbuh Terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2020 digelar di Kantor DPRD Kota Payakumbuh, Minggu (30/5).

Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Wulan Denura dan diikuti oleh Wakil Ketua DPRD Armen Faindal, anggota DPRD lainnya bersama perwakilan OPD Pemko Payakumbuh, sementara itu wali kota diwakili Sekretaris Daerah Rida Ananda mendengarkan penyampaian dari masing-masing juru bicara fraksi.

Seluruh fraksi menyampaikan apresiasi karena Pemerintah Kota Payakumbuh mendapatkan apresiasi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke tujuh kalinya secara berturut turut pada sejak tahun 2014 sampai tahun 2020. Hal ini tentu karena kerja keras dari pemerintah Kota Payakumbuh dan seluruh elemen masyarakat.

Selain memberikan apresiasi, Juru Bicara Fraksi Nasdem Bintang Perjuangan Ahmad Ridha juga menyampaikan 6 (enam) catatan yang disampaikan untuk Pemko Payakumbuh.

Pertama, bidang urusan wajib pendidikan. Diakui bahwa saat ini Payakumbuh dangat kekurangan ASN sebagai tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada Tingkat Pendidikan Dasar SD dan SMP.

“Berapa jumlah kekurangan ASN kita dibidang pendidikan dan apa bentuk solusi yang direncanakan dan dilaksanakan oleh Pemko Payakumbuh dalam pemenuhan kekurangan ini?,” tanya Ahmad Rida.

Kedua, Ahmad Ridha atau Rio juga menyampaikan sarana dan prasarana pendukung pada beberapa sekolah dasar tersebar di Kota Payakumbuh sangat memprihatinkan, begitu juga pada Sekolah Menengah Pertama SMPN 5, SMPN 7, SMPN 10 Payakumbuh, hal ini terlihat dari usulan masyarakat disetiap Musrenbang,

“Kami minta Pemko Payakumbuh memberikan perhatian khusus pada sekolah dasar dan sekolah lanjutan tingkat pertama yang masih membutuhkan tambahan dan penyempurnaan prasarana,” tukuknya.

Ketiga, keterbatasan dana APBD pasca Pandemi Covid-19 mengakibatkan tertundanya beberapa kegiatan di setiap OPD, termasuk kegiatan fisik, hal ini diperparah dengan tambahan usulan kegiatan fisik setiap Musrenbang tingkat kelurahan, usulan lama belum terpenuhi muncul lagi usulan yang baru, sementara dana transfer dari pusat semakin ciut.

“Fraksi Nasdem Bintang Perjuangan meminta solusi dari Pemko Payakumbuh menghadapi tambahan usulan dari masyarakat pada Musrenbang tahun berikutnyadi tingkat kelurahan se-Kota Payakumbuh,” ujar Rio.

Keempat, disebutkan Rio kalau kalau RSUD dr. Adnaan WD merupakan Perusahaan Milik Daerah penyumbang PAD terbesar. Disamping persoalan trauma dan ketakutan masyarakat yang enggan berobat ke RSUD karena takut Corona,

“Kami dengar saat ini di.internal pegawai dan karyawan RSUD Adnaan WD ada nada-nada kekecewaan, sebagian besar persoalan Jasa Medis (J.M). Kami yakin Pemko Payakumbuh telah mencarikan solusi terbaik untuk meminimalisir dampak kondisi ini. Mohon Penjelasan tentang persoalan dan solusi yang akan dan telah diambil di RSUD dr. Adnaan WD Payakumbuh,” ujarnya.

Kelima, Politikus Nasdem itu juga mengupas sebuah perkara, dimana pada tanggal 8 April 2020 yang lalu, pihak rekanan pengadaan incenerator RSUD Adnaan WD mengembalikan dana sebesar Rp. 1,65 Milyar ke kas daerah yang diterima dan dititip di Bank Nagari Cabang Payakumbuh oleh Direktur RSUD serta BKD Kota Payakumbuh (sumber dari media daring Dekadepos.com 8 April 2020).

“Kami ingin tau bagaimana kondisi dan status dana tersebut sampai dengan saat ini,” tukuknya.

Keenam, Ahmad Ridha juga mengulik dimana Pemko Payakumbuh melaksanakan pembatasan penerima Bansos dari Kemensos melalui Kantor POS Tahun 2020 pada masa Pandemi Covid-19, saat itu kami dengar adanya instruksi bahwa THL dan Pensiunan tidak boleh mengambil dana dari Kantor POS, bagi yang terlanjur maka dananya diminta dan dititip, ada yang pada Lurah/staf, pada Camat/staf, mungkin saja jumlahnya sangat banyak, sementara saat ini Lurah, Camat dan ASN/staf sudah banyak yang mutasi.

“Bagaimana status dan keberadaan dana tersebut saat ini? Dikembalikan, disimpan, disetor, atau dititip?” pungkasnya( hrs)

Payakumbuh, JangkarPost.com – Juru Bicara Fraksi Amanat Kebangkitan Nasional Opetnawati mengapresiasi capaian kinerja Pemko Payakumbuh terhadap realisasi program kerja yang telah direncanakan bersama, meskipun dalam kecemasan di masa Covid-19 namun masih tetap dapat melaksanakan amanah sesuai dengan kemampuan Pemko Payakumbuh.

“Namun kami perlu selalu mengingatkan agar tetap berhati-hati dalam menjalankan dan membelanjakan anggaran daerah ini, karena sudah sangat banyak kepala daerah yang menjadi OTT karena menyelewengkan kemudahan yang diberikan pemerintah pusat terhadap penggunaan uang di masa pandemi Covid-19 ini,” katanya.

Hal tersebut diungkapkannya dalam Rapat Paripurna Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Atas Nota Penjelasan Wali Kota Payakumbuh Terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2020 digelar di Kantor DPRD Kota Payakumbuh, Minggu (30/5).

Selain itu, seluruh fraksi menyampaikan apresiasi karena Pemerintah Kota Payakumbuh mendapatkan apresiasi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke tujuh kalinya secara berturut turut pada sejak tahun 2014 sampai tahun 2020. Hal ini tentu karena kerja keras dari pemerintah Kota Payakumbuh dan seluruh elemen masyarakat.

Opetnawati menyampaikan di balik kesuksesan yang telah disampaikan tersebut, ternyata masih ada hal yang belum tercapai, ibarat pepatah orang pandai, tiada gading yang tak retak, tiada satupun makhluk yang sempurna.

“Dimana pencapaian hasil maksimal disampaikan masih dari satu jenis pendapatan. Sektor pajak, sementara PAD dari jenis yang lainnya lain semestinya tetap menjadi perhatian,” kata Opet.

Kemudian ketika Pemko Payakumbuh telah mengakui dan mengetahui perlunya peningkatan pengendalian intern terkait Data Peserta Penerima Bantuan luran (PBI) dan lain-lain, maka Fraksi Amanat Kebangkitan Nasional menyarankan semestinya Pemko Payakumbuh memusatkan salah satu perhatian untuk perbaikan kelemahan itu.

Apalagi ketika diketahui adanya pertanggung jawaban belanja bahan bakar minyak pada empat OPD, sebab sasarannya sudah jelas, hanya perlu action terhadap sasaran tersebut.

“Dalam kesempatan ini kami butuh informasi terhadap empat OPD yang masih ada masalah dengan pertanggung jawaban keuangannya,” pungkasnya.

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Wulan Denura dan diikuti oleh Wakil Ketua DPRD Armen Faindal, anggota DPRD lainnya bersama perwakilan OPD Pemko Payakumbuh, sementara itu wali kota diwakili Sekretaris Daerah Rida Ananda mendengarkan penyampaian dari masing-masing juru bicara fraksi. (hrs)

Payakumbuh,JangkarPost.com--Rapat Paripurna Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Atas Nota Penjelasan Wali Kota Payakumbuh Terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2020 digelar di Kantor DPRD Kota Payakumbuh, Minggu (30/5).

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Wulan Denura dan diikuti oleh Wakil Ketua DPRD Armen Faindal, anggota DPRD lainnya bersama perwakilan OPD Pemko Payakumbuh, sementara itu wali kota diwakili Sekretaris Daerah Rida Ananda mendengarkan penyampaian dari juru bicara masing-masing fraksi.

Seluruh fraksi menyampaikan apresiasi karena Pemerintah Kota Payakumbuh mendapatkan apresiasi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke tujuh kalinya secara berturut turut pada sejak tahun 2014 sampai tahun 2020. Hal ini tentu karena kerja keras dari pemerintah Kota Payakumbuh dan seluruh elemen masyarakat.

Juru Bicara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Suparman menyabut awal tahun 2020 merupakan awal terjadinya musibah pandemi Covid-19. Musibah yang tidak terprediksi dan menjangkau lebih sebagian besar negara yang ada dunia. Musibah yang multiefek yang menyasar kesehaatan, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan dan hal lainnya. Sehingga kebijakan Nasional yang prioritas adalah penanganan pandemi Covid-19 ini, mulai dari sosialisasi pencegahan, mengantisipasi penyebaran, serta mengobati yang telah sakit akibat Covid-19.

“Hal ini tentunya akan berdampak pada sektor anggaran atau APBD masing-masing Kota dan Kabupaten tidak terkecuali Kota Payakumbuh. Perlu adanya strategi keuangan baik di sisi pendapatan maupun di sisi belanja agar setiap rupiah yang dibelanjakan efektif, tepat sasaran dan bernilai lebih,” ujarnya.

Fraksi PKS memberikan apresiasi dalam hal mengelola keuangan di saat pandemi dengan keterbatasan anggaran dan adanya pengurangan pengurangan transfer dari pusat. Pemerintah Payakumbuh tetap bisa mengoptimalkan pos pendapatan yang tersedia, pemerintah Kota Payakumbuh memenuhi target pendapatan pada tahun 2020 yakni sebesar Rp 717.701.105.715 dari target Rp 708.900.288.188 dengan pendapatan asli daerah sebesar Rp 115.996.425.752.

Fraksi PKS juga mengapresiasi langkah-langkah Pemko untuk senantiasa meningkatkan pendapatan daerah dan senantiasa mendorong Pemko Payakumbuh untuk melakukan optimalisasi potensi pendapatan, antara lain intensifikasi dan ekstensifikasi PAD dengan memaksimalkan penerimaan pajak dan retribusi serta menimalisir tunggakan dari penerimaan pajak dan retribusi. Selanjutnya mengoptimalkan penerimaan dari BUMD dan BLUD yang ada di bawah kendali Pemerintah Kota Payakumbuh.

“Menggali potensi ekonomi Kota Payakumbuh yang dapat di fokuskan pada masa pandemi ini. Diantara potensi ekonomi potensial seperti potensi kuliner (makanan dan minuman khas daerah) dan potensi kerajinan. Potensi-potensi ini dapat di optimalkan oleh Pemko, sehingga pasar dan UMKM yang ada di Payakumbuh semakin bergeliat dan akan berefek pada peningkatan pendapatan asli daerah,” terang Suparman.

Berkaitan dengan belanja pada APBD tahun Anggaran 2020 dari yang telah dianggarkan sebanyak Rp 750.947.870.902 jumlah realisasinya sebanyak Rp 702.910.943.145 atau 93,60%.

Terkait dengan belanja daerah di saat pandemi ini, Fraksi PKS memberikan pandangan antara lain pembangunan infrastruktur berupa pembagunan irigasi jalan jembatan dan fasilitas masyarakat lainnya secara umum sudah terealisasi secara optimal, tinggal usaha untuk melakukan perawatan dan pemeliharaan terhadap aset daerah, baik dalam bentuk bangunan dan barang bergerak.

“Hal ini tentunya perlu dialokasikan anggaran yang memadai,” kata Suparman.

Fraksi PKS juga meminta Pemko agar memperbanyak dan mengoptimalkan kegiatan pemberdayaan masyarakat baik segi pemberdayaan ekonomi,skill,dan sosial sehingga terwujudnya masyarakat mandiri.(Rel/hrs)

Payakumbuh,Jangkar1News.com --- Ketua Majelis Perwakilan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo (Bamsoet) melantik enam anggota MPR pergantian antar waktu (PAW) periode 2019-2024. Pelantikan itu digelar dengan menggunakan protokol Covid-19. 

Bertepatan dengan hari ulang tahun (HUT) ke 50 Kota Payakumbuh, 17 Desember 2020, Rezka Oktoberia diambil sumpah jabatannya sebagai anggota MPR RI di Gedung Nusantara 5.

Perempuan berdarah minang itu memakai baju khas minangkabau saat dilantik langsung oleh Ketua Majelis Perwakilan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo (Bamsoet) dalam acara yang digelar dengan protokol Covid-19 ketat itu.

Para anggota MPR RI yang baru dilantik yakni, Muhammad Hasanuddin Wahid (Fraksi PKB) dari daerah pemilihan Jawa Timur V, Bambang Hermanto (Fraksi Partai Golkar) dari daerah pemilihan Jawa Barat VIII, Rezka Oktoberia (Fraksi Partai Demokrat) dari daerah pemilihan Sumatera Barat II, Heru Widodo (Fraksi PKB) daerah pemilihan Kalimantan Selatan II, Y Jacki Uly (Fraksi Partai NasDem) daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur II, dan Cen Sui Lan (Fraksi Partai Golkar) dari daerah pemilihan Kepri.

“Pelantikan kali ini digelar di tengah keprihatinan wabah Covid-19. Sehingga tetap menggunakan protokol kesehatan,” ujar Bamsoet saat melantik PAW anggota MPR RI, di komplek MPR RI, Jakarta, Kamis (17/12/20).

Selain itu, Bamsoet juga menyampaikan selamat kepada para anggota MPR RI yang baru dilantik dan berpesan kepada semuanya untuk ikut mensosialisasikan program vaksin covid-19 gratis yang akan diberikan kepada masyarakat Indonesia. “Sebagai tokoh yang berpengaruh di masyarakat, harus turut mengedukasi masyarakat, khususnya konstituen di masing-masing dapil agar mau ikut program vaksinasi,” kata Bamsoet saat memberikan sambutan.

Pelantikan Rezka sebagai anggota MPR-RI mencatatkan sejarah baru bagi Luak Limopuluah (Kabupaten Limapuluh Kota dan Kota Payakumbuh). Uni Rezka, begitu sapaan akrabnya, menjadi perempuan pertama yang mewakili daerah pemilihan Sumbar II meliputi Payakumbuh, Limapuluh Kota, Agam, Bukittinggi, Pariaman, Padangpariaman, Pasaman, dan Pasaman Barat. Pasalnya, sejak Luak Limopuluah berdiri belum ada satupun wakil yang berhasil duduk di Senayan dari dapil tersebut.

"Amanah ini pasti sekuat tenaga akan saya tunaikan dengan mengusung semangat baru dan menyuarakan setiap aspirasi masyarakat Sumbar, Alhamdulillah pelantikan berjalan lancar dan langsung dipimpin oleh Ketua MPR, Bapak Bambang Soesatyo," kata Rezka usai pelantikan.

Rezka menyinggung, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sumbar 2020 baru usai terselenggara pada 9 Desember 2020 lalu. Baik wajah baru maupun lama, Rezka berharap, semuanya dapat saling berkontribusi bagi masyarakat Sumbar. Pilkada telah usai, perbedaan pilihan sudah tidak ada lagi, mari kita bergandengan tangan untuk membangun daerah.

Untuk diketahui, pada Pilkada 2020, Sumatera Barat melangsungkan 14 pemilihan serentak. Jumlah itu, terdiri dari pemilihan gubernur dan pemilihan di tingkat 13 kota/kabupaten di Sumatera Barat.

Rezka juga mengatakan bahwa akan ikut andil dalam rangka sosialisasi dan memberikan edukasi kepada masyarakat soal program vaksinasi yang akan segera dilakukan di Indonesia. “Sesuai pesan Pak Bamsoet, kami semua diminta untuk mengedukasi dan mensosialisasikan program vaksinasi yang akan segera diberikan kepada masyarakat,” ujar Rezka. 

Selanjutnya, Rezka juga menyampaikan, akan terus berupaya untuk menjalin kerjasama dan kolaborasi dengan Pemeritah Kota/Kabupaten di dapil Sumbar II maupun Pemprov Sumbar. Demi kemajuan Sumbar, Ia berharap, semua masyarakat bersatu, bersama sama serta memberikan dukungan untuk pemerintah kab/kota/provinsi.

Disisi lain, Uni Rezka mendapatkan pesan yang sangat luar biasa dari Mantan Menteri Perindustrian dan Menteri Tenaga Kerja & Transmigrasi Kabinet Indonesia Bersatu, Bapak Fahmi Idris, juga banyak lagi tokoh dan masyarakat dari luak 50.

Fahmi Idris yang merupakan tokoh minang, menitipkan pesan, supaya Rezka mendapatkan dukungan penuh dari seluruh pihak di ranah minang, adat budaya penting sekali dipegang oleh Rezka sebagai perempuan minangkabau.

Tokoh Minang Fahmi Idris menyampaikan pesan kepadanya untuk senantiasa menunjukkan adat, budaya dan keragaman yang ada di Sumatera Barat. “Sebagai salah satu bundo kanduang yang duduk di DPR/MPR, saya berharap saudari Rezka bisa menampilkan prinsip-prinsip kepemimpinan yang ada di Sumatera Barat”, ujar Fahmi Idris. 

"Orang minang dikenal memiliki adat budaya yang cukup tinggi, elok dilihat, dan elok dirasakan masyarakat. Sebagai senior, harapan kami kepada Rezka agar tampil dengan baik mewakili masyarakat dan wanita Sumatera Barat. Selamat kepada Rezka, kita bersyukur Sumbar II memiliki perwakilan anggota DPR-RI perempuan, kebanggaan ini tentu juga dirasakan masyarakat Luak Limopuluah," kata Fahmi.

Dipenutup pembicaraan Uni Rezka mengharapkan dukungan penuh dari seluruh pihak di ranah minang, Provinsi Sumatera Barat,"ucap srikandi Luak 50 itu(Harris.)

Jakarta,Jangkar1News.com— Baru saja dilantik menjadi anggota DPR-RI dari Fraksi Demokrat Dapil Sumatera Barat II, Rezka Oktoberia akan pulang kampung untuk menyerap aspirasi dalam Reses perdananya. Reses atau Masa Reses adalah masa di mana DPR melakukan kegiatan di luar masa sidang, terutama di luar gedung DPR.

“Kita juga sudah kangen ingin menyapa masyarakat di kampung, tanah kelahiran saya, Luak Limopuluah,” kata Rezka Kepada wartawan melalui pesan singkat whatsappnya, Rabu (16/12) pagi.

Dikatakan wanita yang akrab disapa Uni Rezka itu, sebelumnya dirinya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada masyarakat Sumatera Barat dan Luak Limopuluah (Payakumbuh-Kabupaten Limapuluh Kota) atas support dan dukungannya kepada Rezka untuk memberikan kontribusi lebih baik lagi.

“Mari bersama amanah ini dan semuanya tentu tak lepas dari dukungan segala pihak dan unsur masyarakat,” kata Srikandi Luak Limopuluah itu.

Lebih lanjut Rezka menyampaikan dalam ajang pulang kampung ke ranah minang sebagai sarana untuk menyerap aspirasi konstituennya itu, Rezka yang menjadi corong bagi masyarakat Luak Limopuluah yang menjadi konstituennya.

“Saya ini adalah wakil dari masyarakat, wakil dari Sumatera Barat yang bakal menjadi corong aspirasi dan kebijakan pemerintah, selanjutnya aspirasi itu akan kami bawa ke Senayan untuk diperjuangkan,” sebut putri kelahiran kota Payakumbuh itu.

Rezka juga mengatakan rencananya pada tanggal 20 Desember 2020 dirinya akan turun gunung dan pulang kampung, namun Rezka menyebut juga kalau dalam Resesnya nanti harus tetap memperhatikan dan mengedepankan protap Covid-19. (Harris)

Jakarta,Jangkar1News.com—Untuk pertama kalinya, putri Luak Limopuluah (Kabupaten Limapuluh Kota dan Kota Payakumbuh) dilantik menjadi anggota DPR-RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sumbar II yang meliputi Payakumbuh, Limapuluh Kota, Agam, Bukittinggi, Pariaman, Padangpariaman, Pasaman, dan Pasbar

Putri Luak Limopuluah yang dilantik menjadi wakil rakyat itu adalah Rezka Oktoberia. Politisi Partai Demokrat ini dilantik sebagai anggota DPR-RI sekaligus anggota MPR-RI oleh Ketua DPR-RI Puan Maharani, Senin (7/12/2020).

Rezka dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 118/P, 119/P, 120/P, 123/P, 126/P Tahun 2020 Tentang Peresmian Pengangkatan Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

Gadis kelahiran Payakumbuh ini menyebut, pelantikan dirinya sebagai anggota DPR-RI dari Dapil Sumbar II setelah melewati berbagai dinamika yang ada, merupakan keberhasilan dari seluruh elemen masyarakat Luak Limopuluah.

Sebab, sudah bertahun-tahun masyarakat Payakumbuh dan Limapuluh Kota, merindukan ada putra-putri terbaik mereka yang duduk menjadi anggota DPR-RI dari Dapil sendiri atau Dapil Sumbar II.

Atas dilantiknya Rezka Oktoberia sebagai anggota DPR-RI dari Partai Demokrat, Andi Arif selaku Ketua Bapilu DPP Demokrat mengucapkan selamat dan sukses.

"Semoga amanah dalam pengabdian sebagai wakil rakyat periode 2019-2024," kata Andi Arif di Gedung Nusantara 2, usai pelantikan.

Dikatakan Andi Arif, Rezka adalah sosok wanita yang dia kenal sangat tangguh serta kuat dalam menghadapi permasalahan apa pun.

"Dia wanita yang suka bekerja keras yang pernah saya kenal dan tak kenal lelah dalam bekerja," ujar dia.

Hal senada juga di sampaikan Jemi Setiawan selaku Deputi BPOKK DPP Partai Demokrat dan juga menjabat di dalam Makamah Partai serta pengurus DPP Partai Demokrat. Dia menyampaikan selamat dan sukses untuk Rezka Oktoberia atas pelantikan sebagai anggota DPR-RI Dapil Sumatra Barat II.

"Mudah-mudahhan bisa memberikan kontribusi bagi Sumatera Barat dan Dapil II pada umumnya," singkat Jemi.(007)

Payakumbuh,Jangkarnews.com --- Ketua DPRD Hamdi Agus memimpin rapat paripurna DPRD penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh 2017-2022 yang digelar secara virtual, Senin (7/12).

Pendapat Fraksi disampaikan masing-masing juru bicara DPRD seperti Fraksi PKS Nasrul, Fraksi Gerindra Aprizal, Fraksi Demokrat Fahlevi Mazni, Fraksi Golkar Maharnis Zul, Fraksi PPP Edward DF, Fraksi Amanat Kebangkitan Nasional Opetnawati, dan Fraksi Nasdem Bintang Perjuangan Syafrizal. Sementara anggota dewan lain mengikuti via aplikasi zoom di tempat masing-masing.

Wawako Erwin Yunaz mengikuti rapat tersebut di Ruang Randang Balai Kota Payakumbuh.

Perubahan RPJMD 2017-2022 merupakan tahapan lanjutan dari pelaksanaan forum konsultasi publik (FKP) yang telah dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2020 yang lalu, kemudian perubahan RPJMD hasil pembahasan dengan DPRD, dan hasil konsultasi dengan provinsi dengan menghasilkan rancangan perubahan RPJMD yang dibahas pada musrenbang 14 September lalu, kemudian rancangan akhir diajukan ke kepala daerah untuk dilakukan proses persetujuan wali kota untuk pembahasan di DPRD.

"Dokumen RPJMD periode 2017- 2022 sudah disusun pada awal kepemimpinan kami Riza Falepi - Erwin Yunaz. Namun dalam proses tahun berjalan ditemukan ada beberapa kondisi yang berbeda dengan perencanaan yang sudah dirancang. Terlebih tahun 2020 ini dihadapkan pada situasi darurat penyebaran wabah virus corona, situasi ini juga berefek kepada proses pembangunan yang sudah direncanakan sebelumnya," kata Hamdi Agus.

Fraksi Golkar Maharnis Zul menyampaikan agar Perubahan RPJMD ini dijadikan pedoman perumusan kebijakan dan program pembangunan dalam skala prioritas yang

merupakan indikator pelaksanaan dan pengawasan pembangunan. Menjadi bentuk komitmen bersama antara Pemerintah Daerah, DPRD, Swasta dan masyarakat terhadap program-program pembangunan daerah yang akan dibiayai oleh APBN, APBD Provinsi dan APBD Kota.

"Standar Pelayanan Minimal ( SPM ) Urusan Wajib Pelayanan Dasar sesuai dengan Permendagri Nomor 1 Tahun 2018 betul-betul jadi perhatian. Sustainable Development Goals ( SDGs ) yang terdiri dari 17 goals ( tujuan )

dengan 4 skala prioritas hendaknya disikapi dengan serius oleh OPD terkait. Isu-isu strategis dikaitkan dengan deskripsi untuk lebih mencapai tujuan yang sempurna kami harapkan juga disikapi dengan serius," ungkapnya.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Nasrul menyampaikan perubahan RPJDM merupakan hal yang wajar dan sangat dibutuhkan. Agar dengan adanya perubahan tersebut target dan sasaran yang ingin dicapai lebih realistis dan bisa diwujudkan. Perubahan strategi juga perlu dilakukan, supaya strategi yang akan dilakukan sesuai dengan kondisi dan situasi terbaru.

"Termasuk kondisi pandemi covid-19 ini menuntut seluruh daerah berimprovisasi dalam menggeliatkan ekonomi dengan tetap menjaga protokol kesehatan, mewujudkan ketahanan pangan, melestarikan lingkungan hidup serta peningkatan kualitas SDM dari segi imtaq dan imtek," kata Nasrul.

Fraksi lainnya juga senada, mereka menilai berdasarkan rapat fraksi, proses pembahasan perubahan RPJMD ini sudah memenuhi Aspek Yuridis, Filosofis dan Sosiologis sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan perundang-undangan.

Seluruh fraksi menyetujui untuk menetapkan Raperda Perubahan Peraturan daerah Kota

Payakumbuh Nomor 1 tahun 2018 tentang RPJMD Kota Payakumbuh tahun 2017-2022

menjadi Peraturan Daerah Kota Payakumbuh

Ketua DPRD Hamdi Agus menyampaikan nanti akan digelar Rapat Paripurna Pengambilan keputusan terhadap Perubahan RPJMD Kota Payakumbuh 2017-2022 pada minggu ini.

"Dilaksanakan penandatanganan bersama eksekutif," tutupnya. (007)

Payakumbuh,Jangkar1News.com-- DPRD Kota Payakumbuh periode 2019-2024 telah membahas dan mengesahkan sebanyak 9 Peraturan Daerah (Perda) sampai 1 September 2020. Perda tersebut merupakan Ranperda yang diajukan oleh anggota dewan periode sebelumnya.

Ketua Bapemperda DPRD Ahmad Ridha saat dihubungi media via telpon, Kamis (3/12) mengatakan Perda tersebut adalah :

1. Perda Perumda Tirta Sago.

2. Perda Pernyertaan Modal Pemerintah Daerah ke Perumda Tirta Sago.

3. Perda Pertangungjawaban APBD 2019.

4. Perda Pendirian Perusahaan Perseroan. Daerah Payakumbuh Sejahtera Bersama.

5. Perda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030

6. Perda Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

7. Perda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah.

8. Perda tentang Pengelolaan Cadangan Pangan.

9. Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2020.

"Kita berharap dengan telah ditetapkannya Perda -Perda ini, dapat memberikan kemajuan kepada pembangunan Kota Payakumbuh kedepannya," kata Ahmad Ridha, politikus partai Nasdem.

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Payakumbuh diketuai oleh Ahmad Ridha dari Fraksi Nasdem Perjuangan, dengan Wakil Ketua Alhudri Dt. Rangkayo Mulie dari Fraksi PPP, dan anggota Heri Iswandi Dt. Rajo Muntiko Alam dari Fraksi PKS, Mawi Etek Arianto dari Fraksi Gerindra, Fahlevi Mazni dari Fraksi Demokrat, Maharnis Zul, dari Fraksi Golkar, dan Mesrawati dari Fraksi Amanat Kebangkitan Nasional.

Lebih jauh, Ahmad Ridha menyampaikan DPRD juga telah melakukan evaluasi kepada Perda yang telah disahkan sejak 2008. Sudah diajukan Bapemperda ke DPRD agar membentuk panitia khusus (Pansus).

"Kemarin baru di inventarisir, nanti lebih lanjut dibahas di Lembaga DPRD untuk lebih detail," katanya.

Ahmad Ridha juga berharap agar Perda inisiatif DPRD yang telah disahkan, untuk dapat ditindaklanjuti lewat Perwako oleh eksekutif atau wali kota agar lebih rinci dan berimbas kepada kebijakan anggaran untuk tahun kedepan. (007)

Payakumbuh,Jangkar1News.com-- Wakil Ketua DPRD Kota Payakumbuh Wulan Denura menyebut anggota dewan mendukung penuh pemilihan kepala daerah (pilkada) 2020 berjalan aman, damai, dan sehat.

Hal itu disampaikannya kepada media usai menandatangani komitmen bersama setelah apel kebangsaan sekaligus deklarasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Balai Kota, Rabu (2/12).

Menurut Wulan, selama ini keberagaman di Kota Payakumbuh terjaga dengan baik, apalagi tidak ada konflik SARA yang terjadi di Kota Randang itu. Senada dengan wakil wali kota saat deklarasi di Balaikota yang menyampaikan kalau keberagaman terkelola dengan baik di Payakumbuh.

"DPRD tentu mendambakan kedamaian sehingga masyarakat kita mampu fasilitasi dengan baik oleh pemerintah dan pelaksana pemilihan sehingga pemimpin yang dipilih betul-betul sesuai dengan yang diharapkan oleh setiap orang, mari kita sukseskan secara badunsanak, damai, aman, dan sehat," kata Wulan. (007)

Payakumbuh,Jangkar1News.com— Wakil Ketua DPRD Wulan Denura mendukung penuh adanya kelurahan Bersinar (bersih narkoba) di Payakumbuh. Hal ini disampaikannya kepada media usai menghadiri pencanangan kelurahan Nunang Daya Bangun (NDB) sebagai pilot projectnya, Selasa, di Aula Ngalau Indah, lantai 3 Balaikota, Selasa (1/12).

Dengan mengusung tagline “#hidup100persen sadar, sehat, produktif dan bahagia”, Pemerintah Kota Payakumbuh bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Payakumbuh.

"Deklarasi perdana serta merupakan pilot project dari Pemko Payakumbuh maupun BNN kota Payakumbuh ini bertujuan untuk menciptakan kondisi aman dan tertib bagi masyarakat kelurahan sehingga masyarakat bersih dari penyalahgunaan narkoba, kami dari dewan sangat mendukungnya," kata Wulan.

Menurut Wulan kalau bisa setiap kelurahan di Payakumbuh dapat menjadi Kelurahan Bersinar, sehingga masyarakat yang dilibatkan dapat membentuk program preventif atau pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba, terutama anak muda.

"Ini kita rasa adalah salahsatu cara untuk memaksimalkan peran serta masyarakat dalam memerangi narkoba. Kalau urusan hukumnya ada Kepolisian, urusan rehabilitasi dan pencegahan ada BNN, dan Pemko juga menindaklanjuti dengan OPDnya," kata Wulan.

Menurut Wulan, DPRD juga telah mendukung pemberantasan narkoba dengan menerbitkan peraturan daerah (Perda) P4GN Nomor 12 tahun 2017 tentang Narkotika, ini merupakan Perda inisiatif DPRD.

“Payung hukum tertinggi kita sudah punya, namun Perwako belum ada, jadi barangkali itu menyebabkan Kesbangpol tidak terlalu kuat mengalokasikan anggaran untuk itu, untuk itu kita meminta wali kota melalui Kesbangpol menyiapkan perwako dari perda Nomor 12 Tahun 2017 tentang P4GN, karena Perda ini sudah dua tahun lebih dikeluarkan. Kalau sudah ada perwako nantinya ada teknis jelas dan detail, sehingga OPD terkait bisa mengalokasikan anggarannya dengan maksimal,” ujarnya. (007)

Payakumbuh,Jangkar1News.com--- Dalam hal menjaga moral, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD Kota Payakumbuh, dilaksanakan oleh alat kelengkapan Badan Kehormatan (BK) dengan Yendr Bodra Dt. Parmato Alam dari Fraksi Golkar sebagai Ketuanya, Ismet Harius dari Fraksi Nasdem Bintang Perjuangan sebagai Wakil Ketua, dan Mawi Etek Arianto dari Fraksi Gerindra sebagai anggota.

Adapun tugas dan wewenang BK adalah mengamati, mengevaluasi disiplin, etika, dan moral para anggota DPRD dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan sesuai dengan kode etik. Kemudian meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan Tatib dan Kode Etik serta sumpah/janji. 

"Selama tahun 2020, Badan Kehormatan belum ada menerima laporan secara resmi dari fraksi yang anggotanya melanggar kode Etik ke Badan Kehormatan bagi 25 orang anggota DPRD Kota Payakumbuh, belum ada maupun yang melanggar aturan internal," kata YB. Dt. Parmato Alam kepada media, Senin (30/11).

Dewan adalah representasi dari rakyat menjalankan fungsi kolektif dan kolegial. Badan Kehormatan dapat memberikan teguran baik secara persuasif maupun teguran tertulis bila ada aduan dari anggota DPRD dan pihak lain.

Diterangkan Dt. Parmato Alam meski saat ini musim Pilkada 2020, dirinya memastikan tidak ada dewan yang masuk ke tim pemenangan paslon melakukan kampanye di fasilitas gedung wakil rakyat itu.

"Kita apresiasi anggota yang sudah mau profesional dalam menjalankan fungsinya, dan kita tentu ingin agar situasi kondusif selama pilkada berlangsung," ungkapnya. (007)

Payakumbuh,Jangkar1News.com---Wakil Ketua DPRD Kota Payakumbuh Wulan Denura menilai dengan Pasar Ekraf 2020 yang memfasilitasi Bundo Kanduang dan Puti Bungsu 10 Nagari se Kota Payakumbuh untuk unjuk gigi dengan produk kuliner tradisional minang adalah langkah yang bagus.

"Selain KAN, ada pelaku seni dan sanggar yang merasa keberadaan mereka dianggap ada, sehingga kreasinya teraplikasikan disini, ini bermanfaat bagi mereka, bagus sekali," kata Wulan saat mengunjungi pasar ekonomi kreatif (Ekraf) 2020 di Agam Jua Art and Culture Cafe, Kawasan Batang Agam pada hari ke tiga belas, Minggu (29/11). 

Wulan juga menyebut para Bundo Kanduang dan Puti Bungsu dapat menjadi duta nagari disini. Mereka membawa makanan khas minang dan banyak anak milenial yang datang melihat dan mencicipi, sementara makanan itu jarang di jual di pasaran, seperti kacumuih, kolak pisang, dan lainnya.

"Artinya ada peran mereka untuk melestarikan kuliner tradisional minang. Ini mendapat dorongan dari dewan. Apabila respon masyarakat tinggi dengan iven ini, insyallah kita di dewan akan mendorong OPD terkait untuk menganggarkan iven serupa kedepannya. Sudah past dirindukan oleh yang sudah mengikutinya. Selain puti bungsu yang dilibatkan sebagai duta nagari, insan seni juga kita lihat puas terfasilitasi di sini," kata Wulan.

Wulan yang sudah 2 periode menjabat di DPRD Payakumbuh menyampaikan apresiasi kepada panitia dari Masyarakat Peduli Seni Budaya (MPSB) Kota Payakumbuh yang telah menggelar kegiatan dengan protokol ketat dan mempedomani Perda Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi kebiasaan baru. (007)

Payakumbuh,Jangkar1News.com – Terkait Tumpahnya atau diduga ada kebocoran bahan bakar minyak (BBM) SPBU di drainase Kelurahan Parik Rantang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Sabtu (28/11). Hingga memicu kebakaran di drainase sepanjang 1 KM dan membuat masyarakat di sekitar Jalan Padang itu cemas, orang nomor tiga di Kota Payakumbuh angkat bicara.

Ketua DPRD Payakumbuh Hamdi Agus, ST menghimbau agar masyarakat tenang dalam menghadapinya dan menyerahkan kepada stakeholder terkait untuk menyelesaikan tugasnya.

”Pertama sekali kita minta masyarakat untuk tetap tenang dan meningkatkan kewaspadaan terutama di daerah yang sudah tercemari. Pihak BPBD dan Pol PP Damkar sudah standby, dan aparat kepolisian sudah memasang garis polisi disekitar area,” ujar Hamdi Agus kepada media.

Berkaitan dengan pihak SPBU, Hamdi meminta tanggung jawab penuh atas terjadinya kebocoran itu, karena menyangkut keselamatan dan menjadi pelajaran juga bagi SPBU lainnya.

“Selanjutnya kejadian ini kita serahkan pada pihak-pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan. Dan kami DPRD akan selalu memantau dan mengawasi proses penanganannya,” imbuh Hamdi Agus. 

Sementara itu, dari informasi, media masih memantau kondisi terkini di sekitar lokasi, pihak damkar telah melakukan pembersihan dengan menyemprot dengan air dicampur deterjen. Dan Dinas Lingkungan Hidup telah mengambil sampel air, untuk mengukur ketercemaran air akibat kebocoran itu.

"Kita berharap jangan ada terjadi hal serupa di SPBU lain, masyarakat tentu bakalan cemas," kata Hamdi.(007)

Payakumbuh,Jangkar1News.com---Pembangunan Gedung Utama Mesjid Agung Kota Payakumbuh pada tahun 2021 mendatang dibatalkan. Hal ini disampaikan oleh Ketua DPRD Hamdi Agus dalam Rapat Paripurna Pembatalan Nota Kesepakatan antara Pemko Payakumbuh dengan DPRD Kota Payakumbuh tentang Pelaksanaan Sub Kegiatan Tahun Jamak Pembangunan Gedung Utama Mesjid Agung Kota Payakumbuh, Jumat (27/11).

Maksud dan tujuan Nota Kesepakatan ini adalah sebagai dasar untuk melakukan pembatalan pekerjaan Pembangunan Bangunan Utama Masjid Agung Payakumbuh dengan tahun jamak pada sub kegiatan Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan, Rehabilitasi, Renovasi, Ubahsuai, serta Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana tertuang dalam Nota Kesepakatan Nomor 31/NK/WK-PYK/2020 dan Nomor 14/NK-DPRD/PYK/2020 tanggal 5 Agustus 2020 tentang Pelaksanaan Sub Kegiatan Tahun Jamak Pembangunan Bangunan Utama Mesjid Agung Kota Payakumbuh.

“Pembatalan Nota Kesepakatan tentang Pelaksanaan Sub Kegiatan Tahun Jamak Pembangunan Bangunan Utama Mesjid Agung Kota Payakumbuh karena berkurangnya pendapatan daerah baik PAD maupun TKDD, sebagai akibat dari bencana non alam yang mempengaruhi struktur keuangan secara nasional, regional maupun lokal sehingga alokasi untuk pembangunan masjid tidak dapat dipenuhi pasca refocusing RAPBD,” begitulah yang disampaikan Hamdi dalam rapat itu.

Hamdi juga menerangkan, kondisi keuangan Kota Payakumbuh defisit anggaran sebanyak Rp. 100 miliar lebih pada tahun 2021, artinya harus dilakukan refokusing. Dewan meminta wali kota untuk melakukan program pemulihan ekonomi, karena diniliai lebih efektif. Pandemi Covid-19 benar-benar memberi pukulan telak kepada dana transfer daerah dan pendapatan asli daerah.

“Saat ini biarlah pembebasan lahan dan urusan administrasi lainnya saja diselesaikan dahulu, bangunan utamanya insyallah kalau kondisi keuangan baik, dilanjutkan pada tahun selanjutnya,” papar Hamdi didampingi Edward DF. 

Payakumbuh,Jangkar1News.com --- DPRD Kota Payakumbuh bersama Pemerintah Kota Payakumbuh melakukan Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kota Payakumbuh Tahun 2021 dalam 3 rapat paripurna, Jumat (27/11).

Rapat paripurna terbuka itu dipimpin oleh Ketua DPRD Hamdi Agus didampingi Wakil Ketua Wulan Denura, dan perwakilan Fraksi PPP Edward DF di Ruang Sidang Rapat Paripurna DPRD. Sementara itu, dewan lainnya mengikuti via aplikasi zoom di tempat masing-masing.

Wali Kota Riza Falepi didampingi Sekda Rida Ananda, Asisten I Yufnani Away, Kepala BKD Syafwal, Kepala Bappeda Ifon Satria Chan, dan pejabat lainnya menghadiri via aplikasi zoom di Ruang Randang, Balaikota, dan penandatanganan dilakukan secara terpisah dan disaksikan oleh hadirin.

Ketua DPRD Hamdi Agus menyebut ada 13 Ranperda yang diprogram untuk tahun depan: 

1. Ranperda tentang Kesejahteraan Sosial.

2. Ranperda tentang Peningkatan Kualitas  Perumahan dan Permukiman Kumuh.

3. Ranperda tentang Koperasi.

4. Ranperda Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

5. Ranperda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

6. Ranperda Anggaran BKD Kota Pendapatan dan Belanja Payakumbuh Daerah Tahun Anggaran 2022.

7. Ranperda Keuangan Daerah.

8. Ranperda Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

9. Ranperda Ketentuan Umum Perpajakan.

10. Ranperda Pajak Daerah.

11. Ranperda Retribusi Jasa Usaha

12. Ranperda Penataan Kawasan 

Batang Agam yang terintegrasi

dengan Pembangunan Mesjid Agung.

13. Ranperda Perubahan Perda Nomor 17 Tahun 2017 tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah.

"Adapun pemrakarsa atau yang mencanangkan Ranperda diatas adalah 7 dari BKD, 3 dari DPRD, 1 Dinas PUPR, 1 Dinas LH, dan 1 Bagian Organisasi Sekretariat Daerah," kata Hamdi.

Selain itu dalam rapat paripurna juga dilakukan Pengambilan Keputusan Atas Ranperda APBD Kota Payakumbuh TA 2021 dan Pembatalan Nota Kesepakatan antara Pemko Payakumbuh dengan DPRD Kota Payakumbuh tentang Pelaksanaan Sub Kegiatan Tahun Jamak Pembangunan Gedung Utama Mesjid Agung Kota Payakumbuh.(007)

Payakumbuh,Jangkar1News.com--- Melalui juru bicara (Jubir) mereka, seluruh Fraksi di DPRD Payakumbuh menyampaikan penolakan kepada rencana Pemko Payakumbuh pada tahun 2021 untuk mengurangi gaji (Tenaga Harian Lepas) dalam rapat paripurna di Ruang Sidang Rapat Paripurna DPRD, Senin (9/11).

THL di Payakumbuh hingga saat ini menerima gaji sebesar Rp. 2.4 juta perbulan dari APBD Pemko Payakumbuh, apabila di tahun depan dipangkas gajinya Rp. 650.000, artinya selama setahun ada pemangkasan sebesar Rp. 7.500.000 per THL, sementara Jumlah THL di Payakumbuh seluruhnya lebih dari 1000 orang.

Alasan Pemko dengan rencana itu adalah akibat pandemi Covid-19, terjadi pengurangan dana transfer daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kota Payakumbuh. Ada defisit anggaran sebesar  Rp. 100 miliar.

Jubir Fraksi Gerindra Aprizal menyayangkan rencana pemotongan gaji THL sebesar Rp. 650.000 tersebut. Untuk itu mereka meminta Pemko harus menganalisa jumlah THL dan beban kerja THL di OPD.

"Jika terlalu banyak di dalam dan rasanya banyak santai, maka evaluasi saja THL yang belum optimal, tanpa harus melakukan pengurangan gaji pada seluruhnya," ujar Aprizal.

Sementara itu, Jubir Fraksi PKS Nasrul mengakui dengan penurunan APBD Kota Payakumbuh pada 2021 memberikan konsekuensi logis kepada penyesuaian anggaran kegiatan. Namun terkait rencana penyesuaian honor THL, wali kota diminta untuk mempertimbangkan kembali.

Jubir Fraksi Demokrat Fahlevi Mazni malah ingin agar Pemko lebih bijaksana dalam menyikapi dan tetap menjaga suasana kerja yang kondusif.

"Kami berharap agar tidak ada pengurangan personil THL, bahkan kalau bisa ditambah personilnya guna meringankan beban masayarakat Payakumbuh," harap Fahlevi Mazni.

Jubir Fraksi Golkar Wirman Putra menyebut adanya kebijakan kepala daerah dalam hal ini dengan alasan pemotongan transfer keuangan daerah, berupa dana alokasi umum. Pada prinsipnya Fraksi Partai GOLKAR belum sependapat, mengingat hal tersebut kurang etis karena menyangkut kesejahteraan

Tenaga Harian Lepas dan PNS. Sewajarnya Pemerintah Daerah tidak pada tempatnya melakukan hal yang demikian karena ini akan berdampak kepada kesejahteraan personil dihadapkan kepada kondisi dan situasi yang sulit seperti sekarang ini, akibat adanya pandemi Covid-19 yang menyentuh segala sendi kehidupan.

"Pengurangan anggaran dari pusat itu wajar, tetapi untuk daerah sewajarnya dan alangkah indahnya itu menjadi beban dan tanggungjawab Kepala Daerah (pemimpin). Tidak sepantasnya itu dibebankan kepada Tenaga Harian Lepas yang penghasilannya cukup minim, yang informasinya SK dari personil Tenaga Harian Lepas juga sudah menjadi jaminan pinjaman di Bank Daerah dalam usaha memenuhi kebutuhannya, kalau itu dilaksanakan berarti pimpinan menambah beban penderitaan terhadap pegawainya," ujarnya.

"Perlu ditegaskan disini langkah yang demikian Fraksi GOLKAR tidak sependapat. Fraksi Partai GOLKAR menyarankan untuk mengatasi kekurangan anggaran yang terjadi sebaiknya Walikota melakukan langkah-langkah yang tidak membawa dampak kepada keresahan. Alangkah baiknya Walikota mengambil kebijakan menunda pelaksanaan proyek-proyek yang tidak dalam skala prioritas, itu lebih baik dan bijaksana dalam menyikapi masalah yang terjadi daripada memaksakan dan membawa dampak negatif," tambah Wirman Putra.

Jubir Fraksi PPP Edward DF menyampaikan rencana pemotongan gaji THL dan Tunjangan ASN disarankan agar Pemko mengkaji dengan lebih dalam. Jangan sampai akibat pemotongan yang dilakukan terjadi penurunan kinerja.

Jubir Fraksi Nasdem Bintang Perjuangan Yanuar Gazali juga menyampaikan hal serupa, mereka meminta gaji THL, Honor Guru TPQ, TPSQ, TK, PAUD, Kader yandu dan BKB tidak dipotong. Itu akan memperburuk kondisi ekonomi di tengah pandemi.

Jubir Fraksi Amanat Kebangkitan Nasional Opetnawati menerangkan pengurangan untuk pembiayaan uang lelah THL jangan terlalu mencolok, sebab walau bagaimanapun THL sangat dibutuhkan tenaganya untuk mensukseskan kegiatan Pemko Payakumbuh.

Di DPRD telah dilakukan Rapat Paripurna Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi Terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Kota Payakumbuh Tahun 2021 dan Rapat Paripurna Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi Terhadap Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022 digelar secara daring melalui aplikasi Zoom.

Pemandangan dari 7 Fraksi didengar langsung Wakil Wali Kota Erwin Yunaz didampingi Kepala BKD Syafwal di Ruang Randang Lantai II Balaikota. Terpisah, rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Wulan Denura dan Armen Faindal, serta anggota DPRD seperti Mesrawati dan Zainir di Ruang Sidang Rapat Paripurna DPRD secara fisik, dewan lain menyaksikan secara daring di tempat masing-masing.

Setiap Fraksi menyampaikan tanggapan dan masukan terhadap keuangan Pemko pada tahun depan dan perubahan RPJMDnya. Seluruhnya telah melihat bagaimana proyeksi pendapatan daerah sebesar Rp. 709,77 Miliar dengan PAD Rp. 106,25 Miliar ditambah Dana Perimbangan Rp. 584,97 Miliar dan Lain-lain Pendapatan yang sah Rp. 18,53 Miliar di tahun 2021.

Sementara itu, APBD 2021 dari aspek belanja daerah diproyeksikan sebesar Rp. 729,50 Miliar yang akan dipergunakan untuk Belanja Operasi Rp. 600,86 Miliar, Belanja Modal Rp. 118,63 Miliar, dan Belanja Tak Terduga sebesar Rp. Miliar.

"Usai Rapat Paripurna ini, akan digelar Rapat Paripurna Jawaban Wali Kota Terhadap Pandangan Umum Fraksi Terhadap Ranperda APBD 2021 dan Perubahan RPJMD 2017-2022 pada hari Selasa (10/11)," kata Wulan mengakhiri sidang. (007)

Payakumbuh, Jangkar1News.com--Wakil Wali Kota Erwin Yunaz mengikuti dua Rapat Paripurna. Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi Terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Kota Payakumbuh Tahun 2021 dan Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi Terhadap Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022 digelar secara daring melalui aplikasi Zoom, Senin (9/11).