Payakumbuh,Jangkar1News.com-- Panitia Khusus (Pansus) Percepatan penanganan Covid-19 Kota Payakumbuh yang berfokus kepada dampak sosial dan ekonomi (Pansus II DPRD Kota Payakumbuh) telah rapat bersama OPD terkait, Lurah, dan Camat di Kantor DPRD, Rabu dan Kamis, 13 dan 14 Mei 2020, untuk menyegerakan data warga terdampak ekonomi oleh wabah Corona.

Hari ini, Jumat (15/5), Wakil Ketua DPRD sekaligus Koordinator Pansus II Armen Faindal, Ketua Pansus II YB. Dt Parmato Alam, Wakil Ketua Edward DF, Sekretaris Yernita, serta anggota Zainir dan Ahmad Ridha rapat dengan Sekretaris Daerah Rida Ananda, Kepala Dinas Sosial, dan Badan Keuangan Daerah.

Pansus II meminta data setiap kelurahan dari masing-masing kecamatan, sehingga didapatlah total sebanyak 12.107 KK yang akan dibantu melalui APBD Kota Payakumbuh.

Sekda Rida Ananda mengatakan Wali Kota juga sepakat untuk membantu masyarakat yang terkena dampak ekonomi oleh Covid-19, untuk itu pendataan memang harus berhati-hati. Di Kota Payakumbuh ada sekitar 40.000 KK. 30 persen nya atau 12.000 sudah diakomodir oleh pemeritah pusat dan provinsi melalui Bansos dan BLT.

“Apabila 12.000 KK lagi diakomodir melalui anggaran pemerintah Kota Payakumbuh, artinya ada 60 persen KK yang diberikan bantuan akibat wabah Covid-19. Untuk itu, kita harus hati-hati dengan data ini karena pertanggungjawaban uang,” ujar Sekda.

Rencananya Kota Payakumbuh awalnya memberikan bantuan dalam bentuk sembako. Untuk menghindari data ganda, maka harus dilihat betul kondisi sebenarnya, lurah harus memastikan penerima bantuan dari pemerintah Kota adalah yang benar-benar terdampak ekonomi oleh Covid-19.

Ketua Pansus II YB Dt. Parmato Alam mengatakan verifikasi data ini lurah yang harus bertanggung jawab, mulai dari awal lurah harus selektif kalau terjadi kekeliruan harus diselesaikan secara musyawarah mufakat.

“Sampai hari ini kriteria yang kena dampak Covid-19 belum ada, kalau kriteria sosial sudah ada. Harapan kami ada ketegasan untuk verifikasi. Psikologis masyarakat sudah sangat sensitif, tentu kita ingin agar ini segera didistribusikan,” kata Dt. Parmato Alam.

Sementara itu Ahmad Ridha mengatakan Pansus II sebagai lebuh pada akselerasi penanganan Covid-19 menegaskan camat dan lurah sudah harus punya keyakinan bahwa data mereka sudah final. Psikologi masyarakat kalau diciutkan akibat verifikasi akan terjadi gejolak di tengah masyarakat.

“Kalau sebagian dapat sebagian lagi tidak berpotensi chaos, apalagi kalau diberikan sebelum lebaran. Apa yang sudah terdata ini kalau diciutkan lagi beresiko terhadap stabilitas daerah. Kalau sempat menjadi polemik masyarakat, kita juga yang akan menghadapi, jadi mohon agar rekomendasi Pansus benar-benar konkrit dijadikan bantuan,” kata politikus Nasdem itu.

Sekretaris Pansus II Yernita mengatakan dengan anggaran 11,7 miliar, harapan bisa dilaksanak sesuai keinginan masyarakat, informasi validlah yang disampaikan dalam penyusunan kriteria. Kriteria ini tidak bisa terlalu kaku.

Pansus 2 menegaskan Lurah secara prinsip bertanggung jawab terhadap data konsekuensi PSBB berimplikasi kepada ekonomi masyarakat. Masalah tanggung jawab menjadi data di OPD tetapi bermuara pada kelurahan.

“Yang kami harapkan apa langkah yang disiapkan untuk bisa distribusi bansos ini. Hari ini ada semacam kondisi konkrit dirumuskan bersama sehingga langkah yang dilakukan tepat,” kata YB Dt. Parmato Alam.

Edward DF mengatakan bila anggaran 11 Milyar tidak cukup untuk diberikan sebanyak yang diberikan Provinsi dan pusat kepada warga, maka mengatasi ini kualitas bisa dikurangi, tanpa mengurangi kuantitas.

“Penerima tetap sebanyak yang kita data meskipun jumlah yang merke terima tidak sebanyak yang diterima kemaren oleh warga terdampak sosial,” ungkap Edward DF.

Sementara itu koordinator Pansus 2 Armen Faindal menyebut data yang ada dengan dana yang tersedia mungkin tidak mencukupi, lurah menerima laporan masyarakat sudah merasa di data dan mereka merasa dapat bantuan, takutnya RT, RW, dan Lurah dapat fitnah dari masyarakat.

Di akhir rapat Pansus II meminta agar semua data OPD wajib diterima. Kalau mungkin APBD di intervensi lagi kenapa tidak? Dewan sepakat melakukan percepatan pada tanggal 18 Mei 2020 data sudah harus masuk ke dinas sosial dan dewan sepakat bantuan ini diberikan sebelum lebaran kepada warga.

Sekda menegaskan penerima tidak akan ada yang double, kalaupun ada maka akan ditolak. (007)

Payakumbuh, Jangkar1News.com-- Panitia Khusus (Pansus) Percepatan penanganan Covid-19 Kota Payakumbuh yang berfokus kepada dampak sosial dan ekonomi (Pansus II DPRD Kota Payakumbuh) telah rapat bersama OPD terkait di Kantor DPRD, Rabu (13/5), untuk menyegerakan data warga terdampak ekonomi oleh wabah Corona.

Ketua Pansus II Yendri Bodra Dt. Parmato Alam saat dihubungi via telepon, Rabu (13/5) malam, mengatakan pihaknya memastikan tidak akan ada penerima bantuan ganda (overlap), artinya 12.000 KK yang telah menerima bantuan Sembako, PKH, Bansos Kementerian Sosial, dan BLT Provinsi dipastikan tidak akan menerima lagi bantuan dari APBD Pemko Payakumbuh.

“Kita minta dinas-dinas terkait seperti Ketahanan Pangan, Pariwisata, Tenaga Kerja dan Perindustrian, Koperasi dan UKM, Dinas Pertanian, dan dinas lainnya mempersiapkan data untuk ditampung di Dinas Sosial,” kata YB. Dt. Parmato Alam.

Dt. Parmato Alam mengatakan data nantinya akan diverifikasi bersama lurah dan camat, hakekatnya balik ke kelurahan, tentu lurah yang tahu kondisi sebenarnya.

“Benar, besok, Kamis (14)5), kami akan rapat bersama lurah dan camat, agar datanya pasti dan tidak akan ada penerima bantuan ganda,” ungkapnya.

Sementara itu bantuan yang akan dikucurkan Pemko totalnya kurang lebih 10 milyar, besarannya sama dengan BLT dan Bansos, perbulan KK terdampak menerima 600.000 perbulan selama 3 tahap.

“Yang jelas bantuan ini kepada warga terdampak ekonomi, bukan lagi terdampak sosial seperti warga miskin, lebih dari 4000 akan tercover,” kata politikus Golkar itu.

Sementara itu, dihubungi terpisah Sekretaris Pansus II Yernita dari Partai Gerindra menyebut kegelisahan warga dirasakan oleh dewan dimana banyak yang mengeluhkan bantuan-bantuan sebelumnya ada warga yang patut mendapatkan haknya tidak tercover.

“Kita ingin agar perhatian untuk penerima bantuan kali ini kepada warga kita yang ekonominya betul-betul terhambat atau susah usahanya gara-gara PSBB di tengah wabah Corona,” kata Yernita.

Yernita mencontohkan, korban PHK, tukang dendang yang tak bisa bekerja akibat covid,pekerja yang mengantar tahu dari pabrik tahu goreng ke luar kota, kusir bendi, tukang ojek, pelaku orgen tunggal, pekerja di industri kecil seperti usaha golong-golong, karak kaliang, bahkan janda dengan banyak tanggungan diharapkan dapat disantuni.

“Itu baru beberapa contoh saja, mereka dan pekerja-pekerja ainnya adalah orang-orang terdampak ekonomi, bukan terdampak sosial lagi, pendapatan mereka pasti menurun atau bahkan nihil selama PSBB ini,” kata Yernita.

Pansus II berharap bantuan ini dapat dibagikan kepada warga secepatnya sebelum lebaran (hari raya idul fitri), karena kebutuhan warga sangat banyak seminggu sebelum hari raya.

“Kita berharap yang terbaik bagi masyarakat selama wabah Covid-19 menerpa kita, disamping keamanan mereka dijamin pemerintah, kehidupan mereka juga dapat diringankan,” ungkap Yernita.(007)

 Payakumbuh, Jangkar1News.com-- Panitia Khusus (Pansus) Percepatan penanganan Covid-19 Kota Payakumbuh yang berfokus kepada dampak sosial dan ekonomi (Pansus II DPRD Kota Payakumbuh) telah rapat bersama dinas sosial di Kantor DPRD, Selasa (12/5).

Hadir Ketua Pansus II Yendri Bodra Dt. Parmato Alam bersama Wakil Ketua Pansus II Edward D.F, Sekretaris Yernita, didampingi Koordinator sekaligus Koordinator Pansus II Armen Faindal yang sekaligus Wakil Ketua DPRD serta anggota lainnya seperti Zainir, dan Ahmad Ridha, kecuali Fraksi PKS Nasrul yang tak hadir membahas pendistribusian Bantuan Sosial (Bansos) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) bersama Kadis Sosial Idris dan jajarannya.

“Setelah rapat dengan dinas sosial, hari ini telah mulai didistribusikan Bansos Kemensos dan BLT Provinsi untuk 12.000 KK terdampak Covid-19 di Payakumbuh,” kata YB Dt. Parmato Alam.

Sebanyak 12.000 KK menerima uang tunai sebesar Rp. 600.000 perbulan selama 3 bulan lewat pos, sedangkan kalau lewat bank masuk ke rekening penerima bantuan.

Dikatakan, hari Jumat (15/5) depan, seluruhnya nanti sudah selesai di distribusikan. Hari ini sudah didistribusikan oleh Kemensos RI dan Pemprov Sumbar, itu sudah termasuk PKH, penerima bantuan sembako dan BDT serta non BDT yang didistribusikan atas data dari dinas sosial, yaitu sebanyak 12.000 KK.

Pansus II dibentuk untuk mendorong dan mendukung penanganan Covid-19, dan rencananya besok Rabu (13/5), akan rapat dengan OPD terkait untuk mensinkronkan data yang akan diintervensi APBD Kota Payakumbuh lebih kurang 10 miliar rupiah.

“Data ini disandingkan dengan data provinsi dan pusat, sebelum lebaran batuan BLT dari APBD harusnya sudah bisa sampai ke masyarakat,” ungkap Dt. Parmato Alam.

Meski masih fluktuatif, diharapkan ada rumusan kriteria oleh pemerintah kota yang ditetapkan dalam sebuah keputusan wali kota, sehingga punya pijakan mendistribusikan bantuan dampak Covid-19.

Pekerja seperti contohnya saja tukang ojek, seniman atau pemain organ tunggal, masyarakat yang memiliki warung minum, garin, guru honor, ibu kantin sekolah, dan pedagang yang terpaksa tutup akibat covid-19.

“Ada banyak lagi kriteria yang bisa dibantu dengan APBD Kota, dampak ekonomi segera dirumuskan pemko, Pansus II mendorong sebelum lebaran APBD kota dicairkan. APBD mengatasi dampak ekonomi, tapi kalau dampak sosial sudah dibantu Bansos Pusat dan BLT Provinsi,” tutup Parmato Alam.

Sementara Edward DF menepis isu yang berkembang, dimana terkesan menyalahkan dinas sosial yang melakukan pendataan, Edward menilai adanya perubahan aturan yang berasal dari provinsi dan pusat membuat dinas bekerja keras mengulang-ulang.

“Dinas sosial sudah bekerja semaksimal mungkin, terlambatnya bantuan itu turun akibat perubahan aturan di atas dan di pusat,” kata Erward DF.

Senada, Yernita mengapresiasi dinas sosial yang telah menjalankan tugas dengan baik di tengah tuntutan yang luar biasa selama pandemi Covid-19. Yernita juga berharap bantuan sepatnya bisa dicairkan pemko. Seluruh OPD harus ambil peran disini.

“Kita sebagai salah satu perwakilan wanita di DPRD sangat berharap suara wanita rawan ekonomi didengarkan karena mereka itu berhak mendapat bantuan, wanita yang mata pencahariannya berdagang dan terpaksa berhenti akibat Covid-19, apalagi kalau ada janda dengan banyak tanggungan yang kesusahan akibat pandemi ini,” tutup Politikus Gerindra itu. (007)