Payakumbuh | JangkarPost.com— Dengan terbatasnya APBD 2023, upaya Penjabat Wali Kota Payakumbuh Rida Ananda patut diapresiasi dalam menjuluk dana pembangunan ke pemerintah pusat.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Payakumbuh Muslim, kepada media, Jumat (9/06/23), mengatakan meski saat ini kondisi jalan mulus di Kota Payakumbuh sudah mendekati angka 90 persen, ini sudah bisa dikatakan tinggi, namun Pemko Payakumbuh tetap berupaya meningkatkan pelayanan infrastruktur dengan mengajukan proposal ke Pemerintah Pusat melalui program Inpres Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah.
“Berdasarkan hasil koordinasi kita bersama kepala balai, Alhamdulillah proposal peningkatan jalan kita pada tahun ini disetujui untuk dikerjakan pada tahun ini, anggarannya sebesar 17 miliar melalui APBN untuk pembenahan jalan kota yang seharusnya menjadi beban APBD. Yaitunya Jalan DR. Hamka di Payakumbuh Utara Jalan KH. Agus Salim di Payakumbuh Selatan, dan Jalan Rasyid Taher di Latina,” ujar Kepala Dinas PUPR Kota Payakumbuh Muslim.
Untuk batch 1 ini, hanya 4 kota/kabupaten di Sumbar yang mendapat alokasi dari program inpres tersebut, salah satunya Kota Payakumbuh.
Sementara di Dinas PUPR sendiri, kata Muslim, pada tahun ini memiliki pekerjaan dengan 72 sub kegiatan dan 22 program. Sebagian besar dialokasikan untuk penanganan jalan utama, jalan lingkung, irigasi, drainase, dan pengaman tebing sungai, termasuk penataan ruang dan jasa konstruksi.
Untuk penanganan jalan, ada 21 lokasi yang dianggarkan dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang diarahkan berupa peningkatan, rehabilitasi, dan pemeliharaan jalan. Melalui APBD 2023 ada peningkatan Jalan Lapangan Paliko di sport center Kawasan Batang Agam, dalam rangka mendukung pemanfaatan sarana olahraga yang telah dibangun.
“Selama ini jalannya masih tanah, becek ketika hujan, nanti tak lama lagi selesai pekerjaannya dan sudah bisa dimanfaatkan oleh masyarakat,” ujarnya.
Ada lagi, peningkatan Jalan Punai yang menghubungkan Kelurahan Ompang Tanah Sirah dengan Siapi-api, ini merupakan tindak lanjut setelah dibangunnya jembatan Punai pada 2022 lalu, sehingga akses masyarakat semakin dipermudah, khususnya petani. Termasuk operasional akses bendungan Batang Pulau.
Di samping itu, Dinas PUPR terus melaksanakan pemeliharan jalan, baik secara berkala maupun rutin, Muslim menargetkan tidak ada lagi jalan berlubang di Kota Payakumbuh.
“Apabila terjadi kerusakan infrastruktur masyarakat bisa menggunakan layanan pengaduan yakni Aplikasi Web Sistem Informasi Pengaduan Infrastruktur (SINGATUR), adalah aplikasi pengaduan infrastruktur melalui situs pengaduanpupr.payakumbuhkota.go.id. Atau bisa langsung mengontak w.a 0822-8334-7884 dan media sosial milik dinas PUPR, ada instagram dan facebook,” ujarnya.
Untuk mendukung akses jalan, Muslim memaparkan ada penambahan 130 titik lampu baru yang dipasang di lokasi-lokasi strategis yang rawan kecelakaan, aksi kriminal, dan akses ke rumah ibadah.
“Bagi lampu yang sudah terpasang, apabila terjadi kerusakan, kami melayani 24 untuk perbaikan, silahkan hubungi layanan pengaduan yang kami sediakan,” ujarnya.
Tahun ini juga ada kegiatan penyelesaian dan bangunan pelengkap gedung OPD di Padang Kaduduak, supaya bisa langsung dimanfaatkan oleh 3 OPD, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Inspektorat. Karena selama ini masih menompang di kantor dinas lainnya.
Muslim menjelaskan, ada 58 pekerjaan drainase dan 36 pekerjaan jalan lingkung. Drainase penting untuk mengantisipasi genangan air yang menjadikan suatu kawasan menjadi kumuh sementara itu adanya pengaspalan jalan lingkung juga memberikan kenyamanan akses masyarakat yang selama ini masih kesulitan karena jalannya masih tanah, dibuat mulus supaya akses transportasi lancar, ini tersebar di 5 kecamatan di Kota Payakumbuh.
“Kebanyakan dari pekerjaan yang kita lakukan untuk mengakomodir usulan masyarakat saat musrenbang tahun lalu, jadi masyarakat ikut menentukan mana yang jadi prioritas pembangunan di wilayahnya,” ujarnya.
Ditambahkan Muslim, terkait pengelolaan sumber daya air, yakni normalisasi dan penataan Sungai Batang Agam, dilakukan pembebasan lahan di Payakumbuh Selatan, Payakumbuh Barat, dan Payakumbuh Utara.
“Setiap tahunnya kita terus mengusulkan pembangunan Kawasan Batang Agam ke Kementerian PUPR, sementara itu kita melalui APBD melaksanakan pembebasan lahannya, sehingga diharapkan pembangunan Kawasan Batang Agam terus dilanjutkan, jangan sampai terhenti,” kata Muslim.
Setidaknya, kata Muslim, butuh sekitar 200 miliar lagi untuk penyelesaian Kawasan Batang Agam di segmen yang dari Jembatan Kantor Camat Payakumbuh Barat sampai ke Balai Panjang Payakumbuh Selatan.
Sementara itu untuk segmen ke Kawasan Hilir Batang Agam yang menuju Payakumbuh Utara dan Payakumbuh Timur.
“Sukurnya untuk segmen ini Pemko Payakumbuh mendapatkan dukungan dari Pemprov Sumbar untuk beberapa pekerjaan di kawasan tersebut, meski anggarannya tidak besar, namun bisa mengangsur-angsur penyelesaian kawasan Batang Agam.
Di samping itu, juga ada perbaikan, operasi, dan pemeliharaan irigasi di 23 lokasi dalam rangka mendukung kedaulatan pangan di Kota Payakumbuh. Ini didukung penuh oleh keberadaan perkumpulan petani pemakai air (P3A) di Kota Payakumbuh yang masih aktif, sampai saat ini ada 75 kelompok yang ikut membantu operasi dan pemeliharaan operasi.
Untuk peningkatan kualitas pekerjaan konstruksi, dinas PUPR melakukan pembinaan kepada pelaku usaha konstruksi, baik berupa fasilitasi sertifikasi, pembekalan teknis masing-masing jabatan kerja keahlian tenaga kerja konstruksi. Mulai dari orang dinasnya (PPK dan PPTK), mandornya, sampai ke tukang-tukangnya, didorong supaya punya sertifikat kompetensi.
“Hasil konstruksi di Kota Payakumbuh semuanya kita uji labor, apabila dikerjakan oleh tenaga kerja yang tidak kompeten, kita khawatir hasilnya juga tidak memuaskan, tentu nantinya rekanan akan kita beri sanksi karena kita juga melakukan evaluasi secara berkala terhadap badan usahanya,” tegasnya.
Untuk penataan ruang, Muslim sedang melakukan proses revisi terhadap Perda Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) dalam rangka mengakomodir program strategis nasional dan penyesuaian dengan Perda RTRW. Saat ini kita sedang melakukan kerja sama penyusunan peta dasar RDTR dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) untuk menjamin kualitas peta dasar yang akan dijadikan sebagai basis data penyusunan RDTR.
“Kita juga tengah mengembangkan aplikasi E-KKPR, layanan KKPR berbasis online dalam rangka memudahkan layanan investasi di daerah,” ujarnya.
Muslim juga menegaskan, pihaknya dari awal tahun 2023 hingga saat ini telah melakukan penyegelan kepada 7 gedung yang tidak memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan melanggar tata ruang.
“Penegakan aturan ini berdasarkan dari hasil yang ditemukan dinas saat monitoring dan patroli,” ujarnya.
Sementara itu, Penjabat Wali Kota Payakumbuh Rida Ananda menjelaskan dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah Kota Payakumbuh periode 2017-2022 pada 23 September 2022 lalu, maka pembangunan Kota Payakumbuh untuk sementara tidak mengacu lagi kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), tapi kepada rencana pembangunan daerah (RPD) tahun 2023-2026.
“Kita berharap program yang kita susun bersama-sama ini selain optomal juga bisa linear dengan program nasional, artinya program itu dijawab di daerah hingga di level kelurahan. Kita fokus bagaimana masalah kemiskinan bisa kita entaskan, salah satunya dengan menyediakan sarana dan prasarana infrastruktur yang baik untuk menunjang aktivitas ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Rida juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat atas disetujuinya proposal program Impres untuk peningkatan kualitas jalan di Kota Payakumbuh, serta mengapresiasi jajaran dinas PUPR yang selalu komit dengan kualitas infrastruktur maupun sumber daya manusia di bidang konstruksi.
“Pelayanan optimal terus kita berikan untuk masyarakat Kota Payakumbuh, tak hanya pelayanan perizinan berusaha dan adminsitrasi lain, tapi juga pelayanan seperti infrastruktur yang layak dan memadai,” pungkasnya. (Jp)
.jpg)
